<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/ndesiu-3493986981.jpg" alt="Ketua MUI Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) KH Masduki Baidlowi di Jakarta (14/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) KH Masduki Baidlowi di Jakarta (14/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon beredarnya tayangan televisi (Trans7) yang menunjukkan kiai hidup mewah, santrinya jalan jongkok sambil memberi uang ke kiai. MUI meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menindak stasiun televisi bersangkutan. Respons tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Infokom (Informasi dan Komunikasi) KH Masduki Baidlowi di Jakarta (14/10). Masduki mengatakan tindakan tegas dari KPI diperlukan, karena tayangan Trans7 melalui program Expose dianggap menyinggung pesantren dan Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri KH Anwar Manshur.&nbsp; Masduki sangat menyayangkan tayangan tersebut. Karena dinilai tidak cover both side, crosscheck, profesional dan sangat tendensius. Dia menegaskan MUI meminta sesuai regulasi dan peraturan yang ada agar KPI menegur Trans 7. "Karena ini penyiarannya sangat tendensius. Yang disinggung ini pesantren besar berpengaruh, tokohnya juga pengurus PBNU," kata Masduki.&nbsp; Mantan Staf Khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu menilai tayangan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak main-main. Pasalnya terjadi tayangan yang tidak bermutu. Bahkan cenderung menghina tradisi yang ada di pesantren.&nbsp; "Saya kira sangat berbahaya kalau tidak dilakukan tindakan oleh KPI bisa menimbulkan tanggapan yang emosional. Saya kira jangan sampai terjadi," sambungnya. Masduki mengungkapkan Alumni Pondok Pesantren Lirboyo juga telah mengadukan persoalan ini ke MUI. Dia menegaskan bahwa tayangan tersebut sangat tendensius. MUI meminta KPI harus segera memanggil dan menegur Trans 7, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan terlibat dalam tayangan tersebut. "Jangan-jangan yang terlibat memiliki agenda tendensius karena mungkin ada perbedaan-perbedaan pemahaman yang secara idelogis," jelasnya. Sehingga akhirnya menimbulkan siaran seperti itu. Baginya kondisi seperti itu sangat berbahaya.&nbsp;

MUI meminta KPI untuk menindak tayangan Trans7 yang dinilai tendensius dan menghina pesantren, serta mengganggu keharmonisan masyarakat.

Beredar Video Kiai Terima Amplop, MUI Minta KPI Tindak Pihak Stasiun TV Karena Tendensius pada Ulama

<div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/08/JIBS-Jeju-Broadcasting-by-Dispatch-4021726607.jpg" alt="Potongan gambar penyiar yang mabuk saat siaran langsung. (JIBS Jeju Broadcasting by Dispatch)" width="100%">
<figcaption>Potongan gambar penyiar yang mabuk saat siaran langsung. (JIBS Jeju Broadcasting by Dispatch)</figcaption>
</figure> </div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com&nbsp;- Stasiun TV Korea Selatan, JIBS Jeju Broadcasting, dikenai tindakan disipliner setelah salah satu penyiar mereka kedapatan mabuk saat membawakan siaran berita langsung. Pada 4 Maret, Komisi Standar Komunikasi Korea (KCSC) menggelar rapat pleno di Aula Penyiaran Korea, Yangcheon-gu, Seoul. Dalam pertemuan tersebut, seluruh anggota KCSC sepakat untuk memberikan surat peringatan kepada program berita "8 PM JIBS News" yang tayang di&nbsp;JIBS Jeju Broadcasting. </div> <div>Pembawa berita, Cho Chang Beom, terbukti melanggar peraturan penyiaran selama siaran langsung.&nbsp; Secara khusus, ia melanggar peraturan tentang menjaga martabat yaitu pasal 27 dan kecelakaan penyiaran pasal 55-2.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kejadian ini terjadi pada 30 Maret tahun lalu, ketika Cho Chang Beom muncul dalam keadaan mabuk berat saat membawakan "8 PM JIBS News".&nbsp;Selama siaran, ucapannya terdengar tidak jelas, bahkan sempat terdiam selama tujuh detik, yang menyebabkan gangguan dalam siaran tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015736176/pengadilan-seoul-cabut-surat-perintah-penangkapan-presiden-yoon-suk-yeol-dan-jamin-pembebasannya">Pengadilan Seoul Cabut Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol dan Jamin Pembebasannya</a></div> <div>&nbsp;&nbsp;</div> <div>"Penyiar tersebut telah mengkonsumsi alkohol pada siang hari dan meminum obat flu. Dia menyadari kondisinya saat siaran malam hari,"&nbsp;jelas JIBS, seperti yang dikutip dari Allkpop.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Staf segera menghentikan berita dan menyiarkan permintaan maaf," lanjutnya.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>JIBS disebut juga mengadakan sidang disipliner internal dan memberikan sanksi kepada penyiar serta pihak terkait. Cho Chang Beom diskors selama tiga bulan dan dilarang memproduksi berita selama satu tahun. Selain itu, pimpinan redaksi berita juga menerima teguran resmi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun, KCSC menilai bahwa tindakan lanjutan yang diambil oleh JIBS tidak dilakukan dengan cukup cepat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Siaran dalam keadaan mabuk sama sekali tidak dapat diterima oleh stasiun mana pun. Sanksi hukum tidak dapat dihindari," jelas KSCS yang tidak puas dengan keputusan tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Keputusan KCSC terdiri dari total tujuh tindakan, dengan peringatan yang dihitung sebagai sanksi hukum.&nbsp;Hal ini akan berfungsi, sebagai pengurangan poin selama peninjauan ulang lisensi stasiun dan penilaian lainnya. (*)</div>

Sebuah stasiun TV Korea Selatan terkena tindakan disipliner, setelah seorang pembawa berita mabuk dalam siaran berita langsung

Pembawa Berita Mabuk saat Siaran Langsung, Stasiun TV Korea Selatan Ini Kena Tindakan Disipliner

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/Gregoria-Mariska-Tunjung-sudah-berjuang-keras-memperoleh-medali-perunggu-di-Olimpiade-Paris-2024-4149083335.jpg" alt="Gregoria Mariska Tunjung sudah berjuang keras memperoleh medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. (Instagram/@tim.adhoc.pbsi)" width="100%">
<figcaption>Gregoria Mariska Tunjung sudah berjuang keras memperoleh medali perunggu di Olimpiade Paris 2024. (Instagram/@tim.adhoc.pbsi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Baru-baru ini, dunia maya dihebohkan dengan kesalahan fatal yang dilakukan oleh sebuah stasiun televisi swasta nasional dalam pemberitaan mereka terkait pencapaian atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Kesalahan ini tidak hanya memicu kemarahan warganet, tetapi juga menarik perhatian Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka. Insiden tersebut bermula ketika stasiun televisi tersebut menyebutkan bahwa medali perunggu yang diraih oleh Gregoria Mariska Tunjung, atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia, adalah hasil dari sebuah "giveaway." Penyebutan yang tidak tepat ini tentu saja langsung memicu reaksi keras dari para pendukung olahraga, yang merasa pernyataan tersebut sangat meremehkan perjuangan sang atlet. Dalam hitungan menit setelah tayangan tersebut disiarkan, media sosial khususnya platform X (dahulu dikenal sebagai Twitter) dipenuhi dengan kritik dan kecaman dari warganet. Mereka menganggap bahwa pemberitaan tersebut sangat tidak menghargai kerja keras dan dedikasi Gregoria Mariska Tunjung dalam memperjuangkan medali bagi Indonesia. Banyak yang menuntut stasiun televisi tersebut untuk segera meminta maaf secara terbuka atas kesalahan ini. Tak lama berselang, stasiun televisi yang bersangkutan akhirnya merespons tekanan publik dengan mengeluarkan permintaan maaf resmi melalui media sosialnya. Dalam video klarifikasinya, mereka mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf kepada Gregoria Mariska Tunjung serta seluruh masyarakat Indonesia yang merasa tersinggung. Mereka juga mengganti keterangan medali "giveaway" yang sebelumnya sempat viral dengan judul baru yang lebih menghormati pencapaian Gregoria, yakni "Gregoria Raih Medali Perunggu di Cabang Bulu Tangkis." Namun, permintaan maaf tersebut tampaknya belum cukup untuk meredam amarah publik. Banyak warganet yang merasa permintaan maaf tersebut terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan. Sejumlah komentar di media sosial menyarankan agar pihak stasiun televisi menemui Gregoria secara langsung dan meminta maaf secara pribadi untuk menunjukkan itikad baik mereka. Kasus ini semakin menjadi sorotan ketika Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 Periode 2024-2029, yang juga seorang figur publik dengan pengaruh besar di media sosial, turut memberikan komentar terkait insiden tersebut. Melalui akun Instagramnya, Gibran menuliskan komentar singkat namun tajam, &ldquo;@metrotv kok gitu ya...&rdquo;. Komentar ini langsung menjadi viral dan memancing lebih banyak diskusi di kalangan warganet. Reaksi Gibran tersebut menjadi angin segar bagi mereka yang merasa kecewa dengan pemberitaan tersebut. Banyak netizen yang kemudian menambahkan komentar di bawah postingan Gibran, mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap stasiun televisi yang dianggap tidak profesional dalam menyampaikan informasi. &ldquo;Metrotv gemeter, Langsung dinotice mas gibran,&rdquo; tulis seorang netizen, menandakan betapa seriusnya reaksi publik terhadap insiden ini. "Tanpa bertanding? Otaknya tidak tepat itu. La dia sampe situ apa nggak udah bertanding&hellip;otaknya keliru dan tidak tepat,&rdquo; tambah netizen lainnya, menyoroti kesalahan fatal dalam pemberitaan tersebut. Sementara itu, ada juga netizen yang mengungkapkan bahwa permintaan maaf yang disampaikan stasiun televisi swasta tersebut masih jauh dari memuaskan. &ldquo;Saya yg cuma penonton Badminton tdk mau memafkan klo cuma kyk gini permintaan maafnya, temui kak Jorji dan minta maaf secara langsung,&rdquo; tulis seorang pengguna X yang merasa bahwa tindakan yang lebih serius harus dilakukan oleh pihak stasiun televisi untuk menebus kesalahan mereka. Peristiwa ini menjadi bukti betapa pentingnya akurasi dan profesionalisme dalam dunia jurnalistik. Sebagai lembaga penyiaran yang memiliki jangkauan luas dan pengaruh besar, setiap kata yang disampaikan melalui layar kaca haruslah dipertimbangkan dengan matang. Kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar, terutama ketika menyangkut penghargaan atas kerja keras atlet yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa. Kritik yang dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan pentingnya peran publik dan tokoh-tokoh masyarakat dalam mengawasi kinerja media. Di era digital seperti sekarang, di mana informasi bisa dengan cepat menyebar luas, setiap kesalahan bisa langsung mendapatkan sorotan dan menjadi topik pembicaraan yang panas. Di sisi lain, insiden ini juga memberikan pelajaran bagi para jurnalis dan media untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Setiap kalimat yang keluar dari media memiliki potensi untuk membangun atau menghancurkan reputasi, baik bagi individu maupun institusi. Profesionalisme, akurasi, dan empati adalah kunci dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis yang bertanggung jawab. Akhirnya, respons publik terhadap blunder ini, serta komentar dari Gibran Rakabuming Raka, menjadi pengingat bahwa dunia olahraga, khususnya perjuangan atlet di kancah internasional, adalah hal yang sangat berharga dan harus selalu dihormati. Mereka yang telah berjuang dengan keras untuk meraih prestasi, seperti Gregoria Mariska Tunjung, pantas mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya, bukan sekadar komentar miring yang meremehkan usaha mereka. Kasus ini mungkin akan berlalu, namun dampaknya terhadap citra stasiun televisi tersebut akan bertahan lama. Bagi mereka, ini menjadi pelajaran berharga bahwa dalam dunia yang serba cepat ini, kehati-hatian adalah segalanya. Setiap tindakan dan ucapan harus dipikirkan matang-matang, terutama ketika berurusan dengan figur publik yang memiliki pengaruh besar seperti Gibran Rakabuming Raka, yang satu komentarnya saja mampu mengubah arah diskusi publik secara signifikan. Kini, masyarakat menunggu langkah apa yang akan diambil oleh stasiun televisi tersebut untuk menebus kesalahan mereka. Apakah mereka akan melakukan pendekatan yang lebih personal kepada Gregoria, atau justru memilih untuk diam dan berharap isu ini segera mereda dengan sendirinya? Yang jelas, publik tidak akan mudah melupakan insiden ini, dan setiap tindakan dari pihak stasiun televisi akan terus dipantau dengan seksama.

Kesalahan ini tidak hanya memicu kemarahan warganet, tetapi menarik perhatian Wapres Terpilih Periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka.

Blunder Fatal, Stasiun TV Swasta Dikecam Publik dan Gibran Rakabuming Raka: Kok Gitu ya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/18/IMG_20240118_094606-4192048159.jpg" alt="Polisi di lokasi Jaksa C&eacute;sar Su&aacute;rez ditembak mati pada Rabu (17/1)." width="100%">
<figcaption>Polisi di lokasi Jaksa C&eacute;sar Su&aacute;rez ditembak mati pada Rabu (17/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jaksa penuntut umum yang bertugas memimpin penyelidikan terkait serangan geng di stasiun televisi Ekuador ditembak mati di kota Guayaquil. Dilansir dari The Guardian, Jaksa C&eacute;sar Su&aacute;rez, pada Rabu (17/1) sore disergap di bagian utara kota yang menjadi salah satu daerah paling kejam di negara tersebut. Jaksa tersebut diketahui bertugas dan fokus pada kasus-kasus terkait kejahatan trans-nasional terorganisir di provinsi Guayas. Jaksa Agung Diana Salazar dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial mengatakan agar petugas keamanan memberikan penjagaan yang lebih ketat. &ldquo;Kami menyerukan pasukan ketertiban untuk menjamin keamanan mereka yang menjalankan tugas mereka," sebut Diana Salazar. Ekuador telah diguncang oleh kasus kekerasan seperti serangan terhadap studio TC Television di Guayaquil, penyanderaan lebih dari 200 staf penjara, pemboman di beberapa kota dan penculikan petugas polisi. Sebagai tanggapan, Presiden Daniel Noboa mengumumkan keadaan darurat selama 60 hari, termasuk jam malam, dan menetapkan 22 kelompok kriminal sebagai organisasi teroris. Sementara itu, sebelum ditembak mati, Su&aacute;rez dilaporkan telah mewawancarai 13 pria bersenjata yang ditangkap setelah pasukan khusus polisi mengamankan stasiun TV tersebut. Ia sedang menyelidiki siapa yang memerintahkan serangan tingkat tinggi tersebut. Selain itu, ia juga pernah menangani sejumlah kasus penting lainnya yang melibatkan perdagangan narkoba dan korupsi politik. Awal pekan ini sebelum ditembak, dia mengatakan kepada surat kabar Ekuador El Universo bahwa dia tidak memiliki pengawal polisi. Sudah lama dianggap sebagai salah satu negara paling damai di Amerika Selatan, Ekuador mengalami peningkatan kriminal berupa pembunuhan yang meroket dalam lima tahun terakhir. Dengan rekor 7.878 pembunuhan tahun lalu ketika kartel Meksiko dan kelompok mafia asing mendirikan kamp di tempat yang menjadi jalur utama penyelundupan narkoba.

Jaksa penuntut umum yang bertugas memimpin penyelidikan terkait serangan geng di stasiun televisi Ekuador ditembak mati di kota Guayaquil.

Jaksa Ekuador yang Selidiki Kasus Serangan Geng di Stasiun TV Ditembak Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/TC-television-raided-2030365231.jpg" alt="TC Television, salah satu televisi di Ekuador menjadi sasaran para kelompok bersenjata yang terorganisir." width="100%">
<figcaption>TC Television, salah satu televisi di Ekuador menjadi sasaran para kelompok bersenjata yang terorganisir.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; TC Television, salah satu televisi di Ekuador menjadi sasaran para kelompok bersenjata yang terorganisir. Kantor televisi tersebut terletak di wilayah Guayaquil, Ekuador. Kelompok bersenjata tersebut melakukan penyerbuan pada Selasa (9/1). Dilansir dari media Ekuador TeleAmazonas, kelompok bersenjata itu masuk ke studio pada saat televisi itu sedang melakukan siaran langsung acara Despu&eacute;s De El Noticiero (Acara Sesudah Berita). Mereka langsung menodongkan senjata pada pembawa acara dan kru yang saat itu tengah bertugas di hadapan kamera yang masih menyala. Mereka juga meminta pada kru yang berada di bagian kamera untuk memasangkan mikrofon dan sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan. Para kelompok bersenjata tersebut juga sempat memamerkan di hadapan kamera bahwa mereka memiliki beberapa bahan peledak yang dibawa. Dilansir dari NPR, Alina Manrique, Kepala Penyiaran Berita TC Television menyebut bahwa para kelompok bersenjata itu sempat menodongkan senjata api ke arah kepalanya. &ldquo;Aku tengah berada di Control Room, tiba-tiba seorang dari mereka langsung masuk dan menyerbu ruang siaran yang tepat berada di seberang ruanganku,&rdquo; ujarnya. Respons Kepolisian Kepolisian Ekuador langsung memberikan peringatan melalui laman X resmi milik mereka (@PoliciaEcuador). &ldquo;Perhatian, beberapa orang kriminal telah merangsek masuk ke sebuah kantor berita di wilayah Guayaquil,&rdquo; tulis mereka. Selain itu mereka juga menyebut telah meluncurkan pasukan khusus untuk melakukan penangkapan. Kiriman tersebut diunggah pada Rabu (10/1) pukul 2.39 dini hari Waktu Indonesia Barat (WIB). Tiga jam kemudian, salah satu komandan tertinggi kepolisian Ekuador yakni C&eacute;sar Augusto Zapata Correa memberikan berita terbaru terkait penyerbuan tersebut. Ia menyampaikannya melalui akun X miliknya (@CmdtPoliciaEc) dan menjelaskan bahwa kepolisian berhasil menangkap beberapa anggota kelompok bersenjata tersebut. &ldquo;Aparat Kepolisian berhasil membekuk 13 orang terkait kejadian ini,&rdquo; tulisnya dalam unggahan pada media sosial milik Elon Musk itu. Selain itu, mereka berhasil menyita beberapa pucuk senjata api, bahan peledak dan berbagai macam barang bukti lain dari tempat kejadian. &ldquo;Kami juga berhasil membebaskan seluruh pekerja dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman," tulisnya. Dalam postingan tersebut, ia juga menekankan bahwa kepolisian Ekuador tidak mentolerir segala bentuk kejadian kriminal yang membahayakan publik di negara tersebut. &ldquo;58 ribu anggota kami siap untuk melindungi negara meski nyawa yang menjadi taruhannya,&rdquo; tegas C&eacute;sar Augusto Zapata Correa dalam unggahan tersebut.

Kantor televisi tersebut terletak di wilayah Guayaquil, Ekuador. Kelompok bersenjata tersebut melakukan penyerbuan pada Selasa (9/1).

Stasiun Televisi di Ekuador Digeruduk Kelompok Bersenjata saat Siaran Langsung, 13 Pelaku Diamankan Pihak Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/ekuador-2276883576.jpeg" alt="Stasiun TV di Ekuador diserbu orang-orang bersenjata pada Selasa (9/1). Suara tembakan dan teriakan pun terdengar ketika kru stasiun TV TC sedang melakukan siaran langsung." width="100%">
<figcaption>Stasiun TV di Ekuador diserbu orang-orang bersenjata pada Selasa (9/1). Suara tembakan dan teriakan pun terdengar ketika kru stasiun TV TC sedang melakukan siaran langsung.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Stasiun TV di Ekuador diserbu orang-orang bersenjata pada Selasa (9/1). Suara tembakan dan teriakan pun terdengar ketika kru stasiun TV TC sedang melakukan siaran langsung. Orang-orang yang mengenakan balaclava dan sebagian besar berpakaian hitam terlihat memegang senjata laras panjang dan menghampiri kru TV yang berkerumun. Beberapa penyerang menunjuk ke arah kamera dan terdengar seseorang berteriak tidak ada polisi. Polisi Nasional Ekuador mengatakan di media sosial bahwa mereka tengah mengevakuasi studio saluran publik tersebut di Guayaquil dan memverifikasi kondisi kru disana dan menciptakan kembali ketertiban. Dilansir dari AP News pada Rabu (10/1), polisi di Guayaquil mengonfirmasi adanya penangkapan. Di media sosial polisi menunjukkan foto-foto pria muda tergeletak di lantai dengan tangan terikat di belakang punggung. Stasiun televisi TC mengudara secara nasional di berbagi situs dengan lembaga penyiaran publik lainnya Gamavision dan beberapa stasiun radio. Koordinator berita dan reporter TC Leonardo Flores Moreno menceritakan orang-orang bersenjata itu masuk melalui resepsionis di Gamavision menyerang kru disana dan meninggalkan dinamit. "Kami sedang rapat dan kru sana memberi tahu kami dan kami bisa bersembunyi," kata Flores dilansir dari NPR News. Ia tidak berada di studia saat penyerbuan. Namun, Flores memiliki informasi bahwa dua orang di TC terluka. "Kami tidak tahu apa yang terjadi, masyarakat gelisah banyak rekan Gama dan TC yang bersembunyi," tambahnya Insiden tersebut terjadi setelah penculikan sedikitnya tujuh petugas polisi dan serangkaian ledakan, sehari setelah Presiden Ekuador Daniel Noboa mengumumkan keadaan darurat nasional. Noboa, putra salah satu orang terkaya di negara itu mulai menjabat pada November 2023 dan berjanji membendung gelombang kekerasan terkait perdagangan narkoba di jalanan dan di penjara yang telah meningkat selama bertahun-tahun. Noboa mendeklarasikan keadaan darurat selama 60 hari pada Senin (8/1) memungkinkan patroli militer termasuk di penjara dan menetapkan jam malam nasional. Tindakan tersebut merupakan respons terhadap kaburnya Adolfo Macias pemimpin geng kriminal Los Choneros dari penjara tempat ia menjalani hukuman 34 tahun dan insiden penjara lainnya, termasuk penyaderaan penjaga penjara.

Stasiun TV di Ekuador diserbu orang-orang bersenjata pada Selasa (9/1). Suara tembakan dan teriakan pun terdengar.

Stasiun TV di Ekuador Alami Teror Mengerikan, Digeruduk dan Ditembaki saat Siaran Langsung

<div dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Screenshot_2022-01-27-20-06-49-85_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg" alt="Aliando Syarief Alami Obsessive Compulsive Disorder, Sampai Batalkan Pekerjaan./Instagram Aliando" width="100%">
<figcaption>Aliando Syarief Alami Obsessive Compulsive Disorder, Sampai Batalkan Pekerjaan./Instagram Aliando</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pengakuan Aliando Syarief yang mengaku pernah ditolak tampil di beberapa stasiun televisi karena masalah bentuk fisiknya viral. Pengakuan tersebut diungkapkan Aliando dalam sebuah video yang tersebar di media sosial. Menurut Aliando Syarief, tubuhnya yang kini berubah jadi gemuk atau gendut membuat dirinya harus menerima kenyataan pahit ditolak muncul di stasiun televisi. "Gua nggak masalah dibilang gendut. Gua nggak akan marah karena memang iya gua gendut. Masalahnya, beberapa stasiun ada yang tidak mau. Maunya gua kurus," aku Aliando Syarief dalam video diunggah di akun TikTok @itsmeputrisyrf.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013647998/kata-raffi-ahmad-investasinya-di-gunungkidul-berpotensi-merusak-lingkungan">Kata Raffi Ahmad Investasinya di Gunungkidul Berpotensi Merusak Lingkungan</a></div> <div dir="ltr"> Usai ditolak stasiun TV, Aliando Syarief berusaha melakukan introspeksi diri. Dia menyadari posisinya sebagai aktor, bukan berprofesi sebagai model. "Gua tidak pernah dituntut jadi perfect tapi gua menjadi karakter. Gua nggak mau menjadi apa yang orang inginkan," kata Aliando Syarief. Dia pun berpandangan akan melakukan apa saja asal sesuai dengan tuntutan karakter ketika menjalani profesi sebagai seorang aktor. Aliando Syarief secara tegas menolak apabila dirinya diminta untuk menyenangkan semua orang. "Gua nggak besar dengan tampang. Gua besar dengan karya gua," aku Aliando Syarief.</div>

Pengakuan Aliando Syarief yang mengaku pernah ditolak tampil di beberapa stasiun televisi karena masalah bentuk fisiknya viral.

Viral Pengakuan Aliando Syarief Ditolak Beberapa Stasiun TV Karena Masalah Fisik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Pembeli-STB-nurul-fitriana-JPC.jpg" alt="Warga membeli STB di sebuah toko elektronik di Jakarta Timur pada Kamis (3/11). Foto: Nurul Fitriana" width="100%">
<figcaption>Warga membeli STB di sebuah toko elektronik di Jakarta Timur pada Kamis (3/11). Foto: Nurul Fitriana</figcaption>
</figure>Kemenkominfo Persuasi Lembaga Penyiaran yang Belum Migrasi ke TV Digital  JawaPos.com – Hingga batas waktu pemberlakuan migrasi ke TV digital pada Rabu (2/11) pukul 00.00, sejumlah stasiun televisi belum melaksanakan analogue switch-off (ASO). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengingatkan agar seluruh stasiun televisi taat pada aturan yang berlaku.  ”Ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang (kemarin, Red) dalam tanda petik tidak mengikuti atau membandel atas keputusan pemerintah,” kata Mahfud kepada awak media kemarin (3/11) petang. Pemerintah menyayangkan temuan itu lantaran pelaksanaan ASO sudah melalui tahapan dan persiapan panjang.  Mahfud kemudian membeberkan stasiun televisi swasta yang belum mematikan siaran analognya.  Yaitu, RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, TV One, dan Cahaya TV. Semua stasiun televisi itu sebelumnya sepakat akan melaksanakan kebijakan ASO. Karena itu, kata Mahfud, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah langsung mengambil sikap. ”Terhadap stasiun TV yang membandel itu, secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio (ISR) tertanggal 2 November 2022,” tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Dia menekankan, saat ini aktivitas siaran televisi melalui jaringan analog bisa dikatakan ilegal. ”Dan bertentangan dengan hukum yang berlaku,” katanya.  Menteri Kominfo Johnny G. Plate juga meminta seluruh stasiun televisi taat pada aturan. ”Karena ada yang belum mati (siaran analognya). Saya tentu berharap kerja samanya,” katanya.  Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, warga masih bisa menonton tayangan TV analog. Yaitu, untuk channel RCTI, MNC TV, GTV (Global TV), dan ANTV. Stasiun televisi tersebut tidak mengikuti ketentuan undang-undang. ”Kami akan selesaikan secara baik-baik. Meminta supaya segera beralih ke TV digital,” kata Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong.  Usman menyatakan bahwa pihaknya belum terpikir soal langkah hukum. Dia bahkan berharap persoalan tersebut jangan sampai masuk ke kepolisian.  Migrasi dari TV analog ke digital, kata Usman, merupakan amanah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Selain itu, bentuk penghormatan pada komitmen bersama yang sudah diambil antara Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Kementerian Kominfo.  Dia mengungkapkan, sudah ada rapat bersama. Salah satu hasilnya, menunda ASO wilayah Jabodetabek dari 5 Oktober ke 2 November. ”TV yang sekarang masih analog itu ikut rapat di situ,” katanya. Usman masih ingat saat itu rapat digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom.  Usman mengajak semua stasiun TV yang ikut dalam rapat itu untuk menghormati keputusan bersama yang telah diambil.  Sementara itu, dalam seremoni ASO, Menkominfo Johnny G. Plate meminta agar pejabat yang berwenang melakukan pendekatan persuasif kepada lembaga penyiaran yang belum mematikan tayangan analognya. Program ASO, kata dia, bertujuan menjaga kepentingan industri pertelevisian nasional. Selain tentu untuk kepentingan masyarakat.  Di Indonesia terdapat 112 wilayah siaran. Siaran terestrial hanya bisa menjangkau 341 kabupaten/kota. Sisanya, ada 173 kabupaten/kota yang tidak terjangkau tayangan terestrial. Sebanyak 173 daerah itu diputuskan hanya bisa menggunakan tayangan digital. Pemberlakuan ASO di 341 daerah tersebut diawali dengan migrasi serentak pada 2 November 2022.  Johnny mengatakan, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, ada 25 lembaga penyiaran. ”Dari yang kita lihat, ada potensi beberapa di antaranya yang belum switch-off,” katanya.  Sementara itu, MNC Group (mewakili RCTI, MNCTV, INews, GTV) dalam pernyataan resminya menanggapi permintaan Mahfud MD untuk dilakukan ASO yang seharusnya berlaku nasional, tetapi pada kenyataannya hanya terbatas di wilayah Jabodetabek. ”Kami akan melaksanakan permintaan tersebut pada hari ini, Kamis, 3 November 2022, jam 24.00 WIB,” bunyi pernyataan MCN Group.  Secara fakta, belum ada satu surat tertulis yang diterima MNC Group terkait dengan pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program ASO. Karena itu, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ASO.  MNC Group menyadari bahwa tindakan mematikan siaran dengan sistem analog sangat merugikan masyarakat Jabodetabek. Diperkirakan, 60 persen masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati tayangan televisi secara analog, kecuali dengan membeli STB atau mengganti televisi digital atau berlangganan TV parabola. ”Tetapi, dikarenakan adanya permintaan dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, maka kami akan tunduk dan taat.”  MNC Group memandang ada kebijakan yang bertentangan, terutama jika dikaitkan dengan adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meski taat atas permintaan dari Menko Polhukam, untuk kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas, MNC Group akan mengajukan tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai hukum yang berlaku.  Bantuan STB  Untuk menampung keluhan masyarakat, khususnya terkait bantuan set top box (STB), Kementerian Kominfo membuka posko respons cepat penanganan bantuan STB di beberapa wilayah. Termasuk di wilayah Jakarta yang berada di The Akmani Hotel, Menteng.  Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Marvel Situmorang mengungkapkan, di posko respons cepat disediakan dua media komunikasi. Yakni, melalui call center 159 dan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, bisa datang langsung ke lokasi. ”Sejak dibuka mulai kemarin, kurang lebih sudah ada 150-an yang menghubungi. Yang datang langsung sekitar 50-an orang,” jelasnya.  Umumnya, mereka menanyakan tiga hal utama. Pertama, cara mendapatkan bantuan STB. Menurut Marvel, bantuan STB hanya untuk rumah tangga yang masuk dalam data P3KE. Itu dapat dicek melalui website dengan memasukkan NIK.  Kedua, belum diterimanya STB yang diberikan pemerintah. Marvel mengatakan, pihaknya akan mengecek ke database. Jika berdasar data sudah diterima, pihaknya akan mengecek ke vendor untuk memastikannya. ”Kalau yang ketiga lebih banyak di luar STB. Lebih menanyakan terkait masalah tidak adanya siaran TV di rumahnya,” terangnya.  Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran camat dan lurah untuk membantu menyosialisasikan program migrasi ke TV digital. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, peran camat dan lurah sangat penting dalam kelancaran program ASO.  Tidak hanya sosialisasi, pihaknya memperbolehkan dibuatnya layanan pengaduan.

Mahfud MD Ancam Cabut Izin Siaran 7 TV Swasta Yang Belum ASO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/legislator-golkar-di-komisi-i-dpr-tolak-penutupan-facebook_m_205079.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Publik kecewa lantaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membolehkan pelaku kejahatan seksual Saipul Jamil yang sudah bebas dari penjara muncul di televisi untuk kepentingan edukasi. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan memang tidak ada pelarangan Saipul Jamil untuk tampil di televisi. Namun, pemilik stasiun televisi harus melihat norma kepantasan. Pasalnya publik sudah melakukan petisi dengan memboikot Saipul Jamil.  "Saya kira yang diminta KPI, rasanya tidak mungkin dilakukan stasiun TV, apalagi bila kontennya menampilkan yang bersangkutan untuk edukasi kejahatannya ini. Dalam kata lain, sudahlah, kalau masih ada stasiun TV, radio, media siar lain yang nekat masih mau nyoba menyiarkan yang bersangkutan akan berhadapan langsung dengan publik," ujar Bobby kepada wartawan, Sabtu (11/9).  Legislator Partai Golkar ini menuturkan, jika stasiun televisi masih menayangkan Saipul Jamil maka akan langsung berhadapan dengan masyarakat. Tentunya risiko yang muncul adalah merugikan citra stasiun televisi tersebut.  "Nantinya akan merugikan citra media siar itu," katanya.  Bobby meminta KPI bisa bertindak tegas kepada Saipul Jamil. Dia menyarankan KPI jangan membuat bingung masyarakat terkait sikapnya kepada pelaku kejahatan seksual. Pasalnya masyarakat sudah memboikot suami dari Dewi Persik tersebut.  "Jangan bikin masyarakat bingung dengan argumentasi-argumentasi yang digeneralisir. Soal yang bersangkutan dengan predikat eks terpidana hukum, dalam konteks ini berbeda, merujuk respons masyarakat atau publik," tuturnya.  Sebelumnya, Ketua KPI Agung Suprio menjelaskan tentang boleh tidaknya Saipul Jamil tampil di televisi atau media penyiaran lain. Agung menegaskan bahwa Saipul Jamil bisa tampil di televisi hanya untuk konteks edukasi.  Menurut Agung, hal itu sesuai dengan surat edaran yang telah dikirimkan oleh KPI kepada lembaga penyiaran, seperti stasiun televisi. "Dia (Saipul Jamil, Red) bisa tampil untuk kepentingan edukasi. Jadi misalnya dia hadir soal bahaya predator, itu kan bisa juga ditampilkan seperti itu," kata Agung.  Menurut Agung, sesuai surat edaran itu, Saipul Jamil bisa tampil di televisi misalnya dalam konteks wawancara atau edukasi mengenai pelecehan seksual. Ia juga menegaskan bahwa untuk sementara Saipul Jamil belum bisa tampil di televisi jika tujuannya untuk hiburan. KPI juga telah meminta semua lembaga penyiaran untuk berhenti melakukan glorifikasi terhadap kebebasan Saipul Jamil.

Saipul Jamil Boleh Tampil di Televisi, KPI Diminta Tak Buat Bingung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stasiun tv

Berita Terkini