<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/11/LPS-11-3039946094.jpg" alt="Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat ketahanan sibernya dengan meningkatkan keandalan sistem teknologi dan informasi/(LPS)" width="100%">
<figcaption>Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat ketahanan sibernya dengan meningkatkan keandalan sistem teknologi dan informasi/(LPS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat ketahanan sibernya dengan meningkatkan keandalan sistem teknologi dan informasi. Hal itu dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan, keamanan dan kenyamanan nasabah. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya memandang bahwa keamanan siber bukan lagi isu teknis semata, melainkan bagian dari manajemen risiko strategis. "Melalui peningkatan kapasitas, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, LPS terus memastikan bahwa seluruh sistem dan informasi yang dimiliki dapat terproteksi dari berbagai potensi serangan yang dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional,&rdquo; ujarnya di Jakarta, dikutip dari siaran pers melalui website LPS, Jumat (11/7). Dalam beberapa tahun terakhir, risiko serangan siber telah berkembang menjadi ancaman yang semakin kompleks dan serius bagi berbagai organisasi di seluruh dunia. Isu keamanan digital kini tak lagi terbatas pada aspek teknis, melainkan telah menjadi bagian penting dari manajemen risiko strategis yang berpotensi memengaruhi operasional lembaga, reputasi, hingga stabilitas ekonomi secara nasional dan global. Menanggapi dinamika tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat kesadaran akan berbagai potensi ancaman digital yang ada. &ldquo;Oleh karena itu, LPS terus berupaya meningkatkan kesadaran terhadap berbagai ancaman yang ada untuk dapat senantiasa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Tidak kalah penting, hal ini juga demi menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, dan meyakinkan masyarakat bahwa tabungan mereka aman disimpan di bank,&rdquo; tambahnya. Indeks Menabung Konsumen Naik di Juni 2025 Terkait perilaku menabung masyarakat, LPS mengacu pada data Indeks Menabung Konsumen (IMK) yang mencerminkan niat serta kemampuan masyarakat dalam menyisihkan dana. Pada Juni 2025, IMK mengalami peningkatan sebesar 4,8 poin dan mencapai level 83,8. Peningkatan juga terlihat pada Indeks Waktu Menabung (IWM) yang naik ke angka 95,3, serta Indeks Intensitas Menabung (IIM) yang turut meningkat menjadi 72,4. Kenaikan ini menunjukkan membaiknya minat dan optimisme masyarakat untuk menabung, yang antara lain didorong oleh kebijakan stimulus seperti subsidi pemerintah, bantuan sosial, serta potongan biaya transportasi. Optimisme Konsumen Tetap Terjaga Sementara itu, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada Juni 2025 tercatat sebesar 99,4, sedikit turun 0,3 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan tipis ini menunjukkan bahwa keyakinan konsumen masih berada dalam kategori stabil. Hal ini mencerminkan penilaian yang positif terhadap kondisi ekonomi lokal dan situasi ketenagakerjaan saat ini, meskipun disertai persepsi yang tetap optimis terhadap prospek ekonomi dan penghasilan di masa depan. Indikator Penting untuk Stabilitas Keuangan Keberadaan dua indeks tersebut kini menjadi alat penting bagi LPS dalam memantau pola perilaku masyarakat yang berpotensi memengaruhi stabilitas sistem keuangan dari sisi konsumen. Dengan dukungan data tersebut, LPS dapat merancang respons yang lebih efektif, guna memastikan pelaksanaan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank berjalan optimal. Tak hanya LPS, informasi dari IMK dan IKK juga dapat dimanfaatkan oleh otoritas pengawas lainnya, pelaku industri perbankan, hingga masyarakat umum untuk memahami arah pergerakan ekonomi dan keuangan secara lebih menyeluruh.

LPS memandang bahwa keamanan siber bukan lagi isu teknis semata, melainkan bagian dari manajemen risiko strategis.

LPS Perkuat Ketahanan Siber Hingga Tingkatkan Keandalan Teknologi dan Informasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/07/BANK-INDONESIA-LOGO-1371098826.jpg" alt="Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Indonesia (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat dana pihak ketiga pada Oktober 2023 mencapai Rp7.982,3 triliun, atau tumbuh 3,9 persen secara year on year (yoy) sehingga mendukung fungsi intermediasi perbankan. "Perkembangan dana pihak ketiga dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK perorangan dan korporasi," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Senin. Erwin mengatakan DPK perorangan pada Oktober 2023 tumbuh 4,4 persen (yoy), dan korporasi tumbuh 4,3 persen (yoy). Pada Oktober 2023, giro tumbuh 1,8 persen (yoy), tabungan tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), dan simpanan berjangka tumbuh 6,9 persen (yoy). Lebih lanjut, lending capacity perbankan ditopang oleh likuiditas yang masih memadai di mana pada Oktober 2023 rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) perbankan tetap terjaga tinggi, yaitu sebesar 26,36 persen. Sementara itu, kredit perbankan pada Oktober 2023 tumbuh 8,99 persen (yoy), didukung peningkatan permintaan pembiayaan sejalan dengan kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh sektor jasa sosial, jasa dunia usaha, dan pertambangan. Hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan momentum pertumbuhan ekonomi.

BI terus memperkuat sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memitigasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan

BI Catat Dana Pihak Ketiga Perbankan Tumbuh Jadi Rp 7.982,3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso yang baru saja menyelesaikan tugasnya hari ini, Rabu, berkeyakinan OJK mampu mempertahankan berbagai pencapaian dan menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan.  “Kami yakin dan percaya berbagai pencapaian yang telah dicapai di masa lalu akan dapat tetap berlanjut di periode berikutnya. Sekiranya terdapat ruang-ruang penyempurnaan, tentu hal tersebut dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta kepentingan bangsa dan negara ke depan,” katanya dalam Sertijab Anggota Dewan Komisioner OJK 2022-2027 sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Rabu (20/7).  Selama periode 2017-2022, stabilitas sektor jasa keuangan dapat terjaga dengan baik sekalipun di tengah pandemi Covid-19, karena OJK terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.  Di industri perbankan, selama lima tahun masa kepemimpinan Wimboh, pengawasan bank sudah semakin membaik sebagaimana tercermin dari kinerja penyaluran kredit perbankan yang tumbuh 9,03 persen secara tahunan pada Mei 2022.  “Rasio kecukupan modal perbankan per Mei 2022 tercatat meningkat di level 24,74 persen dengan profil risiko perbankan juga masih berada di bawah threshold yaitu 3,04 persen,” katanya.  Sampai Mei 2022, nilai kredit yang direstrukturisasi juga telah semakin berkurang menjadi Rp 596,25 triliun, sementara rasio Cadangan Kerugian Pengurangan Nilai (CKPN) meningkat menjadi 20,43 persen atau naik dibandingkan pada April 2022 yang sebesar 19,42 persen.  Adapun di pasar modal, integritas pasar modal terjaga dengan baik dan volatilitas tetap terkendali karena berbagai kebijakan, seperti buyback tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyesuaian mekanisme trading halt,  “Dengan demikian, perlahan IHSG dan kapitalisasi pasar kembali pulih dari titik terendahnya di tanggal 24 Maret 2020 sebesar 3.937 dan pernah mencapai titik tertinggi di tanggal 21 April 2022 sebesar 7.276 dimana terkoreksi menjadi 6.659 per 18 Juli 2022,” katanya.  Proses reformasi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang telah dilaksanakan diyakini akan terus berlangsung dengan sangat baik sebagaimana tercermin dari pertumbuhan kinerja individual lembaga asuransi dan lembaga pembiayaan.  “Sejumlah capaian tersebut tidak akan mungkin terlaksana tanpa dukungan dan kerjasama seluruh insan OJK seluruh stakeholders terkait, tapi tantangan ke depan, seperti ketidakstabilan ekonomi global, normalisasi kebijakan di negara maju, dan hyperinflation masih perlu diwaspadai dengan pengambilan kebijakan di sektor fiskal, moneter, dan keuangan yang terukur,” ucapnya.​​  &nbsp;

Wimboh Optimisistis OJK Mampu Terus Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/sri-mul-sua.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, stabilitas sistem keuangan pada kuartal-II tahun ini masih terjaga meskipun kewaspadaan terhadap dampak pandemi Covid-19 tetap ditingkatkan. Penilaian bahwa tabilitas keuangan nasional masih terjaga merupakan hasil forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dilaksanakan pada 29 Juli.  "Stabilitas sistem keuangan pada kuartal-II periode April, Mei, Juni dalam kondisi normal meskipun kewaspadaan ditingkatkan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).  Sri Mulyani menyebut, kewaspadaan terhadap dampak pandemi Covid-19 masih tinggi. Hal itu terlihat dari beberapa lembaga internasional yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di 2020.  Sri Mulyani memaparkan, IMF merevisi proyeksi ekonomi global menjadi -4,9 persen, World Bank (Bank Dunia) merevisi menjadi -5,2 persen, dan OECD merevisi di rentang -6 persen sampai -7,6 persen.  "Kita melihat pandemi telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi baik global maupun nasional mengalami kontraksi serta koreksi pada perekonomian global maupun nasional mulai terlihat terutama pada kuartal-II ini," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Menkeu: Stabilitas Sistem Keuangan Aman tapi Kewaspadaan Tetap Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lps-stabilitas-sistem-keuangan-aman-di-tengah-tahun-politik_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memprediksi, kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK) di tahun politik akan tetap terjaga. Hal tersebut didorong dari mulai meredanya tekanan kurs Rupiah terhadap Dolar yang mepengaruhi pasar keuangan. Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menjabarkan, rata-rata nilai tukar Rupiah sudah mencapai Rp 14.507 per dolar Amerika Serikat (AS) hingga 3 Januari 2018. &ldquo;Angka tersebut menguat 0,8 persen selama tahun lalu,&rdquo; ujarnya di Kantornya, Kamis (10/1). Sementara, Indeks Stabilitas Perbankan (BSI) menurut LPS juga masih dalam posisi stabil mencapai 100,55 pada posisi Desember 2018, naik dari posisi November 2018 yaitu 100,52.&nbsp; &ldquo;Angka ini masih berada di kategori normal," ujar Halim di Jakarta, Kamis (10/1). Halim menambahkan, meningkatnya BSI pada Januari 2019 tersebut didorong oleh kembali meningkatnya tekanan pasar seiring dengan melemahnya Rupiah, serta naiknya yield surat utang negara (SBN). &nbsp;

LPS: Stabilitas Sistem Keuangan Aman Di Tengah Tahun Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lps-naikkan-tingkat-bunga-penjaminan-25-bps_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menaikan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, Rapat Dewan Komisioner (RDK) menetapkan kedua bunga penjaminan tersebut naik masing-masing sebesar 25 bps. &ldquo;Untuk bunga penjaminan rupiah menjadi 7 persen dari sebelumnya 6,75 persen. Sementara untuk valas 2,25 persen dari sebelumnya 2 persen dan untuk simpanan Rupiah BPR 9,5 persen dari sebelumnya 9,25 persen,&rdquo; ujarnya di kantornya, Kamis (10/1). Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku pada periode tanggal 13 Januari 2019 sampai 14 Mei 2019. Halim menjelaskan, alasan menaikan bunga acuan juga mempertimbangkan suku bunga simpanan perbankan masih menunjukkan tren meningkat merespon kenaikan suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia sepanjang Mei hingga November 2018. Selain itu, lanjutnya, saat ini kondisi likuiditas juga relatif terjaga. Meskipun, terdapat risiko pengetatan yang berasal dari pertumbuhan kredit yang melampaui pertumbuhan dana pihak ketiga. &ldquo;Kondisi stabilitas sistem keuangan (SSK) berada dalam kondisi terjaga dengan baik di tengah mulai meredanya tekanan yang berasal dari depresiasi nilai tukar dan pasar keuangan,&rdquo; tuturnya. Halim menambahkan, proses penyesuaian atas kenaikan suku bunga simpanan di perbankan masih terus berlangsung. Pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan data suku bunga simpanan perbankan dan melakukan evaluasi yang berkesinambungan.&nbsp; &ldquo;LPS akan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan tingkat bunga penjaminan sesuai dengan perkembangan suku bunga simpanan perbankan dan hasil evaluasi atas perkembangan kondisi ekonomi serta stabilitas sistem keuangan,&rdquo; tandasnya. Sesuai ketentuan LPS, apabila suku bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin.

LPS Naikkan Tingkat Bunga Penjaminan 2,5 bps

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-sektor-jasa-keuangan-tetap-terjaga-ditengah-hantaman-global_m_.jpg" alt="Ilustrasi Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan masih dalam kondisi terjaga, di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global. Berlanjutnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS)-Tiongkok diproyeksikan akan menurunkan volume perdagangan dan pertumbuhan dunia. Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Anto Prabowo mengatakan, sementara itu, langkah The Fed menaikkan Federal Fund Rate (FFR) diproyeksikan akan berpengaruh pada pengetatan likuiditas di pasar keuangan global. “Kedua hal tersebut mendorong International Monetary Fund menurunkan estimasi pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 dan tahun 2019 dari 3,9 persen menjadi 3,7 persen di bulan Oktober. Dinamika eksternal tersebut turut mempengaruhi kinerja pasar keuangan domestik,” ujarnya di Jakarta seperti diberitakan Jumat (26/10). Seperti diketahui, Per 19 Oktober 2018, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat pelemahan sebesar 2,3 persen secara mtd dengan investor non residen mencatatkan net sell sebesar Rp5,3 triliun. Sejalan dengan pasar saham, investor nonresiden di pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga mencatat net sell sebesar Rp0,8 triliun mtd. Yield SBN tenor jangka pendek, menengah, dan panjang tercatat kembali meningkat masing-masing sebesar 13 bps, 53 bps, dan 23 bps mtd. “Peningkatan yield ini terjadi sejalan dengan pelemahan di pasar keuangan Emerging Markets lainnya,” tuturnya. Di tengah berlanjutnya volatilitas di pasar keuangan, lanjutnya, kinerja intermediasi sektor jasa keuangan pada September 2018 secara umum masih bergerak positif. Kredit perbankan dan piutang pembiayaan masing-masing tumbuh sebesar 12,69 persen yoy dan 6,06 persen yoy. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 6,60 persen yoy. Premi asuransi jiwa dan asuransi umum/reasuransi per September 2018 masing-masing tercatat sebesar Rp141,14 triliun dan Rp62,74 triliun. Sementara di pasar modal, pada periode Januari sampai dengan 22 Oktober 2018, penghimpunan dana melalui penawaran umum saham, right issue dan surat utang korporasi telah mencapai Rp143 triliun, dengan emiten baru sebesar 50 perusahaan. Total dana kelolaan investasi tercatat sebesar Rp739,95 triliun, meningkat 7,89 persen dibandingkan akhir tahun 2017. Anto juga menambahkan, Profil risiko lembaga jasa keuangan juga masih terjaga pada level yang manageable. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan tercatat sebesar 2,66 persen, sedangkan rasio Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan berada pada level 3,17 persen. Sementara itu, permodalan lembaga jasa keuangan tercatat pada level yang cukup tinggi. Capital Adequacy Ratio perbankan per September 2018 tercatat sebesar 23,33 persen, sedangkan Risk-Based Capital industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 315 persen dan 430 persen . “Dinamika di pasar keuangan diperkirakan masih akan berlanjut seiring masih tingginya downside risk di lingkup global, antara lain berlanjutnya trade war dan pengetatan likuiditas. Ke depan, OJK akan terus memantau perkembangan tersebut, sehingga tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan kinerja sektor jasa keuangan,” tandasnya.

OJK: Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Hantaman Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rapat-kssk-terakhir-dengan-agus-marto-ini-hasilnya_m_208699.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan hasil rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Senin (30/4)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan hasil rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Senin (30/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kembali menggelar rapat berkala yang kedua di tahun 2018. Rapat dihadiri seluruh anggota KSSK yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah. Ada beberapa poin krusial yang dibahas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sistem keuangan saat ini dalam kondisi stabil dan terkendali pada triwulan-I 2018 meskipun pasar keuangan mengalami peningkatan menjelang akhir bulan April 2018. "Sistem keuangan yang stabil dan terkendali tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi yang kuat, kinerja lembaga keuangan yang membaik, serta kinerja emiten di pasar modal yang stabil," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Senin (30/4). Selain itu, pihaknya juga membahas soal tekanan pada nilai tukar rupiah yang terjadi di bulan April 2018. Menurutnya, pelemahan tersebut lebih di dorong oleh fakstor eksternal berupa penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (USD)."Kenaikan ini hampir terjadi ya di semua mata uang," tuturnya. Di sela-sela konferensi pers, Sri Mulyani tak lupa menyebut bahwa rapat KSSK ini merupakan yang terakhir dengan Gubernur BI Agus Martowardojo. Sebab, rapat selanjutnya posisi Agus telah diganti oleh Perry Warjiyo. "Demikian kesimpulan rapat berkala KSSK berdasarkan penilaian terhadap perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar modal, pasar Surat Berharga Negara (SBN), perbankan, lembaga keuangan non bank dan penjamin simpanan. Jangan lupa ini rapat terakhir kita dengan Pak Agus Marto," pungkasnya.&nbsp;

Rapat KSSK Terakhir dengan Agus Marto, Ini Hasilnya