<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/Juru-Bicara-KPK-Budi-PrasetyoJPG-1271312557.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua aset dari mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker Yassierli, yakni Haryanto. "Aset tersebut berupa bidang tanah atau bangunan, yaitu kontrakan seluas 90 meter persegi di wilayah Cimanggis, Kota Depok, dan rumah seluas 180 meter persegi di wilayah Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu. Budi menjelaskan penyitaan yang dilakukan pada pekan lalu itu terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA di lingkungan Kemenaker. Adapun Haryanto merupakan salah satu dari delapan orang tersangka kasus RPTKA tersebut. "Kedua aset tersebut dibeli secara tunai yang diduga uangnya bersumber dari hasil dugaan tindak pemerasan kepada para agen TKA. Kedua aset tersebut kemudian diatasnamakan kerabatnya," katanya menjelaskan. Sebelumnya, pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Menurut KPK, para tersangka dalam kurun waktu 2019&ndash;2024 telah mengumpulkan sekitar Rp53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA. KPK menjelaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing agar dapat bekerja di Indonesia. Apabila RPTKA tidak diterbitkan Kemenaker, penerbitan izin kerja dan izin tinggal akan terhambat sehingga para tenaga kerja asing akan dikenai denda sebesar Rp1 juta per hari. Dengan demikian, pemohon RPTKA terpaksa memberikan uang kepada tersangka. Selain itu, KPK mengungkapkan bahwa kasus pemerasan pengurusan RPTKA tersebut diduga terjadi sejak era Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada periode 2009&ndash;2014, yang kemudian dilanjutkan Hanif Dhakiri pada 2014&ndash;2019, dan Ida Fauziyah pada 2019&ndash;2024. KPK lantas menahan delapan tersangka tersebut. Kloter pertama untuk empat tersangka pada 17 Juli 2025, dan kloter kedua pada 24 Juli 2025. (*) &nbsp; &nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua aset dari mantan Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional era Menaker

KPK Sita Dua Aset dari Mantan Staf Ahli Era Menaker Yassierli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/WhatsApp-Image-2024-12-08-at-1719051-Copy-3899867174.jpg" alt="Mantan staf ahli anggota DPD RI M Fithrat Irfan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan staf ahli anggota DPD RI M Fithrat Irfan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan staf ahli anggota DPD RI M Fithrat Irfan menyerahkan bukti tambahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (18/2). Dia melaporkan salah seorang senator ke KPK beberapa waktu lalu. Azis Yanuar, kuasa hukum M Fithrat Irfan, menyampaikan, kliennya datang ke KPK memenuhi kewajiban sebagai pelapor dugaan gratifikasi atau penerimaan suap oleh oknum anggota DPD tersebut. &rdquo;KPK minta bukti tambahan untuk memproses pelaporan yang sudah dilakukan pada Desember 2024. Irfan menyampaikan bukti tambahan yang diminta,&rdquo; kata Azis. Menurut Azis, bukti yang diserahkan kliennya juga telah diperiksa KPK. Dalam waktu dekat bakal menindaklanjuti aduan ini ke tahap pemeriksaan pihak terkait, baik anggota DPD yang diduga terlibat, maupun pihak lain. &rdquo;Buktinya tadi ada rekaman pembicaraan antara Pak Irfan dengan seorang petinggi partai. Di sini ternyata tidak hanya anggota DPD, tetapi ada juga petinggi partai yang diduga terlibat,&rdquo; tutur Azis. Azis mengatakan, dugaan gratifikasi atau suap itu melibatkan sejumlah pihak dan ada dana yang disediakan. Dia bahkan mengungkap bahwa kliennya sebagai pelapor juga mendapat intimidasi. &rdquo;Kemudian, pihak tersebut meminta Pak Irfan untuk tidak melanjutkan hal ini. Ada intimidasi dan dugaan ancaman,&rdquo; ungkap Azis. Irfan melaporkan anggota DPD RI yang diduga menerima suap untuk pemilihan ketua DPD RI dan wakil ketua MPR RI unsur DPD. Kasus itu diduga melibatkan sejumlah anggota DPD. &rdquo;Melibatkan 95 anggota dewan di DPD,&rdquo; ujar Irfan. Irfan menambahkan, nominal penerimaan uang untuk (pemilihan) ketua DPD RI itu nominal 5.000 dolar Amerika per orang dan untuk (memilih) wakil ketua MPR dari unsur DPD itu 8.000 dolar.

Mantan staf ahli anggota DPD RI menyerahkan bukti tambahan kasus dugaan gratifikasi atau suap ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (18/2)

Serahkan Bukti Tambahan ke KPK, Mantan Staf Ahli Anggota DPD RI Ngaku Dapat Intimidasi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/FAH_0365JPG-2551726177.jpg" alt="Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung mengunjungi Balai Kota Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung mengunjungi Balai Kota Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan akan memiliki 7 staf khusus (stafsus) untuk membantunya dan Wakil Gubernur Terpilih Rano Karno selama menjabat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pramono menegaskan tidak akan menggunakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) seperti era Gubernur Anies Baswedan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya akan punya 7 staf khusus tapi tentunya ada staf ahli dan saya tidak akan menggunakan atau tidak memakai apa yang disebut dengan TGUPP," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pramono pun mengungkapkan alasan tidak menggunakan TGUPP dan lebih memanfaatkan 7 stafsus. Tujuh stafsus itu, kata Pramono, dipilih lantaran sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi stafsus dalam UU Nomor 2 Tahun 2024, sudah diatur dan stafsus ini tugas utamanya adalah membantu Gubernur dan Wagub," jelas Pramono.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasan lainnya, lanjut Pramono, dirinya ingin memiliki tim yang lebih fungsional. Sehingga bisa membantu Gubernur dan Wakil Gubernur secara maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015606386/usai-room-tour-di-balai-kota-pramono-minta-ada-ruangan-sholat">Usai Room Tour di Balai Kota, Pramono Minta Ada Ruangan Sholat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa anggota tim itu pun berasal dari kalangan profesional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orangnya tentunya bukan ASN, dan adalah ada yang sehari hari ngurus saya, ngurus bang Rano, tetapi beberapa profesional, dari 7 orang yang ada. Saya lebih percaya memakai profesional," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Politikus PDIP itu juga memastikan akan tetap percaya dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas. Ia mengaku telah terbiasa kerja sama dengan ASN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terbiasa bekerja dengan ASN yang ada, siapa pun ASN itu sehingga dengan demikian ini mudah-mudahan menjadi hal yang secara clear saya sampaikan kepada birokrasi yang ada di Jakarta. Saya bukan orang yang kemudian membawa dari mana-mana orang," tegasnya.</div>

Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan akan memiliki 7 staf khusus (stafsus) untuk membantunya.

Pramono Beberkan Alasan Pilih Gunakan 7 Stafsus Ketimbang TGUPP Seperti Era Anies 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Staf Ahli DPD RI Asal Sulawesi Tengah Muhammad Fithrat Irfan desak KPK segera menyelesaikan laporan aduan dugaan tindak pidana korupsi dengan laporan Nomor 2024-A-04296. Terhitung 42 hari masa kerja KPK terkait laporannya ke KPK, dia mengatakan, terlapor belum juga diperiksa. Dia berharap KPK sebagai lembaga independen tidak diintervensi pihak. Sehingga proses aduan dari masyarakat bisa segera ditindaklanjuti. &rdquo;Justru pada Senin (20/1), saya mendapat undangan wawancara verifikasi. Saya dilaporkan atas pencemaran nama baik menyerang kehormatan melalui UU ITE di Polda Metro Jaya,&rdquo; papar Muhammad Fithrat Irfan. Dia menduga ada upaya upaya untuk mengkriminalisasi dengan tujuan membungkam kebenaran. Padahal dirinya sudah melaporkan lebih dulu dugaan tindak pidana korupsi ke KPK pada 6 Desember 2024.&nbsp; &rdquo;Banyak kejadian tindak kejahatan yang dibaikan karena luput dari perhatian publik. No viral no justice,&rdquo; tandas Muhammad Fithrat Irfan. Menurut dia, ada pihak yang ingin membungkam kebenaran dengan menghalalkan segala cara. Bangsa ini dirusak pejabat pejabat korup memperkaya diri sendiri dan merugikan negara. &rdquo;Pembiaran korupsi akan merusak bangsa dan negara. KPK harus tindak tegas, cepat dan terukur terhadap pelaku,&rdquo; ungkap Muhammad Fithrat Irfan.

Mantan Staf Ahli DPD RI Asal Sulawesi Tengah desak KPK segera menyelesaikan aduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DPD

Mantan Staf Ahli Anggota DPD RI Desak KPK Periksa Laporan Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan staf ahli dari anggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan tersebut diterima KPK dengan tanda bukti penerimaan laporan/informasi pengaduan masyarakat dengan nomor informasi: 2024-A-04296. Mantan staf ahli itu menyatakan telah memberikan laporan ke KPK berikut sejumlah bukti. Di antaranya rekapan percakapan, foto tangkapan layar, bukti penukaran uang, dan lainnya. &rdquo;Laporan kronologi berikut sejumlah bukti itu sudah saya serahkan ke KPK pada Kamis (6/12),&rdquo; papar mantan staf ahli tersebut. Dia menjelaskan, salah seorang anggota DPD RI dari dapil Sulawesi Tengah diduga melakukan rekayasa untuk kepentingan pribadi melaporkan staf ahli fiktif dengan gelar doktor. Selain itu, dia mengaku tidak mendapat gaji selama beberapa bulan. &rdquo;Padahal saya sudah mendampingi beliau berjuang dari nol. Mulai pendaftaran, kampanye hingga terpilih masuk Senayan. Saya cuma diiming-imingi SK kerja dari sekjen DPD RI oleh beliau,&rdquo; papar mantan staf ahli itu. Selain itu, staf ahli itu menyatakan mengetahui ada dugaan bagi-bagi uang saat pemilihan pimpinan DPD RI. Saat itu, dia diminta anggota DPD RI dari dapil Sulawesi Tengah itu untuk menukarkan uang dolar Amerika ke mata uang rupiah di salah satu bank. &rdquo;Totalnya 13 ribu dolar Amerika atau kalau dirupiahkan Rp 204.680.000. Semua bukti percakapan telepon dan lain-lain sudah saya serahkan ke KPK,&rdquo; tandas dia. Dia berharap KPK segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan semangat Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi di Indonesia. &rdquo;Ini bagian dan upaya kecil rakyat mendukung asta cita Presiden Prabowo dalam memberantas tindak pidana korupsi,&rdquo; ucap dia.

Mantan staf ahli dari anggota DPD RI dapil Sulawesi Tengah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi

Mantan Staf Ahli Anggota DPD RI dari Dapil Sulteng Laporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/WhatsApp-Image-2024-09-06-at-100457_b5b76f84-2524735350.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Metro Jaya menangkap 11 orang dalam kasus judi online, beberapa di antaranya adalah pegawai dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pegawai kementerian ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. "Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan, mengecek, web-web judi online. Kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (1/11). Pegawai Kementerian Komdigi yang dimaksud diduga melakukan pembiaran terhadap laman judi online yang dikelola oleh kenalannya. Sehingga laman tersebut tetap beroperasi. Pegawai tersebut hanya memblokir situs yang tidak dikenal berdasarkan data miliknya. "Mereka melakukan penyalahgunaan juga, melakukan kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir," jelasnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 11 orang dalam kasus judi online yang melibatkan beberapa pegawai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI. Mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran. "Sebanyak 11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. Ade mengatakan, dari 11 orang yang ditangkap beberapa di antaranya adalah staf ahli di Kementerian Komdigi. Para tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif. "Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi," jelasnya.

Pegawai Kementerian Komdigi yang dimaksud diduga melakukan pembiaran terhadap laman judi online yang dikelola oleh kenalannya.

Pegawai dan Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital Ditangkap Kasus Judi Online, Begini Perannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/WhatsApp-Image-2023-12-08-at-184845-2338788185.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani Keputusan Wali Kota Surabaya tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Staf Ahli Wali Kota Surabaya. Dengan keputusan itu, Staf Ahli Wali Kota Surabaya kian garang dan bukan lagi menjadi tempat orang buangan karena derajatnya sama dengan kepala perangkat daerah (PD) dan sekretaris daerah (sekda). &rdquo;Keputusan Wali Kota Surabaya sudah saya tanda tangani, sehingga staf ahli itu tidak seperti dulu, datang terus duduk-duduk saja. Tidak seperti itu. Jadi staf ahli itu akan memberikan rekomendasi kepada saya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah saya ambil,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Selain itu, Wali Kota Eri memastikan bahwa staf ahli akan mengevaluasi kinerja PD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Apakah berhasil atau tidak, sesuai dengan visi misi wali kota atau tidak. Sehingga tugas Wali Kota Surabaya dibantu staf ahli itu. Menurut dia, tugas staf ahli itu berbeda dengan sekda. Tugas sekda terkait penyerapan keuangan, keberhasilan-keberhasilan mencapai kontrak kinerja. Sedangkan staf ahli, tugasnya mengevaluasi apakah kebijakan yang diambil sudah ada dampaknya kepada masyarakat.&nbsp; &rdquo;Karena saya sudah tanda tangan, berarti ini berlakunya mulai Januari 2024,&rdquo; kata Eri. Dia menegaskan setelah menjabat Wali Kota Surabaya, sebenarnya sudah banyak memberikan tugas kepada staf ahli. Namun, hal itu tidak tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Surabaya. Dia pun menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Surabaya itu. &rdquo;Ke depan, siapapun wali kotanya, staf ahli itu bukan lagi menjadi tempat orang buangan, karena staf ahl itu bisa mengoreksi dan mengevaluasi Kepala PD, bisa mengatakan Kepala PD ini tidak berhasil dalam kinerjanya dan Kepala PD ini berhasil, sehingga antara Staf Ahli Wali Kota Surabaya, Kepala PD dan Sekda itu sama derajatnya,&rdquo; tegas Eri. Dia mencontohkan, dalam peraturan itu, jabatan Sekda tidak lagi dijabat eselon 2a atau 2b, tapi jabatannya Madya, Pratama, dan Ahli. Berarti jabatannya sama. Wali Kota Eri menyamakan jabatan Sekda itu dengan Rektor. Ketika rektor selesai masa jabatannya, akan kembali menjadi seorang dosen. &rdquo;Sama saja dengan Sekda. Kalau Sekda ini sudah selesai dan masih mampu, bisa saja Sekda ini menjadi Kepala PD lagi. Putar lagi. Jadi, Staf Ahli, Kepala PD, dan Sekda itu harus sama. Di zaman saya, inilah yang saya bentuk, sehingga ke depan tidak ada lagi Sekda itu menjadi rebutan, karena Sekda juga akan diputar mulai tahun depan,&rdquo; kata Eri.

Staf Ahli Wali Kota Surabaya bukan lagi menjadi tempat orang buangan karena derajatnya sama dengan kepala perangkat daerah dan Sekda

Keputusan Wali Kota Surabaya Diteken, Wali Kota Eri: Staf Ahli Bukan Lagi Tempat Orang Buangan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/eri-cahyadi-1502330709.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berusaha mengembalikan marwah staf ahli Wali Kota Surabaya layaknya Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Saat ini Pemkot Surabaya sedang menyusun Keputusan Wali Kota Surabaya yang merupakan penjabaran dari Peraturan Wali Kota (Perwali) 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota Surabaya. &rdquo;Jadi, Surabaya melalui Wali Kota Surabaya akan mengembalikan marwah staf ahli, mendudukkan kembali posisi staf ahli yang sebenarnya sebagai dewan pertimbangan wali kota, layaknya Dewan Pertimbangan Presiden kalau di tingkat Presiden,&rdquo; kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Narotama Surabaya Dr Rusdianto Sesung, Kamis (7/12). Saat pelantikan pejabat Pemkot Surabaya pada 17 Agustus, Wali Kota Eri menyatakan butuh staf ahli yang garang-garang. Staf ahli itu adalah orang kepercayaan wali kota yang harus bisa mengendalikan perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemkot Surabaya. Nah, untuk mengejawantahkan atau melaksanakan perintah Wali Kota Surabaya yang ingin staf ahlinya tambah garang dan lebih optimal, disusun keputusan Wali Kota Surabaya. Sehingga, diharapkan staf ahli itu benar-benar membantu wali kota dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil. &rdquo;Dan 3 staf ahli wali kota sekarang ini, saya kira sangat cocok untuk menjalankan keputusan Wali Kota Surabaya. Sebab, mereka ini sudah punya pengalaman di berbagai PD, sudah pernah menduduki beberapa jabatan eselon 2. Sehingga, mereka kaya pengalaman dan ditempatkan di staf ahli untuk menjadi dewan penasihat atau dewan pertimbangan wali kota,&rdquo; tegas Rusdianto Sesung. Dia mencontohkan Irvan Widyanto yang saat ini menduduki jabatan staf ahli di Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. Menurut dia, Irvan sangat pantas dan mumpuni menduduki jabatan tersebut. Pengalamannya sangat luar biasa, pernah menjadi kepala Satpol PP Surabaya, kepala BPB Linmas, dan pernah menjabat asisten 2. &rdquo;Berbagai pengalaman itu cocok untuk menjadi staf ahli. Sehingga, beliau bisa memberikan masukan objektif sesuai dengan kepakaran dan pengalaman,&rdquo; terang Rusdianto Sesung. Selain itu, menurut dia, dilihat dari regulasinya, staf ahli itu memiliki tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota Surabaya. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 103 PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. &rdquo;Jadi tugas utamanya staf ahli itu memberi masukan dan rekomendasi isu-isu strategis kepada wali kota,&rdquo; kata Rusdianto Sesung. Dia mengatakan, staf ahli itu perlu mendapatkan kewenangan yang optimal. Selama ini dalam Perwali 117 Tahun 2021, kedudukan staf ahli masih terkesan hanya pelengkap. &rdquo;Oleh karena itu, dibutuhkan penjabaran lebih lanjut yang akan tertuang dalam Keputusan Wali Kota Surabaya sebagai payung hukum bagi para staf ahli Wali Kota Surabaya untuk lebih aktif dan proaktif. Artinya, staf ahli itu bisa mengumpulkan data, informasi, dan dokumen. Bahkan dapat mengundang para kepala PD untuk belanja data isu-isu yang kemungkinan akan diberikan kepada wali kota,&rdquo; ujar Rusdianto Sesung. Dengan belanja masalah itu, dia menambahkan, staf ahli bisa menyusun telaah staf yang disampaikan kepada wali kota sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan. Kalau rencana kebijakan itu berasal dari kepala PD, telaah staf ahli itu posisi sebagai second opinion, tapi kalau rencana kebijakan itu dari kepala daerah, telaah staf ahli itu posisinya sebagai pertimbangan bagi kepala daerah. &rdquo;Jadi, staf ahli itu sebagai teman diskusi kepala daerah. Surabaya sedang menuju ke sana. Semoga bisa segera terealisasi,&rdquo; ucap Rusdianto Sesung.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berusaha kembalikan marwah staf ahli layaknya Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Banjir Pujian Tentang Marwah Birokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221109-WA0068_1.jpg" alt="Staf ahli Rektor Universitas Udayana I Wayan Antara berjalan keluar setelah diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali, Denpasar, Rabu (9/11). Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Staf ahli Rektor Universitas Udayana I Wayan Antara berjalan keluar setelah diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali, Denpasar, Rabu (9/11). Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali memeriksa staf ahli Rektor Universitas Udayana Bidang Pemberdayaan Aset dan Keuangan. Pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) di Denpasar, Bali, Rabu (9/11).  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A. Luga Harlianto membenarkan terkait adanya pemeriksaan terhadap pejabat tinggi universitas terbesar di Bali tersebut dalam lanjutan pemeriksaan akan adanya dugaan tindakan penyalahgunaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana.  ”Iya. Hari ini (9/11) ada pegawai Universitas Udayana yang dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik terkait dana SPI,” kata Luga Harlianto seperti dilansir dari Antara.  Dalam pantauan di lapangan, staf ahli Rektor Universitas Udayana yang dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi Bali adalah I Wayan Antara. Dia dipanggil penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bali dalam lanjutan pemeriksaan dana sumbangan pengembangan institusi pada mahasiswa baru Universitas Udayana seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018/2019 sampai dengan tahun akademik 2022/2023 yang kini sudah masuk pada tahap penyidikan.  Pemanggilan terhadap saksi Wayan Antara oleh penyidik terkait statusnya sebagai saksi yang menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan periode 2017-2020 yang berperan ikut dalam SK penetapan dan penyusunan tarif Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) 2018/2019.  Setelah pensiun 31 Desember 2020, Wayan Antara diangkat dengan SK Rektor menjadi staf khusus Rektor bidang perencanaan, keuangan dan pengelolaan usaha. Selanjutnya, pada Januari 2021 Wayan Antara diangkat dengan SK Rektor sebagai staf ahli Rektor bidang Pemberdayaan aset.  I Wayan Antara terlihat keluar dari ruang penyidik pidana khusus pada pukul 15.30. Saat diwawancarai terkait pemeriksaan tersebut, Wayan Antara tidak banyak mengomentari pemeriksaan tersebut.  ”Mohon maaf ya. Kalau cari informasi tentang ini barangkali langsung ke penyidik saja ya,” kata Wayan Antara.  Saksi lain yang diperiksa penyidik Kejati Bali adalah Komang Teken yang menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang pernah dipanggil penyidik Kejati Bali pada Kamis (3/11). Komang Teken telah tiga kali diperiksa penyidik Kejati Bali terhitung dengan pemeriksaan hari ini (9/11).  ”Saya hanya kooperatif. Kita kooperatif saja,” kata Komang Teken.  Dia mengaku diperiksa penyidik sejak pukul 09.00 wita dan keluar dari ruang penyidik pada pukul 19.30 wita.  Sebelumnya pada Senin (2/11), penyidik Kejati Bali juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana Darryl Dwi Putra.  Darryl menyatakan, sebagai mahasiswa dia memberikan keterangan kepada jaksa penyidik sikap BEM dan mahasiswa Universitas Udayana yang menolak SPI karena dinilai sebagai bentuk praktik komersialisasi pendidikan.  ”Kalaupun komersialisasi pendidikan diterapkan, kami pun boleh menilai soal mekanisme yang belum wajar, kenapa kami nilai belum wajar dan tidak masuk akal karena SPI diletakkan sebagai syarat di depan,” tutur Darryl.

Kejati Bali Periksa Staf Ahli Rektor Universitas Udayana Terkait SPI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#staf ahli

Berita Terkini