<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/20/e595ef0c-727a-414d-b935-42612074aba3-1577803375.jpeg" alt="Ilustrasi kawasan tepi barat di Palestina. (Al-Jazeera)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tepi barat di Palestina. (Al-Jazeera).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia menegaskan sikap keras terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu (18/2), Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengecam langkah Israel yang mendaftarkan lahan di Tepi Barat sebagai properti negara. Menurut Sugiono, kebijakan tersebut tidak memiliki legitimasi di bawah hukum internasional dan bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan, terutama Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB. Resolusi itu menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 melanggar hukum internasional dan mengancam terwujudnya solusi dua negara. &ldquo;Indonesia mengecam keras aksi tersebut. Mereka tidak memiliki legitimasi di bawah hukum internasional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan,&rdquo; kata Sugiono dalam forum tersebut. <h3>Sorotan pada Area C</h3> Kebijakan yang dipersoalkan adalah keputusan Israel untuk mendaftarkan lahan di wilayah pendudukan, terutama Area C di Tepi Barat, sebagai tanah negara. Area C mencakup sekitar 60 persen wilayah Tepi Barat dan berada di bawah kontrol penuh Israel berdasarkan pengaturan Perjanjian Oslo. Langkah ini menuai kritik luas dari komunitas internasional. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi membuka jalan bagi penyitaan tanah milik warga Palestina, khususnya jika mereka tidak mampu membuktikan kepemilikan secara administratif. Sugiono menegaskan bahwa pendaftaran tanah itu bukan sekadar prosedur teknis. Ia menyebut tindakan tersebut menciptakan realitas hukum dan administratif baru yang memperkuat kontrol Israel atas wilayah pendudukan. &ldquo;Dalam hal ini, mereka secara sistematis mengerdilkan ruang untuk perdamaian,&rdquo; lanjutnya. <h3>Ancaman Aneksasi De Facto</h3> Indonesia menilai kebijakan tersebut berisiko mendorong aneksasi secara de facto, yakni penguasaan wilayah tanpa deklarasi resmi. Jika dibiarkan, situasi itu dapat semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Israel dan Palestina. Pemerintah Indonesia juga menekankan bahwa status historis dan hukum wilayah Palestina tidak dapat diubah melalui langkah sepihak, terlebih oleh pihak yang tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut. Pernyataan di forum Dewan Keamanan ini diyakini sekaligus menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan mendorong penyelesaian konflik melalui solusi dua negara. Namun, di tengah dinamika politik global yang terus berubah, efektivitas tekanan internasional terhadap kebijakan di lapangan masih menjadi tanda tanya besar. &nbsp;

Indonesia kecam kebijakan Israel daftar tanah di Tepi Barat, anggap langgar hukum internasional dan ancam solusi dua negara.

Indonesia Kecam Kebijakan Israel di Tepi Barat, Sebut Langkah Pendaftaran Tanah Langgar Hukum Internasional

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/06/CYFlP6dPQNR95VuNjMFUI8Nu2scLic1asuy1Et4T-1-1641574770.jpg" alt="Ilustrasi: Kehancuran di Tepi Barat, Gaza, Palestina. Menlu AS Marco Rubio mengecam negara-negara eropa yang mau mengakui Negara Palestina. (Jehad Alshraf/AP Photo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kehancuran di Tepi Barat, Gaza, Palestina. Menlu AS Marco Rubio mengecam negara-negara eropa yang mau mengakui Negara Palestina. (Jehad Alshraf/AP Photo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Delapan negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, melontarkan kecaman keras terhadap keputusan Israel yang menetapkan lahan di Tepi Barat sebagai 'state land' atau tanah negara. Langkah itu dinilai sebagai eskalasi serius yang berpotensi mempercepat ekspansi permukiman ilegal dan memperdalam konflik di wilayah pendudukan Palestina. Kecaman tersebut disampaikan bersama oleh para Menteri Luar Negeri dari Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki. <h3>Pertama Sejak 1967</h3> Dalam pernyataan bersama, para menlu menyoroti keputusan Israel untuk mengklasifikasikan lahan di wilayah pendudukan Tepi Barat sebagai tanah negara dan menyetujui prosedur pendaftaran serta penyelesaian kepemilikan tanah dalam skala luas. Kebijakan ini disebut sebagai yang pertama kali dilakukan sejak 1967. Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai langkah ilegal yang bertujuan mempercepat aktivitas permukiman, merampas tanah warga Palestina, serta memperkuat kontrol Israel atas Wilayah Pendudukan Palestina. Secara politik, keputusan ini dinilai sebagai upaya menciptakan &ldquo;realitas hukum dan administratif baru&rdquo; di lapangan. Tujuannya, menurut pernyataan itu, untuk mengokohkan kedaulatan Israel secara sepihak atas wilayah yang statusnya masih disengketakan. <h3>Dinilai Langgar Hukum Internasional</h3> Delapan negara tersebut menegaskan bahwa kebijakan itu melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat yang mengatur perlindungan warga sipil di wilayah pendudukan. Selain itu, keputusan Israel dinilai bertentangan dengan sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama Resolusi DK PBB 2334 yang menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak memiliki keabsahan hukum dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Tak hanya itu, langkah tersebut juga dianggap berlawanan dengan opini penasihat yang dikeluarkan Mahkamah Internasional (ICJ). Dalam pendapat hukumnya, ICJ menegaskan ilegalitas kebijakan dan praktik Israel yang mengubah status hukum, demografis, dan historis wilayah pendudukan Palestina, serta menekankan larangan perolehan wilayah melalui kekerasan. <h3>Ancaman bagi Solusi Dua Negara</h3> Sementara secara diplomatik, pernyataan bersama ini menggarisbawahi kekhawatiran bahwa kebijakan Israel akan semakin menjauhkan prospek solusi dua negara (two-state solution). Para menlu menilai, perubahan status tanah di Tepi Barat akan menggerus peluang berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Jika terus berlanjut, langkah tersebut diperingatkan dapat memperburuk ketegangan dan instabilitas, tidak hanya di Tepi Barat, tetapi juga di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Dalam pernyataan yang bernada tegas, kedelapan negara mendesak komunitas internasional untuk tidak tinggal diam. Mereka meminta langkah konkret dan tegas guna menghentikan pelanggaran, memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, serta melindungi hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri. Bagi Indonesia, sikap ini konsisten dengan kebijakan luar negeri yang sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk aneksasi sepihak. Langkah Israel ini berpotensi menjadi isu diplomatik besar dalam waktu dekat, terutama di forum-forum internasional seperti PBB. Jika tidak ada tekanan global yang signifikan, kebijakan di lapangan dikhawatirkan akan terus mengubah peta politik dan demografis wilayah pendudukan secara permanen. &nbsp;

Delapan negara, termasuk Indonesia, kecam Israel tetapkan tanah Tepi Barat sebagai state land. Kebijakan ini langgar hukum internasional.

8 Negara Termasuk Indonesia Kecam Israel Tetapkan Tanah Tepi Barat sebagai 'State Land'

state land

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#state land

Berita Terkini

Indonesia Kecam Kebijakan Israel di Tepi Barat, Sebut Langkah Pendaftaran Tanah Langgar Hukum Internasional

8 Negara Termasuk Indonesia Kecam Israel Tetapkan Tanah Tepi Barat sebagai 'State Land'

Download Aplikasi JawaPos.com