<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/DIDIK-24-C-2543872926.jpg" alt="Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono dalam sesi wawancara dengan JawaPos.com di kantornya di Jakarta. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono dalam sesi wawancara dengan JawaPos.com di kantornya di Jakarta. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di balik tenangnya sistem keuangan nasional, ada tangan-tangan yang bekerja memastikan dana nasabah tetap aman, bahkan ketika badai menerpa perbankan. Salah satunya adalah Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, yang selama lebih dari satu dekade menjadi bagian dari transformasi besar LPS. Dalam perjalanannya, Didik tidak sekadar menyaksikan perubahan, tapi ikut menggerakkan roda transformasi tersebut. &rdquo;Berbagai langkah strategis telah kami lakukan untuk memperkuat kredibilitas LPS sebagai lembaga yang memberikan rasa aman bagi nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan,&rdquo; kata Didik kepada JawaPos.com, Jumat (18/7). Salah satu langkah paling berdampak adalah percepatan pembayaran klaim simpanan nasabah. Proses yang sebelumnya memakan waktu hingga 90 hari, kini pembayaran 70&ndash;80% dari simpanan layak bayar bisa dilaksanakan hanya dalam lima hari kerja. Hal ini dimungkinkan berkat strategi rekonsiliasi dan verifikasi (rekonver) yang dilakukan sejak tahap uji tuntas. Langkah penting lainnya adalah pengembangan sistem Single Customer View (SCV), yakni pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah. &ldquo;Dengan data SCV, informasi simpanan nasabah dapat diakses secara cepat dan akurat, sehingga LPS dapat segera menetapkan simpanan yang layak bayar,&rdquo; jelasnya. Sistem SCV ini sudah diwajibkan kepada seluruh bank umum, baik bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Sistem ini secara bertahap juga mulai diterapkan pada BPR dan BPRS. Pada tahap awal, pelaporan SCV BPR/BPRS akan dilakukan terhadap 73 BPR/BPRS. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/DIDIK-24-1643373973.jpg" alt="Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono dalam sesi wawancara dengan JawaPos.com di kantornya di Jakarta. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono dalam sesi wawancara dengan JawaPos.com di kantornya di Jakarta. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> LPS juga aktif mendorong kepastian hukum di sektor syariah. Lewat Komite Syariah, lembaga ini berperan dalam terbitnya fatwa-fatwa dari DSN-MUI, yang memberikan legitimasi atas fungsi penjaminan dan resolusi bank syariah. &ldquo;Fatwa-fatwa tersebut memberikan legitimasi bagi LPS dalam menjalankan fungsinya di sektor syariah, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan dana mereka di bank syariah,&rdquo; ungkap Didik. Beberapa fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI yang berkaitan dengan fungsi LPS di sektor syariah adalah Fatwa DSN-MUI No. 118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah dan Fatwa DSN. No. 130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Selain itu, juga terdapat fatwa terkait program restrukturisasi perbankan (PRP) dengan prinsip syariah yang masih dalam proses penyusunan. Tidak hanya itu, LPS juga mencatatkan keberhasilan dalam inovasi penyelamatan bank. Pada 2024, penyelamatan BPR Indramayu Jabar (BIMJ) dilakukan dengan mekanisme debt-to-equity swap senilai Rp25 miliar. &ldquo;LPS dapat menghemat Rp125 miliar jika dibandingkan BPR tersebut dilikuidasi dan dilakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah,&rdquo; tutur Didik. Kini, BIMJ kembali sehat dan bahkan dapat mencetak laba Rp4 miliar hingga Juni 2025 tanpa terjadi pemutusan hubungan kerja. Ke depan, LPS berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan bank dengan mengundang bank umum atau BPR/BPRS untuk melakukan purchase and assumption (P&amp;A) maupun mengundang investor lain untuk melakukan akuisisi terhadap bank dalam resolusi dengan tetap mematuhi koridor peraturan perundang-undangan yang ada. Likuidasi merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan LPS setelah berbagai upaya tersebut telah dilakukan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/DIDIK-24-B-322452491.jpg" alt="Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono dalam sesi wawancara dengan JawaPos.com di kantornya di Jakarta. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono dalam sesi wawancara dengan JawaPos.com di kantornya di Jakarta. (Foto: Dimas Choirul/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> Rencana Strategis Ke depan, LPS memantapkan langkah melalui Peta Strategi 2022&ndash;2026. Tiga fokus utama di antaranya adalah penguatan edukasi publik, peningkatan efektivitas penjaminan dan resolusi, serta penguatan kelembagaan melalui transformasi digital. Dari sisi layanan publik, LPS terus mengoptimalkan kanal digital untuk edukasi dan sosialisasi. Di daerah, peran ini diperkuat lewat kantor perwakilan di Medan, Makassar, dan Surabaya. Sementara dalam aspek teknologi, transformasi digital terus diperkuat lewat implementasi Integrated Core System (ICS), peningkatan data center, dan penyusunan blueprint TI. &ldquo;Kami juga melakukan standarisasi proses bisnis dengan sertifikasi internasional seperti ISO 27001 untuk keamanan informasi dan ISO 37001 untuk antipenyuapan,&rdquo; tambahnya. Menanggapi pertumbuhan pesat bank digital, Didik menilai hal tersebut sebagai keniscayaan dalam sistem keuangan modern. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan mitigasi risiko. &rdquo;LPS memastikan bahwa prinsip-prinsip penjaminan simpanan tetap berlaku secara adil, termasuk bagi nasabah bank digital, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,&rdquo; ujarnya. Kriteria tersebut dikenal sebagai prinsip 3T: Tercatat dalam pembukuan bank, Tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan Tidak terindikasi melakukan pelanggaran hukum yang merugikan bank. Didik menegaskan bahwa LPS akan terus berkoordinasi dengan OJK untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian. &ldquo;Tujuan akhirnya tetap sama: nasabah merasa aman, apapun bentuk bank tempat mereka menyimpan dananya,&rdquo; pungkasnya.

Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank memastikan dana nasabah aman di sistem perbankan.

Kiprah Perjalanan LPS Fokus Hadapi Tantangan Kestabilan Ekonomi dan Penjaminan Keuangan Perbankan di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/BANK-INDONESIA-LOGO.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). Nurul Fitriana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). Nurul Fitriana/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) melaporkan terdapat aliran dana asing keluar neto dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp 2,38 triliun dalam satu pekan ini, dimana modal asing keluar terbesar berasal dari pasar saham. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan modal asing keluar bersih tersebut meliputi dana asing keluar dari pasar saham senilai Rp 1,74 triliun dan pasar surat berharga negara (SBN) Rp640 miliar. Meski begitu selama tahun 2023 sampai dengan 15 Juni, tercatat masih terdapat modal asing masuk masing-masing sebesar Rp 82,5 triliun di pasar SBN dan Rp 17,14 triliun di pasar saham. Walaupun terdapat aliran modal asing yang keluar rupiah tercatat dibuka menguat pada level (bid) Rp 14.910 per dolar AS pada Jumat (16/6) pagi hari, dari level Rp14.940 per dolar AS pada akhir hari Kamis (15/6). Sebaliknya, indeks dolar AS melemah ke level 102,12. Indeks dolar AS adalah indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama lainnya yakni euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss. Di sisi lain, ia menyampaikan imbal hasil (yield) SBN Indonesia tenor 10 tahun stabil di level 6,27 persen, sedangkan imbal hasil obligasi AS 10 tahun turun ke level 3,717 persen. Selain itu, premi risiko investasi (credit default swap/CDS) Indonesia tenor lima tahun sedikit meningkat ke level 80,55 basis poin (bps) per 15 Juni 2023 dari level 80,50 bps per 9 Juni 2023. Erwin menegaskan, Bank Sentral terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. &nbsp;

Bank Sentral terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

BI Catat  Dana Asing Keluar Capai Rp 2,38 Triliun, Terbesar Dari Pasar Saham

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/KKSK-2082346562.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kedua dari kiri) selaku Ketua KSSK dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/05/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (kedua dari kiri) selaku Ketua KSSK dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2023 di Jakarta, Senin (08/05/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyebutkan bahwa stabilitas sistem keuangan terus terjaga pada triwulan I-2023 di tengah tantangan pasar keuangan global. "Perkembangan positif ini ditopang koordinasi kebijakan yang ditempuh serta optimisme terhadap pemulihan ekonomi yang kuat seiring membaiknya berbagai indikator perekonomian dan sistem keuangan domestik," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani selaku Ketua KSSK dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2023 di Jakarta, Senin. Dengan demikian, KSSK akan terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan terhadap perkembangan perekonomian dan risiko pasar keuangan global ke depan, termasuk risiko rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik. Menkeu menegaskan, KSSK terus mencermati dinamika ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 diperkirakan mencapai 2,6 persen, yang didorong oleh dampak positif pembukaan ekonomi Tiongkok pasca pandemi COVID-19. Di tengah perkembangan tersebut, pasar tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) dan Eropa tetap ketat sehingga mengakibatkan prospek penurunan inflasi global berjalan lambat dan mendorong berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju, meskipun diperkirakan sudah hampir mencapai puncaknya. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global menurun sejalan dengan respons bank sentral AS dan Eropa dalam memitigasi risiko kasus perbankan. "Perkembangan ini mendorong aliran masuk modal asing dan penguatan nilai tukar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia," tuturnya. Stabilitas sistem keuangan Indonesia, kata Sri Mulyani, diiringi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2023 tercatat sebesar 5,03 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya di level 5,01 persen (yoy). Tetap kuatnya pertumbuhan ekonomi didukung oleh ekspor yang tetap tumbuh tinggi, konsumsi swasta yang membaik, konsumsi pemerintah yang tumbuh positif, dan pertumbuhan investasi non bangunan yang tetap baik. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap kuat. Perkiraan ini didukung konsumsi swasta yang kemungkinan semakin baik seiring meningkatnya mobilitas, perbaikan keyakinan konsumen, dan penguatan daya beli sebagai dampak dari penurunan inflasi.

KSSK terus memperkuat koordinasi dan kewaspadaan terhadap perkembangan perekonomian, termasuk risiko pada sektor keuangan domestik.

KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Terus Terjaga Pada Triwulan I-2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PERRY-WARJIYO.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2022 mencapai 5,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).  "Di triwulan dua kenapa membaik karena konsumsi swasta itu terus meningkat sejak bulan Ramadan," ujar Perry dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 202 di Jakarta, Senin (1/8).  Sejak Ramadan, sambung dia, mobilitas masyarakat semakin baik dan meningkatkan konsumsi swasta. Selain itu, terdapat pula kinerja ekspor yang cukup baik dan dorongan dari kebijakan fiskal yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi.  Ke depan, pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan masih akan membaik di triwulan ketiga tahun ini, sebagai lanjutan dari perbaikan di triwulan II 2022.  Meski sudah membaik, Perry berpendapat perekonomian Indonesia belum benar-benar pulih karena konsumsi swasta baru mulai menggeliat di bulan Ramadhan sehingga momentum pertumbuhan ekonomi masih perlu dijaga.  Dengan pertimbangan ekonomi yang masih dalam fase peningkatan dan inflasi inti yang masih rendah, BI pun memutuskan untuk kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5 persen pada Rapat Dewan Gubenur (RDG) bulan Juli 2022.  "BI terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respons bauran kebijakan moneter yang diperlukan baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga," tegasnya.  Maka dari itu, dirinya menekankan BI tidak terpengaruh dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed dalam mengambil keputusan perubahan suku bunga acuan BI, meski tetap akan mempertimbangkan sentimen tersebut.

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan II Capai 5,05 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/BI-OK-13.jpg" alt="Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin Juhro" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin Juhro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin Juhro mengingatkan terdapat risiko stagflasi yang akan melawan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.  "Ini adalah hal yang penting. Ini adalah yang bank sentral dan semua otoritas berusaha perjuangkan," kata Solikin dalam Kegiatan Sampingan G20 Indonesia 2022 bertajuk "Central Bank Policy Mix for Stability and Economic Recovery" di Nusa Dua, Badung, Bali, Rabu.  Risiko stagflasi diperkirakan bervariasi antar-negara di dunia, sehingga risiko tersebut perlu dicermati lebih lanjut, mengingat kebijakan moneter beberapa negara besar yang lebih agresif yang berpotensi meningkatkan ketidakstabilan ekonomi global.  Maka dari itu Solikin melihat ada krisis yang berkepanjangan dan menular, sehingga jika sebuah negara tidak bisa bersungguh-sungguh menangani hal tersebut dengan benar akan ada risiko yang akan terjadi untuk krisis berikutnya.  Usai beberapa negara mengangkat tangan dari pandemi COVID-19 yang sudah melandai, muncul berbagai konflik baru seperti geopolitik hingga proteksionisme. Namun, berbagai konflik tersebut tidak bisa diatasi sebuah negara sendirian.  "Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus memiliki sinergi kebijakan yang lebih kuat, tidak hanya secara nasional, tetapi juga di tingkat internasional," ucap dia.  Oleh karena peliknya berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, ia menegaskan bank sentral tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan suku bunga acuan. Instrumen lain pun turut dikerahkan sebagai bauran kebijakan BI.  Untuk kebijakan moneter akan diarahkan kepada stabilitas ekonomi pada tahun 2022, sedangkan sisanya seperti kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, dan lainnya akan tetap berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.  "Maka inilah yang kami miliki dan kami akan kemudian menjadi bank sentral yang relevan untuk menghadapi segala macam tantangan yang kompleks," jelas Solikin.

BI Ingatkan Risiko Stagflasi Yang Ganggu Perekonomian dan Stabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi stabil dan terjaga di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Terciptanya stabilitas sektor keuangan sebagai hasil nyata serangkaian kebijakan stimulus yang dikeluarkan secara koordinatif baik oleh Pemerintah dari sisi fiskal, OJK dari sisi sektor keuangan maupun Bank Indonesia dari sisi moneter, yang kesemuanya bersifat pre-emptive dan extraordinary.  OJK telah mengerahkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan (Pasar Ekuitas dan Surat Utang) serta meringankan beban masyarakat, pelaku sektor informal dan UMKM serta pelaku usaha lainnya sekaligus menjaga stabilitas dan kinerja lembaga jasa keuangan.  Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan pelaku pasar sehingga mampu meningkatkan capital inflows dan sebaliknya menahan capital outflows.  Relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK yang diperkuat dengan kebijakan Pemerintah di sisi fiskal melalui pemberian subsidi bunga dan penempatan dana pemerintah di bank umum serta ditopang oleh kebijakan moneter Bank Indonesia yang akomodatif melalui penurunan suku bunga acuan dan quantitative easing, terbukti telah membantu lembaga jasa keuangan dan pelaku usaha untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/GRAFIS1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Grafis (Sumber: OJK)  Realisasi kebijakan restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp884,5 triliun per 7 September 2020 dengan melibatkan sebanyak 7,38 juta debitur.  Keringanan kredit itu dinikmati sebanyak 5,82 juta pelaku UMKM dengan nilai Rp360,6 triliun. Sementara 1,56 juta non UMKM memperoleh keringanan kredit senilai Rp523,9 triliun.  Sedangkan realisasi restrukturisasi perusahaan pembiayaan (PP) , hingga 22 September 2020 telah mencapai Rp168,74 triliun dari 4,59 juta kontrak pembiayaan dari perusahaan pembiayaan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/GRAFIS2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Grafis (Sumber: OJK)  OJK mendorong industri jasa keuangan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui digitalisasi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/GRAFIS3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Grafis (Sumber: OJK)  Sampai dengan 14 September 2020, realisasi penyaluran kredit atas penempatan dana di kelompok HIMBARA telah mencapai Rp 119,8 triliun kepada 1,5 juta debitur. Sedangkan untuk kelompok BPD, sampai dengan 16 September 2020 tercatat kredit yang telah tersalurkan sebesar Rp 7,4 triliun.  Intermediasi industri perbankan pada Agustus 2020 tercatat masih mampu tumbuh positif sebesar 1,04% yoy. Tentu capaian ini merupakan hal yang cukup mengesankan di tengah pandemi Covid-19 yang masih menggelayuti perekonomian nasional.  Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mampu tumbuh di level tinggi sebesar 11,64% yoy, didorong oleh pertumbuhan DPK BUKU 4 yang mencapai 15,37% (yoy).  Hingga 22 September 2020, di Pasar Modal jumlah penawaran umum yang dilakukan Emiten mencapai 132, dengan total nilai penghimpunan dana mencapai Rp84,90 triliun. Dari jumlah penawaran umum tersebut, 45 diantaranya dilakukan oleh emiten baru. Sementara itu, dalam pipeline saat ini masih terdapat 39 emiten yang akan melakukan penawaran umum, dengan total penawaran diperkirakan mencapai Rp17,34 triliun.

Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/BI-Turunkan-Suku-Bunga-Acuan-Jadi-525-Persen-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,5 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5 persen.  Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, hal tersebut telah disepakati melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18. Menurutnya, keputusan tersebut konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era Covid-19.  “Ke depan, Bank Indonesia tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (18/6).  Perry juga menyampaikan terkait dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pelonggaran likuiditas (quantitative easing) akan terus dilanjutkan. Bank Indonesia juga memutuskan untuk memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM( dalam Rupiah baik secara harian dan rata-rata sebesar 1,5 persen per tahun dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat jasa giro sebesar 3 persen dari DPK, efektif berlaku 1 Agustus 2020.  Ia menambahkan, pihaknya akan memperkuat bauran kebijakan serta bersinergi erat mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional.  “Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen untuk pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana maupun penyediaan dana likuiditas bagi perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi kredit (pembiayaan) dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional,” tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OB3snCbdMjo  https://www.youtube.com/watch?v=5zOWBDEezEE  https://www.youtube.com/watch?v=LnUuuwJMF-k

Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/frizal.jpg" alt="Aktivitas bongkar muat petik kemas di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya. Bank Indonesia (BI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan kepatuhan pengusaha melalui implementasi Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (" width="100%">
<figcaption>Aktivitas bongkar muat petik kemas di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya. Bank Indonesia (BI) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan kepatuhan pengusaha melalui implementasi Sistem Informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah lebih fokus dan cepat menangani pandemi Covid-19 yang terus meluas saat ini. Penanganan Covid-19 yang dinilai lamban menimbulkan kekhawatiran bukan saja di kalangan masyarakat, tapi juga di kalangan dunia internasional.  "Saya apresiasi upaya Ketua Umum Kadin  Rosan Roeslani mengajukan proposal penyelamatan ekonomi yang persentasenya minimal sama dengan negara-negara lainnya, yaitu 10 persen dari PDB. Itupun belum tentu cukup, " kata Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Sharif Cicip Sutardjo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/4).  Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh pemerintah yang menjadi penilaian stakeholders khususnya dunia internasional.  Pertama, kemampuan Pemerintah mengatasi penyebaran virus Covid-19 sampai berhenti dan cepatnya normalisasi kehidupan masyarakat. Kedua, kesiapan Pemerintah mengantisipasi dampak ekonomi dari penanganan penyebaran virus Covid-19, khususnya terhadap sektor riil.  Ketiga, kemampuan pemerintah menjaga stabilitas di sektor keuangan dan perbankan sebagai akibat dari penanganan krisis yang diterapkan pemerintah. Ini menjadi penilaian karena risiko instabilitas di sektor keuangan di satu negara bisa merembet ke negara lainnya seperti krisis moneter Asia tahun 1998.  Pemerintah tengah mempersiapkan penyelamatan perekonomian dengan menerapkan kebijakan relaksasi pembayaran kredit dan KUR untuk dunia usaha khususnya UMKM. Kebijakan itu perlu dipastikan anggaran yang lebih dari cukup untuk menutup kebutuhan likuiditas di perbankan dan juga kebutuhan modal kerja perbankan.  Cicip berharap setidaknya lima stakeholders utama di lingkungan pemerintah yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, BI, OJK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN bisa menyamakan pemahaman.  Setelah itu barulah menyamakan visi dan tujuan dengan DPR yang memiliki otoritas politik anggaran. Satu tujuan yaitu Indonesia yang berhasil bebas dari Covid-19 dengan tetap menjaga kemandirian dan stabilitas ekonomi. Jangan sampai lagi kita kembali ke tahun 1998 dimana kita terpaksa minta bantuan asing yaktu IMF untuk mengatasi krisis ekonomi di dalam negeri.  "Kami mengapresiasi ketegasan Pemerintah untuk siap memperbesar kapasitas anggaran negara untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi dari Covid-19 sampai sebanyak yang diperlukan. Walaupun rasio defisit anggaran terhadap PDB harus melebihi batas acuan 3 persen seperti yang diwajibkan UU. Apalagi Pemerintah tetap prudent menyatakan bahwa kondisi tersebut hanya sementara di mana dalam waktu tiga tahun sudah harus kembali ke level 3 persen," kata Cicip.  Anggaran Rp 405 triliun dalam bentuk dana tanggap darurat yang sudah diumumkan Pemerintah adalah awalan yang baik menurut Cicip. Selanjutnya Cicip menyarankan agar Pemerintah mengkomunikasikan hal ini dengan jelas kepada setiap stakeholders.  "Bahwa Rp 405 triliun adalah langkah awal yang baik dan prudent, dan cukup untuk tahap pertama. Dengan demikian pesan yang disampaikan ke masyarakat dan ke pasar internasional jelas dan tegas. Yaitu bahwa Indonesia memiliki kapasitas finansial yang lebih dari cukup untuk keluar dari wabah Covid-19 dengan dampak serta solusi perekonomian yang terukur dan terkendali dengan baik.  Menurutnya, kepercayaan dunia, khususnya pasar terhadap penanganan pemerintah atas situasi sekarang ini sangat penting untuk menjaga stabilitas makro.  Cicip memuji Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang telah mengumumkan langkah-langkah taktis di tataran mikro seperti kebijakan relaksasi kredit khususnya bagi penerima KUR sampai enam bulan, peningkatan bantuan pemerintah nontunai, dan kartu prakerja.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GeGgoXWzpg0  https://www.youtube.com/watch?v=WH8A8Pv8liU  https://www.youtube.com/watch?v=uNgvu6V5vhw

Kadin Minta Pemerintah Perbesar Kapasitas Anggaran Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/nilai-tukar-mulai-stabil-phapros-targetkan-pertumbuhan-double-digit_m_.jpg" alt="Jajaran direksi PT Phapros Tbk dalam papara publik perseroan di Jakarta, Kamis (14/3)." width="100%">
<figcaption>Jajaran direksi PT Phapros Tbk dalam papara publik perseroan di Jakarta, Kamis (14/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai sabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) semakin memberi optimistis kepada manajemen PT Phapros Tbk dalam mengawal kinerja usahanya. Perusahaan farmasi milik BUMN ini berharap bisa tumbuh double digit baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih yang dihimpun sepanjang tahun ini. "Tahun ini manajemen berfokus pada pertumbuhan double digit untuk revenue dan laba bersih," ujar Dirut PT Phapros Tbk, Barokah Sri Utami dalam paparan publik di Jakarta, Kamis (14/3). Untuk mencapai itu, pihaknya telah melakukan beberapa langkah seperti membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, baik dari dalam dan luar negeri, serta memacu angka bisnis ekspor. "Kita juga akan melakukan melakukan right issue pada semester II 2019," kata Emmy, panggilan Dirut PT Phapros. Menurutnya, stabilnya nilai tukar akan semakin memudahkan perseroan dalam melakukan rencana bisnis. Maklum, 95 persen bahan baku produk obat-obatan yang diproduksi perusahaan farmasi milik BUMN ini diimpor dari sejumlah negara. Di bidang kinerja keuangan, laba PEHA naik 6,41 persen dari Rp 125,27 miliar pada 2017 menjadi Rp 133,29 miliar pada 2018. Penjualan bersih atau net sales juga terjadi peningkatan dalam kurun 5 tahun berturut-turut. Pada 2014 tercatat Rp 578,14 miliar, 2015 Rp 691,25 miliar, 2016 Rp 816,13 miliar, 2017 Rp 1,02,13 triliun, dan pada 2018 Rp 1,022,97 triliun. &ldquo;Kontributor terbesar penjualan PEHA pada tahun 2018 berasal dari segmen obat generik di mana kontribusinya mencapai lebih dari 50% dari total penjualan,"&nbsp; tambah Emmy. Pada laba tahun berjalan atau current year profit juga terjadi peningkatan. Pada 2014 sebanyak Rp 44,99 miliar, 2015 Rp 63,01 miliar, 2016 Rp 87 miliar, 2017 Rp125,27 miliar, dan pada 2018 Rp 133,29 miliar. Tak hanya itu di 2018, PEHA berhasil mempertahankan net profit marginnya atau perbandingan laba bersih terhadap penjualan tetap double digit yaitu sebesar 13%. Jumlah aset PEHA terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Pada 2016 Rp 883,29 miliar, 2017 Rp1,17 triliun dan pada 2018 Rp1,87 triliun. Pertumbuhan nilai asset pada 2018 tercatat sebesar 58,91 persen atau setara Rp 692,72 miliar. &ldquo;Pertambahan asset PT Phapros di 2018 terjadi karena adanya aksi korporasi berupa akuisisi PT Lucas Djaja dan anak perusahaannya di Bandung,&rdquo; ujar Direktur Utama PT Phapros, Tbk, Barokah Sri Utami atau yang akrab disapa Emmy. Untuk tahun buku 2018, PT Phapros akan membagikan dividen sebesar Rp 92,6 miliar, atau Rp 110.26 (sebelum pajak) per lembar sahamnya. Tahun ini, perseroan akan meluncurkan sebanyak 12 produk baru, baik obat yang dijual bebas maupun obat yang harus dengan resep dokter.

Nilai Tukar Mulai Stabil, Phapros Targetkan Pertumbuhan Double Digit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menjaga-inflasi-sesuai-target-untuk-dongkrak-kesejahteraan-masyarakat_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inflasi selalu menjaodi momok bagi negara berkembang, termasuk Indonesia guna menjaga stabilitas perekonomiannya. Bahkan, untuk menjaga tingkat harga, setiap tahun Pemerintah, Bank Indonesia dan DPR membahas patokan inflasi yang masuk dalam asumsi makro perekonomian dalam Rancangan APBN. Untuk APBN 2018, ditetapkan target inflasi di kisaran 3,5 plus minum satu persen. Artinya, BI yang punya kewenangan di bidang moneter dan Pemerintah yang mengatur kebijakan fiskal berupaya menjaga inflasi bergerak di koridor yang telah disepakati, yakni di rentang 2,4 hingga persen di 2018. Pemerintah Pusat, Bank Indoensia (BI), pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya punya peran besar untuk menjaga target realistis tersebut. Perlu diketahui juga, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Mengacu pada tujuan mulia tersebut, asa untuk merealisasikan target infalsi sebesar 3,5 plus minus satu persen terbuka lebar. Pasalnya, capaian inflasi di November 2018 yang sebesar 0,27 persen membuat inflasi tahun kalender (Januari-November 2018) sebesar 2,50 persen. "Dengan angka ini, inflasi November terkendali karena di bawah sasaran 3,5 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. Suhariyanto tidak sendirian. Optimisme itu juga muncul dari Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Dia menyebut jika hingga akhir tahun nanti, angka inflasi akan ada di bawah sasaran 3,5 plus minus satu persen. Hal itu didasari dari hasil survei BI yang memperkirakan pada Desember 2018 mendatang, angka inflasi bisa mencapai 0,4 persen. Pemicunya karena harga kebutuhan pokok meningkat seiring permintaan yang ikut melonjak. "Secara keseluruhan ini rendah dan terkendali. Wajar kalau kenaikan harga pangan menjelang liburan akhir tahun," ungkapnya. “Secara keseluruhan ini mengonfirmasi bahwa inflasi akhir tahun ini akan dibawah 3,2 persen, dibawah perkiraan kami sebelumnya,” tambah Perry. Hanya saja, pemerintah tidak boleh berbesar hati atas potensi capaian inflasi pada tahun ini. Pekerjaan rumah (PR) besar sudah menanti di 2019. Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira mengingatkan, kebijakan pemerintah untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik berpotensi menjadi bom waktu. Pasalnya, hal itu bisa memicu kenaikan inflasi karena terjadi penyesuaian terhadap harga-harga pangan inti atau sembilan bahan pokok (Sembako). "Beban ini akan dialihkan ke masyarakat dan pelaku usaha kecil. Masyarakat level bawah yang paling sensitif terhadap kenaikan harga BBM dan listrik. Konsumsi melambat, kemiskinan naik," jelas Bhima.

Menjaga Inflasi Sesuai Target Untuk Dongkrak Kesejahteraan Masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stabilitas perekonomian

Berita Terkini