<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/Hujan-Ringan-3452173923.jpg" alt="Para pengendara sepeda motor antre masuk kapal feri ketika hujan di dermaga 1 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Novi Husdinariyanto/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Para pengendara sepeda motor antre masuk kapal feri ketika hujan di dermaga 1 Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Novi Husdinariyanto/ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) semakin menekan bisnis angkutan penyeberangan. Kurs rupiah yang kini berada di kisaran Rp16.680 per USD membuat biaya operasional kapal membengkak, sementara tarif penyeberangan masih mengacu pada perhitungan lama. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut kondisi ini membuat operator kapal semakin kesulitan menjaga keberlangsungan usaha. Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto, menegaskan pelemahan rupiah langsung berdampak pada komponen biaya utama. &ldquo;Spare part kapal hampir seluruhnya bergantung pada kurs dolar. Biaya docking dan perawatan lain yang terkait dengan aspek keselamatan juga melonjak tajam. Sementara tarif penyeberangan belum pernah disesuaikan sejak 2019,&rdquo; ujarnya, Rabu (24/9). Menurut Rakhmatika, tarif yang berlaku saat ini sudah tertinggal 31,8 persen dari hitungan harga pokok produksi (HPP) terakhir. Kondisi itu membuat selisih antara biaya operasional dan pendapatan semakin besar. &ldquo;Operator kapal tetap dituntut memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan, tapi dengan tarif yang ada, itu sulit dilakukan. Tanpa penyesuaian, risiko keberlangsungan operasi dan aspek keselamatan akan terganggu,&rdquo; tegasnya. Gapasdap mengaku telah kembali mengirim surat resmi kepada Menteri Perhubungan RI pada 12 Agustus 2025 untuk meminta realisasi penyesuaian tarif. Namun, hingga kini belum ada respon. Sambil menunggu keputusan, asosiasi berharap pemerintah memberi insentif berupa keringanan biaya lain. &ldquo;Setidaknya ada pengurangan tarif kepelabuhanan, pajak, PNBP, atau bunga perbankan, supaya beban sementara bisa diringankan,&rdquo; kata Rakhmatika. Ia mengingatkan, tanpa langkah konkret, operator penyeberangan akan semakin sulit menjaga standar keselamatan kapal. &ldquo;Keselamatan penumpang tidak bisa dijamin jika tarif terus tertinggal jauh dari biaya yang nyata di lapangan,&rdquo; tuturnya. (*)

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) semakin menekan bisnis angkutan penyeberangan. Kurs rupiah yang kini

Rupiah Melemah, Tarif Penyeberangan Dinilai Tertinggal 31,8 persen, Standar Keselamatan Sulit Dipenuhi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/gunung-kuda-2492198703.jpg" alt="Longsor terjadi di Tambang Galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat (30/5). (dok. BNPB)" width="100%">
<figcaption>Longsor terjadi di Tambang Galian C Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Cirebon, Jawa Barat pada Jumat (30/5). (dok. BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menyampaikan duka cita mendalam, atas peristiwa longsor yang terjadi di tambang batu alam Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat (30/5) pagi. Dalam peristiwa itu, sedikitnya&nbsp;10 orang dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka. &ldquo;Saya menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga para korban. Ini adalah tragedi kemanusiaan dalam dunia pertambangan kita,&rdquo; kata Gunhar kepada wartawan, Jumat (30/5). Gunhar menegaskan bahwa tambang galian C di Gunung Kuda merupakan tambang resmi yang masih memiliki izin hingga Oktober 2025. Namun, status legalitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar keamanan operasional. &ldquo;Ini jadi pertanyaan besar, kenapa tidak ada evaluasi terkait keamanan tambang? &nbsp;Apa karena izinnya masih berlaku, membuat keamanan tidak diperhatikan,&rdquo; tegasnya. Menurut Gunhar, peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh tambang galian C di Indonesia. &ldquo;Jangan pernah merasa aman hanya karena kantongi izin resmi. Pemilik usaha tambang wajib mematuhi standar keamanan, pengawasan ketat harus dilakukan, dan pemerintah daerah jangan lengah,&rdquo; ujarnya. Gunhar meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, untuk segera mengevaluasi tambang-tambang galian C yang beroperasi di seluruh Indonesia. Ia juga mendesak adanya langkah tegas bagi tambang-tambang yang terbukti melanggar aturan keselamatan kerja. &ldquo;Kita tidak boleh menunggu ada korban lagi baru bergerak. Evaluasi, pengawasan, dan penindakan harus menjadi agenda prioritas nasional,&rdquo; pungkasnya.

DPR meminta pemerintah untuk mengevaluasi keamanan tambang galian C setelah peristiwa longsor di Cirebon yang menewaskan 10 orang.

Buntut Longsor Tambang Batu di Gunung Kuda Cirebon, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Standar Keamanan Seluruh Tambang Galian C

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/hyundai-genesis-g20-antara-2993284298.jpeg" alt="Ilustrasi: Mobil listrik idaman Ridwan Kamil, Genesis G80." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mobil listrik idaman Ridwan Kamil, Genesis G80.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan pentingnya para produsen kendaraan listrik (EV) memperhatikan standar keamanan pada desain kendaraan dan baterai untuk mencegah risiko kendaraan terbakar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01793767/banggar-dpr-setujui-penambahan-pagu-untuk-empat-kemenko">Banggar DPR Setujui Penambahan Pagu untuk Empat Kemenko</a> "Produsen harus memperhatikan standar keamanan internasional untuk desain kendaraan listrik dan baterai berikut sistem kelistrikannya," kata Yannes, Jumat (9/6). Yannes menjelaskan, kasus kebakaran pada kendaraan listrik umumnya disebabkan oleh masalah pada baterai dan sistem pengisian daya, gangguan dalam sistem kelistrikan, hingga kondisi lingkungan ekstrem. "Fenomena kebakaran EV pada umumnya akibat kegagalan internal pada sel baterai, overcharging (pengisian daya berlebihan), gangguan dalam sistem kelistrikan, kebocoran sel baterai, kondisi lingkungan yang ekstrem, benturan sangat keras, korsleting dalam sistem baterai atau pengisian daya, dan thermal runaway (reaksi pada baterai yang menimbulkan panas)," kata Yannes. Yannes menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan produsen kendaraan listrik terkait dengan standar keamanan untuk mencegah terjadinya kebakaran ketika kendaraan digunakan oleh pengguna. Dalam aspek perlindungan baterai kendaraan, produsen perlu menggunakan komponen dan perangkat keras yang berkualitas tinggi serta pengujian yang ketat. Kendaraan listrik perlu dilengkapi dengan sistem manajemen termal yang efektif untuk mendinginkan baterai dan menghindari kondisi suhu yang berbahaya. Selain itu kendaraan listrik juga harus dilengkapi sistem deteksi dan proteksi tambahan untuk memonitor kondisi baterai secara real-time dan mencegah situasi berbahaya, seperti pengisian daya berlebihan (overcharging), baterai terlalu panas (overheating), dan korsleting. "Aspek keamanan di mobil listrik harus memastikan baterai dirancang dengan fitur pengamanan yang memadai, seperti pengaturan suhu, sistem manajemen baterai, dan perlindungan terhadap kegagalan internal," kata Yannes. Lapisan pengaman tambahan perlu ditambahkan pada tempat penyimpanan baterai untuk mencegah kerusakan fisik dan perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia jika terjadi benturan keras serta menghindari risiko korsleting listrik ketika terkena banjir. Produsen juga harus memastikan produknya sudah melewati serangkaian uji keamanan yang ketat termasuk uji tahan api, uji kebocoran, uji tabrakan, dan uji lingkungan (suhu ekstrim dan banjir). Sebagai pembuat kebijakan, kata Yannes, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi terkait standar keamanan pada kendaraan listrik. "Regulasi sudah banyak sekali sebetulnya. Pemerintah sudah menetapkan SNI (Standar Nasional Indonesia) mengenai desain dan konstruksi EV, persyaratan khusus terkait keamanan baterai,termasuk kekuatan struktural, perlindungan baterai, sistem manajemen termal, dan standar terkait sistem pengisian daya, konektor, hingga sistem grid untuk home charging," kata Yannes. Namun menurutnya pemerintah perlu lebih gencar dalam memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai aspek keamanan pada kendaraan listrik termasuk tata cara penggunaan yang benar, langkah tindakan darurat, dan pemeliharaan yang perlu dilakukan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/01792663/bantah-operasional-kereta-cepat-jakarta-bandung-mundur-ke-januari-luhut-siapa-bilang">Bantah Operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung Mundur ke Januari, Luhut: Siapa Bilang?</a> Selain pemerintah, pihak produsen mobil juga perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi terhadap pengguna kendaraan listrik terutama bagi masyarakat yang masih awam. (*)

pentingnya produsen kendaraan listrik (EV) memperhatikan standar keamanan pada desain kendaraan dan baterai untuk mencegah risiko terbakar

Perhatikan Standar Keamanan EV untuk Hindari Risiko Kebakaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8565_26073_gojek-jawapos1.jpg" alt="Go-Jek Belum Memenuhi Standar Keamanan" width="100%">
<figcaption>Go-Jek Belum Memenuhi Standar Keamanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com SURABAYA - Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Jawa Timur, Irvan Wahyu Drajad mengatakan layanan Go-Jek belum bisa dikategorikan sebagai angkutan umum. Alasannya, Go-Jek di lapangan masih menggunakan pelat&nbsp; hitam. Kalaupun mau dikategorikan sebagai angkutan umum, kendaraan harus berpelat kuning. Sementara untuk mendapatkan kategori pelat kuning, Go-Jek belum memenuhi dari segi keamanan. &nbsp; &rdquo;Sekali lagi, untuk secara tegas melarang, kami&nbsp; belum&nbsp; sampai&nbsp; di&nbsp; sana. Minimal&nbsp; harus&nbsp; ada&nbsp; surat edaran atau&nbsp; pemberitahuan&nbsp; resmi&nbsp; dari pemerintah pusat,&rdquo; jelas Irvan seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Rabu (28/10). Irvan menjelaskan yang dipersoalkan layanan Go-Jek adalah mengangkut orang. angkutan umum&nbsp; roda&nbsp; dua belum&nbsp; memiliki jaminan&nbsp; keselamatan. &nbsp; Lain&nbsp; bila Go-Jek&nbsp; melayani&nbsp; angkutan&nbsp; kirim barang&nbsp; atau&nbsp; makanan.&nbsp; Layanan tersebut tidak mengancam nyawa penumpang. &nbsp; Demikian&nbsp; juga&nbsp; layanan ekspedisi surat yang masih bisa&nbsp; ditoleransi. Jika&nbsp; fungsinya adalah&nbsp; mengangkut&nbsp; penumpang orang, keamanan dan keselamatannya dinilai masih rendah. (no/awa/jpg)

Go-Jek Belum Memenuhi Standar Keamanan