<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/Raffi-Ahmad-Dery-Ridwansah-4-1675421392.jpg" alt="Artis Raffi Ahmad menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Artis Raffi Ahmad menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Raffi Ahmad pernah merasakan pahitnya hidup karena keterpurukan di saat berada di puncak kariernya di dunia hiburan. Hal itu terjadi saat pria asal Bandung yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden ditangkap kasus narkoba oleh BNN pada 27 Januari 2012 silam. Raffi Ahmad mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyesali kejadian yang pernah terjadi dalam hidupnya. Baik yang buruk ataupun yang bagus karena semua memberinya pengalaman hidup dan Raffi banyak pelajaran berharga. "Kejadian buruk banget atau bagus banget, kejadian itu nggak akan pernah aku sesali. Kayak ditangkap BNN misalnya," ujar Raffi Ahmad dalam video lama yang kembali viral di media sosial. Wendy Cagur yang menjadi lawan bicara Raffi Ahmad lantas melempar pertanyaan untuk tujuan bercanda. "Lo memang pernah?," ujarnya. Raffi Ahmad yang kala itu sempat diamankan BNN bersama sejumlah selebriti lain yaitu Wanda Hamidah, Irwansyah, dan Zaskia Sungkar, di rumahnya di daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan kemudian melempar candaan balik. "Lo nggak pas di rumah gua sih," ujarnya sambil tertawa. Dari pengalaman hidup yang pernah dialami Raffi Ahmad, dia jadi menyadari bahwa orang terdekat kita sendiri justru bisa menghancurkan diri kita. "Saking dulu gua sama teman bla bla bla. Gua baru menyadari orang yang menjatuhkan kita adalah orang yang benar-benar dekat sama kita," kata Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyesali kejadian yang pernah terjadi dalam hidupnya.

Raffi Ahmad: Orang yang Menjatuhkan Kita Bisa Adalah Orang yang Benar-benar Dekat Sama Kita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/WhatsApp-Image-2024-09-07-at-212410-2809951918.jpg" alt="Yasmin Nur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Yasmin Nur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Asisten Staf Khusus Yasmin Nur meminta maaf atas kegaduhan pernyataan di media sosial tentang gaji pembantu asisten staf khusus presiden. Hal itu menjadi kontroversial di media sosial. &rdquo;Saya Yasmin Nur, dari lubuk hati terdalam memohon maaf atas segala tulisan yang diunggah di akun sosial media pribadi saya, yang menyinggung pun menyakiti hati masyarakat. Sebagai warga biasa, saya tidak lepas dari kealpaan dalam berucap maupun bertindak,&rdquo; ujar Yasmin dalam keterangan yang diterima. Yasmin juga meminta maaf kepada institusi Sekretariat Kabinet yang ikut terseret akibat perilaku di media sosial. Dia meminta maaf karena tidak sadar marwah institusi ikut disorot publik akibat kontroversi di media sosial. Yasmin menambahkan, telah mengundurkan diri sebagai Asisten Staf Khusus Presiden per 2023. Oleh karena itu, segala hal yang terjadi tidak bersangkut paut dengan instansi atau kelembagaan mana pun dan murni menjadi tanggung jawab pribadi sebagai warga negara. &rdquo;Saya memohon maaf kepada instansi dan tempat di mana saya pernah menjalani pekerjaan, yang mungkin saja terkena dampak atas tulisan yang sempat diunggah di akun sosial media pribadi saya,&rdquo; kata Yasmin. Dia siap bertanggung jawab atas segala dampak akibat dari kesalahan perilaku di media sosial. Dia pun menutup media sosialnya sebagai bentuk tanggung jawab agar tidak berperilaku buruk di dunia maya di masa depan. &rdquo;Dengan demikian, semalam unggahan saya merespons utas di platform X saya hapus berikut dengan menutup akun pribadi saya. Sebagai warga negara yang patuh pada hukum, tentu saya siap dengan segala konsekuensi yang timbul dari peristiwa ini. Ini adalah murni tanggung jawab saya pribadi,&rdquo; kata Yasmin. Yasmin pun mengaku kegaduhan di media sosial menjadi momen untuk memperbaiki diri. &rdquo;Saya menyadari, respons di sosial media adalah pembelajaran bagi saya agar bertumbuh sebagai bagian dari masyarakat untuk terus berbenah dan memperbaiki diri,&rdquo; tutur Yasmin. Kontroversi Yasmin Nur berawal ketika mengomentari utas di media sosial yang menyoal kualifikasinya sebagai data analyst dan analisis data.

Mantan Staf Khusus Yasmin Nur minta maaf atas kegaduhan pernyataan di media sosial tentang gaji pembantu asisten staf khusus presiden

Yasmin Nur Minta Maaf atas Kegaduhan Medsos soal Data Analyst

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/IMG-20240216-WA0100-4281347625.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie bersama para petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lainnnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di sisa masa jabatan yang tinggal lima bulan lagi, Presiden Joko Widodo menambah daftar staf khususnya. Dua nama baru ditunjuk. Yakni, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie dan mantan Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro. Grace maupun Juri dipanggil Presiden Jokowi pada Rabu (15/5). Pada hari itu pula penugasan sebagai staf khusus presiden diberikan. &rsquo;&rsquo;Bapak Presiden berturut-turut menerima Bapak Juri Ardiantoro dan Ibu Grace Natalie ke Istana Merdeka. Mereka dipanggil untuk mendapat penugasan sebagai staf khusus presiden,&rdquo; kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Sayang, kemarin (16/5) saat ditanya lebih lanjut ihwal bidang yang diembankan kepada Grace dan Juri, Ari tidak menjawab. Grace sendiri malu-malu mengakui jabatan barunya. Seusai bertemu Jokowi, dia sempat memberikan pernyataan bahwa mendapat penugasan dari kepala negara. Dia bertemu Jokowi ditemani Mensesneg Pratikno. &rdquo;Nanti kalau sudah bisa di-share, saya izin dulu,&rdquo; katanya tentang tugas yang akan diemban. Keputusan Jokowi itu tak pelak mengundang kritik. Apalagi, Grace dan Juri merupakan pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, PSI selama ini dikenal merapat ke Jokowi. Sekjen PSI Raja Juli saat ini menjabat wakil menteri ATR/BPN. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut penunjukan Grace dan Juri sebagai aksi bagi-bagi kursi jabatan. &rdquo;Suka tidak suka, jabatan Jokowi yang akan selesai lima bulan lagi dimanfaatkan orang-orang dekatnya untuk bisa menjadi staf khusus presiden,&rdquo; ucapnya kemarin. Menurut dia, langkah Jokowi itu tidak elok karena mengangkat orang di akhir masa jabatannya. Meskipun presiden punya kuasa dan kewenangan dengan hak prerogatif. &rdquo;Sebenarnya kalau Jokowi butuh dukungan kinerja, rasanya tidak perlu juga. Selama ini staf khusus sudah berjalan dan tidak ada masalah. Ini soal power sharing saja,&rdquo; tuturnya. Ujang menegaskan, hak prerogatif presiden ada batasannya. Tidak bisa serta-merta menambah jumlah kursi jabatan atau sembarangan mengangkat orang pada jabatan tertentu. Yang tak kalah penting adalah melihat portofolionya. &rdquo;Hak prerogatif ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada,&rdquo; tandasnya. (lyn/c18/fal)

Presiden Jokowi menunjuk dua staf khusus baru, yaitu Grace Natalie dan Juri Ardiantoro. Kedua bakal bertugas lima bulan waktu tersisa.

Grace Natalie-Juri Ardiantoro Lima Bulan Jadi Stafsus Presiden, Pengamat Sebut Aksi Bagi-Bagi Kursi di Akhir Masa Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/IMG-20240108-WA0007-360333549.jpg" alt="Presiden Jokowi (tengah) beserta jajaran meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor pada Senin (8/1) di Gerbang Tol (GT) Limo Utama Jalan Tol Cinere-Jagorawi." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi (tengah) beserta jajaran meresmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor pada Senin (8/1) di Gerbang Tol (GT) Limo Utama Jalan Tol Cinere-Jagorawi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketidakharmonisan Jokowi dengan partai pengusungnya, PDI Perjuangan, semakin kentara. Terbukti, Jokowi belum mendapatkan undangan ulang tahun partai berlambang banteng itu. &rdquo;Belum dapat undangan,&rdquo; kata Jokowi pada kesempatan yang sama. HUT PDIP rencananya diselenggarakan besok (10/1). Selain tidak mendapatkan undangan, Jokowi justru berencana ke luar negeri. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Jokowi berangkat dalam lawatannya ke luar negeri sore ini (9/1). &rdquo;Paginya Bapak Presiden masih memimpin sidang kabinet paripurna. Presiden belum menerima undangan untuk menghadiri HUT Ke-51 PDI Perjuangan,&rdquo; kata Ari. Sementara itu, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Jokowi yang mengaku tidak mendapat undangan untuk menghadiri HUT PDIP pada 10 Januari. Hasto mengatakan, pada hari yang sama Jokowi melakukan lawatan ke Filipina. Rencana Jokowi ke Filipina itu disampaikan juru bicara presiden. &rdquo;Tugas kenegaraan kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat, partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat, sehingga dua-duanya sama,&rdquo; terangnya saat konferensi pers di kantor DPP PDIP kemarin. Pihaknya menghormati Presiden Jokowi yang menjalankan tugas negara ke Filipina. Kebetulan, kata Hasto, pada perayaan ulang tahun kali ini, PDIP menempatkan seluruh orientasinya ke akar rumput. Peringatan ulang tahun akan dilaksanakan di tingkat RT dan RW. Semua kader di bawah akan terlibat dalam kegiatan tersebut. &rdquo;Jadi, sangat klir bahwa Bapak Presiden Jokowi sudah ada tugas beliau ke Filipina. Tugas yang penting. Kami juga fokus ke akar rumput,&rdquo; tegasnya. (lyn/syn/lum/c17/fal)

Ketidakharmonisan Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin kentara. Jokowi belum mendapatkan undangan ulang tahun PDIP.

Melawat ke Filipina, Jokowi Absen di HUT PDIP Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/WhatsApp-Image-2023-10-09-at-172332-3490277777.jpeg" alt="Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia." width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat penyandang disabilitas memiliki hak yang sama di negara ini. Mereka punya hak untuk mandiri, baik secara finansial, intelektual, maupun sosial. Semangat itu ditekankan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia. Dia mengatakan, lembaga publik, baik pemerintah maupun BUMN perlu memiliki inisiatif untuk membantu memberikan akses dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, agar mereka bisa mandiri. Menurut Angkie, para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bisa produktif dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Sebab, di balik keterbatasan pasti ada kelebihannya. "Sekarang tanggung jawab kita semua untuk bagaimana teman-teman disabilitas bisa mandiri, menghasilkan uang, mendapatkan ilmu yang banyak dan bisa selalu bersosialisasi di lingkungan sekitar,&rdquo; ungkap Angkie Yudistia kepada wartawan, Senin (9/10). Pendapat itu juga diungkapkan Angkie Yudistia saat menghadiri pelatihan kewirausahaan dinamis, Karawang, Jawa Bara (Jabar) pekan lalu. Pelatihan itu digelar oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang bekerja sama dengan Yayasan Berdaya Menembus Batas (YBMB). Angkie Yudistia mengapresiasi partisipasi PNM dan YBMB untuk memajukan kewirausahaan dan kemandirian diri untuk kalangan penyandang disabilitas. Adapun pelatihan yang digelar PNM bertajuk "Disabilitas Produktif: Batik Tuli Berdaya". Tujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki gangguan pendengaran, dengan memberikan keterampilan kewirausahaan. Lembaga pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan, PNM terus mendorong usaha ultramikro agar naik kelas. Selain pemberian modal finansial, PNM juga berkomitmen memberikan modal intelektual dan sosial. Pemberdayaan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nasabah terutama pada pembangunan ekonomi yang menciptakan efek ganda terhadap pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. Pelatihan itu menggunakan bantuan juru bahasa isyarat agar mudah dipahami oleh para peserta. Para penyandang disabilitas diajarkan tips dan trik sukses berwirausaha, termasuk merancang rencana bisnis, pemasaran digital, pemasaran produk, dan aspek-usaha membatik. Materi itu diharapkan dapat menjadi modal bagi mereka untuk berani memulai usaha batik.

Angkie Yudistia mengatakan, lembaga publik, baik pemerintah maupun BUMN perlu memiliki inisiatif untuk membantu memberikan akses.

Angkie Yudistia: Penyandang Disabilitas Punya Hak Mandiri dan Produktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/IMG-20230807-WA0002-3516140992.jpg" alt="Umat Hindu menggelar ritual Matur Piuning dan Nuasen di lokasi pembangunan pura di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (6/8)." width="100%">
<figcaption>Umat Hindu menggelar ritual Matur Piuning dan Nuasen di lokasi pembangunan pura di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (6/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan pembangunan pura umat Hindu di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. &rdquo;Saya mengapresiasi upaya Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama dan PHDI Pusat beserta ormas-ormas Hindu untuk mendukung pembangunan IKN Nusantara, khususnya rencana pemerintah terkait pembangunan rumah ibadah setiap agama di kawasan IKN,&rdquo; ujar Ari Dwipayana seperti dilansir dari Antara, Senin (7/8). Pada 6 Agustus, Ari menghadiri acara ritual Matur Piuning dan Nuasen yang dilanjutkan dengan penanaman pohon di lokasi pembangunan pura tersebut. Ritual itu menunjukkan dukungan umat Hindu terhadap pembangunan IKN yang juga dilengkapi dengan kompleks rumah ibadah dari masing-masing agama di IKN Nusantara. Ritual Matur Piuning dan Nuasen merupakan langkah awal dalam sebuah proses pembangunan pura. Tujuannya kegiatan itu untuk memohon izin kepada Ida Sang Hyang Widhi dan berdoa semoga niat tulus dan usaha umat dalam membangun pura berjalan lancar. Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya menyampaikan, pembangunan pura harus berlandasan konsep Tri Hita Karana. Hal itu sejalan dengan harapan pemerintah yang sudah merencanakan bahwa pembangunan IKN harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. &rdquo;Kami bersyukur dan berbakti kepada Hyang Widhi, saling menghormati dengan sesama, dan berharmoni dengan alam. Itu adalah kebijaksanaan agung yang diajarkan agama kami (Hindu),&rdquo; tutur Wisnu.

Koordinator Staf Khusus Presiden pastikan pembangunan pura umat Hindu di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kaltim

Stafsus Presiden Pastikan Pembangunan Pura di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-09-27-at-13.46.56.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan duduk persoalan terkait aturan Pasal Perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dan telah disetujui pengesahannya oleh DPR RI di Jakarta pada Selasa (6/12).  "Pasal Perzinaan dalam KUHP baru adalah delik aduan absolut. Artinya, hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan," kata Dini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (7/12).  Dia mengatakan laporan tidak bisa diajukan oleh pihak lain yang tidak dirugikan secara langsung. Sehingga, lanjutnya, tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak atau yang dirugikan secara langsung.  Dini menyampaikan klarifikasi itu menyusul maraknya pemberitaan yang menurut dia keliru secara fundamental terkait pasal perzinaan, sehingga dapat membawa dampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.  Dini pun menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada perubahan substantif terkait pasal tersebut jika dibandingkan dengan Pasal 284 KUHP lama, di mana perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu.  "Jadi, sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau selama ini turis dan investor bisa nyaman berada di Indonesia, maka kondisi ini juga tidak akan berubah," ujarnya.  Dini juga mengatakan bahwa sah-sah saja jika Indonesia hendak memberikan penghormatan kepada nilai-nilai perkawinan melalui pasal tersebut, sepanjang pengaturan tersebut juga tidak melanggar ruang privat masyarakat.  Selain menegaskan soal delik aduan, Dini juga menambahkan bahwa KUHP tidak pernah mewajibkan pihak yang berhak mengadu untuk mempergunakan haknya. Selain itu, UU tersebut tidak pernah memberikan syarat administrasi tambahan kepada pelaku usaha di bidang pariwisata untuk mempertanyakan status perkawinan dari wisatawan dan investor asing yang datang ke Indonesia.

Staf Khusus Presiden Jelaskan soal Ancaman Pasal Perzinaan KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Diaz-Hendropriyono-ISt.jpg" alt="Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono berbicara pada diskusi Ready to eMove: Accelerating The President’s Target Towards Two Million Electric Motor Vehicles. Foto: Istimewa" width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono berbicara pada diskusi Ready to eMove: Accelerating The President’s Target Towards Two Million Electric Motor Vehicles. Foto: Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono terus menggaungkan akselerasi target dua juta kendaraan listrik yang dicanangkan Joko Widodo (Jokowi). Dia menggandeng berbagai pihak mulai dari pemerintah, produsen kendaraan motor listrik, serta para Duta Besar negara anggota G20 untuk berdiskusi bersama daemi mencapai target akselerasi pada 2025 tersebut.  Diskusi yang diselenggarakan oleh Diaz bertajuk 'Ready to eMove: Accelerating The President’s Target Towards Two Million Electric Motor Vehicles'. Diskusi itu turut dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Chair of Energy, Sustainability, and Climate Task Force B20 sekaligus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan ditutup oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.  Untuk mencapai target Presiden tersebut, Diaz menekankan agar percepatan peralihan dimulai dari sepeda motor listrik, “Dengan jumlah pengendara motor yang sangat besar, lebih dari 119 juta unit, industri manufaktur yang sangat berkembang, dan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, transisi pola mobilitas yang lebih ramah lingkungan perlu dimulai dari motor listrik," ujar Diaz, Rabu (5/10).  Sebagai perwakilan dari konsumen motor listrik, Deddy Corbuzier yang turut hadir sebagai narasumber menyampaikan salah satu keluhan dalam transisi ke kendaraan listrik. Menurutnya, lingkungan saat ini tidak menjadi fokus masyarakat.  ’’Yang dibicarakan adalah harga, nyampai nggak mereka beli motor itu, untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat pindah dari motor konvensional ke motor listrik harus ada harga murah dulu untuk mereka bisa coba dan akhirnya baru merasakan dampak lingkungannya, enaknya menggunakan motor listrik,” ucap Deddy.  Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, upaya percepatan peralihan kendaraan listrik harus terus didukung. Terutama roda dua yang memiliki banyak pengguna.  "Bahwa memang kita ada target dari Bapak Presiden agar kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa segera memproduksi dua juta unit motor listrik, dan Pak Dirjen Taufik (Bawazier) bahwa target itu bisa kita capai dalam waktu singkat," ujar Agus. (*)  &nbsp;

Kejar Target Jokowi, Pemerintah Dorong Industri Motor Listrik Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/dubes-india-dan-Diaz.jpg" alt="diaz instagram" width="100%">
<figcaption>diaz instagram</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono menjamu makan malam Duta Besar India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti. Keduanya membahas soal hubungan bilateral India dan Indonesia selama ini yang berjalan dengan baik.  Manoj juga membahas soal kemiripan kebudayaan India dan masyarakat Hindu, Bali. Salah satunya soal penggunaan aksara di masyarakat adat pulau dewata itu. "Ternyata aksara Bali berasal dari peradaban kuno India abad 6 SM," kata Manoj.  "Rupanya India dan Indonesia sudah terhubung sejak 2500 tahun yang lalu," ucap Diaz menimpali.  Selain itu, fakta bahwa India adalah negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia dengan jumlah umat 194 juta, sementara Indonesia, 219 juta. Kondisi itu tentunya menjadi slah satu modal untuk mempererat hubungan kedua negara itu.  Diaz juga menuturkan, pertemuan dengan Manoj berlangsung cukup cair dan penuh kedekatan. Tampak keakraban itu dibuktikan YM Manoj dan Madam Anamika yang mencicipi durian untuk pertama kalinya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/04/2021/wisnu-saya-yang-merancang-dan-menciptakan-logo-demokrat/">Baca Juga: Wisnu: Saya yang Merancang dan Menciptakan Logo Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Dalam video yang diposting Diaz, Dubes India awalnya terlihat sedikit ragu dan mengatakan "Kita orang India harus pinter akting nih," kata Manoj.  Setelah mencoba durian tersebut, Diaz bertanya "bagaimana rasanya?". YM Manoj langsung menjawab enak dan dilanjutkan anggukan oleh madam Amanika.  Diaz yang juga Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu mengatakan, apa yang dilihatnya reaksi jujur dari bapak dan ibu Dubes. YM  Manoj. "Ini kita enggak lagi akting," ujarnya.

Disambangi Dubes India, Diaz Pakai Jurus Diplomasi Durian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BERSIH-BERSIH.jpg" alt="Salah satu pelanggar protokol kesehatan di Balikpapan yang memilih kerja sosial karena mengaku tak mampu membayar sanksi denda . (Kaltim Pos)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pelanggar protokol kesehatan di Balikpapan yang memilih kerja sosial karena mengaku tak mampu membayar sanksi denda . (Kaltim Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus Presiden Dini Purwono mengatakan, melonjaknya angka kasus Covid-19 menjadi peringatan agar penerapan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan perlu lebih ditegakkan. Terutama di kawasan zona merah.  Karena, Instruksi Presiden Nomor 6/2020 ditujukan kepada Menteri, TNI, Polri dan jajaran pemerintah daerah untuk mengambil langkah penegakan protokol kesehatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.  "Penerbitan Inpres dilakukan karena masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, sekaligus bukti keseriusan Pemerintah menekan angka penyebaran Covid-19," kata Dini pada wartawan, Jumat (18/9).  Diketahui, dari data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 14 September sebanyak 394 kabupaten/kota yang telah menyelesaikan Perda. Kemudian 52 kabupaten dan kota berproses menyelesaikan Perda.  "Selanjutnya 68 kabupaten dan kota belum melakukan (pemberlakukan sanksi protokol kesehatan-Red)," ungkapnya. <ul> 	<li><a href="https://radarjombang.jawapos.com/read/2020/09/18/214474/bupati-jombang-launching-tim-pemburu-pelanggar-protokol-kesehatan">Baca Juga: Bupati Jombang Launching Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan</a></li> </ul> Dini mengatakan, pemerintah Pusat mendorong pemerintah daerah untuk segera merampungkan peraturan mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Agar operasi yustisi dapat segera dilaksanakan.  "Karena itu, upaya penegakan kedisiplinan harus masif di seluruh daerah agar hasilnya efektif," ungkapnya.  Lebih lanjut Pemerintah juga meminta masyarakat tidak menganggap operasi yustisi protokol kesehatan sebagai bagian dari tindakan represif.  Sebab kunci keberhasilan pengendalian penyebaran Covid-19 adalah disiplin dalam penerapan protokol kesehatan di setiap aktivitas yang dilakukan.  Masyarakat harus menyadari bahwa mereka adalah ujung tombak dalam upaya pengendalian ini,” ungkapnya.  Penegakan sanksi sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2020.  "Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar. Bentuk sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis, denda, kerja sosial, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha," pungkasnya.

Masih Ada 68 Daerah yang Belum Terapkan Sanksi Protokol Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#staf khusus presiden

Berita Terkini