<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/62_daru-1704699677.jpg" alt="BATAL KUASAI NEGARA: Tentara Korea Selatan berusaha memasuki gedung parlemen setelah Presiden Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer. (AFP)" width="100%">
<figcaption>BATAL KUASAI NEGARA: Tentara Korea Selatan berusaha memasuki gedung parlemen setelah Presiden Yoon Suk-yeol mendeklarasikan darurat militer. (AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol secara mendadak mengumumkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat. Namun, keputusan itu mendapat penolakan dari parlemen. Setelah melalui perdebatan dan tarik-ulur, status darurat militer itu dicabut enam jam kemudian. Dilansir dari AFP, Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa sekitar pukul 22.00 waktu setempat. Pengumuman tersebut ditayangkan di televisi Korsel dan berlaku mulai pukul 23.00. Yoon berdalih, penetapan itu dipicu ancaman Korea Utara dan pasukan anti pemerintah. &rsquo;&rsquo;Darurat militer ini untuk menghancurkan kekuatan antinegara yang telah menimbulkan kekacauan,&rdquo; ujarnya. Tak lama setelah pengumuman tersebut, 290 tentara dan 24 helikopter tiba di gedung parlemen. Mereka ingin mengamankan lokasi. Tentara mencegah anggota parlemen yang hendak memasuki gedung. Meski demikian, 190 anggota parlemen berhasil masuk walau harus bersitegang dengan tentara. Di dalam gedung, seluruh anggota parlemen sepakat menentang langkah Yoon dan meminta keputusan tersebut ditarik. &rsquo;&rsquo;Kami akan mengajukan tuntutan pemberontakan terhadap Yoon, menteri pertahanan, menteri dalam negeri, serta tokoh-tokoh penting militer dan polisi yang terlibat,&rdquo; bunyi pernyataan resmi Partai Demokrat. Mereka bahkan berencana mendorong pemakzulan. Keinginan untuk memakzulkan Yoon cukup kuat. Selain dari partai politik, wacana itu datang dari serikat buruh. Mereka menyerukan mogok kerja tanpa batas waktu hingga Yoon mengundurkan diri. Anggota parlemen Hwang Un-ha bahkan meminta undang-undang pemakzulan disahkan dalam waktu 72 jam. &rsquo;&rsquo;Parlemen harus fokus segera meloloskan RUU pemakzulan,&rdquo; ungkapnya. Tekanan politik yang meluas membuat Yoon menyerah. Bahkan, pemimpin partai Yoon sendiri, People Power Party, menyebut penetapan darurat militer adalah kebijakan keliru. Enam jam setelah pengumuman itu, Yoon akhirnya mencabut dekrit tersebut. Dia juga memerintah pasukan untuk kembali ke barak. Kendati hanya berlangsung selama enam jam, keputusan Yoon memantik reaksi dari dunia internasional. Diplomat tinggi Amerika Serikat untuk Asia Danny Russel menyatakan, langkah Yoon sangat mengejutkan. &rsquo;&rsquo;Ada situasi politik yang sangat terpolarisasi di Korea Selatan,&rdquo; kata Russel. (lyn/mia/c7/oni)

Presiden Korsel Yoon Suk-yeol secara mendadak mengumumkan status darurat militer pada Selasa (3/12) malam waktu setempat.

Darurat Militer di Korsel Hanya Berlaku Enam Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/by-Kantor-Kepresidenan-Korea-Selatan-1-3996213052.jpg" alt="Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Kantor Kepresidenan Korea Selatan)" width="100%">
<figcaption>Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. (Kantor Kepresidenan Korea Selatan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol resmi mencabut status darurat militer pada hari Rabu (4/12), kurang dari 24 jam setelah dia mengumumkan status tersebut.&nbsp; Yoon Suk Yeol mengumumkan sekitar enam jam waktu setempat untuk menanggapi resolusi bulat Majelis Nasional untuk mencabut status tersebut. Ia mengumumkan keputusan tersebut sekitar pukul 4.20 pagi, sekitar tiga setengah jam setelah Majelis mengesahkan mosi (keputusan hasil rapat) tersebut. &ldquo;Tadi malam, saya mengumumkan darurat darurat militer dengan tekad yang kuat untuk menyelamatkan bangsa.&nbsp; Sebagai tanggapan, terhadap kekuatan anti-negara yang berusaha melumpuhkan fungsi-fungsi penting negara, dan merusak tatanan konstitusional demokrasi liberal.&nbsp; Namun, menyusul permintaan Majelis Nasional untuk mencabut darurat militer beberapa waktu yang lalu,&nbsp;Saya telah menarik pasukan militer yang dikerahkan, untuk operasi darurat militer,&rdquo; jelas Yoon Suk Yeol dalam pidatonya, sebagaimana dilansir dari The Korea Times. Namun, Yoon Suk Yeol tetap mendesak Majelis untuk segera menghentikan tindakan-tindakan sembrono. Di antaranya pemakzulan presiden yang berulang-ulang, manipulasi legislatif, dan gangguan anggaran yang melumpuhkan fungsi-fungsi negara. Dia mengacu pada langkah berulang-ulang Majelis yang dipimpin oposisi untuk memakzulkan para pejabat pemerintah.&nbsp; Serta mendorong pemotongan anggaran untuk fungsi-fungsi penting negara, yang disebut sebagai 'kekuatan antinegara' ketika dia mengumumkan darurat militer. Sekitar 30 menit setelah pidato Yoon, rapat Kabinet diadakan dan menyetujui pencabutan darurat militer, beserta prosedur untuk mencabut darurat militer sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada Selasa malam, Yoon Suk Yeol mengejutkan seluruh negeri dengan mengumumkan darurat militer di Korea Selatan. Sang presiden beralasan perlunya untuk membasmi kekuatan antinegara, sebagai pembenaran untuk memberlakukan darurat militer. Setelah deklarasi tersebut, anggota parlemen dari partai-partai yang berkuasa dan oposisi, mengadakan sidang paripurna darurat di Majelis pada Rabu dini hari. Dalam rapat tersebut, suara bulat meloloskan mosi yang menuntut pencabutan darurat militer, dengan 190 anggota yang hadir memberikan suara setuju. &nbsp;

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi mencabut status darurat militer pada Rabu (4/12), kurang dari 24 jam setelah dia mengumumkannya.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Cabut Status Darurat Militer Usai Terima Tuntutan Parlemen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/filipina-memperpanjang-status-darurat-militer-di-pulau-mindanao_m_.jpg" alt="Kongres Filipina mendukung gagasan Presiden Rodrigo Duterte untuk memperpanjang status darurat militer di Pulau Mindanao" width="100%">
<figcaption>Kongres Filipina mendukung gagasan Presiden Rodrigo Duterte untuk memperpanjang status darurat militer di Pulau Mindanao</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kongres Filipina mendukung gagasan Presiden Rodrigo Duterte untuk memperpanjang status darurat militer di Pulau Mindanao. Kemarin (12/12) kongres sepakat melanjutkan status tersebut hingga akhir 2019. Alasannya, militer perlu berada di Mindanao untuk mencegah bersatunya ekstremis muslim yang sudah terpecah belah. &rsquo;&rsquo;Kita tidak bisa menutup mata bahwa Mindanao berada di tengah-tengah pemberontakan.&rsquo;&rsquo; Demikian bunyi surat resmi yang dialamatkan Duterte kepada kongres seperti dikutip Reuters. Pernyataan itu sukses meyakinkan 235 anggota kongres bahwa status darurat militer di Mindanao perlu diperpanjang. Tapi, 28 anggota kongres yang lain tidak sepakat. Mindanao berstatus darurat militer sejak 23 Mei 2017. Tepatnya setelah terjadi pertempuran maut yang dilancarkan kelompok Maute di Marawi. Kelompok radikal itu juga berusaha mengambil alih Marawi dan menguasai Mindanao. Mereka ingin mendirikan negara ISIS di sana. Untuk menumpas aksi ekstremis Maute, pemerintahan Duterte melancarkan serangan darat dan udara di Mindanao. Karena militan yang berafiliasi dengan kelompok Abu Sayyaf itu menjadi brutal, warga sipil mengalami ketakutan. Sebagian besar memilih hengkang dari Marawi yang luluh lantak. Hingga kini, pembangunan kembali kota itu belum selesai. Di mata 28 legislator yang tidak sepakat dengan perpanjangan status darurat militer itu, gagasan Duterte hanya akan membuat penduduk Mindanao makin tertekan. Sebab, saat ini Marawi sudah aman. Polisi sudah bisa menguasai situasi. Menurut mereka, Marawi dan Mindanao tidak perlu kehadiran militer lebih lama. &rsquo;&rsquo;Terus menempatkan Mindanao di bawah status darurat militer tanpa ada ancaman yang nyata membuat saya bertanya-tanya, apakah seperti ini definisi baru kenormalan?&rsquo;&rsquo; kritik senator Franklin Drilon. Menurut dia, perpanjangan status darurat militer itu melanggar konstitusi.&nbsp;

Filipina Memperpanjang Status Darurat Militer di Pulau Mindanao

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ukraina-berlakukan-status-darurat-militer-putin-sangat-prihatin_m_-1.jpg" alt="Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan" width="100%">
<figcaption>Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan "keprihatinan serius" atas keputusan Ukraina yang memberlakukan darurat militer.&nbsp; Pernyataan itu&nbsp; disampaikan setelah konfrontasi di laut antara kedua negara. Presiden Rusia, Vladimir Putin "menyatakan keprihatinan serius atas keputusan pemerintahan di Kiev untuk menempatkan pasukan bersenjatanya dalam posisi siaga dan untuk memperkenalkan darurat militer," kata pemeritahan di Kremlin dalam sebuah pernyataan. Dalam percakapan telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan dia berharap pemimpin Jerman dapat campur tangan untuk mengendalikan situasi. Dia juga mengatakan dia berharap "Berlin dapat mempengaruhi pihak berwenang Ukraina untuk mencegah mereka melakukan tindakan yang lebih sembrono," tambahnya. Sebuah krisis baru terjadi pada hari Minggu (25/11) ketika pasukan Rusia naik ke atas kapal Ukrania dan menahannya. Pemerintah Moskow menuduh kapal-kapal itu memasuki perairan Rusia secara ilegal di lepas pantai Krimea di Laut Azov. Insiden berawal ketika dua kapal artileri Ukraina, Berdyansk dan Nikopol dan kapal tunda Yana Kapa berlayar dari Pelabuhan Odessa di Laut Hitam menuju ke Mariupol di Laut Azov. Ukraina menuduh Rusia mencoba menghalangi pelayaran tiga kapal itu. Ketiga kapal itu melanjutkan pelayaran ke arah Selat Kerch, namun dihadang kapal tanker. Beberapa awak kapal dilaporkan mengalami luka-luka. Lonjakan ketegangan mendorong parlemen Ukrania memberikan suara pada hari Senin (26/11) untuk mendukung pemberlakukan darurat militer di daerah perbatasan selama 30 hari. Status darurat militer memberikan otoritas bagi Ukraina untuk memobilisasi warga yang berpengalaman militer untuk bekerja di fasilitas pertahanan, mengatur media dan membatasi unjuk rasa. Bentrokan yang terjadi di laut Azov itu merupakan kali pertama Rusia dan Ukraina terlibat dalam konflik terbuka dalam beberapa tahun terakhir, meski pasukan Ukraina memerangi kelompok separatis yang pro Rusia dan di wilayah timur sejak tahun 2014.

Ukraina Berlakukan Status Darurat Militer, Putin Sangat Prihatin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ukraina-berlakukan-status-darurat-militer-putin-sangat-prihatin_m_.jpg" alt="Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan" width="100%">
<figcaption>Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan "keprihatinan serius" atas keputusan Ukraina yang memberlakukan darurat militer.&nbsp; Pernyataan itu&nbsp; disampaikan setelah konfrontasi di laut antara kedua negara. Presiden Rusia, Vladimir Putin "menyatakan keprihatinan serius atas keputusan pemerintahan di Kiev untuk menempatkan pasukan bersenjatanya dalam posisi siaga dan untuk memperkenalkan darurat militer," kata pemeritahan di Kremlin dalam sebuah pernyataan. Dalam percakapan telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengatakan dia berharap pemimpin Jerman dapat campur tangan untuk mengendalikan situasi. Dia juga mengatakan dia berharap "Berlin dapat mempengaruhi pihak berwenang Ukraina untuk mencegah mereka melakukan tindakan yang lebih sembrono," tambahnya. Sebuah krisis baru terjadi pada hari Minggu (25/11) ketika pasukan Rusia naik ke atas kapal Ukrania dan menahannya. Pemerintah Moskow menuduh kapal-kapal itu memasuki perairan Rusia secara ilegal di lepas pantai Krimea di Laut Azov. Insiden berawal ketika dua kapal artileri Ukraina, Berdyansk dan Nikopol dan kapal tunda Yana Kapa berlayar dari Pelabuhan Odessa di Laut Hitam menuju ke Mariupol di Laut Azov. Ukraina menuduh Rusia mencoba menghalangi pelayaran tiga kapal itu. Ketiga kapal itu melanjutkan pelayaran ke arah Selat Kerch, namun dihadang kapal tanker. Beberapa awak kapal dilaporkan mengalami luka-luka. Lonjakan ketegangan mendorong parlemen Ukrania memberikan suara pada hari Senin (26/11) untuk mendukung pemberlakukan darurat militer di daerah perbatasan selama 30 hari. Status darurat militer memberikan otoritas bagi Ukraina untuk memobilisasi warga yang berpengalaman militer untuk bekerja di fasilitas pertahanan, mengatur media dan membatasi unjuk rasa. Bentrokan yang terjadi di laut Azov itu merupakan kali pertama Rusia dan Ukraina terlibat dalam konflik terbuka dalam beberapa tahun terakhir, meski pasukan Ukraina memerangi kelompok separatis yang pro Rusia dan di wilayah timur sejak tahun 2014.