<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/IMG20230417102037-3544236160.jpg" alt="Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto saat ditemui di Jakarta, Senin (17/4/2023). ANTARA/Walda</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov DKI mendorong tiga BUMD pangan Jakarta untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri 2026. Mulai dari Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya, dan PT Food Station Tjipinang Jaya diposisikan sebagai garda terdepan pengendali inflasi Ibu Kota. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Uus Kuswanto menuturkan, rangkaian hari besar keagamaan nasional (HBKN) yang dimulai dari Imlek, Ramadan hingga Idulfitri menjadi momentum krusial yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, Jakarta tidak hanya memenuhi kebutuhan warganya, tetapi juga menjadi pusat mobilitas masyarakat dari daerah penyangga. &lsquo;&rsquo;&rsquo;Jakarta ini menjadi pusat aktivitas. Saat hari besar, konsumsi meningkat. Karena itu, Pemprov harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dan harga tetap terkendali,&rdquo; ujar Uus di Balai Kota, kemarin (11/2). Menurut dia, BUMD pangan bukan sekadar operator distribusi, melainkan instrumen strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Karena itu, koordinasi lintas BUMD terus diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan harga maupun kekosongan pasokan saat permintaan meningkat. &ldquo;BUMD pangan ini menjadi salah satu tameng kita dalam mengendalikan kebutuhan pokok warga. Jangan sampai ada &lsquo;kagetan&rsquo; ketika Ramadan atau Idulfitri tiba. Tidak ada alasan kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi,&rdquo; tegasnya. Sejumlah langkah antisipatif disiapkan, antara lain bazar murah, program pangan bersubsidi bagi kelompok tertentu, kampanye belanja bijak untuk mencegah panic buying, serta penguatan program urban farming. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengungkapkan pihaknya berhasil meredam potensi mogok pedagang daging sapi di pasar-pasar Jakarta melalui koordinasi cepat dengan dinas terkait dan pelaku usaha. Menurutnya, perseroan bergerak sigap ketika muncul rencana aksi mogok yang berpotensi mengganggu distribusi dan memicu gejolak harga. &ldquo;Alhamdulillah, saat ada rencana mogok berjualan daging sapi, kami bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar situasi tidak berlarut-larut,&rdquo; ujarnya. Di bawah arahan Pemprov DKI, Dharma Jaya bersama para pemangku kepentingan mengatur pembagian peran guna memastikan distribusi tetap berjalan dan harga terkendali. &ldquo;Kami berbagi peran, melihat apa yang bisa kami lakukan untuk Jakarta. Tujuannya satu, supaya distribusi tetap aman dan harga tetap terkendali,&rdquo; tandasnya. Sebagai BUMD DKI, lanjutnya, Dharma Jaya tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mengemban tanggung jawab menjaga ketahanan pangan, terutama saat terjadi potensi gangguan di lapangan.(rya/)

Pemprov DKI mendorong tiga BUMD pangan Jakarta untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan menjelang Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri 2026.

Sekda DKI Beberkan Strategi Jaga Stabilitas Harga Pangan Menjelang Imlek dan Ramadhan 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/JKT_Gerakan-Pasar-Murah_MIFTAHUL-HAYAT-03-910621732.jpeg" alt="Sejumlah warga saat memilih bawang merah di Gerakan Pasar Murah (GPM) Bawang Merah di halaman Kantor Kelurahan Tegal Parang, Jakarta, Senin (6/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga saat memilih bawang merah di Gerakan Pasar Murah (GPM) Bawang Merah di halaman Kantor Kelurahan Tegal Parang, Jakarta, Senin (6/5/2024).</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp;- Pasar Murah masih terus dilaksanakan di Jakarta. Hal itu untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menuturkan, Pasar Murah itu dilakukan oleh BUMD-BUMD pangan Pemprov DKI. &ldquo;Pasar Murah itu untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan di Jakarta,&rdquo; terangnya. Menurut Hasudungan, Pemprov DKI akan terus mendukung perluasan jangkauan layanan, termasuk penguatan sistem hub pangan dan operasional mobil pasar keliling. Oleh karena itu, mereka akan meningkatkan kolaborasi lintas wilayah bersama kelurahan dan fasilitas publik sehingga pangan di Jakarta terjangkau dan dapat diakses merata. &ldquo;Kami memastikan dukungan penuh agar upaya melalui Pasar Murah ini terus berkelanjutan. Harapannya, tidak hanya menjaga keterjangkauan harga dan pasokan pangan, tetapi juga membantu pengendalian inflasi Jakarta secara konsisten,&rdquo; tambahnya. Salah satu BUMD pangan yang melaksanakan Pasar Murah itu adalah Dharma Jaya. Hingga triwulan ketiga tahun 2025, Dharma Jaya telah melaksanakan 808 kegiatan pasar murah. Jumlah itu telah melampaui target awal sebesar 695 pasar murah, bahkan diproyeksikan akan tembus hingga 975 pasar murah. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menuturkan, capaian itu menunjukkan tingginya minat sekaligus kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. &ldquo;Antusiasme warga tinggi dan kebutuhannya besar. Kami optimistis akan bisa tembus ke angka 900 kegiatan pasar murah tahun ini,&rdquo; kata Raditya. Menurutnya, tingginya minat masyarakat itu karena harga yang lebih murah dari harga pasar serta variasi produk yang sesuai kebutuhan rumah tangga. Di antaranya, daging dan telur yang menjadi primadona pembeli. &ldquo;Kami memang menjual beberapa barang di bawah harga pasar. Itu sebabnya masyarakat sangat antusias datang ke bazar murah kami. Selain itu, kami juga mencoba memenuhi permintaan kebutuhan pangan masyarakat,&rdquo; tambahnya. Untuk memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, Dharma Jaya akan menambah armada mobil keliling menjadi 16 unit, dari sebelumnya hanya delapan unit. Mobil-mobil ini beroperasi setiap hari, berkeliling ke berbagai kelurahan, RPTRA, rumah susun, dan fasilitas publik di seluruh wilayah DKI Jakarta. &ldquo;Kalau mobil keliling itu kan bergantian datang ke tiap kelurahan. Keberadaan mobil keliling ini membantu kami sehingga dapat melampaui target, bahkan melampaui capaian tahun lalu sebanyak 500 kegiatan pasar murah. Karena tahun lalu, eksisting mobil keliling ada delapan unit, tahun ini rencananya kita tambah jadi 16 unit,&rdquo; terangnya. Senada dengan Hasudungan, Raditya juga menyebutkan bahwa kegiatan pasar murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga berkontribusi menekan laju inflasi di Jakarta. &ldquo;Selain membantu warga secara langsung, program pasar murah ini juga membantu stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi daerah,&rdquo; pungkas Raditya.

Pemprov DKI akan terus mendukung perluasan jangkauan layanan, termasuk penguatan sistem hub pangan dan operasional mobil pasar keliling.

Pemprov DKI Jakarta Giatkan Pasar Murah untuk Stabilkan Harga Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/JATENG-07-4252682548.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). Gerakan tersebut merupakan bentuk intervensi Pemprov Jateng untuk merespons kenaikan harga beberapa bahan pokok, sekaligus menjaga keterjangkauan harga beli masyarakat. Selain Purworejo, kegiatan serupa juga digelar di sepuluh kabupaten/kota lainnya. Khususnya di daerah yang harga komoditas beras dan minyak gorengnya terpantau tinggi. &ldquo;Tahap awal ini digelar di sebelas kabupaten/kota, kerja sama dengan JTAB, Bulog, dengan Muspida,&rdquo; kata Luthfi. Kegiatan ini, lanjut dia, untuk melakukan penetrasi harga agar tidak terjadi kelangkaan dan fluktuasi harga yang terlalu tinggi di masyarakat. Sebab, tinggi harga pokok bisa berpotensi mempengaruhi inflasi. Intervensi yang dilakukan Pemprov Jateng dalam kegiatan tersebut berupa subsidi harga bahan pokok dengan nilai total Rp 40 juta dan perkiraan omzet sebesar Rp 300 juta. GPM ini dilaksanakan dengan melibatkan para pelaku usaha pangan (BUMN, BUMD, gapoktan/poktan/pelaku usaha pangan lainnya) sehingga mendapatkan harga dasar dan memotong panjangnya rantai distribusi untuk sampai tangan konsumen. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/JATENG-07-B-1107101757.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> Komoditas yang dijual dalam GPM antara lain beras sebanyak 10 ton, harga normal Rp 13.500/kg, disubsidi Rp 2.500/kg menjadi Rp 11.000/kg; minyak goreng 2.000 liter, harga normal Rp 18.000/liter, disubsidi Rp 4.000/liter, menjadi Rp 14.000/liter; telur ayam ras 1 ton, harga normal Rp 28.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 24.000/kg. Kemudian ada gula pasir 500 kg, harga normal Rp 17.500/kg, disalurkan dengan harga Rp 15.000/kg; bawang putih 250 kg, harga normal Rp 36.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 28.000/kg; bawang merah, harga normal Rp 50.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 40.000/kg; dan cabai rawit merah, harga normal Rp 50.000/kg, disalurkan dengan harga Rp 30.000/kg. &ldquo;Kegiatan ini memberikan bahan pokok murah melalui subsidi. Intervensi pemerintah ini dalam rangka penetrasi harga agar terjangkau oleh masyarakat, kemudian inflasi kita bisa dijaga,&rdquo; jelas Ahmad Luthfi didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari dan Bupati Purworejo. Menurut Luthfi, kenaikan harga beras yang ada di beberapa daerah akan ditindaklanjuti segera bersama dengan Bulog. Apalagi saat ini sudah masuk musim panen, penetrasi akan dilakukan agar tidak terjadi kenaikan harga yang tinggi. &ldquo;Kenaikan harga kebutuhan pokok dipengaruhi oleh beberapa hal, saat ini juga musim anak masuk sekolah, kebutuhan meningkat dan sebagainya, sehingga negara harus hadir dalam rangka penetrasi harga,&rdquo; jelasnya. Melihat antusiasme masyarakat yang berbelanja di GPM, Luthfi sudah meminta kepada dinas dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kegiatan. GPM akan dijadikan role model penetrasi harga. &ldquo;(Masyarakat) ramai sekali. Dari pagi ramai sekali, lihat saja. Ini menjadi role model untuk kita gerakkan di sebelas kabupaten/kota, tidak hanya Purworejo,&rdquo; pungkasnya. Salah seorang warga, Estimah, mengaku senang dengan adanya Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Pemprov Jateng. Di sana ia dapat membeli bahan pokok dengan harga yang lebih murah dari harga di pasar. &ldquo;Ini beli beras, minyak goreng, dan telur. Harganya miring sedikit dibanding di luar. Senang karena harga di luar mahal. Beras di luar Rp 14 ribu, ini 5 kg Rp 55 ribu, beli 10 kg tadi,&rdquo; ujar warga asal Desa Kaliurip Purworejo itu. Ahmad Luthfi Tegaskan: Jangan Coba-coba Timbun Bahan Pokok Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jateng untuk terus memantau ketersediaan bahan pokok penting masyarakat. &ldquo;Satgas Pangan provinsi kita sudah kerja sama dengan Polda. Saya imbau masyarakat jangan coba-coba menimbun bahan pokok, karena itu nanti bisa terkena sanksi terkait pidana,&rdquo; kata Luthfi saat meninjau Gerakan Pangan Murah di Halaman Kantor Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Senin (7/7). Luthfi menjelaskan, tindakan penimbunan sudah jelas dilarang oleh undang-undang. Operasi-operasi akan dilakukan oleh Satgas Pangan Provinsi bekerja sama dengan Satgas Pangan Polda Jateng. &ldquo;Penimbunan jelas dilarang. Nanti akan kami lakukan operasi-operasi dari satgas pangan kita dengan Polda,&rdquo; tandasnya. Satgas Pangan sudah jalan mulai dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Tugasnya adalah melakukan pengamatan, pendataan, dan kalau perlu melakukan penindakan. Apabila ada pihak yang ditemukan menimbun kebutuhan pokok masyarakat maka penindakan akan diserahkan kepada kepolisian. Lebih lanjut, kata Luthfi, tidak boleh ada yang melakukan penimbunan di tengah masyarakat yang membutuhkan.

Gerakan pangan murah bentuk intervensi Pemprov Jateng merespons kenaikan harga bahan pokok, sekaligus menjaga keterjangkauan masyarakat.

Jaga Stabilitas Harga, Ahmad Luthfi Gencarkan Gerakan Pangan Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/Budi-Gunawan-719634738.jpeg" alt="Menko Polkam Budi Gunawan memberikan keterangan. (Kemenko Polkam)" width="100%">
<figcaption>Menko Polkam Budi Gunawan memberikan keterangan. (Kemenko Polkam)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Harga pangan menjeleng Ramadhan menjadi salah satu atensi pemerintah. Mendekati bulan suci, mereka memastikan bahwa stabilitas harga pangan masih terjaga. Seluruh kementerian dan lembaga terkait dipastikan bakal bergerak dan berkolaborasi untuk mengawasi harga pangan di masyarakat. Salah satunya melalui operasi pasar.&nbsp; Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyampaikan hal itu melalui keterangan resmi pada Sabtu (22/2). Dia menyampaikan bahwa pemerintah terus mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pangan. Itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.&nbsp; &rdquo;Pemerintah akan mengawasi secara ketat harga pangan utama selama Bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2025. Sehingga masyarakat tetap mendapatkan harga di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo Subianto,&rdquo; kata dia.&nbsp; Budi Gunawan mencontohkan HET untuk beberapa pangan utama yang masih belum sesuai. Misalnya minyakita dengan HET Rp 15.700 per liter, namun di pasaran masih berada pada angka Rp 27.500. Untuk itu, turun perintah dari presiden kepada kementerian dan lembaga untuk mengawasi harga pangan secara ketat. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, lanjut Budi Gunawan, memastikan akan menindak tegas para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET. Tidak main-main, pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar. Perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya. &rdquo;Kami tidak mentoleransi para pengusaha yang melanggar sehingga dapat merugikan masyarakat. Apalagi saat puasa nanti, pemerintah berharap situasi keamanan kondusif dan masyarakat bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang,&rdquo; ungkap mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.&nbsp; Budi Gunawan pun mengimbau agar masyarakat melaporkan pihak-pihak yang kedapatan menjual bahan pokok dengan harga melampaui HET. Dengan begitu, pemerintah bisa langsung melakukan tindak lanjut. Dia menambahkan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Seluruh kementerian dan lembaga terkait dipastikan bakal bergerak dan berkolaborasi untuk mengawasi harga pangan di masyarakat.

Jelang Ramadhan, Pemerintah Pastikan Stabilitas Harga Pangan Masih Terjaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tarik-ulur-kebijakan-impor-beras-siapa-yang-harus-diuntungkan_m_.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras grosir menjadi salah satu kunci penting dalam distribusi kebutuhan pangan nasional" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras grosir menjadi salah satu kunci penting dalam distribusi kebutuhan pangan nasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) menggandeng TNI AL perkuat kelancaran distribusi pangan. Ini dilakukan guna terwujudnya ketersediaan serta menurunkan disparitas harga pangan secara nasional.  Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya tidak bisa berjalan sendiri melakukan perluasan mobilisasi dan distribusi pangan tersebut. Perlu dukungan dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti institusi TNI agar proses distribusi pangan berjalan lebih cepat dan masif.  “Salah satu lembaga strategis yang dapat mendukung penguatan distribusi pangan adalah TNI. Pertemuan dengan Kasal untuk membahas sejumlah kolaborasi penguatan distribusi pangan nasional,” kata Arief usai menggelar pertemuan bersama Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali di Jakarta, Rabu, (15/2).  Arief berharap kolaborasi Bapanas dengan TNI Angkatan Laut (AL) dapat mengakselerasi aksi fasilitasi mobilisasi dan pendistribusian pangan. Keterhubungan antara daerah surplus dan daerah defisit menjadi kunci untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan.  "Langkah ini juga bagian dari upaya menjaga pengendalian inflasi di daerah terutama jelang hari besar dan keagamaan nasional puasa dan lebaran dalam waktu dekat ini,” lanjutnya.  Kerja sama memperkuat pendistribusian ini, tambah Arief, dapat dimulai dengan pengiriman komoditas pangan pokok dan penting ke wilayah-wilayah yang membutuhkan untuk stabilisasi harga. Seperti pendistribusian beras Bulog untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang saat ini tengah gencar dilakukan NFA melalui Bulog.  “Kita terus dorong bagaimana pangan bisa tersedia dengan stok dan harga yang stabil diseluruh daerah. Sebelumnya dengan Kemenhub melalui Tol Laut kita sudah jalan, sekarang kita tambah lagi gandeng TNI AL agar ini menjadi gerakan kolektif,” tuturnya.  &nbsp;

TNI AL Dukung Bapanas Perlancar Distribusi Pangan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kelapa-Sawit-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil panen untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit hasil panen untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit (PKS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan melarang ekspor minyak goreng atau bahan bakunya untuk sementara itu. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.  Ketua Departemen Perdagangan DPP Gempar Indonesia, Julio Ekspor mengaku mendukung penuh kebijakan presiden. Langkah ini dianggap bisa menurunkan harga minyak goreng.  "Langkah yang diambil presiden tepat, terbukti harga minyak goreng langsung turun," kata Julio kepada wartawan, Jumat (29/4).  Pria yang juga menjabat sebagai Founder Bisa Ekspor ini menilai, langkah presiden termasuk tindakan ekstrem. Hal itu terbukti dari telah ditetapkannya beberapa pihak sebagai tersangka dalam kasus ekspor minyak goreng.  Gempar Indonesia menyakini jika Presiden beranggapan masih ada mafia minyak goreng yang berkeliaran. Oleh karena itu, aparat hukum harus mengusut tuntas kasus ini.  "Kami mendesak Kejaksaan Agung untuk menangkap aktor-aktor lainnya. Kami tidak percaya kalau hanya 3 entitas tersebut bisa menggerakkan permainan minyak goreng dalam 4-5 bulan terakhir," kata Julio.  "Kami yakin presiden akan segera membuka lagi keran ekspor setelah adanya komitmen dari pelaku usaha untuk tidak mengakali aturan dan setelah Kejaksaan Agung menangkap oknum korporasi atau mafia lainnya," tutupnya.  Sebelumnya, Menteri Perdagangan menerbitkan aturan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil, sebagai panduan larangan ekspor sementara waktu. Bagi pengusaha yang melanggar akan dikenakan sanksi.  Permendag ini mulai berlaku pada 28 April 2022 dan berlaku hingga kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi serta harga minyak goreng curah mencapai Rp 14.000/liter.  “Menindaklanjuti arahan Presiden, kami kembali menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau untuk seluruh masyarakat indonesia. Keputusan ini diambil dengan sangat seksama, memperhatikan perkembangan hari demi hari situasi ketersediaan minyak goreng curah untuk masyarakat. Tentu akan ada dampak dari kebijakan ini, namun sekali lagi saya tegaskan bahwa kepentingan rakyat adalah yang paling utama,”kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.  Larangan sementara, lanjut Mendag, berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia, dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), yaitu Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.  “Namun, bagi para eksportir yang telah mendapatkan nomor pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 27 April 2022, tetap dapat melaksanakan ekspor,” imbuh Mendag Lutfi.

Dukung Presiden Soal Larang Ekspor, Gempar Minta Mafia Migor Diusut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tito-karnavian.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Folly Akbar/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. (Folly Akbar/Jawapos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (<a href="https://www.jawapos.com/tag/mendagri/">Mendagri</a>) Tito Karnavian meminta Satuan Tugas (<a href="https://www.jawapos.com/tag/satgas/">Satgas</a>) Pangan di daerah yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda) mengambil langkah strategis kendalikan harga pangan. Sebab pangan merupakan kebutuhan mendasar, sehingga bila terjadi persoalan akan berdampak ke berbagai aspek, baik politik, keamanan, dan sebagainya.  Pernyataan ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Harga Pangan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (18/3). Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/mendag/">Mendag</a>) Muhammad Lutfi dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.  Tito mengatakan, kenaikan beberapa komoditas bahan pangan harus ditindaklanjuti agar kembali stabil. Pekerjaan ini perlu ditangani serius, tidak hanya oleh <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemerintah/">pemerintah</a> pusat tapi juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota.  "Tolong mulai hari ini betul-betul Satgas Pangan rapat. Rapat untuk membahas stabilitas pangan di daerah masing-masing, dan mengambil langkah-langkah baik memenuhi suplai maupun untuk menjaga agar distribusi betul-betul lancar sehingga rakyat tersedia pangan," imbau Tito.  Selain itu, Tito juga meminta agar Satgas Pangan Pemda dapat bekerja secara paralel dengan Satgas Pangan yang dibentuk kepolisian. Hal itu dilakukan dengan mengacu pada tugas masing-masing Satgas.  “Kita minta tolong Satgas Pangan untuk bergerak, tugas yang paling utama Satgas Pangan itu setiap hari menjadi makanan sarapan pagi setiap hari adalah memantau memonitor harga 9 bahan pokok plus komoditas penting lainnya,” terang Tito.  Tito menguraikan, sejumlah langkah yang dapat dilakukan Satgas Pangan dalam mengendalikan harga sekaligus memastikan ketersedian pangan memadai. Misalnya dalam aspek suplai, pemda dapat membangun kerja sama dengan daerah lain yang mengalami surplus kesediaan pangan.  "Dengan demikian, ketersediaan di daerah tersebut dapat tetap terpenuhi," beber Tito.  Sedangkan dalam aspek distribusi, Satgas dapat melakukan pengecekan dengan melibatkan Dinas <a href="https://www.jawapos.com/tag/perdagangan/">Perdagangan</a>, Dinas Pertanian, dan perangkat daerah terkait lainnya ke sejumlah distributor. Satgas dapat mengumpulkan distributor pangan skala besar dan memberikan penjelasan agar mereka dapat melancarkan distribusinya.  Pendekatan secara halus itu dapat dilakukan Satgas dalam mengatasi berbagai persoalan. Namun, bila pendekatan itu tak mampu mengatasi permasalahan pangan, Satgas dapat melakukan upaya penegakan hukum.  “Tegakan hukum satu dua kasih contoh, supaya yang lain menyalurkan tidak menimbun,” terangnya.  Di lain sisi, lanjut Tito, dirinya akan memantau kinerja <a href="https://www.jawapos.com/tag/pengadilan/">pengendalian</a> pangan yang dilakukan daerah dalam waktu satu hingga dua bulan. Pantauan itu juga dilakukan dengan mengevaluasi masing-masing kinerja pemda.  Sebagai bentuk apresiasi, Tito akan memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu mengendalikan ketersediaan pangan, sehingga tidak terjadi kelangkaan.  “Tapi sebaliknya, kalau dalam waktu 1 bulan (hingga) 2 bulan ada daerah yang tidak bisa mengendalikan, ya mungkin saya juga akan kirim surat cinta, surat teguran, dan saya akan ekspose ke media,” pungkas Tito.

Mendagri: Satgas Pangan Daerah Harus Mampu Kendalikan Harga Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Sidak-bahan-pokok-Robertus-Risky.jpg" alt="PANTAU BAHAN POKOK: Anggota Satgas Pangan mengawasi karyawan salah satu retail modern mengganti label harga telur yang dijual di atas HAPK Sabtu (25/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PANTAU BAHAN POKOK: Anggota Satgas Pangan mengawasi karyawan salah satu retail modern mengganti label harga telur yang dijual di atas HAPK Sabtu (25/5). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah berusaha menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Raya Idul Fitri. Keberhasilan itu dinilai bisa meredam tensi politik yang sedang memanas. Walaupun, permintaan saat Lebaran mengalami peningkatan.  Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan harga-harga kebutuhan pangan terkendali dan stabil pada periode Ramadhan dan Lebaran 2019. Enggar mengatakan, pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan menjadi salah satu alasan kestabilan harga-harga pada periode ini, meski terdapat peningkatan permintaan.  "Ketersediaan dan pengendalian harga akan terus berlangsung sampai sepanjang tahun. Kita betul-betul membuat keseimbangan suppy and demand," kata Menteri Enggar yang mengakui, adanya kenaikan beberapa harga bahan kebutuhan pokok, meski dalam tataran normal.  Keberhasilan pemerintah menjaga kestabilan harga pangan membuat berbagai kalangan yakin hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pada akhirnya turut menciptakan situasi politik yang stabil, utamanya pascapemilu.  Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengakui, stabilitas harga pangan ini berpengaruh terhadap stabilitas politik di Tanah Air jelang perayaan Lebaran. Situasinya tetap aman dan terkendali setelah sempat memanas saat hasil Pemilu 2019 diumumkan. Semasa bulan puasa dan Lebaran, harga pangan diamati Anwar memang mengalami kenaikan. Tapi baginya kondisinya masih terbilang wajar. "Ada naiknya juga. Tapi bisa meredam situasi politik,” kata dia, Selasa (11/6).  Pendapat serupa disampaikan Direktur Riset Lembaga Kajian Visi Teliti Saksama, Nugroho Pratomo. Dia memastikan, kenaikan harga pangan yang terjadi selama bulan Ramadan masih dalam konteks yang wajar karena ada peningkatan permintaan. Meski begitu, baginya, pemerintah tetap berhasil mengendalikan kenaikan harga pangan.  “Memang, ada kenaikan. Tapi, masih dalam konteks wajar karena ada peningkatan permintaan. Kalau dalam data BPS, kenaikan harga pangan terjadi pada Juni 2019,” kata Nugroho.  Menurut dia, kestabilan harga dan ketersediaan pangan ini telah memberikan iklim yang sejuk pada situasi politik Indonesia. Ini tak lepas dari kinerja Kementerian Perdagangan yang mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang relatif stabil. “Isu ketersediaan pangan pada dasarnya merupakan salah satu isu yang cukup sensitif. Bagusnya hal ini memperoleh perhatian pemerintahan Jokowi,” jelasnya.  Sedangkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana juga mengakui terjadinya kestabilan harga pangan saat bulan suci Ramadan dan hari raya lebaran ini. Hal tersebut, diketahuinya dari hasil kunjungan yang dilakukan anggota dewan di beberapa pasar. Meski stabil, Azam melanjutkan, daya beli masyarakat lebih rendah dibandingkan saat bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri 2018.  Diakuinya, situasi ini secara tak langsung berpengaruh dengan stabilitas politik Indonesia. Stabilitas harga pangan ini terutama bisa meredam gejolak politik pascapengumuman pemenang Pemilu oleh KPU pada 21 Mei 2019 lalu. "Sebab, stabilitas pangan goyang. maka akan menaikkan eskalasi politik. Tapi buktinya tidak, masyarakat tenang," katanya.  Terpisah, pengamat politik Ray Rangkuti mengamati ketiadaan lonjakan harga di pasaran jelang hari raya selama 3 tahun belakangan, merupakan hal yang dapat dinikmati oleh masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Menurutnya, capaian atas harga bahan pangan yang stabil itu merupakan hasil pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan kepastian harga yang terjangkau bagi masyarakat.  "Tidak bisa hal ini dipandang hanya untuk menjaga kondisifitas kekinian saat ini, yakni pascapemilu. Ini hasil pembenahan," ungkapnya.  Pandangan sama dikemukakan pula oleh Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi. Kenaikan harga-harga komoditas pangan memang tetap terjadi jelang Lebaran, tapi diamatinya masih dalam batas rasional.  “Dalam kondisi Ramadan dan menjelang Lebaran, distribusi menjadi kunci. Banyak yang mau lebaran di kampung, kemudian para pedagang juga banyak mudik. Pasti efeknya ke harga-harga yang kemudian naik. Ada semacam ‘ongkos lebaran’ yang harus dibebankan ke konsumen,” ujar Tulus.

Stabilitas Harga Pangan Redam Gejolak Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/harga-pangan1.jpeg" alt="Pemkot Jakarta Utara meninjau beberapa pasar untuk mengecek harga komoditi pangan jelang Lebaran. (Dok Kominfotik Jakut for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Jakarta Utara meninjau beberapa pasar untuk mengecek harga komoditi pangan jelang Lebaran. (Dok Kominfotik Jakut for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga komoditi pangan jelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah relatif naik. Oleh sebab itu, para stake holder yaitu dari Pemkot Jakarta Utara akan menjaga harga pangan agar tetap stabil. Sehingga, masyarakat Jakarta bisa membeli harga kebutuhan pokok dengan harga yang tidak tinggi. Petugas dari Pemkot Jakarta Utara mengunjungi beberapa pasar yaitu Pasar Inpres Kelapa Gading Timur, Pasar Mandiri Kelapa Gading dan Diamond Supermarket Mall Artha Gading. Mereka langsung bertanya kepada pedagang soal harga komoditi yang dijual di pasar. "Setelah dicek dilapangan, harganya stabil tapi masih bersifat fluktuasi sebagai contoh harga daging sapi di pasar tradisional untuk has luar sekitar Rp 130 ribu dan has dalam Rp 120 ribu," jelas Seko Pemkot Jakarta Utara Desi Putra saat monitoring harga bahan pokok beberapa waktu lalu. Bahkan harga daging sapi di pasar tradisional tidak jauh beda dengan yang dijual di pasar modern seperti Diamond Supermarket Mall Artha Gading. "Tidak beda jauh harganya, daging sapi untuk bahan masak rendang hanya Rp 80 ribu. Kita juga pantau harga sayuran, telur ayam dan sebagainya yang relatif masih stabil," terangnya. Ia menghimbau kepada masyarakat yang ingin belanja berbagai bahan kebutuhan pokok menjelang lebaran untuk tidak mengkhawatirkan terjadinya lonjakan harga di pasar. "Silahkan yang ingin belanja di pasar mana saja, kami dari pemerintah akan terus memantau dan melakukan pengawasan harga kebutuhan bahan pokok," tegas Sekko. Uji Laboratorium Selain itu, untuk memberikan keamanan pangan bagi masyarakat terhadap hasil ternak, pertanian dan perikanan. Sudin Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) Jakarta Utara menurunkan 3 mobil laboratorium untuk menguji sampel bahan pangan di sejumlah pasar tradisional dan modern. "Hari ini, pengujian laboratorium bahan pangan ada di Lotte Mart Kelapa Gading. Tadi sudah diambil beberapa sampel daging, ikan, sayuran dan lainnya. Hasil dari pengujian labnya akan terlihat nanti jam 2 siang," ujar Rita Nirmala, Kepala Suku Dinas KPKP Jakarta Utara.

Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Beras4-Fredik-Tarigan-2.jpg" alt="Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. Pemerintah dan BI berkomitmen menjaga tingkat inflasi di kisaran 2-4 persen tahun ini sebagai bagian dari upaya menjaga tingkat harga." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang beras eceran di pasar tradisional. Pemerintah dan BI berkomitmen menjaga tingkat inflasi di kisaran 2-4 persen tahun ini sebagai bagian dari upaya menjaga tingkat harga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masalah kestabilan harga dan ketahanan pangan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Indonesia. Pemerintah didesak lebih sigap mencermati keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen dalam sistem manajemen stok pangan nasional.  Dewan Komisaris Center for Indonesia Policy Studies (CIPS) Saidah Sakwan mengingatkan pemerintah diminta harus mampu menyeimbangkan antara hulu dan hilir dalam sistem manajemen pangan nasional. Di hulu terkait kesejahteraan para petani atau produsen. Sementara di hilir mengenai kesejahteraan masyarakat atau konsumen.  "Bagaimana menyeimbangkan antara kedua kepentingan ini? Seringkali pemerintah selalu gagap membuat kebijakan. Karena pemerintah inginnya memproteksi dari sisi pangan melalui kebijakan," kata Saidah dalam diskusi di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (13/5).  Menurut Saidah, intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah pun kerap kali belum memberikan solusi yang tepat. Belum lagi soal manajemen distribusi pangan yang semakin mendistorsi pasar. Misalnya saja sektor bumbu dapur, yakni Bawang putih.  "Harga impornya itu Rp 5-6 ribu, harga keluar dari pelabuhan itu sekitar Rp 8-11 ribu, harga marketing harusnya Rp 23 ribu. Kenapa bisa Rp 50 ribu? ini kan persoalan manajemen distribusi, berapa mata rantai yang bisa dipotong. Ini yang harus bisa diselesaikan pemerintah. Ini efisiensinya ditanggung oleh konsumen," pungkasnya.  Untuk mengatasi itu, Saidah berpendapat pemerintah harus melakukan intervensi kebijakan melalui intervensi tarif. Harapannya, kebijakan itu tetap melindungi produsen dan konsumen di dalam negeri.  "Nah ini, nanti bisa dikaji soal regulasi dan perilaku pasarnya dan soal penegakan hukumnya. Setelah pelantikan oktober, pak Jokowi pasti punya RPJMN yang baru dan saya kira ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita lakukan," pungkasnya.  Sementara itu, Mantan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi mengatakan, persoalan pangan Indonesia merupakan masalah yang serius dan sulit untuk diselesaikan. Bahkan menerutnya, masalah ini terus terakumulasi sejak beberapa puluh tahun yang lalu.  Bayu mencatat, saat ini Man-Land Ratio Indonesia sudah kurang dari 0,2 hektare per kapita. Itu berarti, padi, buah, sayur, ayam dan seluruh komoditas bahan pangan produksi pertanian hanya ditopang 0,2 hektare. "Itu sangat kecil jika dibandingkan dengan Australia 32 hektar per orang," katanya.  Selain itu, menurutnya, 10 tahun lagi, 70 persen penduduk Indonesia diprediksi akan tinggal di perkotaan, yang mayoritasnya akan terpusat di pulau Jawa. Padahal, pulau Jawa merupakan basis produksi pangan.  "Itu akan mengubah sistim distribusi, terutama pangan. Anda bisa bayangkan berapa banyak lahan yang tergusur dan basis produksi pertanian yang tidak mampu produksi lagi," tuturnya.  Dia berharap, siapapun yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019 tidak membuat kebijakan baru yang malah berdampak negatif dalam pangan nasional. "Mudah-mudahan tidak membuat kebijakan baru yang grusa grusu, yang tidak berdasarkan scientific base dan knowledge yang benar," pungkasnya.

Kendalikan Harga, Kepentingan Produsen-Konsumen Harus Dijaga Seimbang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stabilitas harga pangan

Berita Terkini