<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/PETANI-SAYUR-3952215861.jpg" alt="Ilustrasi petani sayur tengah merawat tanamannya. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani sayur tengah merawat tanamannya. (Istimewa).</figcaption>
</figure> </strong></p> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Memasuki bulan puasa hingga Hari Raya Idulfitri, kebutuhan sayarun segar melonjak seperti kebutuhan pangan lainnya. Curah hujan tinggi yang memicu beragam penyakit tanaman menjadi salah satu kendala petani dalam memenihi kebutuhan pasokan bahan pangan. Tantangan ini bagian dari kompleksitas sistem pangan Indonesia yang saling terhubung dari hulu hingga hilir.</p> <p>Sejak awal Januari 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) telah memberikan peringatan agar sejumlah komoditas pangan termasuk cabai rawit untuk diantisipasi karena berpotensi memicu inflasi. &ldquo;Komoditas ini mungkin dapat kita segera antisipasi, karena kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan, di bulan depan ini," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pertengahan Januari lalu.</p> <p>Pakar pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Bayu Krisnamurti mengungkapkan bahwa petani memegang peranan sentral dalam sistem pangan, khususnya untuk pangan segar seperti sayur dan buah.</p> <p>Menurut Bayu, sistem pangan Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural yang semakin berat, mulai dari krisis iklim, degradasi dan keterbatasan lahan, hingga minimnya infrastruktur pendukung seperti cold chain, alat angkut, dan gudang penyimpanan.</p> <p>Tantangan-tantangan ini tidak bisa diatasi hanya di tingkat petani, melainkan memerlukan pendekatan sistemik berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. &ldquo;Inovasi berbasis riset menjadi sangat penting, bahkan kritikal, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut,&rdquo; kata Bayu.</p> <p>Bayu menegaskan, peran inovasi khususnya di sektor perbenihan dan penanganan pascapanen sebagai salah satu kunci keberlanjutan. Benih yang tahan kekeringan, tahan genangan, atau mampu meningkatkan produktivitas akan sangat menentukan masa depan usaha tani, terutama dalam menghadapi ketidakpastian iklim.</p> <p>Corporate Secretary PT East West Seed Indonesia (Ewindo), Faisal Reza, menyampaikan bahwa peran industri perbenihan tidak hanya pada penyediaan benih, tetapi juga pada penguatan kapasitas petani melalui pendampingan.</p> <p>&ldquo;Kami memastikan petani memiliki akses terhadap benih sayuran yang adaptif dan produktif, sekaligus memberikan edukasi yang sesuai dan aplikatif untuk mendapatkan hasil yang optimal dari benih berkualitas yang mereka tanam,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Faisal menambahkan, benih yang tepat membantu petani menyusun perencanaan tanam dan panen secara lebih terukur, termasuk untuk menghadapi periode permintaan tinggi seperti bulan puasa dan Idulfitri. Namun, penguatan sistem pangan tidak bisa berjalan secara parsial.</p> <p>Menjaga pasokan pangan bukan semata soal produksi, melainkan tentang bagaimana para aktor di dalamnya bekerja bersama untuk memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. &ldquo;Ketahanan pangan nasional hanya bisa terwujud jika seluruh mata rantai mulai dari riset, industri, hingga petani saling terhubung dan saling menguatkan,&rdquo; tutup Faisal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p>

Sistem pangan Indonesia menghadapi tantangan struktural mulai dari krisis iklim, keterbatasan lahan hingga minimnya infrastruktur pendukung.

Jaga Stabilitas Harga Selama Puasa dan Lebaran, Petani Pegang Peran Sentral Jaga Pasokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/28/DPRD-DKI-28-A-3130264423.jpg" alt="Lonjakan kebutuhan pangan kerap terjadi jelang akhir tahun. Terdapat momentum perayaan Hari Raya Natal dan pergantian tahun/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Lonjakan kebutuhan pangan kerap terjadi jelang akhir tahun. Terdapat momentum perayaan Hari Raya Natal dan pergantian tahun/(Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Lonjakan kebutuhan pangan kerap terjadi jelang akhir tahun. Terdapat momentum perayaan Hari Raya Natal dan pergantian tahun.</p> <p>Ketersediaan hingga stabilitas harga kebutuhan pokok tak luput menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Dengan begitu, masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan pangan.</p> <p>Perubahan musim yang ekstrem serta ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan serius bagi ketahanan pangan ibukota.</p> <p>Anggota Komisi B Nurhasan menegaskan, perlu ada iron stock atau cadangan pangan strategis. Sehingga Pemprov DKI bisa mengelola dengan baik untuk mengantisipasi potensi gejolak harga.</p> <p>"DKI perlu punya stok yang kuat untuk menahan laju harga. Kalau harga naik, kita bisa tekan dengan operasi pasar," ujar Nurhasan di Jakarta, Selasa (21/10/2025).</p> <p>Hingga kini, DPRD DKI belum menerima laporan resmi dari eksekutif mengenai kondisi terkini cadangan pangan ibukota. Namun, pembahasan stok dan strategi pengendalian harga masuk dalam agenda rapat.</p> <p>Menurut Nurhasan, pengawasan terhadap tiga BUMD pangan sangat penting. Yakni, PT. Food Station Tjipinang Jaya, PD Pasar Jaya, dan PD Dharma Jaya. Perlu peran maksimal menjaga pasokan di lapangan.</p> <p>"Mereka (BUMD pangan) harus benar-benar hadir menstabilkan pasokan, bukan hanya menjalankan rutinitas," kata Nurhasan.</p> <p>Terkait kerja sama dengan daerah produsen beras, Nurhasan memastikan, Food Station dan Dharma Jaya telah menjalin kemitraan dengan sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Memperkuat rantai pasokan.</p> <p>"Tapi perlu terus diperluas agar DKI tidak terlalu bergantung pada satu sumber," kata dia.</p> <p>DPRD DKI Jakarta juga terus mendorong perbaikan data penerima manfaat Program Pangan Murah agar subsidi tepat sasaran.</p> <p class="class-paragraph">"Kuncinya pemerataan dan data yang akurat. Jangan sampai subsidi justru dinikmati warga yang tidak berhak. Kondisi ekonomi masyarakat bisa berubah," tambah Nurhasan.</p> <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menegaskan, pihaknya terus memantau dan memperkuat koordinasi dengan tiga BUMD pangan. Menjaga ketersediaan serta mutu bahan pokok di pasar.</p> <p>Produksi pangan lokal Jakarta hanya mampu memenuhi sekitar 2 persen kebutuhan masyarakat. Sedangkan 98 persen bergantung pada pasokan dari luar daerah.</p> <p>Karena itu, kolaborasi dengan berbagai provinsi penghasil menjadi kunci. "Kita ini sangat rentan terhadap gejolak di luar Jakarta. Kerja sama dengan daerah pemasok, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, dan Lampung terus dijaga," papar Hasudungan.</p> <p>DKPKP secara rutin memeriksa kualitas pangan di pasar tradisional dan swalayan. Pemeriksaan melalui laboratorium keliling. Minimal dua kali setiap bulan, di seluruh wilayah.</p> <p>"Kami memeriksa kandungan pestisida, formalin, hingga uji kebusukan pada produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Jadi bukan hanya ketersediaan yang dijaga, tapi juga mutu dan keamanan pangannya," ungkap dia.</p> <p>Beberapa komoditas utama menjadi penyumbang inflasi di Jakarta. Seperti beras, daging ayam, dan cabai merah. Koordinasi antar-BUMD dan operasi pasar harus lebih intens menjelang akhir tahun.</p>

Perubahan musim yang ekstrem serta ketergantungan tinggi terhadap pasokan dari luar daerah MENjadi tantangan  bagi ketahanan pangan ibukota.

DPRD DKI Pantau Stabilitas Harga hingga Stok Pangan Jelang Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/Sidang-Eksepsi-Tom-Lembong-Dery-Ridwansah-5JPG-988547958.jpg" alt="Terdakwa Tom Lembong saat menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Tom Lembong saat menjalani sidang lanjutan terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Penasihat hukum mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong,&nbsp;Zaid Mushafi menyatakan bahwa kebijakan impor gula yang dibuat kliennya bertujuan menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri. Ia menuturkan, impor gula mentah memiliki beberapa keunggulan strategis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertama, Indonesia dapat mengolah gula mentah menjadi gula kristal putih (GKP), sehingga menghemat devisa negara. Kedua, proses pengolahan gula mentah membuka lapangan pekerjaan baru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketiga, harga jual ke masyarakat akan lebih terjangkau daripada jika kita mengimpor gula kristal putih yang sudah jadi. Ini penting karena harga yang lebih murah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Zaid di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015793394/gol-debut-ole-romeny-banjir-pujian-pelipur-lara-di-tengah-nelangsa-timnas-indonesia">Gol Debut Ole Romeny Banjir Pujian: Pelipur Lara di Tengah Nelangsa Timnas Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Zaid turut mengutip keterangan ahli dalam persidangan yang menyatakan bahwa kebijakan impor gula mentah pada 2015 telah memberikan manfaat bagi masyarakat dengan&nbsp;</div> <div dir="auto">menstabilkan harga gula.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan impor gula mentah, harga jual kepada konsumen bisa ditekan lebih rendah, sehingga stabilitas harga gula di pasar dalam negeri tetap terjaga," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam persidangan, saksi mantan Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Muhammad Yanny menjelaskan bahwa di pasar internasional, istilah Gula Kristal Putih (GKP) tidak dikenal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Oleh karena itu, PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) tidak bisa mengimpor GKP karena hanya memiliki API-U (Angka Pengenal Importir Umum), sehingga harus bekerja sama dengan swasta yang memiliki API-P (Angka Pengenal Importir Produsen)," ucap Yanny.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yanny menegaskan, pilihan impor gula mentah pada saat itu adalah keputusan yang logis mengingat ketiadaan GKP di pasar global.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015793408/pasar-saham-rentan-tekanan-jika-ketegangan-politik-terus-berlanjut-ini-kata-analis-hans-kwee">Pasar Saham Rentan Tekanan Jika Ketegangan Politik Terus Berlanjut, Ini Kata Analis Hans Kwee</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Istilah GKP tidak ada di luar negeri, jadi pilihannya hanya refined sugar dan raw sugar, yang keduanya tidak bisa langsung disalurkan ke masyarakat," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pengamat pertanian Khudori, menjelaskan bahwa gula di Indonesia memiliki karakteristik unik. Ia menyebut, di pasar internasional, gula yang dikenal adalah plantation white sugar, raw sugar, dan refined sugar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gula kristal putih (GKP) yang kita kenal di Indonesia, di pasar internasional tidak selalu tersedia. Kalau pun ada, pasarnya kecil dan harus dipesan terlebih dahulu," ujar Khudori.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khudori menambahkan bahwa impor gula mentah (raw sugar) sebenarnya diperbolehkan, tetapi masalah muncul ketika pengolahannya diserahkan kepada pabrik gula rafinasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pabrik gula rafinasi seharusnya hanya memproduksi gula rafinasi untuk industri, bukan gula konsumsi. Ini yang menjadi persoalan dalam kasus ini," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Adapun,&nbsp;Tom Lembong didakwa&nbsp;merugikan keuangan negara sebesar Rp 578.105.411.622,47 atau Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015793274/kabar-gembira-winger-persebaya-surabaya-malik-risaldi-terlihat-latihan-siap-tampil-hadapi-persija-jakarta">Kabar Gembira! Winger Persebaya Surabaya Malik Risaldi Terlihat Latihan, Siap Tampil Hadapi Persija Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut, tindakan memperkaya itu dilakukan Tom Lembong saat menjabat Mendag pada periode 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa menyebut Tom Lembong telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah (GKM). Jaksa meyakini, penerbitan 21 persetujuan impor tersebut tanpa disertai rekomendasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Zaid Mushafi menyatakan kebijakan impor gula yang dibuat kliennya Tom Lembong, bertujuan menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri.

Impor Gula Tom Lembong Dipermasalahkan, Pengacara Sebut untuk Stabilitas Harga Dalam Negeri

<div id="m#msg-f:1825669878627916497" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/04/Screenshot_2025-03-04-23-43-57-237_comgoogleandroidgm-edit-2476968466.jpg" alt="Fraksi Demokrat DPRD Jatim siap mengawal dan memastikan implementasi program Quick Win Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fraksi Demokrat DPRD Jatim siap mengawal dan memastikan implementasi program Quick Win Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1825669878627916497-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok dan pembangunan berbasis desa harus menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, menegaskan pihaknya siap mengawal dan memastikan implementasi program Quick Win agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015721548/fokus-kebutuhan-wajib-pemkot-surabaya-pastikan-anggaran-pendidikan-tetap-aman">Fokus Kebutuhan Wajib, Pemkot Surabaya Pastikan Anggaran Pendidikan Tetap Aman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program ini harus berjalan efektif karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti stabilitas harga pangan, transportasi publik, kesehatan, hingga pemberdayaan desa. Kami di Fraksi Demokrat siap mendukung penuh dan mengawal agar program ini terlaksana dengan baik," ujar Agung, Selasa (4/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran, lonjakan harga bahan pokok menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, Demokrat Jatim menilai program stabilisasi harga pangan melalui Lumbung Pangan sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setiap tahun, kenaikan harga pangan selalu menjadi masalah. Program Lumbung Pangan ini diharapkan bisa mengatasi persoalan tersebut dan meringankan beban masyarakat," kata Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, program Mudik Gratis juga menjadi salah satu inisiatif yang mendapat apresiasi dari Demokrat Jatim. Menurut Agung, program ini dapat membantu masyarakat yang ingin pulang kampung tanpa terbebani biaya transportasi, sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudik Gratis bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keselamatan. Program ini bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas akibat pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi dengan kondisi yang kurang aman," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Demokrat Jatim juga menaruh perhatian pada peningkatan layanan transportasi publik melalui pengembangan Trans Jatim. Peningkatan frekuensi operasional, kapasitas penumpang, serta perbaikan halte dan rute menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bidang kesehatan, percepatan optimalisasi RS Paru serta pengembangan RS Moh. Noer dan RS Paru Jember pada 2025 mendapat dukungan penuh dari Demokrat Jatim. Agung menilai peningkatan layanan kesehatan, terutama dalam menangani penyakit paru-paru, sangat penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan medis yang maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fraksi Demokrat DPRD Jatim juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis desa sebagai fondasi utama perekonomian Jawa Timur. Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, M. Arbayanto, menyatakan bahwa desa memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagian besar masyarakat Jawa Timur tinggal di desa, dan mayoritas sumber daya komoditas berasal dari desa. Jika desa maju, maka ekonomi kota juga akan tumbuh lebih baik," ungkap Arbayanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Indra Widya Agustina, mengapresiasi keselarasan program Quick Win Khofifah-Emil dengan visi Asta Cita yang dijalankan oleh pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Program ini jelas dan terukur, mulai dari peningkatan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, hingga ketahanan pangan. Semua sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat," kata Indra. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok dan pembangunan berbasis desa harus menjadi prioritas

Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim Nyatakan Stabilitas Harga dan Pembangunan Desa Harus Jadi Prioritas di 100 Hari Khofifah-Emil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/19/BAPANAS-3500202604.jpg" alt="Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan realisasi bantuan telur dan daging ayam telah mencapai 69 persen atau 995 paket per 18 Mei 2023. Bantuan ini disalurkan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS).</p> <p>Menurutnya, upaya ini dilakukan selain untuk menurunkan angka stunting juga dalam rangka pengendalian harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen.</p> <p>"Tujuan utama program ini adalah untuk menurunkan angka stunting, namun dengan melibatkan mitra peternak mandiri kecil sebagai penyuplai produk, maka program yang dijalankan sesuai arahan langsung Bapak Presiden ini diakui para peternak turut berkontribusi menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak," kata Arief dalam keterangab tertulis, Jumat (19/5).</p> <p>"Selain itu, pendistribusian telur dan daging ayam secara gratis ini juga dipersiapkan untuk menekan lonjakan harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen guna pengendalian inflasi," tambah Arief.</p> <p>Arief menjelaskan, penyaluran telah dilakukan di 6 provinsi yaitu, Banten sebanyak 51 ribu paket (79 persen), Jawa Barat 338 ribu paket (82 persen), Jawa Tengah 308 ribu paket (95 persen), Jawa Timur 252 ribu paket (67 persen), serta Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara 46 ribu paket (33 persen).</p> <p>&ldquo;Total ada 7 provinsi yang menjadi sasaran penyaluran. Kita juga sudah mulai penyaluran di dua provinsi di wilayah Indonesia Timur, yaitu NTT dan Sulawesi Barat,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Arief memastikan, pihaknya terus mendorong Holding BUMN Pangan ID FOOD untuk percepat penyaluran bantuan, sehingga tahap pertama bisa segera rampung dan bisa segera memasuki tahap ke dua dan ketiga.</p> <p>&ldquo;Percepatan pendistribusian itu sangat penting. Karena dengan pendistribusian yang semakin cepat dan intens, peluang untuk mengintervensi keseimbangan dan stabilitas harga telur dan daging ayam di tingkat konsumen semakin besar," ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam keterangan terpisah mengatakan, mulai pekan ketiga Mei ini dan seterusnya, ID FOOD sudah mulai penyaluran ke Provinsi Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur.</p> <p>"Kami akan mengejar realisasi distribusi di tujuh provinsi tersebut sesuai jumlah KRS dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional,&rdquo; ujarnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Pendistribusian telur dan daging ayam secara gratis dilakukan untuk menekan lonjakan harga di tingkat konsumen guna pengendalian inflasi.

Bapanas: Realisasi Bantuan Telur dan Daging Ayam Capai 69 persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Kebutuhan-Pokok-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Pedagang menata dagangan telurnya di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2022). Harga bahan pokok seperti telur, daging, minyak goreng, ayam potong, cabe masih mengalami fluktuasi harga di pasar rakyat. .-FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS" width="100%">
<figcaption>Pedagang menata dagangan telurnya di Pasar Kramat Jati Jakarta Timur, Sabtu (25/6/2022). Harga bahan pokok seperti telur, daging, minyak goreng, ayam potong, cabe masih mengalami fluktuasi harga di pasar rakyat. .-FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Memasuki tahun 2023 Bank Indonesia (BI) bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus meningkatkan sinergi dan berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga di Sulawesi Selatan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.<br /> <br /> "Penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel) maupun antar-provinsi di luar Sulsel serta pemantauan pasokan dan harga secara berkala akan terus dilakukan oleh TPID di wiilayah Sulsel," kata Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Iman Karana di Makassar, Senin.<br /> <br /> Dia mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan.<br /> <br /> Mengenai inflasi pada Desember 2022 di Sulawesi Selatan, ia menyebutkan tercatat 0,72 persen secara bulanan (mtm) atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,25 persen (mtm).<br /> <br /> Peningkatan secara bulanan tersebut, lanjut dia, utamanya disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan masyarakat pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan jelang akhir tahun serta adanya gangguan pasokan komoditas.<br /> <br /> Dengan perkembangan tersebut, kata dia, keseluruhan tahun 2022 angka inflasi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 5,77 persen secara tahunan (yoy).<br /> <br /> Secara keseluruhan tahun, lanjutnya, angka inflasi di Sulawesi Selatan tahun 2022 berada di atas sasaran inflasi nasional yang sebesar 3,0±1 persen, serta lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi tahun 2021 yang sebesar 2,40 persen (yoy).<br /> <br /> &nbsp;

BI dan TPID Terus Tingkatkan Sinergi Jaga Stabilitas Harga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/MENKO.jpg" alt="Pemerintah bersama Aprindo menggelar pasar murah minyak goreng di Pasar Raya I Salatiga." width="100%">
<figcaption>Pemerintah bersama Aprindo menggelar pasar murah minyak goreng di Pasar Raya I Salatiga.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pengawalan langsung terkait kebijakan pemerintah terkait harga minyak goreng yang terjangkau. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menggandeng Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) dalam pengadaan pasar murah di Pasar Raya I Salatiga.<br /> <br /> Jerry memaparkan, pasar murah tersebut selain menjual minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter sebanyak 1.420 liter, juga menjual paket sembako murah. Tujuannya, untuk mendorong sinergi semua stakeholder dalam kebijakan soal minyak goreng.<br /> <br /> "Intinya adalah dorongan agar setiap stakeholder bersinergi dan berkolaborasi sehingga seluruh masyarakat diuntungkan,” kata Jerry dalam keterangan tertulis yang diterima oleh JawaPos.com, Selasa (1/2).<br /> <br /> Jerry menyebut, dalam kegiatan ini telah mendorong beberapa pihak diantaranya, distributor, peritel dan masyarakat sendiri. Para distributor dan peritel diharapkan agar dapat mematuhi dan mendukung sepenuhnya suplai minyak goreng dengan kualifikasi dan harga yang ditentukan.<br /> <br /> "Saya berterima kasih kepada anggota Aprindo, khususnya yang terlibat dalam acara kali ini yaitu Alfamart, Indomart, ADA Toserba, Superindo, Hypermart dan lain-lain,” tuturnya.<br /> <br /> Selanjutnya, Ia juga mengapresiasi para distributor pasar rakyat yang berperan penting terhadap jangkauan pemasaran hingga ke desa-desa dan seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan dapat membeli minyak goreng sesuai kebutuhan dan bersikap bijak ditengah situasi saat ini.<br /> <br /> "Tidak perlu borong semua, tidak perlu panic buying. Pemerintah menjamin ketersediaan minyak goreng. Jadi saya berharap fenomena habisnya minyak goreng di berbagai toko peritel tidak terjadi lagi,” tegasnya.<br /> <br /> Sementara, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah sepenuhnya menjamin ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harganya. Tujuannya, agar tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terus ditingkatkan, khususnya minyak goreng agar tidak mengganggu kestabilan harga pangan.<br /> <br /> "Jadi semua pihak diuntungkan. Para pengusaha, pekerja, pedagang dan semua pihak yang terlibat dalam industri minyak goreng diuntungkan dengan harga yang bagus, sementara masyarakat tidak terganggu suplainya dan harganya juga tetap terjangkau,” pungkasnya.

Kawal Harga Minyak Goreng, Kemendag dan Aprindo Adakan Pasar Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/jokowi-twk_bukan_dasar.jpg" alt="Presiden Jokowi  (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi  (SETPRES)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Sebab kebutuhan rakyat harus diutamakan dan harga minyak goreng harus kembali terjangkau.<br /> <br /> Seperti diketahui, harga minyak goreng yang saat ini melambung tinggi karena naiknya harga komoditas Crude Palm Oil (CPO) dunia sebagai bahan baku minyak goreng. Naiknya harag CPO dunia mendorong kenaikan harga jual minyak goreng hingga mencapai di atas Rp 20 ribu per kilogram.<br /> <br /> “Saya perintahkan menteri perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri dengan harga harus tetap terjangkau,” kata Jokowi secara virtual dikutip Senin (3/1).<br /> <br /> Bila diperlukan, Menteri Perdagangan dapat melalukan kembali operasi pasar agar harga tetap terkendali.<br /> <br /> Selain itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaan yang bergerak baik di bidang pertambangan perkebunan maupun pengolahan Sumber Daya Alam (SDA) lainnya untuk mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.<br /> <br /> “Ini adalah amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tuturnya.<br /> <br /> Jokowi menegaskan, bagi perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bahkan, bukan hanya tidak diberikan izin ekspor tapi juga pencabutan izin usahanya<br /> <br /> “Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun,” pungkasnya.

Jokowi Minta Mendag Stabilkan Harga Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Pembatasan2-Impor-Kedelai_SALMAN-TOYIBIJAWA-POS_Jawa-Pos.jpg" alt="Pengrajin melakukan proses pembuatan tahu di kawasan Juanda Depok, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020). Pemerintah berencana memasukkan komoditas kedelai dalam daftar larangan terbatas (lartas) yang memiliki konsekuensi pembatasan impor guna mengamankan produk" width="100%">
<figcaption>Pengrajin melakukan proses pembuatan tahu di kawasan Juanda Depok, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020). Pemerintah berencana memasukkan komoditas kedelai dalam daftar larangan terbatas (lartas) yang memiliki konsekuensi pembatasan impor guna mengamankan produk</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com –</strong> Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan keberadaan neraca komoditas yang saat ini masih disusun tidak akan merugikan industri. Proses penyusunan neraca tersebut akan dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.<br /> <br /> Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menjelaskan, tujuan utama penyusunan neraca komoditas adalah untuk stabilitas harga, sehingga tidak mendorong inflasi.<br /> <br /> “Neraca komoditas untuk mendorong stabilitas harga, kecukupan industri, perdagangan dan lain lain,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (26/4).<br /> <br /> Nantinya, neraca komoditas tidak terkait dengan pembatasan impor. Menurut Musdhalifah, impor komoditas yang nantinya digunakan sebagai bahan baku atau bahan baku penolong industri bisa dilakukan jika pasokan dari dalam negeri kurang. “Kalau kurang kita impor tidak ada pembatasan-pembatasan,” imbuhnya.<br /> <br /> Dengan demikian, penyusunan neraca komoditas akan melibatkan Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, industri, dan berbagai asosiasi dari hulu sampai hilir. Pelaku industri dan asosiasi dinilai sebagai pihak yang paling memahami situasi lapangan, terutama terkait kebutuhan bahan baku dan bahan baku penolong. Sehingga, proses pendataan akan lebih akurat, mengurangi kesalahan data, dan angka produksi tidak akan terganggu.<br /> <br /> Sebelumnya Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menyampaikan data komoditas seringkali keliru saat proses penyusunannya tidak melibatkan industri. Ia menilai, neraca komoditas merupakan sebuah ide yang bagus. Neraca ini ditujukan untuk mengatasi kesenjangan bahan baku dan bahan penolong untuk dunia industri. Selama ini, industri kerap mengalami kesulitan akibat data yang tidak akurat dan tidak lengkap.<br /> <br /> Danang menegaskan, keterlibatan industri dan asosiasi dalam penyusunan neraca komoditas menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian bahan baku. Sebab, kepastian bahan baku menjadi krusial demi memastikan produksi perusahaan berjalan dengan baik.

Jaga Stabilitas Harga, Neraca Komoditas Tak Akan Rugikan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/ketjuk.jpg" alt="Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto. (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pandemi Covid-19 menyebabkan kondisi ketidakpastian terutama terhadap sektor ekonomi, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik pada 90 Kota di Indonesia, sejak Januari hingga Mei 2020 harga berbagai komoditas secara umum mengalami kenaikan.<br /> <br /> "67 Kota mengalami inflasi, sedangkan 23 lainnya deflasi. Memang kenaikan harganya terpantau tipis sekali sekitar 0,07 persen. Kita menyadari, Covid-19 menyebabkan situasi tidak biasa semisal saat bulan Ramadhan tahun ini," ucap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto dalam telekonferensi pers, Selasa (2/6).<br /> <br /> Dia menuturkan, bila dilihat dari pengelompokkan berdasarkan pengeluaran, penyebab utama inflasi di tengah pandemi disebabkan oleh kenaikan pada tarif angkutan udara, harga bawang merah, dan daging ayam. Tetapi sejauh ini, kondisi tersebut dapat ditangani, pasalnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah melakukan berbagai upaya menstabilkan ketahanan pangan.<br /> <br /> "Pasokan pangan di bulan Mei 2020 relatif terjaga, meskipun ada perlambatan produksi karena PSBB yang membatasi aktivitas sosial. Kemudian pendapatan masyarakat juga menurun, sehingga menyebabkan melemahnya permintaan," ujarnya.<br /> <br /> Dari catatan BPS, ekspor pertanian di bulan April 2020 USD 0,28 miliar atau tumbuh 12,66 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Untuk periode Januari-April 2020, ekspor non migas Indonesia juga didominasi ekspor lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar USD 6,25 miliar atau 12,24 persen.<br /> <br /> "Performa ekspor lebih bagus dari ekspektasi, komponennya yang diprediksi penggamat negatif karena corona, ternyata masih masif. Ini sebuah sinyal yang positif. Eksport pertanian masih tumbuh 15 persen," jelasnya.<br /> <br /> Diyakininya sektor pertanian masih memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja ekspor nasional, terbukti melemahnya perekonomian imbas Covid-19 tidak membuat sektor pertanian lesu.<br /> <br /> Menanggapi hal itu, Pengamat Pertanian Prima Gandhi mengatakan, keberhasilan sektor pertanian juga tidak terlepas dari Kementan yang konsisten memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.<br /> <br /> "Hingga kini, indikator yang bisa dilihat adalah keberhasilan Kementan dalam pengadaan produksi pokok beras. Meski sempat ditemukan ada yang surplus dan defisit (beras) di beberapa provinsi, namun saya kira Kementan masih oke mempertahankan kesediaan pangan pokok masyarakat ini," tandasnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

Ekspor Pertanian Terus Tumbuh di Tengah Pandemi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stabilitas harga

Berita Terkini