<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-21-at-13.38.07.jpeg" alt="Arif Rahman (Hilmi)" width="100%">
<figcaption>Arif Rahman (Hilmi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kesempatan bertemu dengan Arif Rahman selaku Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin, digunakan asosiasi travel umrah dan haji khusus untuk menyampaikan sejumlah keluhan. Terutama soal aturan karantina dan booster vaksin bagi jamaah umrah.  Pertemuan yang digelar di Kota Tangerang Selatan pada Kamis (21/10) itu mengambil tema membedah pelaksanaan umrah di masa pandemi. Para perwakilan asosiasi travel umrah dan haji khusus cukup antusias mengikutinya. Di antara asosiasi yang hadir adalah Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia.  Sekjen AMPUH, Wawan Suhada mengatakan persoalan utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah ketentuan karantina. Khususnya karantina ketika jamaah pulang umrah yang durasinya lima hari. Wawan berharap pemerintah membuat semacam gradasi atau pembedaan ketentuan karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri.  Dia mencontohkan untuk kepulangan WNI dari negara-negara yang masih banyak kasus Covid-19, tidak masalah harus karantina selama lima hari. Dia mencontohkan di Inggris dan sekitarnya kasus harian Covid-19 mencapai 49 ribu. Sedangkan untuk negara yang kasus harian Covid-19 sudah terkendali, karantinanya tidak harus lima hari.  Wawan mengatakan Arab Saudi adalah negara dengan kasus harian Covid-19 yang sangat kecil. Dalam beberapa hari terakhir, kasus harian di Saudi kurang dari 50 kasus.  "Jadi tidak bisa disamakan antara WNI baru datang dari Inggris dengan dari Saudi," tegasnya.  Persoalan kedua yang dibahas dalam pertemuan itu adalah aturan vaksin booster Covid-19. Dia tetap berharap pemerintah memfasilitasi jamaah umrah untuk mendapatkan booster vaksin Covid-19. Dia mengakui bahwa stok vaksin Covid-19 di Indonesia saat ini masih terbatas. Tetapi, bukan berarti keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah umrah menjadi terhambat.  Arif Rahman selaku Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan keluhan para travel umrah itu memang harus dicarikan jalan keluar. Tetapi, dia menekankan ketika nanti pengiriman jamaah umrah sudah berjalan, semangat utamanya adalah memberangkatan jamaah dengan aman dan kesehatannya terjaga. Menurutnya ekosistem penyelenggaraan umrah harus dibangun sehingga bisa tetap memberangkatkan umrah dengan baik di tengah pandemi Covid-19.  Terkait dengan kebijakan karantina, Arif mengatakan pemerintah Arab Saudi sudah tidak menerapkannya lagi. "Nah kalau problem di kita (pemerintah Indonesia, Red) masih ada karantina. Ini kan masih problem," tuturnya.  Dia mengakui bahwa karantina atau isolasi dalam rangka pemberangkatan jamaah umrah itu berkaitan dengan aspek kesehatan. Apalagi saat ini masih ada bayang-bayang gelombang ketiga penularan Covid-19. Namun, dia menekankan aspirasi dari travel umrah supaya kebijakan karantina ditinjau ulang tetap perlu dikaji bersama.  Arif menyampaikan hasil pertemuan dengan travel umrah tersebut akan dibuat dalam bentuk memo untuk disampaikan ke Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Harapannya bisa dibuat forum koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait penyelenggaraan umrah. Kemudian dirumuskan kebijakan-kebijakan yang strategis keberangkatan umrah di masa pandemi.  Dia juga menyampaikan ke depan dalam ekosistem penyelenggaraan umrah maupun haji, peran teknologi digital tidak bisa dipisahkan. Arif mengatakan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan umrah bisa menekan potensi-potensi permasalah. Seperti kasus gagal berangkat, tiket tidak tersedia, dan sejenisnya.

Bertemu Stafsus Wapres, Ini yang Dikeluhkan Travel Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/aturan-umrah.jpg" alt="JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Pelaksanaan tawaf dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan visa umrah yang dibuka akhir Oktober lalu saat ini ditutup kembali. (DOKUMENTASI AMPHURRI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelenggaraan umrah di Indonesia sudah menjadi semacam bisnis. Dalam setahun musim umrah, jamaah dari Indonesia mencapai satu juta orang. Dengan harga minimal biaya umrah Rp 20 juta, dalam satu musim nilai bisnis ini mencapai Rp 20 triliun.  Arif Rahman selaku Staf Khusus Wakil Presiden mengingatkan supaya travel untuk bertanggung jawab. Mengutamakan kepentingan jamaah haji. ’’Jangan sampai ada tipu-tipu atau membohongi jamaah,’’ katanya saat membuka Munas I Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) di Serpong Senin (22/3).  Apalagi, kata Arif, banyak jamaah umrah itu orang kecil. Misalnya petani dan pedagang kecil. Mereka dengan sabar dan disiplin mengumpulkan uang untuk bisa berangkat umrah atau haji. ’’Saya ingatkan jangan melakukan hal-hal tidak lazim. Seperti umrah murah dan sejenisnya,’’ tuturnya. Sebab selain melanggar hukum dan merugikan jamaah, dosanya juga besar.  Menurutnya Indonesia dengan jumlah Muslim terbesar di dunia, merupakan pasar umrah terbesar. Secara bisnis travel tidak perlu promosi, karena peminat umrah dan haji sangat tinggi. Orang melaksanakan umrah atau haji selain untuk ibadah, juga menghadirkan kebanggaan sendiri. ’’Masyarakat pasti akan menabung untuk bisa umrah atau haji,’’ jelasnya.  Ketua Umum AMPUH Abdul Azis mengakui bahwa mereka mendapat amanah dari Allah untuk menjadi penyelenggara umrah atau haji khusus. ’’Semua ini niat karena Allah,’’ katanya. Untuk itu dia berpesan kepada ratusan travel umrah dan haji khusus anggotanya untuk menjaga amanah tersebut. Harus melayani jamaah sebaik-baiknya.  Dia juga mengatakan yang terpenting adalah keberadaan pembimbing. AMPUH telah melakukan sertifikasi kepada para pembimbing haji maupun umrah. Sehingga jamaah bisa menjadi jamaah umrah atau haji yang mabrur. ’’Saya harap ketika haji dan umrah, menjadikan Rasulullah sebagai teladan umrah dan haji,’’ tegasnya.  Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) M. Farid Aljawi mengatakan jamaah umrah Indonesia terbesar kedua di dunia. ’’Dalam satu musim umrah bisa sampai satu juta orang,’’ katanya. Untuk itu nilai bisa umrah minimal dapat menyentuh angka Rp 20 triliun. ’’Ada gula ada semut,’’ tambahnya.  Dia mengingatkan para pimpinan travel umrah untuk menjaga amanah masyarakat. Dia tidak ingin ada kasus penipuan atau akal-akalan kejahatan umrah atau haji khusus. Dia tidak ingin ada masyarakat menjadi korban kejahatan bermodus umrah. Hilmi Setiawan. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yyCCfGAxOCQ

Nilai Bisnis Rp 20 T, Stafsus Wapres Ingatkan Praktik Tipu-Tipu Umrah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/2020-09-04-2.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumat (4/9) menjadi hari spesial bagi Staf Khusus Wakil Presiden Ma’ruf Amin bidang Reformasi Birokrasi, Mohamad Nasir. Secara khusus dia mendapatkan penghargaan sebagai tokoh pendidikan jarak jauh (PJJ) dari Universitas Terbuka (UT). Pemberian penghargaan itu dilakukan secara virtual.  ’’Sebenarnya saya tidak pantas menerima ini. Saya hanya sebagai inisiasi,’’ kata mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) itu. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/09/2020/kemenag-bakal-tinjau-ulang-gaji-guru-honorer-yang-masih-rendah/">Kemenag Bakal Tinjau Ulang Gaji Guru Honorer yang Masih Rendah</a></li> </ul> Dia mengatakan pemanfaatan teknologi di dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, sangat penting. Menurutnya adanya revolusi industri 4.0 saat ini berdampak adanya disrupsi di semua bidang.  Nasir mengatakan deskripsi akibat berjalannya revolusi industri 4.0 juga dapat menerpa perguruan tinggi. Untuk itu dia menegaskan perguruan tinggi harus dikenalkan dengan pemanfaatan teknologi. Supaya tidak ketinggalan jauh dengan perguruan tinggi mapan lainnya. ’’Jika tidak memanfaatkan teknologi, kampus akan jadi museum,’’ paparnya.  Nasir menilai UT adalah kampus yang sudah lama bergerak menjalankan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Menurut dia UT sudah jadi rujukan kampus-kampus lain untuk menjalankan PJJ. Nasir mengatakan dia bermimpi perguruan tinggi di seluruh Indonesia belajar menerapkan PJJ secara baik dan benar melalui UT.  Nasir mengatakan penghargaan yang dia terima itu akan menjadi cambukan baginya untuk terus mendorong pemanfaatan teknologi di perguruan tinggi. Dia juga mengatakan saat ini mendapat tugas sebagai Staf Khusus Wakil Presiden yang membidangi reformasi birokrasi dan pendidikan. Diantara tugas besarnya adalah bagaimana mewujudkan layanan akses pendidikan yang semakin terjangkau.  Guru besar Universitas Diponegoro (Undip) itu juga bersyukur saat ini UT sudah membuka pendidikan jenjang doktoral (S3). Program ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi para pimpinan lembaga atau kepala daerah. ’’Untuk pimpinan lembaga yang tidak bisa meninggalkan tugasnya, tetapi ingin kuliah S3, bisa kuliah di UT,’’ katanya.  Pemberian penghargaan untuk Nasir itu digelar dalam rangkaian kegiatan puncak Dies Natalis UT ke-36. Acara ini dihadiri juga oleh Rektor UT Ojat Darojat, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dan jajaran pimpinan UT lainnya. Selain itu Mendikbud Nadiem Anwar Makarim juga memberikan sambutan secara virtual.  Dalam sambutannya Ojat menyampaikan terima kasih kepada Mohamad Nasir karena terus mendorong UT dalam menjalankan PJJ. Dia mengatakan ada beragam tantangan UT dalam menjalankan PJJ. Diantaranya adalah kondisi mahasiswa. Ojat mengatakan mahasiswa UT ada yang tinggal di daerah dengan layanan internet bagus. ’’Sampai mahasiswa yang tinggal di daerah hampa jaringan internet,’’ katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UtcNTAlIlVU  https://www.youtube.com/watch?v=2aHj-6bfqGk

Staf Khusus Wapres Terima Penghargaan Tokoh Pendidikan Jarak Jauh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pendaftar-snmptn-berkurang-menristekdikti-beri-penjelasan_m_.jpg" alt="Menristekdikti Mohammad Nasir saat di Surabaya, Rabu (20/2)." width="100%">
<figcaption>Menristekdikti Mohammad Nasir saat di Surabaya, Rabu (20/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan Mohamad Nasir mengatakan, di tengah pandemi perkuliahan dilakukan secara online atau sering disebut e-learning. Namun, dia prihatin karena dalam praktiknya terjadi salah pemahaman konsep e-learning.  Sorotan tersebut dia sampaikan saat memberikan orasi ilmiah virtual dalam peluncuran Dies Natalis ke-36 Universitas Terbuka (UT) Rabu (15/7). Nasir mengatakan saat ini perguruan tinggi maupun swasta mengalami kebigungan yang sama. "Kebingungan dalam adaptasi konsep e-learning," katanya.  Mantan Meristekdikti itu mengatakan ketika pandemi Covid-19 muncul, perkuliahan tatap muka dihentikan. Diganti dengan perkuliahan online. Di tengah peralihan itu, Nasir mengungkapkan dosen mengalami kebingungan. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang selama ini tatap muka, menjadi e-learning. "Akhirnya dipilih cara seperti pendidikan jarak jauh," katanya.  Kuliah dilakukan secara streaming. Diantaranya melalui aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, atau sejenisnya. Menurut Nasir, perkuliahan yang dilakukan secara video telekonferensi itu belum memenuhi kriteria sebuah e-learning.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Screenshot_2020-07-15-11-48-32-80.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi dan Pendidikan Mohamad Nasir menyampaikan orasi ilmiah virtual di peluncuran Dies Natalis ke-36 Universitas Terbuka (UT) Rabu (15/7) (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)  Sebab dalam proses perkuliahan video konferensi itu, dosen dan mahasiswa masih terikat oleh waktu. Padahal dalam konsep e-learning belajarnya bisa kapan saja. Tidak terikat waktu. Masing-masing, baik dosen maupun mahasiswa bisa memilih jam belajar sendiri. "Misalnya mahasiswa sulit bangun pagi, bisa belajar siang," jelasnya.  Nasir menegaskan ketika perkuliahan digelar menggunakan Zoom atau Google Meet sudah dianggap sebagai e-learning, itu salah kaprah. Kemudian dia menyinggung adanya dosen yang masih bingung mengubah materi pembelajarannya dari offline ke online. "Apakah sebatas slide Power Point saja," katanya.  Untuk itu, Nasir berharap perguruan tinggi yang masih kesulitan menjalankan e-learning untuk belajar ke Universitas Terbuka (UT). Sebab fokus UT selama ini adalah menjalankan pembelajaran berbasis e-learning. Kampus yang berpusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten itu juga sudah memiliki platform terintegrasi. Mulai dari untuk perkuliahan, evaluasi, sampai sistem penilaian sudah berada dalam platform khusus yang terintegrasi.  Nasir berharap UT bisa beralih statusnya menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH). Supaya bisa berlari semakin kencang. "Jika selama ini larinya seperti kambing, bisa lebih cepat lagi seperti harimau," jelasnya. Dia mendorong UT untuk aktif berbagi pengalaman menjalankan e-learning kepada kampus lain. Baik kampus negeri maupun swasta.  Rektor UT, Ojat Darojat mengatakan mereka terus mengkaji perubahan menjadi PTN-BH. Dia berharap perubahan menjadi PTN-BH bisa terwujud.  Dia juga menjelaskan ada sejumlah pelajaran yang bisa dipetik dari pandemi Covid-19 ini. Di antaranya adalah para perguruan tinggi untuk bekerjasama dan bersinergi. Dia mengatakan layanan pembelajaran tetap harus dijalankan di tengah pandemi. Ketika perkuliahan tatap muka tidak bisa dijalankan, sebagai gantinya adalah perkuliahan berbasis e-learning.

Stafsus Wapres Sebut Ada Salah Pemahaman E-Learning di Masa Pandemi

stafsus wapres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stafsus wapres

Berita Terkini

Bertemu Stafsus Wapres, Ini yang Dikeluhkan Travel Umrah

Nilai Bisnis Rp 20 T, Stafsus Wapres Ingatkan Praktik Tipu-Tipu Umrah

Staf Khusus Wapres Terima Penghargaan Tokoh Pendidikan Jarak Jauh

Stafsus Wapres Sebut Ada Salah Pemahaman E-Learning di Masa Pandemi

Download Aplikasi JawaPos.com