<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/beda-sikap-stafsus-jokowi-minta-600-pasukan-di-nduga-ditarik_m_.jpg" alt="Staf Khusus Menhan mengajak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkunjung ke Papua dan belajar dari pengalaman Jokowi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menhan mengajak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkunjung ke Papua dan belajar dari pengalaman Jokowi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya mengajak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Papua. Menurut dia, Gibran harus belajar dari Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi berulang kali turun langsung ke wilayah paling timur Indonesia itu.&nbsp; Lenis mengaku siap menemani dan mendampingi Gibran bila ingin berkunjung ke Papua. Gibran, kata dia, harus masuk ke wilayah pegunungan. Bertemu dengan masyarakat Papua di rumah-rumah mereka. Juga masuk ke fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Dia yakin, dengan usia yang masih muda, Gibran mampu.&nbsp; &rdquo;Gibran harus turun lapangan. Harus didampingi dengan saya. Harus turun lapangan. Seperti Jokowi, kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya, naik gunung, ke mana-mana. Kalau Gibran kan masih muda, mau ajak dia naik gunung, &nbsp;mau turun lapangan berani saya. Cuma saya belum ketemu aja. Nanti saya ketemu,&rdquo; kata dia kepada awak media di Jakarta.&nbsp; Lenis mengakui, jika ada kesempatan bertemu dengan Gibran, dia bakal mengajak Gibran berkantor di Papua seperti yang dilakukan oleh Ma&rsquo;ruf Amin saat masih bertugas sebagai wapres. Apalagi, sejak dilantik menjadi wapres, Lenis melihat sejauh ini Gibran belum pernah sekali pun berkunjung ke Tanah Papua dan menemui masyarakat Papua. &nbsp; &rdquo;Iya (nanti kalau bertemu Gibran akan bahas wapres) berkantor di Papua. Kelihatannya belum (pernah Gibran ke Papua sebagai wapres). Saya mau ajak nanti. Saya audiensi dulu. Kalau dia dengar, dia bisa ketemu,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Staf Khusus Menhan mengajak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkunjung ke Papua dan belajar dari pengalaman Jokowi.

Ajak Wapres Gibran Berkunjung dan Berkantor di Papua, Stafsus Menhan Lenis Kogoya: Gibran Harus Belajar dari Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Lenis-kagoya.jpg" alt="Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo. (Bayu Putra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo. (Bayu Putra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 16 pendulang emas menjadi korban pembantaian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Yahukimo pada April lalu. Mereka dituding sebagai intel dan dibunuh secara keji. Merespons peristiwa berdarah tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya mengusulkan agar pemerintah memberi izin tambang rakyat untuk Orang Asli Papua (OAP).&nbsp; Lenis menyampaikan hal itu saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta pada Kamis (8/5). Dia menyampaikan bahwa saat ini TPNPB-OPM atau KKB sudah menyatakan beberapa daerah sebagai zona konflik atau area perang. Sehingga bila ada penambang liar, mereka akan membunuh para penambang tersebut. Peristiwa di Yahukimo bulan lalu adalah contoh. Dia tidak ingin hal serupa terulang lagi dan korban kembali berjatuhan.&nbsp; &rdquo;Jangan sampai terjadi persoalan itu menyebar,&rdquo; kata pria asal Papua yang sudah mendapat pangkat letkol tituler tersebut.&nbsp; Kepada KKB, Lenis mengingatkan mereka agar tidak sembarangan membunuh orang. Apalagi masyarakat sipil dan aparat keamanan yang tidak berdosa. Pendulang emas, lanjut dia, hanya mencari makan untuk keluarga, bukan datang untuk berperang. Menurut dia, izin tabung rakyat nantinya bisa dimanfaatkan oleh OAP untuk mengelola tambang tersebut dengan landasan hukum dan izin yang jelas.&nbsp; Masyarakat asli Papua itu juga bisa menerima kedatangan investor yang ingin mendulang emas di sana. Sehingga tidak ada lagi tambang-tambang liar yang berpotensi menjadi sasaran KKB. Lenis membayangkan, bila ada izin tambang rakyat, kesejahteraan OAP juga akan meningkat. Sebab, mereka bisa mengelola tambang-tambang tersebut. Tentu tidak sembarang, semua sesuai aturan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan di lokasi tambang.&nbsp; &rdquo;Kami minta kepada kementerian ESDM, maupun pemerintah daerah, kita bisa memberikan izin pertambangan rakyat namanya. Jadi, mereka bisa dulang atau kerja sama dengan investor. Boleh kerja masuk, tapi harus orang Papua yang kelola, yang sama-sama jalan. Supaya dibantu, supaya ekonomi juga dapat membantu masyarakat,&rdquo; kata dia.&nbsp;

Stafsus Menhan Lenis Kogoya usulkan izin tambang rakyat untuk OAP setelah pembantaian pendulang emas di Yahukimo.

KKB Bantai Pendulang Emas di Yahukimo, Stafsus Menhan Lenis Kogoya Usul Kementerian ESDM Izinkan Orang Asli Papua Kelola Tambang Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/lenis-koyoga-741437823.jpg" alt="Stasus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (8/5). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Stasus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya saat diwawancarai oleh awak media pada Kamis (8/5). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Papua terkendala ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menamai diri TPNPB-OPM. Kondisi menyebabkan beberapa daerah menjadi zona merah bagi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Lenis Kogoya membeber daftar daerah yang masuk zona merah tersebut. Sebagian besar berada di wilayah pegunungan Papua yang jauh dari ibu kota pemerintahan di seluruh provinsi yang ada di Pulau paling timur Indonesia itu.&nbsp; &rdquo;Seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, terus Puncak Jaya, dan sebagainya. Itu baiknya kalau dari Badan Gizi Nasional (hendak melaksanakan program MBG) harus koordinasi baik dengan kami, sama saya, kita harus sama-sama jalan di lapangan,&rdquo; terang dia.&nbsp; Ancaman serangan KKB bukan satu-satunya masalah, isu-isu lain seperti program MBG adalah jalan untuk meracuni masyarakat Papua juga harus diatasi. Lenis sudah turun langsung ke Papua dan berusaha meyakinkan masyarakat bahwa program MBG dilaksanakan demi kebaikan, bukan untuk menipu apalagi meracuni masyarakat.&nbsp; &rdquo;Ada isu yang saudara saya Sebby Sambom (jubir KKB sampaikan) bahwa kalau makan (program MBG) itu nanti kena racun atau itu genosida, untuk menghabisi orang Papua. Saya menyampaikan bahwa program itu bukan program untuk di Papua saja, bukan khusus di Papua. Tapi, program ini kan program nasional,&rdquo; terang dia.&nbsp; Langkah tersebut dia lakukan dengan menemui masyarakat Papua di Timika, Wamena, Nabire, Jayapura, dan beberapa daerah lain yang menolak MBG. Dia memastikan bahwa program tersebut dijalankan Presiden Prabowo untuk memperbaiki gizi anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak Papua. Agar mereka menjadi generasi emas bagi Indonesia.&nbsp; &rdquo;Jadi, (sekarang) semua anak-anak itu mereka sangat antusias sekali untuk terima makanan (dari program MBG). Terus mereka minta sekolah gratis,&rdquo; kata dia.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Papua terhambat oleh ancaman KKB, menurut Stafsus Menhan Lenis Kogoya.

Stafsus Menhan Lenis Kogoya Beber Zona Merah Program MBG di Papua karena Ancaman KKB, Ini Daftar Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/Stafsus-Menhan-dan-Asisten-Khusus8-3297624009.jpeg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik beberapa stafsus dan seorang asisten khusus, termasuk diantaranya Deddy Corbuzier. (Biro Infohan Setjen Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik beberapa stafsus dan seorang asisten khusus, termasuk diantaranya Deddy Corbuzier. (Biro Infohan Setjen Kemhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau lebih dikenal publik dengan panggilan Deddy Corbuzier sudah menyatakan tidak akan mengambil gaji dan fasilitas lain, dari jabatannya sebagai salah satu staf khusus (stafsus) menteri pertahanan (menhan). Atas sikap tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan bahwa gaji stafsus menteri sudah masuk dalam alokasi belanja pegawai. Bila tidak diambil, mereka akan mengembalikan ke pos awal.&nbsp; Hal itu disampaikan secara langsung oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal (Kabiro Infohan Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas, Selasa (18/2). Dia menyatakan bahwa nantinya Deddy harus membuat surat pernyataan tertulis kepada Kemhan terkait dengan kebutuhan tersebut. Dari surat itu, Kemhan bisa memproses agar keputusan tersebut bisa dilakukan.&nbsp; &rdquo;Ketika menyatakan tidak menerima gaji, itu memang ada mekanisme di mana harus membuat pernyataan tertulis yang nantinya dilaporkan ke institusi kemudian nanti akan diproses. Untuk anggarannya sendiri, terlepas Mas Deddy itu menyatakan tidak akan menerima gaji, Kemhan memang sudah mengalokasikan,&rdquo; terangnya.&nbsp; Frega menegaskan, pengangkatan stafsus menhan tidak dilakukan secara mendadak. Ada proses yang sudah dilaksanakan jauh sebelum pelantikan dilaksanakan pekan lalu. Dalam aturan yang ada, menteri juga diberi kewenangan untuk mengangkat lima orang stafsus. Karena itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik Deddy dan empat stafsus lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yakni perpres nomor 140 tahun 2024.&nbsp; Menurut Frega, saat awal Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menjabat, sudah ada rencana mengangkat stafsus sesuai Perpres nomor 140/2024. &rdquo;Kan yang diangkat bukan hanya pak Deddy Corbuzier,&rdquo; jelasnya. Bila Dedy memutuskan tidak mengambil gaji, permintaannya akan diproses oleh bagian keuangan Kemhan. &rdquo;Tapi, ada proses mekanisme administrasi yang artinya memang harus diikuti. Termasuk juga salah satunya di situ ketentuannya ketika menjabat sebagai pejabat eselon I dan II, ada proses-proses administrasi lain seperti misalnya mengisi LHKPN dan sebagainya,&rdquo; beber Frega.&nbsp; Frega memastikan bahwa alokasi gaji Dedy akan dikembalikan kepada negara. Sesuai dengan pos anggarannya, gaji masuk dalam belanja pegawai. Maka, gaji Deddy juga akan dikembalikan ke pos tersebut. Menurut jenderal bintang satu itu, belanja pegawai termasuk salah satu yang dinamis. Misalnya saat ada pegawai yang keluar karena pensiun dan digantikan oleh pegawai lainnya.&nbsp; &rdquo;Tapi, pada prinsipnya, apapun itu, keputusan itu ada prosedur administrasi yang harus dilalui sehingga tidak menyalahi (aturan). Apalagi saat ini kan menhan menekankan bahwa akuntabilitas dan transparansi anggaran itu menjadi prioritas,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Deddy Corbuzier harus membuat surat pernyataan tertulis kepada Kemhan terkait keputusannya tidak mengambil gaji staf khusus.

Deddy Corbuzier Pilih Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan, Uangnya Kembali ke Pos Belanja Pegawai Kemhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/Stafsus-Menhan-dan-Asisten-Khusus7-668512909.jpeg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik beberapa stafsus dan seorang asisten khusus, termasuk diantaranya Deddy Corbuzier. (Biro Infohan Setjen Kemhan)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin melantik beberapa stafsus dan seorang asisten khusus, termasuk diantaranya Deddy Corbuzier. (Biro Infohan Setjen Kemhan)</figcaption>
</figure> <div> JawaPos.com - Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau lebih dikenal publik dengan panggilan Deddy Corbuzier baru saja dilantik menjadi staf khusus (stafsus) menteri pertahanan (menhan) bidang komunikasi sosial dan publik pada Selasa (11/2). Kepada Deddy, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan sejumlah tugas sesuai dengan bidang tersebut.&nbsp; Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal (Kabiro Infohan Setjen) Kemhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas menyampaikan bahwa pertimbangan Menhan Sjafrie menunjuk Deddy sebagai salah satu stafsus adalah kapasitas dan kepakarannya. Menurut Frega, Deddy adalah salah satu pakar komunikasi publik saat ini.&nbsp; &rdquo;Diharapkan nantinya dengan peran Bapak Deddy akan berkontribusi dalam memperkuat literasi pertahanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bela negara,&rdquo; ungkap Frega.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015633779/ernando-ari-blak-blakan-soal-paul-munster-absen-kala-persebaya-surabaya-vs-psbs-biak-kami-sudah-terbiasa">Ernando Ari Blak-blakan Soal Paul Munster Absen Kala Persebaya Surabaya vs PSBS Biak: Kami Sudah Terbiasa!</a> Jenderal bintang satu TNI AD itu menyatakan bahwa arahan dan pesan yang disampaikan oleh Menhan Sjafrie kepada Deddy sudah sangat jelas. Yakni terkait dengan penguatan komunikasi sosial dan publik. Dengan pengaruh luas di media, termasuk media sosial, Deddy diharapkan mampu berkontribusi besar untuk Kemhan.&nbsp; &rdquo;Yang jelas terkait dengan penguatan komunikasi sosial dan publik dimana Pak Deddy diharapkan dapat berkontribusi dalam membantu sosialisasi kebijakan Kemhan sampai tingkat bawah di masyarakat,&rdquo; kata dia.&nbsp; Frega pun menjelaskan bahwa pengangkatan Dedy sebagai stafsus bersama empat orang lainnya merujuk aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Dalam Bab IX tentang Staf Khusus, pasal 69 mencantumkan bahwa menteri bisa mengangkat paling banyak lima orang stafsus.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015633761/ketua-kpk-akui-efisiensi-anggaran-pengaruhi-kinerja-lembaganya-tak-ada-perjalanan-dinas">Ketua KPK Akui Efisiensi Anggaran Pengaruhi Kinerja Lembaganya, Tak Ada Perjalanan Dinas</a> &rdquo;Staf khusus diangkat oleh menteri koordinator atau menteri setelah mendapat persetujuan presiden. Jadi, setiap kementerian memang memiliki kewenangan untuk mengangkat staf khusus, termasuk Kementerian Pertahanan,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Sebelumnya, Deddy sudah menyandang pangkat letkol tituler yang diberikan kepada dirinya saat Presiden Prabowo Subianto bertugas sebagai menhan. Tidak hanya itu, Deddy juga dijadikan sebagai duta Komponen Cadangan (Komcad) ketika Prabowo sebagai menhan memulai rekrutmen dan melantik para komcad.&nbsp; </div>

Deddy Corbuzier baru saja dilantik menjadi staf khusus (stafsus) menteri pertahanan (menhan) bidang komunikasi sosial dan publik.

Tugas Deddy Corbuzier Setelah Ditunjuk Jadi Stafsus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

stafsus menhan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stafsus menhan

Berita Terkini

Ajak Wapres Gibran Berkunjung dan Berkantor di Papua, Stafsus Menhan Lenis Kogoya: Gibran Harus Belajar dari Jokowi

KKB Bantai Pendulang Emas di Yahukimo, Stafsus Menhan Lenis Kogoya Usul Kementerian ESDM Izinkan Orang Asli Papua Kelola Tambang Rakyat

Stafsus Menhan Lenis Kogoya Beber Zona Merah Program MBG di Papua karena Ancaman KKB, Ini Daftar Lengkapnya

Deddy Corbuzier Pilih Tak Ambil Gaji Stafsus Menhan, Uangnya Kembali ke Pos Belanja Pegawai Kemhan

Tugas Deddy Corbuzier Setelah Ditunjuk Jadi Stafsus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

Download Aplikasi JawaPos.com