<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/04/menteri-koodinator-bidang-hukum-ham-imigrasi-dan-pemasyarakatan-yusril-ihza-mahendra-bersama-ketua-umum-partai-hanura-oesman-sapta-odang-oso-istimewa-Q6nzt.webp" alt="Menteri Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). (Istimewa)</figcaption>
</figure>
JawaPos.com - Menteri Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai tidak perlu diberlakukan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) untuk partai bisa mendapat kursi parlemen. Menurutnya, stabilitas politik tidak dipengaruhi oleh PT.
Hal itu disampaikan Yusril dalam seminar nasional yang digelar Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jakarta Selatan. Dia menceritakan Pemilu tahun 1955 yang diikuti oleh 49 partai, namun hanya 8 partai yang memiliki kursi di parlemen.&nbsp;
"Ada satu kursi fraksi PIR Azahrain. PNI dan Masyumi 58 kursi, NU 45, PKI 37 kursi. Apakah tanpa PT, Pemerintah tak stabil? Saat itu, tak stabilnya karena soal politik kekuasaan," kata Yusril, Rabu (4/3).
Hingga pada pemilu berikutnya hanya diikuti oleh tiga partai. Kali ini pun masih tidak memberlakukan PT. "Perlu penyederhanaan, supaya poltik stabil? Nggak juga. Jadi, biarkan saja partai banyak, akan sederhana sendiri," imbuhnya.
Yusril memastikan, pemerintah telah membahas putusan MK. Saat ini pembahasan secara rasional tengah dilakukan. Salah satu pembahasan mengenai penentuan berapa kursi parlemen, tidak lagi berdasarkan pada persentase, tapi berapa banyak komisi yang ada di DPR.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603030355/uji-bpom-negatif-bgn-pastikan-kematian-siswa-min-2-bengkulu-utara-tak-terkait-mbg">Uji BPOM Negatif, BGN Pastikan Kematian Siswa MIN 2 Bengkulu Utara Tak Terkait MBG</a>
"Ada 13 komisi, kalau satu partai minimun 1 kursi per komisi, maka ada 13 kursi minimun yang harus didapat satu fraksi. Bagaimana partai yang hanya dapat 12 kursi ke bawah? Supaya dapat 13, gabung dengan yang lain jadi satu fraksi. Ini cara yang sedang saya usulkan ke DPR. Ini jalan keluar lebih praktis," jelasnya.
Oleh karena itu, Yusril akan menjembatani GKSR dan elemen pro demokrasi dalam mengakomodasi suara rakyat. Dia menyarankan, GKSR terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR.&nbsp;
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum GKSR yang juga Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta (OSO) mengatakan, perjuangan GKSR murni agar suara rakyat dapat terakomodir seluruhnya. Meski tak punya kursi di DPR RI partai anggota GKSR memiliki tanggung jawab suara rakyat yang telah memilihnya di pemilu 2024.
"Kami bukan gerakan antikonstitusi, 8 partai nonparlemen sah sebagai representasi warga negara. Kami mencegah kerdilisasi politik dan demokrasi, memastikan tak ada suara rakyat yang hilang," kata OSO.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2017-2019 itu menilai, ambang batas parlemen berpotensi mengubah substansi demokrasi. Menurut dia, ketika jutaan rakyat suaranya hilang, yang hilang bukan hanta kursi, tapi kedaulatan dan konstitusi.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/nasional/2603040001/kemendikdasmen-ajukan-anggaran-belanja-tambahan-senilai-rp-181-triliun-tegaskan-tak-ada-yang-terambil-untuk-mbg">Kemendikdasmen Ajukan Anggaran Belanja Tambahan Senilai Rp 181 Triliun, Tegaskan Tak Ada yang Terambil untuk MBG</a>
"Demokrasi bukan kompetisi antar elite, setiap suara rakyat adalah kedaulatan, bukan angka statistik," jelasnya.
Secara teoritis, OSO menilai PT akan menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, hal itu tidak menjamim kualitas parlemen dan stabilitas pemerintahan, justru membuang jutaan suara rakyat.&nbsp;
"PT menciptakan oligopolitik. PT pengkhianantan terhadap kedaulatan rakyat, mekanisme yang menghapus suara. Demokrasi tanpa representasi adalah prosedur kosong," tegasnya.
Oleh karena itu, OSO tidak sepakat PT tinggi dipertahankan. Sebab, bisa mematikan regenerasi, menguatkan poltitik biaya tinggi, menkonsolidasi kekuasaan terhadap segelintir partai, menimbuhkan apatisme dan legeitimasi demokrasi.
Karenanya, harap dia, setelah putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menghapus penerapan PT 4 persen pada Pemilu 2029, semua pihak mencari solusi sistemik yang stabil tetapi tetap inklusif. Efektif tetap repsesentatif. Rasional tapi tetap adil. Jangan berhenti pada angka, tetapi pada desain demokrasi yang berdaulat.
"GKSR berdiri pada prinsip, tak boleh ada satu suara rakyat pun yang dianggap tak penting. Demokrasi runtuh jika terlalu banyak suara yang diabaikan. Rakyat harus didengar, bukan disaring. Negara harus melindungi keragaman pilihan politik rakyat. Kami berharap, ada rekomendasi nyara bagi perbaikan sistem Pemilu," tandasnya.
Hadir dalam seminar ini para pengurus DPP Partai Nonparlemen yang tergabung dalam GKSR seperti dari Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.
Hadir juga sebagai pembicara eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, dan&nbsp; Mahfud MD; dan Pakar Hukum Tata Negara, Titi Anggraini.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak perlu diberlakukan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) untuk partai bisa mendapat kursi parlemen.

Menko Yusril sebut Tidak Perlu Ada Parliamentary Threshold, Tak Akan Pengaruhi Stabilitas Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Adi-Prayitno.jpg" alt="Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih belakangan hangat menjadi perbincangan. Sejumlah menteri diisukan akan diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih, setelah lebih dari tujuh bulan masa pemerintahan berjalan. Sebab, ia menilai sudah ada pihak-pihak yang mulai mempertanyakan efektivitas kinerja kabinet Presiden Prabowo. "Kalau ada Menteri, Wakil Menteri, atau Kepala Lembaga yang tidak perform, apa lagi yang ditunggu coba? Publik tentu berharap mereka segera dievaluasi," kata Adi Prayitno dikonfirmasi, Selasa (10/6). Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan, Presiden Prabowo mempunyai hak prerogatif untuk mereshuffle Kabinet Merah Putih. "Presiden itu punya segala-galanya untuk mendesain dan mengatur, bagaimana teman-teman dan mitra koalisi termasuk para pembantunya, mau dieksekusi atau terus dilanjutkan," ucap Adi. Karena itu, Adi menyarankan Presiden Prabowo tidak perlu takut jika melakukan reshuffle kabinet akan mengganggu stabilitas politik nasional. "Jangan pernah seorang Presiden itu takut kalau reshuffle, pergantian orang, akan melahirkan instabilitas politik, karena saya kira masih banyak cadangan-cadangan yang lain," tegasnya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sejauh ini masih fokus pada evaluasi dan pemantauan kinerja menterinya. &ldquo;Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle. Namun secara rutin Bapak Presiden melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kinerja menteri di kabinet,&rdquo; ujar Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5). Dia menyebutkan, evaluasi berkala adalah bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Beberapa menteri mendapat catatan, sementara sebagian lainnya justru menuai apresiasi. Menurutnya, evaluasi sebagai wajar dan tidak selalu berarti akan ada reshuffle.&nbsp; &ldquo;Yang paling penting adalah memastikan kabinet bekerja secara efektif dan memberi dampak nyata bagi rakyat. Semua keputusan strategis, termasuk soal komposisi kabinet, akan ditentukan dengan pertimbangan matang oleh Presiden,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Pakar politik menilai Presiden Prabowo perlu evaluasi kinerja kabinet dan tidak takut melakukan reshuffle.

Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat, Pakar Sebut Presiden Prabowo Tak Perlu Takut Ganggu Stabilitas Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/PRABOWO-10-1680817454.jpg" alt="Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto. (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto. (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto menilai kondisi dunia saat ini penuh dengan kecemasan. Bahkan, banyak ahli mengatakan saat ini Indonesia berada di kondisi penuh ketegangan. Ketegangan itu dipicu oleh sejumlah konflik geopolitik yang terjadi baik di Eropa hingga Timur Tengah. Mulai dari Perang Ukraina-Rusia, kemudian Perang Gaza yang meluas ke Lebanon hingga ke Iran. "Kita sadar semua disini betapa kita berada dalam suasana yang sangat penuh dengan kecemasan, terjadi perang-perang besar dengan risiko yang sangat besar. Di Eropa Perang Ukraina, di Timur Tengah Perang di Gaza meluas ke Lebanon mungkin meluas lagi ke Iran, di mana banyak ahli mengatakan kita berada di saat-saat yang penuh ketegangan," kata Prabowo dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Rabu (9/10). Dia menyebut RI perlu hati-hati menghadapi itu, apalagi sudah banyak negara besar yang saling mengancam untuk menggunakan bom nuklir. Bahkan ketegangan itu tidak hanya dirasakan di negara Eropa dan Timur Tengah, kata Prabowo, antara China dan Jepang di Laut China Selatan pun perlu diwaspadai RI karena bisa berdampak ke Ekonomi. Namun di tengah kondisi itu, Prabowo bersyukur bahwa Indonesia masih menikmati keadaan damai. "Di tengah ini semua, kita bersyukur Indonesia menikmati keadaan damai, keadaan damai ini tidak mudah, tidak mungkin ada perdamaian tanpa persatuan. Saya baru dapat pelajaran unity brings harmony, harmony brings equilibrium, equilibrium brings peace, only with peace we have prospect, ini pelajaran sejarah, kemakmuran hanya bisa datang dengan perdamaian, peace," ujarnya. Oleh sebab itu, ia memandang bahwa setiap pemimpin politik, pemimpin kemasyarakatan selalu harus berpikir untuk mengarah, mencapai dan memelihara kondisi perdamaian. Hal itu, salah satunya bisa dilakukan melalui langkah-langkah kebijakannya. Selain itu, Prabowo juga menekankan soal pentingnya memelihara stabilitas yang menggunakan pendekatan kearifal lokal. Mulai dari semangat kebersamaan hinga bekerjasama. "Karena itu setiap pemimpin politik, pemimpin masyarakat, selalu harus berpikir langkah-langkah, kebijakannya pendekatan-pendekatannya harus ke arah mencapai dan memelihara kondisi perdamaian, memelihara stabilitas untuk itu dibutuhkan kearifan wisdom, semangat, kebersamaan, perlu semangat kolaborasi, ingin kerja sama," pungkas Prabowo. &nbsp;

Presiden terpilih Prabowo Subianto Prabowo menekankan soal pentingnya memelihara stabilitas menggunakan pendekatan kearifal lokal.

Dunia Sedang Tegang, Prabowo Bersyukur Indonesia Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kauman-lasem.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Kiai Muhammad Zaim Ahmad Ma’shoem (Gus Zaim) di Pondok Pesantren Kauman Lasem, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (30/10). Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Kiai Muhammad Zaim Ahmad Ma’shoem (Gus Zaim) di Pondok Pesantren Kauman Lasem, Rembang, Jawa Tengah, Minggu (30/10). Akhmad Nazaruddin Lathif/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengajak masyarakat menjaga stabilitas politik tetap kondusif. Sebab, stabilitas menjadi salah satu modal bangsa menuju Indonesia Emas 2045 siapa pun pemimpinnya nanti pada Pemilu 2024.  ”Karena ini menjelang tahun politik, mari hilangkan hal-hal yang bersifat polarisasi,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo seperti dilansir dari Antara di sela kunjungannya ke sejumlah ulama pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Minggu (30/10).  Kapolri di antaranya, berkunjung ke sejumlah ulama di Sarang. Salah satunya bersilaturahmi dengan Kiai Bahauddin Nursalim (Gus Baha). Kemudian, dilanjutkan ke Pondok Pesantren Kauman Lasem, Rembang, untuk bersilaturahmi dengan Kiai Muhammad Zaim Ahmad Ma’shoem (Gus Zaim) serta 50 kiai dari berbagai daerah.  Menurut Listyo, bangsa ini memiliki cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 dan mewujudkan tujuan nasional masyarakat adil dan makmur. ”Untuk itu, Polri butuh ulama. Berbagai kegiatan, kita harus terus kerja sama untuk mendinginkan situasi,” tutur Listyo.  Dia menjelaskan, kerja sama antara polisi dan ulama sangat penting. ”Kita ingin Indonesia dijaga agar situasi keamanan ketertiban masyarakat juga tetap kondusif, termasuk stabilitas politik juga kondusif,” terang Listyo.  Kiai Muhammad Zaim Ahmad Ma’shoem, pengasuh Ponpes Kauman Rembang mengungkapkan, sebagai pemangku kepentingan masyarakat, pondok pesantren punya peran dan tugas yang sama dengan Polri.  ”Polri tugas pokok fungsinya kan di bidang kamtibmas, pesantren sebagai pemangku kepentingan dari unsur masyarakat juga punya tugas sama di bidang kamtibmas. Karena keduanya sama, butuh sinergi,” ucap Gus Zaim.  Hal itu menurut dia, agar bisa menjalankan program tersebut demi mewujudkan negara aman, damai, dan sejahtera. Hal terpenting, lanjut dia, silaturahmi tetap dijaga.  ”Karena akhir-akhir ini nilai-nilai silaturahmi itu agak terabaikan, dan inilah saatnya sinergi polisi dan santri,” tutur Gus Zaim.

Kapolri Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Politik Tetap Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/image-2-5.png" alt="Ilustrasi kasus pencurian. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus pencurian. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kongres XXXI HMI digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (17/3). Mengangkat tema  Merajut Persatuan untuk Indonesia Berdaulat dan Berkeadilan, Pj Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Arya kharisma Hardy, meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas politik, di tengah situasi pandemi Covid-19.  ”Dalam situasi kebatinan masyarakat yang dirundung krisis multidimensional, kami mendorong pemerintah agar selalu menjaga keteduhan sosial dan stabilitas politik nasional,” ujar Arya di depan peserta dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir pada acara itu.  Arya menekankan pentingnya pemulihan ekonomi nasional dengan campur tangan pemerintah. Terlebih, pada masa pandemi, dia berharap pemerintah mampu menunjukkan citra politik yang manis di hadapan pelaku usaha.  ”Efektivitas pemulihan ekonomi nasional hanya akan berjalan efisien, jika suasana politik bangsa menampilkan sisi manis yang menawan bagi para pelaku usaha,” ucap Arya.  Dalam kongres HMI itu, Arya memaparkan beberapa kegiatan utama. Salah satunya adalah pemilihan ketua umum HMI yang baru.  ”Dalam kongres kali ini terdapat puluhan kandidat ketua PB HMI yang secara sah ditetapkan steering committee. Mereka adalah kader terbaik HMI yang siap mewakafkan jiwa dan raganya,” tegas Arya.  Dia menambahkan, Kongres XXXI HMI diharapkan mampu mewujudkan pesan-pesan dan semangat yang tertanam di Kota Pahlawan.  ”Yakni pesan perdamaian, perlawanan, kesatuan, dan pengorbanan. Dari ujung timur pulau Jawa inilah HMI akan menyinari setiap nafas kehidupan bangsa dengan sinar harapan dan keyakinan,” kata Arya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/y_b5n8cxbYM

HMI Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Demi Pemulihan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/51_investasi.jpg" alt="Presiden direktur Satoria Group Alim Satria (kanani) saat menujukan meket Satoria Tower di surabaya. frizal/jawapos" width="100%">
<figcaption>Presiden direktur Satoria Group Alim Satria (kanani) saat menujukan meket Satoria Tower di surabaya. frizal/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Potensi pasar perkantoran masih terbuka lebar di Surabaya. Khususnya kawasan Surabaya Barat. Apalagi, pemerintah terus berusaha menggenjot investasi dalam negeri lewat berbagai insentif proproperti.  Presiden Direktur Satoria Group Alim Satria mengatakan bahwa potensi pasar properti semakin terbuka. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah bisa menarik minat investor asing. ’’Setelah kabinet terbentuk, properti sudah picking up. Banyak investor yang masuk seperti dari AS (Amerika Serikat) sampai Korea Selatan (Korsel),’’ ujarnya, Jumat (6/12).  Menurut Alim, upaya pemerintah menarik minat investor asing sudah tepat. Kebijakan serupa diterapkan di Tiongkok selama puluhan tahun. ’’Jadi, ekonomi Tiongkok bisa maju karena tiga poin. Selain investasi, memperhatikan konsumsi domestik dan menggenjot ekspor,’’ ungkapnya. Dengan strategi itu, dia berharap GDP Indonesia bisa tumbuh 6 persen.  Jika investasi asing di dalam negeri bertambah, kebutuhan terhadap perkantoran meningkat. Karena itu, Satoria Tower hadir. Belum lama ini Alim meneken pengikatan jual beli dengan PT Bank BNI (Persero) Tbk. ’’Mereka memborong tiga lantai untuk dijadikan kantor utama BNI wilayah Surabaya Barat,’’ paparnya.  Hingga kini, penjualan Satoria Tower sudah mencapai 60 persen dari total 20.000 meter persegi luas ruang perkantoran yang ditawarkan. Perusahaan yakin penjualan akan meningkat seiring rampungnya pembangunan. ’’Apalagi yang kami tawarkan premium office yang sangat fleksibel. Mulai luas 36 meter persegi sampai 1.300 meter persegi,’’ tambah Direktur Marketing Satoria Tower Ivi Santoso.  Selain korporasi besar, Satoria Tower membidik para pengusaha start-up. Bidang usaha yang disasar juga beragam. ’’Sejauh ini yang sudah beli bidang usahanya bermacam-macam. Dokter, notaris, pelayaran. Luasan office yang dibutuhkan juga bervariasi sesuai kebutuhan,’’ paparnya.

Investasi Asing Picu Kenaikan Permintaan Pasar Perkantoran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/irak-hukum-mati-pemuda-isis-asal-belgia_m_.jpg" alt="Ilustrasi simpatisan ISIS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi simpatisan ISIS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar istilah radikalisme diganti dengan manipulator agama. Usulan tersebut muncul guna mencegah radikalisme terus meluas. Adanya istilah baru dianggap menjadi solusi mencegah paham sesat tersebut.  Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyambut positif usulan Jokowi. Menurut dia, pernyataan itu juga digunakan Jokowi untuk menjaga stabilitas politik pasca Pilpres 2019.  "Saya menyetujui istilah Presiden untuk melunakkan istilah tersebut untuk menjaga stabilitas atau ekosistem politik," kata Boni dalam diskusi bertajuk 'Radikalisme atau Manipulasi Agama?' di kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/11).  Dengan istilah baru itu, Boni menilai tensi politik bisa berkurang. Namun, diakuinya, radikalisme memang tidak bisa disederhanakan dengan mengganti istilah saja. "Manipulasi agama, menurut saya bagian dari modus operandi cara kerja dari kelompok radikalisme agama," jelasnya.  "Kita bicara radikalisme agama, tidak pada doktrin atau ideologinya tetapi sebuah gerakan politik, untuk memperjuangkan cita-cita tertentu yang kemudian setelah kita kaji, berhadapan dengan Pancasila dan haluan kebangsaan kita," tambahnya.  Sebelumnya, Jokowi meminta jajarannya bertindak tegas dalam upaya mencegah meluasnya gerakan radikal. Menurutnya, perlu ada istilah baru guna mencegah penyebaran radikalisme.  "Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10).  Dari situ, Joowi mengusulkan sebutan 'manipulator agama' sebagai pengganti radikalisme. "Atau mungkin enggak tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama," ucapnya.

Radikal Diganti Manipulator Agama, LPI: Untuk Jaga Stabilitas Politik