<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/90ae2f7a-2cea-4979-aacb-aeae4dc4970d-2139789843.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat press conference di Mabes Polri. Dalam waktu satu bulan terakhir, desk ini berhasil menangani 3.680 kasus narkoba. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat press conference di Mabes Polri. Dalam waktu satu bulan terakhir, desk ini berhasil menangani 3.680 kasus narkoba. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kinerja Polri sepanjang 2024 mencatatkan berbagai capaian signifikan dalam penegakan hukum, yang berdampak langsung pada stabilitas sosial dan keamanan nasional. Berdasarkan survei World Justice Project, Indonesia naik ke peringkat ke-42 dari 142 negara dengan skor 0,86 dalam efektivitas pengendalian kejahatan, meningkat dari posisi ke-44 pada tahun sebelumnya. &ldquo;Penegakan hukum yang efektif berdampak positif pada stabilitas sosial dan keamanan, yang menjadi prasyarat utama pembangunan bangsa,&rdquo; ungkap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers akhir tahun di Mabes Polri, Selasa (31/12). Sepanjang tahun 2024, jumlah kasus kriminal di Indonesia menurun sebesar 4,23%, dari 339.537 kasus pada 2023 menjadi 325.150 kasus. Tingkat penyelesaian perkara pun mengalami peningkatan, mencapai 75,34% dari sebelumnya 74,25% di tahun lalu. &ldquo;Kami terus mengedepankan penyelesaian perkara secara maksimal, baik melalui proses hukum maupun pendekatan restoratif justice, guna memenuhi rasa keadilan masyarakat,&rdquo; ujar Kapolri. Kejahatan konvensional seperti pencurian, pengeroyokan, dan penipuan menjadi fokus utama dengan 60.278 kasus berhasil diselesaikan. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan penurunan signifikan hingga 12,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Polri membentuk Satgas TPPO yang berhasil menyelesaikan 621 kasus sepanjang 2024, meningkat 114% dibandingkan 2023. Jumlah korban pun menurun hingga 42%, menunjukkan efektivitas langkah preventif dan penindakan hukum. Perang melawan narkoba juga menjadi prioritas utama Polri. Sepanjang 2024, sebanyak 42.824 kasus narkoba diungkap, dengan tingkat penyelesaian mencapai 84,47%. Barang bukti narkotika senilai Rp8,6 triliun berhasil diamankan, menyelamatkan sekitar 40,4 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkoba. &ldquo;Kami terus memperkuat kerja sama lintas negara untuk memutus jaringan narkoba internasional, yang semakin kompleks dengan berbagai modus baru,&rdquo; jelas Kapolri. Selain itu, Polri meningkatkan upaya pemberantasan kejahatan perjudian, khususnya judi online. Pada 2024, sebanyak 4.926 kasus perjudian berhasil diungkap, termasuk 1.611 kasus judi online. Polri juga memblokir lebih dari 126.447 situs judi online dan menyita aset berupa tanah, bangunan, serta uang tunai senilai Rp61,72 miliar. &ldquo;Langkah ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mencegah potensi kerugian sosial akibat perjudian,&rdquo; tegas Kapolri. Menutup tahun 2024 dengan berbagai pencapaian, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan yang berimbang antara tindakan tegas dan restoratif justice. &ldquo;Kami berharap langkah-langkah strategis ini mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil dan memberikan efek positif bagi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional yang berkelanjutan,&rdquo; pungkas Kapolri. Dengan inovasi dan strategi yang diterapkan, Polri optimistis dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas sosial di tahun-tahun mendatang.

Polri mencatat penurunan kejahatan 4,23% di 2024, dengan tingkat penyelesaian perkara 75,34%. Stabilitas nasional terjaga melalui inovasi

Kinerja Polri 2024, Kapolri Sigit: Penegakan Hukum Efektif, Stabilitas Sosial Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ilustrasi-penembakan-kkb-1.jpg" alt="Ilustrasi penembakan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penembakan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Sabtu (25/3) malam, menyerang dan menembaki anggota TNI-Polri. Saat itu, aparat keamanan itu sedang melakukan pengamanan terhadap warga yang sedang melaksanakan salat tarawih di Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan.  ”Akibat serangan tersebut tiga anggota terluka, dua orang di antaranya meninggal dunia,” kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri seperti dilansir dari Antara, Sabtu (25/3) malam.  Menanggapi hal itu, Sersan Mayor (Purn) Muhtar Efendi menyebut, pemimpin negeri harus punya kemampuan dalam mempertahankan kesatuan, keutuhan, dan stabilitas nasional. Harus punya kemampuan dan keberanian mengambil sikap tegas dalam menangani situasi yang nyata-nyata menyangkut kedaulatan negara  ”Tidak boleh pemimpin hanya tersenyum saat mendengar ada aparatnya gugur dibantai musuh,” ujar Muhtar Efendi yang juga eks pasukan pembebasan sandera peneliti Lorentz, Mapenduma, 1996.  Menurut dia, Panglima TNI seperti tak punya nyali menghadapi musuh. ”Saat anak buahnya meregang nyawa dibantai separatis yang nyata-nyata makar terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, sepertinya tidak berani mengambil sikap,” ucap Muhtar Efendi.  Dia menegaskan, tindakan tegas dan nyata harus diperlihatkan sebagai panglima perang di medan laga. ”Separatis dianggap saudara, teroris dijadikan mitra, ini tidak bisa,” ucap Muhtar Efendi.  Dia menambahkan, sebutan kelompok kriminal bersenjata disematkan justru oleh pemerintah. Alasan agar lebih halus, sopan, dan agar lebih humanis sama sekali tidak bisa diterima.  ”Mereka tak peduli keluarga aparat menangis saat jasad pulang tanpa nyawa,” tutur Muhtar Efendi.  ”Semoga semua itu bukanlah ujian dari Tuhan yang membekukan otak para pemimpin negeri ini,” tambah dia.

Negara Perlu Tegas Hadapi KKB Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kapolri-Jenderal-Listyo-Sigit-Prabowo-Konferensi-Pers-Terkait-Irjen-Teddy-Minahasa-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Teddy Minaha" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat konfrensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/10/2022). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan keterlibatan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Teddy Minaha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyebut siapa pun pemimpin yang terpilih pada Pemilu 2024 akan menghadapi permasalahan berat jika kembali terjadi polarisasi politik.  "Siapa pun yang terpilih akan menghadapi masalah ini. Siapa pun pemimpinnya akan berat," kata Kapolri saat menyampaikan pidato ilmiah dalam Stadium General bertajuk “Anak Muda dan Tantangan Kebangsaan” di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Sabtu.  Menurut dia, Pemilu 2019 menjadi pengalaman dalam menghadapi Pemilu 2024. Ia menuturkan tahapan pemilu sudah mulai berjalan.  Kondisi tersebut, kata dia, tentunya akan memunculkan politik identitas hingga kampanye hitam. Menurut dia, polarisasi masyarakat juga menjadi ancaman di masa depan.  Oleh karena itu, kata dia, persatuan dan kesatuan harus dijaga agar stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta politik juga ikut terjaga.  "Pemilu 2024 harus berkualitas. Jangan mau terprovokasi dan terpolarisasi," katanya. Jangan sampai, lanjut dia, ada saudara atau teman yang bermusuhan hanya gara-gara berbeda pilihan.  &nbsp;

Kapolri: Siapapun Pemimpinnya Akan Berat Jika 2024 Terjadi Polarisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/wiranto-minta-ppgi-ikut-serta-menjaga-stabilitas-nasional_m_165997.jpeg" alt="Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia (PPGI) Maruli Tua Silaban menyerahkan hasil Rakernas PPGI kepada Menko Polhukam Wiranto saat beraudiensi di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (31/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia (PPGI) Maruli Tua Silaban menyerahkan hasil Rakernas PPGI kepada Menko Polhukam Wiranto saat beraudiensi di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Selasa (31/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengharapkan Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia (PPGI) untuk berperan aktif menjaga persatuan bangsa.&nbsp; Harapan Wiranto itu disampaikan Ketua Umum PPGI Maruli Tua Silaban usai beraudiensi dengan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (31/10). Dalam audiensi tersebut, Wiranto didampingi Deputi VI Kemenko Polhukam Arief Poernomo Moekiat, Asisten Deputi 2/VI Kusnaidi serta Kabid Kerukunan Edison Silaen. Sedangkan Maruli didampingi Sekretaris Umum PPGI Mascot Siregar dan jajaran DPP PGI. Wiranto, menurut Maruli, berharap para pemuda Indonesia termasuk PPGI untuk memberikan kesadaran kepada pemuda dan masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga kebersamaan. Dalam kesempatan itu, Maruli kepada Menkopolhukam mengatakan, bahwa Indonesia sekarang ini tengah menghadapi berbagai persoalan.&nbsp; Adapun beberapa isu pokok yang menjadi perhatian serius PPGI, di antaranya adalah mengenai masalah politik, ideologi dan kebidupan kebangsaan. Sebab, kata Maruli, PPGI berkomitmen menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan ideologi bangsa.&nbsp; &ldquo;PPGI merasa perlu mengajak semua pihak untuk kembali merawat keluarga besar bangsa ini. Serta kembali menempatkan Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya untuk diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,&rdquo; tegas Maruli. Maruli juga menegaskan, PPGI sejak awal sudah berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam melaksanakan program pembangunan sehingga kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud.&nbsp; Lebih lanjut, Maruli juga menyampaikan tentang rencana PPGI menggelar Kongres Nasional pada Maret 2018 mendatang, sekaligus menyerahkan rekomendasi dan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PPGI yang diselenggarakan Juli 2017 di Medan, Sumatera Utara. Untuk diketahui, PPGI didirikan pada tahun 2008. Keanggotaan organisasi PPGI berasal dari pemuda kaum Kristen Protestan maupun Katolik. Sejak tahun, 2009 PPGI juga bergabung di dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Wiranto Minta PPGI Ikut Serta Menjaga Stabilitas Nasional