<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/01/sni-2407360057.jpeg" alt="Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk profil rangka baja ringan harus diwajibkan bagi produk yang beredar di Indonesia sebagai sebuah bentuk tanggung jawab terhadap pelindungan keamanan konsumen. Hal itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma dalam Rapat Pembahasan Analisa Dampak Regulasi Teknis Produk Baja Ringan yang digelar Direktorat Logam, kementrian Perindustrian, belum lama ini. &ldquo;Fungsi dari baja ringan adalah untuk menopang atau menyangga penutup atap atau dinding sehingga memberikan kekuatan yang diperlukan untuk melindungi dan menjaga kesatuan struktur atap atau dinding, serta kualitas bangunan. Baja ringan yang tidak memenuhi standar keamanan akan berujung pada kegagalan konstruksi yang dampaknya bisa menimbulkan korban jiwa,&rdquo; terang Nicolas dalam keterangannya. Ia menceritakan, kegagalan konstruksi akibat penggunaan profil rangka baja ringan yang belum ber-SNI sudah kerap terjadi di Tanah Air. Januari lalu, 6 siswa SMPN 2 Greged, Kabupaten Cirebon terluka setelah atap ruang kelas mereka ambruk ketika kegiatan belajar mengajar tengah berlangsung. Di bulan ini saja, dalam sepekan ada 2 sekolah di kabupaten Bogor yang ambruk. Di SMPN 1 Sukajaya, Kabupaten Bogor, 2 ruang kelas yang ambruk. Sementara di SMAN 1 Ciampea, atap bangunan yang ambruk melukai 7 siswa yang tengah belajar. Dengan penggunaan profil rangka baja ringan yang sudah memiliki standar SNI, kejadian-kejadian gagal konstruksi ini dapat dihindari. Karena menurutnya, produk yang ber- SNI memiliki nilai tambah karena merupakan jaminan kekuatan produk. Untuk itu, produk ber-SNI ini nantinya akan menjadi satu-satunya pilihan konsumen karena terjamin kualitas, kekuatan, dan keamanannya. &ldquo;Keselamatan pengguna harus menjadi prioritas utama. Karena itu, SNI 8399:2022 untuk profil rangka baja ringan semakin mendesak untuk dirubah dari status sukarela menjadi wajib karena keamanan pengguna adalah prioritas utamanya. Jangan sampai kepercayaan publik pada produk baja ringan memudar sehingga dampaknya nanti dapat mempengaruhi industri baja ringan yang kini tengah tumbuh di Tanah Air,&rdquo; terang Nicolas. Nicolas menyebut, industri baja merupakan salah satu motor penggerak roda industri di Indonesia. Kebutuhan baja sendiri pada tahun 2045 diproyeksi mencapai 100 juta ton. Untuk itu, agar menjadi negara maju, Indonesia harus memperkuat sektor industri baja. Saat ini, 18 perusahaan besar penghasil roll forming yang menguasai pasar baja ringan nasional di bawah naungan ARFI telah berkomitmen dalam mewujudkan kemandirian baja nasional. Namun guna mendukung peningkatan utilitas produk baja dalam negeri, pemerintah juga harus berkomitmen dalam melakukan langkah-langkah seperti penerapan SNI wajib profil rangka baja ringan, pembatasan impor, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan sehingga produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. "Baja ringan adalah substansial baja di hilir. Para pengguna, baik masyarakat maupun pemerintah berhak atas produk baja yang berstandar baik. Oleh karena itu, SNI Wajib untuk produk baja wajib diatur dan diberlakukan dari hulu sampai hilir. ARFI sendiri saat ini terus berharap agar SNI produk profil baja ringan yaitu SNI 8399 2022 yang tadinya bersifat sukarela segera diwajibkan," terang Nicolas lagi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri, sebut Nicolas, saat ini juga telah menerapkan kebijakan untuk menggunakan produk lokal ber-SNI dalam menyelesaikan sejumlah proyek infrastruktur dan perumahaan rakyat. Dalam pengerjaan proyek infrastruktur dan perumahan nasional, Kementerian PUPR mewajibkan penggunaan material produksi dalam negeri yang sudah memiliki SNI, termasuk baja ringan. &ldquo;Kebijakan ini tertuang dalam Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi (SDMPK). Di situ disebutkan bahwa SDMK (Sumber Daya Material Konstruksi) dan SDPK (Sumber Daya Peralatan Konstruksi) yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri,&rdquo; jelas Nicolas. Pun demikian, Nicolas tetap mengapresiasi upaya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang secara bertahap menerapkan SNI wajib untuk produk baja lapis guna meningkatkan kualitas dan pengembangan industri baja dalam negeri. Ia menuturkan, di sektor hulu, tahun 2006 lalu, Kemenperin telah mewajibkan SNI Baja Lapis yang disusul dengan SNI wajib untuk Baja Lapis Seng pada tahun 2007. Baru di kurun waktu 2016 hingga saat ini, ketentuan SNI untuk baja lapis di sektor hilir diberlakukan meski baru bersifat sukarela. &ldquo;Ketentuan yang diatur pada SNI profil rangka baja ringan adalah SNI 8399 2017 tentang spesifikasi teknis dan bentuk dasar. Kemudian SNI 8399 AMD 1 2019, tentang tambahan pengaku samping. Lalu SNI 8399 2022, terkait spesifikasi teknis, bentuk dasar, berbagai jenis pengaku. Memang SNI profil rangka baja ringan ini sifatnya masih sukarela. Tapi kami sangat berharap agar status sukarela ini bisa menjadi wajib sehingga industri baja ringan di Indonesia semakin maju. Untuk itu kami sangat mengapresiasi langkah Kemenperin yang pada 26 Maret 2024 lalu telah mengundang ARFI, asosiasi produsen baja ringan lain, serta Kementerian PUPR guna membahas analisa dampak regulasi teknis produk baja ringan dari sukarela menjadi wajib ini,&rdquo; tutup Nicolas.

Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk profil rangka baja ringan harus diwajibkan bagi produk yang beredar di Indonesia.

Cegah Gagal Konstruksi, SNI untuk Profil Rangka Baja Ringan Harus Diwajibkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/atas-rumah.jpg" alt="Ilustrasi: Atap rumah yang sudah berlumut harus segera diganti karena bisa menyerap air." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Atap rumah yang sudah berlumut harus segera diganti karena bisa menyerap air.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu produsen cat pelapis antibocor di Indonesia kembali memperoleh sertifikasi di akhir tahun 2023 lalu. Setelah sebelumnya Aquaproof Pro mendapatkan sertifikat Green Label dari Singapore Environment Council (SEC), kini mendapatkan sertifikasi SNI. Perolehan sertifikat kali ini berupa SNI 8665:2018 untuk Aquaproof dan Aquaproof Pro untuk kategori Cat Pelapis Antibocor Berbasis Air. Hal ini diklaim membuktikan Aquaproof dan Aquaproof Pro konsisten menjalankan sistem manajemen mutu dan senantiasa menjaga kualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Dalam acara penyerahan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) 8665:2018 Cat Pelapis Antibocor Berbasis Air, turut hadir Anwar Solihin selaku Audit &amp; Inspection Manager PT IAPMO Group Indonesia beserta tim lainnya dan Inge Setyawati selaku Direktur PT Inter Aneka Lestari Kimia beserta tim Aquaproof lainnya yang bertempat di pabrik Aquaproof yang berlokasi di Jurumudi, Tangerang. &ldquo;Terima kasih kepada PT IAPMO Group Indonesia yang hari ini sudah hadir di pabrik kami dalam rangka penyerahan sertifikat SNI 8665:2018 Cat Pelapis Antibocor Berbasis Air. Sebelumnya PT IAPMO Group Indonesia telah melakukan proses sertifikasi yaitu melalui proses audit sistem manajemen mutu dan juga pengujian produk," kata Inge Setyawati selaku Direktur PT Inter Aneka Lestari Kimia. Dirinya melanjutkan, Aquaproof dan Aquaproof Pro menjadi yang pertama tersertifikasi SNI 8665:2018 ini membuktikan bahwa Aquaproof sebagai pelopor cat pelapis anti bocor selalu menjaga kualitas dan menempatkan standar yang tinggi untuk produk-produk kami. "Sertifikat SNI ini juga menjadi penyemangat bagi kami untuk menghasilkan produk baru lainnya yang berkualitas tinggi. Kepuasan pengguna terhadap produk kami selalu menjadi prioritas," lanjut Inge. Selain itu, Anwar Solihin juga menyampaikan, dalam proses sertifikasi SNI 8665:2018 ini, saya menjadi salah satu saksi yang kagum melihat keseriusan rekan-rekan Aquaproof baik dari proses produksi hingga pengujian dan penilaian di laboratorium dengan verifikasi melalui berbagai metode. "Saya senang karena dapat melihat industri ini tumbuh dan Aquaproof menjadi pelopor dalam penerapan SNI Cat Pelapis Antibocor Berbasis Air. Hal ini merupakan wujud kontribusi kita, keseriusan kita untuk membantu penerapan standar itu sendiri karena apalah artinya SNI tanpa adanya penerapan," jelas Anwar. Aquaproof merupakan konseptor yang sekarang telah menjadi penerap SNI 8665:2018. Dengan adanya penerapan ini tentunya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan jaminan terhadap kualitas produk sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk tersebut, dimana ada pihak ketiga yang telah melakukan proses verifikasi dan validasi, dari proses produksi hingga hasil ujinya. &ldquo;Selain dari standar produk itu sendiri, dari jaminan kualitas terhadap performanya, juga terkait keamanannya karena dari situ juga ada pengecekan logam berat dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan adanya sertifikasi ini menjadi awal yang baik bagi industri cat pelapis anti bocor ke depannya,&rdquo; tutup Anwar Solihin.

Salah satu produsen cat pelapis antibocor di Indonesia kembali memperoleh sertifikasi di akhir tahun 2023 lalu.

Penerapan Teknologi dan Standar Tinggi Diganjar Sertifikasi SNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/JKT-1-PANEN-PADI-JAKARTA-FED-13.jpg" alt="Petani saat panen padi di Lahan Pertanian Rorotan, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Sebanyak 350 petani yang berasal dari sembilan kelompok tani melakukan panen tani sebanyak 38,5 juta ton yang diharapkan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. FOTO : FED" width="100%">
<figcaption>Petani saat panen padi di Lahan Pertanian Rorotan, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Sebanyak 350 petani yang berasal dari sembilan kelompok tani melakukan panen tani sebanyak 38,5 juta ton yang diharapkan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jakarta. FOTO : FED</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketahanan pangan menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo setelah kenaikan harga pangan di pasaran yang menyebabkan kenaikan inflasi. Melalui peran Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pupuk, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendorong ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen (IHK) pada Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan alias month-to-month (MtM). Setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi 0,64 persen MtM. Deflasi bersumber dari penurunan harga kelompok volatile food dan penurunan inflasi kelompok harga diatur pemerintah (administered prices) di tengah inflasi inti yang meningkat.  “Didorong oleh penurunan harga bahan pangan, khususnya bawang merah, cabai merah, daging ayam, dan minyak goreng,” kata Ekonomi Bank Mandiri Faisal Rachman kepada Jawa Pos, Rabu (14/9).  Lebih rinci, kelompok volatile food pada Agustus 2022 mencatat deflasi 2,90 persen MtM setelah pada Juli mencatat inflasi sebesar 1,41 persen MtM. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh deflasi aneka cabai dan bawang merah. Sejalan dengan peningkatan pasokan dari daerah sentra produksi.  Di sisi lain, komoditas beras dan telur ayam ras mengalami inflasi seiring dengan berakhirnya masa panen dan peningkatan permintaan. Secara tahunan, kelompok volatile food mengalami inflasi 8,93 persen secara tahunan alias year-on-year (YoY). Angka tersebut lebih rendah dibanding inflasi pada bulan sebelumnya 11,47 persen YoY.  “Berkat normalisasi hasil panen dan produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang kondusif,” jelas Faisal. Di sisi lain, hasil panen yang optimal juga didukung oleh usaha pemenuhan kebutuhan hara dan nutrisi melalui pemupukan yang tepat dan berimbang.  Deputi bidang Pengembangan Standar BSN Hendro Kusumo mengatakan, pupuk merupakan produk strategis dalam menentukan keberhasilan produksi dan kualitas hasil pertanian. Di saat yang sama juga menjaga fungsi tanah dan lingkungan. Pupuk yang berkualitas yang memenuhi persyaratan parameter mutu SNI menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam sektor pertanian.  Untuk mewujudkan cita-cita ketahanan pangan Presiden Jokowi, BSN melakukan program strategis di bidang pertanian. Salah satunya, telah melakukan audiensi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) berdiskusi terkait standarisasi tata kelola pertanian. Meliputi, sistem pengembangan, pemasaran, dan inovasi pertanian. Dalam praktiknya, tentu membutuhkan dukungan sarana dan prasarana produksi. Salah satunya adalah pupuk.  “Kami menggalakkan pemanfaatan, pembinaan, dan sebagainya. Kami akan terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” terang Hendro saat ditanyai Jawa Pos.  Menurut dia, upaya-upaya itu perlu dilakukan. Mengingat, sektor pertanian berperan penting dalam ketahanan pangan. Terutama, melalui ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan kualitas pangan.  Saat ini BSN telah menetapkan 3.018 SNI terkait pertanian dan teknologi pangan. Dari jumlah tersebut, terdapat 29 SNI pupuk. Pemenuhan persyaratan parameter mutu SNI pupuk ada yang bersifat sukarela dan ada juga yang diberlakukan wajib. Nah, dari 29 SNI pupuk, sembilan diantaranya telah diberlakukan wajib oleh regulator. Yakni, delapan SNI oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan satu SNI wajib oleh Kementean.  “Delapan SNI yang diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian yaitu SNI 2801:2010 pupuk urea, SNI 02-1760-2005 pupuk amonium sulfat, SNI 02-0086-2005 pupuk triple superfosfat, SNI 02-2805-2005 pupuk kalium klorida, SNI 02-3769-2005 pupuk SP-36, SNI 02-3776-2005 pupuk fosfat alam untuk pertanian, SNI 2803-2012 pupuk NPK padat, SNI 7763:2018 pupuk organik padat, dan SNI 8267:2016 kitosan cair sebagai pupuk organik oleh Kementan,” bebernya.  Hendro menjelaskan, ada dua jenis pupuk yang disubsidi pemerintah. Yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Syarat mutu pupuk urea dilihat dari kadar nitrogen, kadar air, kadar biuret dan ukuran. Sedangkan, pupuk NPK padat adalah pupuk anorganik majemuk buatan berbentuk padat. Mengandung unsur hara makro utama: nitrogen, fosfor dan kalium. Juga diperkaya dengan unsur hara mikro lainnya.  Penerapan SNI pupuk tentu menjamin kualitas dari produk pupuk yang digunakan oleh para petani. Sehingga dapat memenuhi harapan petani dalam menyuburkan tanaman. Dengan begitu, konsumen merasa terlindungi dengan produk pupuk yang digunakan.  Makanya, Hendro tidak menoleransi peredaran dan penjualan pupuk tidak SNI yang sudah diberlakukan secara wajib. Sebab, pupuk yang tidak berstandar mutu berpotensi merusak unsur hara dalam tanah serta tanaman. Akibatnya, keberhasilan panen bakal menurun dan mengganggu kelestarian lingkungan hidup.  “Penggunaan pupuk ber-SNI berarti mendukung peningkatan produksi dan mutu produk pertanian Indonesia,” tegasnya.  BSN berkomitmen akan gencar melakukan sosialisasi. Mulai dari pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) pertanian dan pangan, sentra/kelompok pertanian penghasil beras di Indonesia, hingga pelaku industri pupuk.  “Kami juga memanfaatkan sosialisasi melalui digital. Baik melalui website maupun sosial media resmi BSN. Ke depan kami akan melakukan upaya yang lebih masif lagi kepada kelompok tani,” tandasnya.  Melalui penerapan SNI pupuk, Hendro berharap dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sekaligus langkah strategis menghadapi ancaman krisis pangan.  Penerapan SNI nyatanya turut meningkatkan produksi dan laba pelaku industri pupuk nasional. SVP Operasi PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang Andri Azmi menyatakan, penerapan SNI pada pupuk membuat penjualan meningkat. Berdasarkan laporan keuangan 2020, Pusri mencatatkan penjualan pupuk mencapai 2,2 juta ton. Sekitar 1,2 juta ton merupakan pupuk untuk subisidi.  “Terkait peningkatan penjualan, untuk membandingkan sebelum dan sesudah SNI pasti ada. Karena kapasitas produksi juga jauh meningkat. Bahkan, keuntungan (Pusri) semester I 2022 sebelum diaudit sekitar Rp 1,5 triliun,” ungkap Andri.  Menerapkan SNI pupuk, lanjut dia, juga memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan. Antara lain, menjadi panduan untuk mempertahankan kualitas pupuk, membantu kelancaran perizinan perdagangan pupuk, dan meningkatkan efektivitas serta proses. Meliputi, pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan, bahkan distribusi.  “Yang terpenting tentu mendapat kepercayaan dari konsumen,” tegasnya.  Dari Jawa Barat, SVP Sekretaris Perusahaan dan Tata Kelola PT Pupuk Kujang Ade Cahya Kurniawan menyatakan, sejak menerapkan SNI pada 2009, kapasitas produksi pupuk mencapai 1.140.000 ton per tahun. Untuk pupuk subsidi sebesar 900 ribu ton.  Ade memaparkan, bahwa implementasi SNI memberikan nilai tambah (added value) bagi produk pupuk. “Menjamin kualitas pupuk, terutama untuk eskpor,” ujarnya.

Implementasi SNI: Tekan Inflasi Pangan, Tingkatkan Produksi dan Laba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/aksara-kawi.jpg" alt="Ilustrasi digitalisasi aksara Nusantara oleh PANDI. PANDI/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi digitalisasi aksara Nusantara oleh PANDI. PANDI/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tahun ini mendaftarkan Aksara Kawi ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI).  Langkah PANDI itu merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan warisan budaya nusantara melalui digitalisasi. Aksara Kawi juga akan didaftarkan sebagai Internationalized Domain Names (IDN) yang memungkinkan orang di seluruh dunia menggunakannya sebagai nama domain atau pemrograman komputer.  Wakil Ketua PANDI Heru Nugroho menuturkan, Aksara Kawi merupakan aksara induk yang sudah digunakan dalam kurun waktu yang sangat lama. Aksara itu digunakan di banyak daerah di musantara seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi.  ”Dengan masuknya Aksara Kawi ke Unicode kemudian menjadi peluang untuk revitalisasi Aksara Kawi di dunia digital yang akan didukung penggunaannya melalui SNI. Jika sudah hadir di ranah digital, tentu akan sangat bermanfaat dalam ranah akademis dan sejarah,” kata Heru seperti dilansir dari Antara, Minggu (27/2).  Saat ini, lanjut dia, Kawi sudah masuk ke dalam draft Unicode 15 dan sudah masuk ke Amandemen ISO/IEC 10646 yang akan rilis akhir tahun 2022. Selain itu, Aksara Kawi sudah mendapat dukungan dari komunitas pengguna dan Pemerintahan Daerah Kediri.  Hal itu mengindikasikan bahwa secara umum Aksara Kawi sudah bisa didaftarkan ke BSN dan pengajuan IDN ke ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).  ”Kita sudah menyiapkan konsep untuk RSNI dengan memajukan usul Program Nasional Penyusunan Standar (PNPS). Kami juga mendengar bahwa Kementerian Agama mengusung Aksara Pegon ke BSN untuk segera memperoleh SNI, sehingga PANDI bisa mendaftarkan Pegon sebagai Internationalize Domain Name (IDN) ke lembaga internet dunia (ICANN),” tambah Heru.  Aksara Kawi dan pegon sudah diusulkan melalui website sispk.bsn.go.id, di mana saat ini dalam tahap proses publikasi oleh BSN untuk menjaring pendapat masyarakat. Setelah selesai dalam kurun waktu 30 hari, selanjutnya akan diajukan ke KKPS untuk rekomendasi penetapan menjadi PNPS.

PANDI Akan Daftarkan Aksara Kawi ke BSN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Darmadi-Durianto-dpr-ri.jpg" alt="dpr ri" width="100%">
<figcaption>dpr ri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta agar Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) nomor 58 tahun 2020, tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik rumah tangga secara wajib ditinjau kembali.  Menurutnya, aturan tersebut terkesan dipaksakan atau tergesa-gesa di tengah  infrastruktur penunjang yang belum memadai. Seperti laboratorium uji maupun lembaga sertifikasi yang diamanatkan UU.  "Dalam konteks pemberlakuan SNI wajib sesuai dengan PP 28, ketentuan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan bila pemerintah c.q kementerian perindustrian telah menunjuk lembaga sertifikasi dan laboratorium ujinya," kata Darmadi dalam keterangannya, Senin (6/12).  Disamping itu, menurutnya, adanya Permenperin tersebut justru seperti bertolak belakang dengan spirit Pemerintah yang menekankan tentang perlunya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan flexible.  "Bahwa semangat dasar dari UU Ciptaker dan keseluruhan aturannya adalah untuk memberikan kemudahan berusaha. Tapi dengan adanya Permenperin ini seperti bertolak belakang dengan visi besar pemerintah soal iklim investasi," tuturnya.  Menurut Darmadi, aturan wajib SNI bagi produk peralatan rumah tangga tidak bisa serta merta diterapkan dalam waktu yang singkat.  "Dengan pertimbangan, bahwa proses sertifikasi dan pengujian untuk memperoleh sertifikasi memerlukan waktu, idealnya pemberlakuan efektif dari persyaratan SNI wajib minimal memerlukan waktu 6 bulan," jelasnya.  Darmadi menambahkan, artinya tanpa pemberian waktu jeda setelah penunjukkan LPK, akan terjadi stagnasi dan kekacauan pasar.  "Karena barang yang telah beredar dan belum ber SNI akan menjadi berstatus rentan terhadap tindakan hukum, sedangkan proses sertifikasi untuk barang yang akan beredar belum selesai," paparnya.  Selain itu, lanjutnya, bila dilihat secara keseluruhan, pemberlakuan Permenperin ini jelas akan berimplikasi cukup serius hingga ke para pelaku usaha di bawah.  "Ini mengakibatkan toko-toko yang menjual peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan yang kebanyakan masih UMKM akan mengalami tindakan hukum dipasar (rentan dikriminalisasi dengan alasan belum ber SNI peralatannya)," pungkasnya.

Komisi VI DPR Soroti Pemberlakuan Permenperin nomor 58 tahun 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Hand-Sanitizer-EPA.jpg" alt="Ilustrasi menggunakan hand sanitizer. (EPA)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi menggunakan hand sanitizer. (EPA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai jenis dan merek produk alat kesehatan beredar seiring dengan banyaknya permintaan selama masa pandemi Covid-19. Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen dan menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan dari penggunaan produk-produk kesehatan.  Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal Badan Standardisasi Nasional (BSN) Wahyu Purbowasito menyebutkan, standar yang diatur oleh lembaganya merupakan standar minimum yang merujuk pada kualitas suatu produk atau alat.  Ketentuan ini berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Tujuan SNI adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen, selain untuk menjamin perdagangan yang adil dan meningkatkan daya saing.  “Sebenarnya ini (SNI) juga masuk ke dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan standar tapi didefinisikan selama ini bukan SNI serta tidak ada cantolannya. Kami sebenarnya ingin mengisi kekosongan itu,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (16/8).  Selama masa pandemi ini, lanjutnya pihaknya fokus untuk mengembangkan SNI bagi sejumlah produk dan alat kesehatan terkait seperti alat pelindung diri (APD), masker, serta hand sanitizer. Wahyu menyebutkan ada banyak alat dan produk kesehatan yang tersedia di pasaran dengan fungsi yang secara kasat mata terlihat hampir sama. Padahal, jika diteliti lebih lanjut, ada peruntukan yang berbeda atas masing-masing jenis produk tersebut.  “Misal hand sanitizer, ada yang untuk yang medis dan untuk yang non medis. Maksudnya yang non medis itu yang kita gunakan sehari-hari, tapi kalau yang untuk medis kan yang di rumah sakit, kan beda,” tuturnya.  Selain untuk mendetailkan fungsi produk yang ada di pasaran, SNI juga berfungsi sebagai media jaminan mutu. Dengan adanya SNI, maka klaim yang disematkan pada produk yang beredar di masyarakat bisa diuji.  Produk yang tersertifikasi SNI, kata dia, berarti telah memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan karakteristik produknya, sehingga dapat menjamin keselamatan dan keamanan bagi konsumen. Sebagai contoh, di pasaran ada beragam produk hand sanitizer dengan klaim berbeda seperti untuk antibakteri, anti jamur, dan antivirus.  “Adanya klaim yang berbeda ini persyaratannya juga beda-beda. SNI-nya beda-beda. Jadi kalau kita bicara jenis produknya kan hand sanitizer itu,” ungkapnya.  Meskipun sama-sama produk hand sanitizer, masing-masing jenis produk ini membutuhkan SNI berbeda. Sebab, fungsinya juga berbeda satu sama lain. Penyematan SNI yang sesuai peruntukannya diharapkan menjadi sarana perlindungan konsumen agar bisa mendapatkan produk dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan mereka.  Wahyu melanjutkan, BSN kini sedang mempercepat pembentukan SNI untuk tabung gas oksigen medis serta isiannya, khususnya yang berasal dari luar Indonesia. Tak hanya aturan minimum yang harus dipenuhi, BSN juga tengah mengatur cara pengujian untuk membuktikan apakah produk yang beredar sudah sesuai standar atau klaim yang disematkan.  “Mungkin peraturannya ada tapi peraturannya tidak bersifat yang kuantitatif atau bisa diukur semacam itu, atau belum ada, kalau belum ada ya kita harus masuk, kalau sudah ada itu bagaimana mendefinisikan itu dengan baik,” pungkasnya.

Pentingnya Produk Bersertifikat SNI di Tengah Pandemi Untuk Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Pengujian-helm.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Varian helm saat ini memang banyak pilihan, namun tidak semua helm mempunyai kualitas yang sama. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebelum produk helm tersebut dipasarkan.  Pastinya, helm sebagai salah satu alat keselamatan berkendara memiliki fungsi sangat vital yakni melindungi kepala pengguna saat terjadinya kecelakaan.  Untuk itu memilih helm tak bisa asal demi keselamatan dengan benar-benar memperhatikan kualitasnya.  Pertumbuhan penggunaan kendaraan roda dua atau sepeda motor yang terjadi di Indonesia berbanding lurus dengan kebutuhan helm. Otomatis bisnis perangkat pelindung kepala ini menjadi sangat potensial di tanah air dan makin banyak pemain yang terjun di dalamnya.  ”Cargloss Helmet yang sudah berkecimpung dalam bisnis produksi dan penjualan helm sejak 2002 sangat menaruh perhatian besar pada faktor keselamatan para pengendara sepeda motor,” ujar General Manager Cargloss Helmet Endin Nasrudin.  Endin menambahkan bahwa faktor kualitas helm produksi Cargloss Helmet dibuat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena, membuat helm dengan kualitas terbaik menjadi perhatian penting dan telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 1811:2007.  Dimana SNI menetapkan spesifikasi teknis untuk helm pelindung yang digunakan oleh pengendara dan penumpang kendaraan bermotor roda dua, meliputi klasifikasi helm standar terbuka (open face) dan helm standar tertutup (full -face).  Cargloss Helmet sendiri memiliki laboratorium pengujian helm. Fasilitas uji Cargloss Helmet Quality Assurance ini sesuai dengan regulasi SNI 1811:2007, JIS 8133:2007 dan ECE:2002.  Terdapat 5 alat uji untuk memastikan kualitas dari produk Cargloss Helmet sebelum dipasarkan dengan tingkat keselamatan sesuai dengan standar, yakni: <h4>1. Tracking Point</h4> Alat yang berfungsi untuk menentukan titik pengujian pada helm. Ada 4 titik pengujian dalam 1 helm yakni bagian atas helm, samping kanan helm, samping kiri helm, dan bagian belakang helm.   2. G – Shock Test  Alat yang berfungsi untuk menguji ketahanan helm terhadap benturan benda tumpul atau bidang datar.  Nilai hasil pengujian tidak boleh lebih dari 300G.  3. Penetrasi Test  Alat yang berfungsi untuk menguji ketahanan helm terhadap benturan benda tajam.  4. Chinstrap Test  Alat yang berfungsi untuk menguji ketahanan penahan tali dagu helm. <h4>5. Roll Of</h4> Alat yang berfungsi untuk menguji efektifitas penahan tali dagu helm.  Cargloss Helmet merupakan bagian dari bisnis Cargloss Group. Di bawah PT Mega Karya Mandiri, Cargloss Helmet sudah mulai memproduksi helm pada 2002.  Selain tentunya memenuhi pasar aftermarket, Cargloss Helmet juga memproduksi helm oleh pabrikan-pabrikan sepeda motor besar (OEM) di antaranya yaitu Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki hingga Piaggio. Dan masih tergabung dalam Cargloss Group, di bawah PT Putra Prima Glosia, terdapat Prime Gear yang sejak 2017 menjadi distributor helm premium Arai Helmet.

Punya Peran Vital, Ini Cara Cargloss Uji Kualitas Helm

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kesepakatan-ia-cepa-bisa-jadi-solusi-dongkrak-ekspor-indonesia_m_.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas ekspor impor di pelabuhan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas ekspor impor di pelabuhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produk baja impor dengan diberi logo Standar Nasional Indonesia (SNI) ditengarai banyak terjadi akhir-akhir ini. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi diketahui telah turun tangan dan berkoordinasi dengan kementerian Perindustrian guna mencegah terjadinya penyelewengan ini.  "Kebijakan pemerintah membuka kran untuk impor baja dimanfaatkan oleh para pemburu rente untuk mencari keuntungan dengan mendatangkan baja murah dan juga penyelewengan lainnya yang merugikan kepentingan nasional," ujar Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati terkait dengan maraknya impor baja murah di Jakarta, Jumat (4/9).  Baja dengan kualitas yang rendah bisa dengan mudah masuk melalui Kawasan Berikat Nasional yang ada di Indonesia karena lemahnya pengawasan pemerintah. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena banyak baja impor kemudian diberikan logo SNI dalam rangka mengelabui regulasi di Indonesia.  Keluhan terkait baja impor berlogo SNI itu salah satunya dikemukakan Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa saat dirinya bertemu dengan pelaku usaha di daerah. Kehadiran baja impor dengan SNI palsu itu bukan saja merugikan pengusaha karena kualitasnya buruk namun juga merugikan pelaku usaha baja dalam negeri.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus impor baja yang ditempel logo SNI sehingga terkesan telah lolos SNI dan menyita sebanyak 4.600 ton baja impor.  Terkait dengan logo SNI di baja impor, Enny mendesak Menko Marinves dan Menteri Perindustrian mengambil tindakan tegas untuk memberantas para pemburu rente yang melakukan impor baja murah yang membahayakan kepentingan nasional.  "Kita tidak bisa berkompromi dengan para pengusaha pemburu rente yang melakukan impor baja dengan kualitas buruk. Jika ini dibiarkan tidak hanya kerugian material tetapi nyawa manusia akan menjadi taruhan," tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RmS0EMDFvXo

Baja Impor Ilegal Marak, Kantor Menko Luhut Diminta Bertindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SNI.jpg" alt="Ilustrasi kapal nelayan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal nelayan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk hortikultura masih belum dilakukan secara serius. Padahal cara tersebut berguna untuk menjaga kualitas produk.  Dalam rangka penerapan SNI secara wajib, sangat diperlukan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dalam rangka perlindungan masuknya produk impor yang tidak sesuai standar. Selain itu, petani yang sepakat juga diwajibkan untuk sanggup menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas sesuai dengan ketentuan.  “Penyusunan RSNI komoditas hortikultra diharapkan sebagai upaya melindungi produk dalam negeri dari masuknya produk impor yang tidak sesuai standar. Penyusunan RSNI yang disusun harus dapat selaras dengan standar internasional," jelas Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik dalam keterangan tertulis, Rabu (13/11).  Penyusunan RSNI komoditas hortikultura tidak cukup hanya melibatkan peran pemerintah saja, namun harus didukung oleh peran serta pakar, pelaku usaha serta konsumen. Peran SNI bagi industri hortikultura adalah melindungi konsumen dari produk impor yang tidak aman dan tidak layak konsumsi, melindungi produsen dari harga yang sangat murah, melindungi retailer dan menghemat devisa.  "SNI yang kita susun harus non‐trade barrier (tanpa hambatan), transparansi dan tidak diskrimiminatif. Pemberlakuan SNI wajib dapat dilakukan untuk produk yang didominasi produk impor seperti apel, jeruk, mandarin, pir, anggur dan bawang putih," jelas Pakar Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB, Sobir.  RSNI ini juga akan disusun untuk melindungi pasar lokal dengan tidak menerima produk yang tidak sesuai standar. Komoditas hortikultura yang akan diusulkan untuk penyusunan RSNI adalah kelengkeng, bawang bombay dan bawang putih.  Untuk menyusun RSNI, Direktorat Jenderal Hortikultur telah melakukan pertemuan bersama stake holder terkait. Mulai dari Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, akademisi, pelaku usaha, Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Perlindungan Hortikultura, Pusat Peneltian dan Pengembangan Hortikultura dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) hingga pasar komoditas nasional.

Jaga Kualitas, Produk Hortikultura Akan Terapkan SNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menperin-produksi-otomotif-meningkat-pelumas-wajib-sni_m_.jpg" alt="Menteri Perindustrian Airlangga Hartato" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Airlangga Hartato</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, industri otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan baik. Tercermin dari jumlah total produksi kendaraan mobil sepanjang 2018 menembus angka lebih dari 1,3 juta unit atau senilai USD 13,762 miliar. Begitu pula dengan produksi kendaraan motor yang telah menembus angka diatas 7 juta unit. Menteri Perindustrian Airlangga Hartato mengatakan, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan populasi dan produksi kendaraan bermotor tersebut, maka kebutuhan pelumas dalam negeri dari tahun ke tahun juga semakin meningkat.&nbsp; Berdasarkan data BPS, nilai impor pelumas untuk 5 (lima) Pos Tarif yang diberlakukan SNI wajib, pada tahun 2018 mencapai sekitar USD 281 juta atau meningkat 0,9 persen dibandingkan nilai impor tahun 2017 yang mencapai USD 252,7 juta. &ldquo;Meningkatnya kebutuhan pelumas tersebut tidak seimbang dengan meningkatnya produksi pelumas dalam &nbsp;negeri sehingga ketergantungan terhadap impor masih tinggi,&rdquo; ujarnya Senin (18/3). Menurutnya, dalam rangka perlindungan konsumen terhadap dampak negatif potensi beredarnya produk pelumas yang bermutu rendah serta dalam rangka mewujudkan persaingan usaha yang sehat antara pelaku usaha industri pelumas, pada akhir tahun 2018 Kementerian Perindustrian menetapkan Pemberlakuan SNI Pelumas secara wajib melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 25 Tahun 2018. &ldquo;Dengan pemberlakuan SNI wajib pelumas diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan utilisasi industri pelumas dalam negeri sehingga dapat &nbsp;memenuhi peningkatan kebutuhan pelumas untuk industri otomotif nasional,&rdquo; tandasnya.

Menperin: Produksi Otomotif Meningkat, Pelumas Wajib SNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#standar nasional indonesia

Berita Terkini