<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/libur-nataru-522912693.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir saat menyapa warga yang hendak liburan Nataru di salah satu bandara. (dok. Humas Kementerian BUMN)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir saat menyapa warga yang hendak liburan Nataru di salah satu bandara. (dok. Humas Kementerian BUMN)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam upaya mendukung program 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, Kementerian BUMN terus melanjutkan dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan badan strategis dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Tak kurang dari 16 kementerian dan enam badan strategis dilibatkan Kementerian BUMN untuk mendukung misi yang terangkum dalam Asta Cita pemeritahan Prabowo-Gibran demi mencapai visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Langkah kolaboratif ini diinisiasi Kementerian BUMN untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari hilirisasi, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, stabilisasi harga pangan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan energi berkelanjutan. "Kolaborasi lintas kementerian dan badan ini menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam waktu kurang dari 100 hari, kita telah menunjukkan langkah nyata dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa gotong royong adalah kunci keberhasilan," ujar Menteri BUMN Erick Thohir, dikutip Selasa (22/1). Dalam kurun waktu 100 hari tersebut, sejumlah kerja kolaborasi lintas kementerian dan badan mampu dilakukan Kementerian BUMN. Untuk mendukung hilirisasi dan penguatan nilai tambah dalam negeri, Kementerian BUMN melakukan kerja sama dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM serta Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mempercepat hilirisasi komoditas strategis. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi antar-kementerian serta salah satu langkah strategis untuk mempercepat pencapaian cita-cita Presiden Prabowo dalam hal penghiliran dan ketahanan energi. Hilirisasi ini juga bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Penghiliran juga berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah di dalam negeri serta mendukung kemandirian bangsa, terutama melalui swasembada energi. Sejumlah perusahaan BUMN pun berkontribusi dalam proses penghiliran melalui perusahaan-perusahaan seperti MIND ID untuk hilirisasi minerba, PTPN untuk hilirisasi perkebunan, Perhutani untuk kehutanan, serta Pertamina dan PLN untuk ketahanan energi nasional. Penguatan infrastruktur transportasi dan energi juga menjadi sektor yang diperhatikan Kementerian BUMN dalam tiga bulan terakhir. Bersinergi dengan Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri ESDM, Kementerian BUMN terus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dan energi. Hal serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang sepakat untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan infrastruktur strategis yang bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan, energi, dan hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintahan. Infrastruktur juga memainkan peran vital dalam mewujudkan swasembada pangan dan energi serta mendukung hilirisasi. Dengan infrastruktur yang baik, biaya logistik di pelabuhan, bandara, jalan tol, ataupun jalan-jalan di daerah bisa ditekan semaksimal mungkin. Sinergi dengan Kementerian PU difokuskan pada pengembangan kawasan-kawasan strategis, seperti kawasan ekonomi dan lumbung produksi. Kawasan-kawasan ini harus didukung dengan infrastruktur yang optimal agar bisa menjadi penopang swasembada pangan dan energi, serta hilirisasi yang berkelanjutan. Sementara itu, terkait pelayanan masyarakat Kementerian BUMN bersama Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pariwisata telah memastikan harga tiket transportasi, terutama jelang Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat terjangkau masyarakat. Dengan melakukan intervensi langsung pada perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor transportasi, beberapa terobosan mampu dijalankan. Mulai dari penambahan 503 rute perjalanan kereta api yang dilakukan PT KAI untuk melayani peningkatan kebutuhan penumpang selama periode Nataru 2024, hingga penurunan harga tiket pesawat serta penambahan rute penerbangan yang dilakukan dua maskapai perusahaan BUMN, Garuda Indonesia dan Citilink. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/mbg-erick-imam-1180707869.jpg" alt="Kementerian BUMN turut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (Imam Husen/BUMN)" width="100%">
<figcaption>Kementerian BUMN turut mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (Imam Husen/BUMN)</figcaption>
</figure> Pesan untuk terus berorientasi dan memberikan layanan kepada masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo juga mendorong Kementerian BUMN berkolaborasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Kemenko Pangan, dan Kementerian Pertanian untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras, di tengah ancaman inflasi global. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, di akhir tahun 2024, stok beras nasional mencapai 1,8 juta ton, sementara Bulog telah menyerap 1,2 juta ton beras petani pada 2024. Inflasi pangan juga terjaga di level rendah, hanya 1,68 persen (yoy) pada Desember 2024, jauh di bawah rata-rata inflasi negara tetangga di ASEAN. Tak hanya itu, Kementerian BUMN melalui Bulog dan RNI juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional. Sejauh ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 1 juta anak-anak dan kelompok rentan di 10 provinsi prioritas. Program ini juga memanfaatkan produk UMKM lokal dan menciptakan lebih dari 50.000 lapangan kerja baru di sektor pangan. Upaya untuk meningkatkan perekonomian rakyat mendorong Kementerian BUMN melalukan sinkronisasi program UMKM dan industri kreatif dengan Kementerian UMKM. Tercatat, hingga Januari 2025, lebih dari 1,2 juta UMKM telah mendapatkan akses pembiayaan dari Bank-bank BUMN, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 13,5 triliun. Program pembinaan ini juga mencakup pendampingan bisnis, digitalisasi UMKM, serta promosi produk UMKM ke pasar global melalui platform e-commerce seperti PaDi UMKM. Pengembangan sumber daya manusia juga menjadi sektor yang menjadi prioritas. Bekerjasama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), Kementerian BUMN telah mengadopsi kebijakan untuk memastikan kesetaraan gender di lingkungan kerja. Saat ini, 25 persen posisi manajerial di BUMN telah diisi oleh perempuan, dengan target peningkatan menjadi 30 persen pada 2025. Selain itu, program perlindungan anak telah dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas ramah anak di lingkungan BUMN. Kerja sama lintas kementerian dan badan strategis yang dijalankan Kementerian BUMN dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih ini menjadi bukti nyata akan kolaborasi merupakan kunci utama dalam mewujudkan visi Asta Cita Pemerintah Prabowo-Gibran. Program-program yang telah berjalan tidak hanya berdampak pada pencapaian target pembangunan nasional, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. "Melalui sinergi lintas sektor, kami optimistis Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing global. Gotong royong adalah fondasi utama kita menuju Indonesia Emas 2045," pungkas&nbsp;Erick.

"Kolaborasi lintas kementerian dan badan ini menjadi momentum strategis untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks," katanya

Capaian 100 Hari Kerja: Kementerian BUMN Perkuat Sinergi dengan 16 Kementerian dan Enam Badan, Dukung Asta Cita Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/12/Beras-Dery-Ridwansah-2JPG-506301791.jpg" alt="Pedagang saat merapihkan beras di tokonya di Pasar Minggu, Jakarta, Senin (11/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Pedagang saat merapihkan beras di tokonya di Pasar Minggu, Jakarta, Senin (11/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Saat ini pemerintah berupaya mendistribusikan beras jenis stabilisasi pasokan dan harga pasar (SPHP) ke pasaran. Tujuannya, harga beras yang sedang melambung tinggi dapat diredam. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sudah mengadakan meeting dengan Bulog dan Bapanas agar bisa menyalurkan beras ke ritel. &rdquo;Karena ritel ini yang paling menjaga harga. Dengan sistem ritel yang menggunakan MT (modern trade), stok dan persebaran SPHP bisa dicek secara transparan,&rdquo; ujar Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey. Aprindo sudah meminta Bulog untuk memasok suplai beras pemerintah ke jaringan ritel modern. Aprindo berharap mendapat alokasi suplai sekitar 2.500 ton, khususnya untuk ritel modern berjenis minimarket dan supermarket. Sebab, kata Roy, minimarket dan supermarket memiliki porsi sekitar 80 persen dari total ritel modern yang berjumlah 50 ribu unit. &rdquo;Ya, lumayan bisa merepresentasikan untuk minimarket-supermarket di sekitaran 44 ribu toko gerai,&rdquo; urainya. Nanti permintaan tambahan beras itu disalurkan bertahap. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga beras. Kemendag bersama Bapanas dan Bulog melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai kota. &rdquo;Operasi pasar ini penting dilakukan untuk menjamin harga beras Bulog di harga Rp 11 ribu per kg. Kemarin saya ke Makassar, Papua, Lampung, lalu ke Jambi dan ke Solo untuk mengecek harga beras dan ketersediaan stok beras,&rdquo; ujarnya. Sebagai upaya menekan kenaikan harga beras, pemerintah telah menugasi Perum Bulog menyalurkan beras SPHP dengan harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Bulog juga diminta menggencarkan GPM yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras sebesar 10 kg kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang semula dijadwalkan berlangsung pada Oktober menjadi September. &rdquo;Bantuan pangan beras akan dibagikan selama September, Oktober, dan November. Kalau APBN longgar, semoga pada Januari, Februari, dan Maret bantuan pangan akan dibagikan lagi,&rdquo; katanya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa harga beras belum normal. El Nino menjadi penyebabnya. Kondisi itu makin diperparah dengan kekeringan di sejumlah wilayah. Jokowi menyebutkan, 19 negara juga menyetop ekspor beras. &rdquo;Ya, Super El Nino, kekeringan. Dan juga karena banyak negara, 19 negara, sudah menyetop ekspor beras,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013012995/harga-beras-melonjak-di-pasar-presiden-jokowi-pemerintah-sudah-gelontorkan-bansos">Harga Beras Melonjak di Pasar, Presiden Jokowi: Pemerintah Sudah Gelontorkan Bansos</a> Usulan HET Gabah Ombudsman RI (ORI) mengusulkan tujuh langkah dalam penanganan stabilisasi harga beras di pasaran. Salah satunya mengenai dicabutnya HET beras, kemudian menerapkan HET gabah. ORI mencatat, harga beras premium naik hingga 15 persen jika dibandingkan dengan harga antara September 2022 dan September 2023. Sejak November 2022, harga beras premium selalu di atas HET. Begitu pun beras medium yang mengalami kenaikan harga hingga 20 persen jika dihitung perbandingan harga antara September 2022 dan September 2023. Anggota ORI Yeka Hendra Fatika menuturkan, penerapan HET gabah diperlukan untuk menekan harga beras. Sebab, saat ini di beberapa daerah terjadi kelangkaan gabah. Sementara, supply and demand beras masih memenuhi meski harganya terus naik. &rdquo;Usulan HET untuk menekan harga gabah di pasaran bisa turun. Tentu dengan melakukan evaluasi,&rdquo; katanya. Jika harga gabah kembali terkendali, lanjut dia, bisa dipertimbangkan pencabutan HET gabah. Pola pengaturan HET gabah itu penting karena terkait dengan harga beras. Menurut dia, lebih mudah mengontrol harga beras lewat HET gabah. ORI juga menyarankan ada pembatasan distribusi dan penjualan harga gabah lintas provinsi. Hal itu penting agar tidak ada perebutan gabah antar penggilingan. ORI menemukan beberapa kasus wisata beras antarprovinsi. Misalnya, gabah dari Jatim dibeli di Pasar Cipinang, kemudian dijual lagi di Jatim. (dee/agf/elo/c14/fal)

Saat ini pemerintah berupaya mendistribusikan beras jenis stabilisasi pasokan dan harga pasar (SPHP) ke pasaran.

Stabilisasi Harga, Bulog-Bapanas Gelontor Stok ke Ritel dan Operasi Pasar

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/26/BAPANAS-26-3288474374.jpg" alt="Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat mengunjungi gudang dan mendampingi kunjungan kerja Presiden RI melepas bantuan pangan beras di Gudang Bulog Sukoharjo, awal April 2023. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat mengunjungi gudang dan mendampingi kunjungan kerja Presiden RI melepas bantuan pangan beras di Gudang Bulog Sukoharjo, awal April 2023. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi membeberkan jurus jitu Bapanas menjaga stabilitas stok dan harga pangan setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H agar tetap stabil. Arief menuturkan usai cuti bersama ini Bapanas langsung fokus melakukan review dan evaluasi hasil stabilisasi pasokan dan harga pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri lalu. Selain itu, kata Arief, pihaknya akan memastikan pelaksanaan sejumlah program, seperti melanjutkan penyaluran Bantuan Pangan Nasional untuk Beras bagi 21.361.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai dengan Mei 2023. Kemudian, penyaluran Bantuan Telur dan Daging Ayam untuk 1,4 Juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) sampai dengan Juni 2023. &ldquo;Kita langsung fokus kepada sejumlah program strategis pangan, seperti evaluasi sekaligus menyiapkan langkah-langkah mitigasi stabilisasi pangan ke depan khususnya untuk komoditas pangan yang berdampak besar terhadap inflasi," kata Arief dalam keterangannya, Selasa (25/4). "Ini penting dilakukan mengingat setelah cuti bersama aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali berjalan normal,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Arief menilai, kondisi pasokan dan harga pangan jelang Idul Fitri lalu terbilang stabil dan terkendali mengingat tidak terjadi gejolak dan kenaikan harga yang tinggi untuk komoditas bahan pangan pokok. Beberapa kenaikan harga pangan seperti cabai dan bawang, setelah dilakukan pengecekan ke pasar-pasar, terjadi dalam tingkatan yang wajar dikarenakan lonjakan permintaan jelang Idulfitri. Maka dari itu, ia memastikan, langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan masih akan terus digencarkan setelah Lebaran ini. Kondisi ini tuturnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan agar pasokan dan harga pangan stabil dan seimbang baik di tingkat petani, pedagang, dan konsumen/masyarakat. &ldquo;Kita akan terus lakukan upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan seperti jelang Lebaran lalu. Diantaranya, terus melakukan koordinasi dengan dinas urusan pangan daerah untuk penyediaan pangan murah melalui Gerakan Pasar Murah (GPM)," jelasnya. "Kita juga minta Bulog terus mendistribusikan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) ke ritel modern dan tradisional, serta secara bersamaan terus mendorong Bulog untuk meningkatkan serapan gabah/beras dari hasil panen dalam negeri,&rdquo; lanjutnya. Terkait pelaksanaan GPM, sampai dengan periode Idul Fitri tahun ini Bapanas telah menyelenggarakan sekitar 452 kali GPM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan untuk penyaluran beras SPHP, sejak Januari 2023 sampai dengan minggu ke-3 April 2023 ini Bulog melalui 26 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia telah menyalurkan beras SPHP sekitar 569 ribu ton. Selain menjaga stabilitas pasokan dan harga, pihaknya memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Arief mengatakan, usai Lebaran pengecekan keamanan pangan melalui uji sample pangan segar guna mengukur kandungan bahan aktif pestisida golongan organofosfat akan terus ditingkatkan baik di pasar tradisional maupun pasar modern. &ldquo;Kita tingkatkan pelaksanaan pengecekan keamanan pangan segar melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) pusat dan daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMD, serta asosiasi pedagang. Jadi saat NFA turun ke pasar bukan hanya mengecek harga tetapi juga menguji sample pangan segar untuk pastikan keamanannya,&rdquo; tandasnya. Sumber foto: Istimewa Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi saat mengunjungi gudang dan mendampingi kunjungan kerja Presiden RI melepas bantuan pangan beras di Gudang Bulog Sukoharjo, pada awal bulan ini.

Langkah-langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan masih akan terus digencarkan setelah perayaan Lebaran.

Jurus Bapanas Jaga Stabilitas Stok dan Harga Pangan Usai Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664526812582.jpg" alt="Ilustrasi beras. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Untuk menjaga stabilitas harga pangan khususnya beras, sepanjang 2022 Perum Bulog telah melaksanakan program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH). Program itu dilakukan untuk menambah pasokan beras ke pasaran.  Terhitung mulai awal tahun hingga minggu ke-3 September, Bulog Kanwil Jatim menggelontorkan beras KPSH. Hasilnya, harga beras di pasaran tidak mengalami lonjakan.  Kepala Wilayah Perum BULOG Kanwil Jatim Ermin Tora menyatakan, sudah mengeluarkan instruksi ke seluruh 13 kantor cabang meminta program tersebut makin dimasifkan. ”Masyarakat jangan khawatir. Berdasara pencatatan harga beras walaupun relatif mengalami kenaikan, dengan penambahan pasokan beras dari Bulog maupun dari panen padi yang sementara/akan berlangsung dapat mengendalikan harga beras di pasaran,” kata Ermin Tora, Jumat (30/9).  Dia memastikan, pihaknya akan terus melakukan penambahan pasokan beras secara rutin ke pasar. Utamanya, pasar-pasar tradisional dengan harga di bawah HET.  ”Program ini juga dilakukan secara insidentil melalui operasi pasar penjualan pangan secara langsung ke masyarakat di beberapa lokasi bekerja sama dengan pemda setempat,’’ ungkap Ermin Tora.  Menurut dia, program Bulog itu terbukti efektif menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Kegiatan tersebut juga merupakan realisasi dari tiga pilar ketahanan pangan yang ditugaskan kepada Bulog yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas.  ”Yang menjadi fokus kami saat ini adalah stabilitas harga beras di masyarakat. Kami akan upayakan semaksimal mungkin pelaksanaan program stabilisasi tersebut tanpa ada unsur kepentingan apapun kecuali kepentingan rakyat, terlebih di tengah situasi seperti sekarang,” terang Ermin Tora.  Saat ini, dia menambahkan, Bulog bersama pemda/TPID menjaga harga beras di tingkat konsumen agar stabil atau tidak mengalami lonjakan. ”Kami juga melakukan operasi pasar penjualan pangan langsung ke masyarakat secara terjadwal ke beberapa lokasi kelurahan/kecamatan,” papar Ermin Tora.  Beberapa hal yang dilakukan antara lain menggunakan beras yang telah dikemas 5kg dengan kemasan menarik dengan harga jauh di bawah HET Rp 9.450/kg. ”Untuk ketahanan stok beras di Bulog Kanwil Jatim saat ini lebih dari cukup untuk memenuhi rencana penyaluran beras di seluruh wilayah Jatim. Bahkan kami juga terus memasok ke wilayah Bulog lain seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Maluku,” tutur Ermin Tora.

Bulog Jatim Jamin Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/mendag-0903.jpg" alt="Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menggelar konferensi pers terkait ketersediaan minyak goreng yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Rabu (9/3/2022)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menggelar konferensi pers terkait ketersediaan minyak goreng yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Rabu (9/3/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Kementerian Perdagangan bekerja sama  Mabes Polri untuk menindak tegas setiap bentuk penyelewengan minyak goreng, khususnya praktik peninbunan untuk mencari keuntungan di tengah kelangkaan di pasaran. Ini untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Mendag Muhammad Lutfi juga menegaskan tidak akan mencabut aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di masyarakat.  Hal tersebut disampaikan Mendag Lutfi dalam konferensi pers terkait minyak goreng hari ini, Rabu (9/3) secara virtual.  Mendag Lutfi menyampaikan, stok minyak goreng sudah melebihi kebutuhan nasional. Hingga 8 Maret 2022, telah ada sebanyak 415.787 ton minyak goreng dari skema domestic market obligation(DMO) yang didistribusikan ke pasar. Volume tersebut setara dengan 72,4 persen dari total DMO yang telah terkumpul sejak 14 Februari 2022.  “Sebanyak 415.787 ton atau sekitar 72,4 persen dari DMO yang terkumpul sudah didistribusikan ke pasar dalam bentuk curah maupun kemasan hingga 8 Maret 2022. Distribusi DMO tersebut sudah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi minyak goreng satu bulan yang mencapai 327.321 ton. Pasokan minyak kita melimpah,” ungkap Mendag Lutfi.  Menurut Mendag Lutfi, per 8 Maret 2022 volume DMO yang telah terkumpul adalah sebanyak 573.890 ton atau 20,7 persen dari volume Persetujuan Ekspor (PE)produk sawit dan turunannya yang diterbitkan. Volume DMO tersebut terdiri atas 463.886 ton untuk DMO refined, bleached, deodorized (RBD)palm oleindan 110.004 ton untuk DMO CPO.  Dalam kurun waktu 14 Februari sampai 8 Maret 2022, Kemendag telah menerbitkan 126 PEproduk sawit dan turunannya kepada 54 eksportir dengan volume total 2.771.294 ton. Volume total tersebut terdiri atas 1.240.248 ton untuk RBD palm olein, 385.907 ton untuk RBD palm oil, 153.411 ton untuk RBD palm stearin, dan 109.843 ton untuk CPO.  MendagLutfi menegaskan,kebijakan DMOsebesar 20 persen dari volume ekspor, kemudian domestic price obligation (DPO) untuk CPO sebesar Rp9.300/kg serta untuk olein sebesar Rp 10.300/kg. Ketentuan DMO dan DPO dituangkan dalam ‘Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor’.Besaran DMOdan harga DPOdiatur melalui ‘Keputusan Menteri Perdagangan No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri(Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di DalamNegeri (Domestic PriceObligation)’.  “Jika merujuk DPO tersebut, penerapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter, kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan kemasan premium Rp 14.000/kg sangat mungkin dilakukan,”kata Mendag Lutfi.  Tindak Tegas PenyelewenganMendag Lutfi menegaskan akan menempuh jalur hukum jika terbukti ada penyelewengan di kalangan pelaku tata niaga minyak goreng. Mendag Lutfi memperkirakan, gangguan distribusi minyak goreng di tengah terjaminnya pasokan minyak kelapa sawit dalam negeri bisa terjadi lantaran ada penyelewengan dalam distribusi bahan baku minyak goreng. Untuk itu, Mendag Lutfi menggandeng Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk bersinergi menjamin kelancaran distribusi.  “Kami memperkirakan bahan baku minyak goreng rembes ke industri yang tidak berhak atau ada tindakan melawan hukum berupa ekspor tanpa izin. Kedua hal ini masih harus diselidiki lebih lanjut untuk memastikan faktanya. Tetapi yang kami dapat pastikan saat ini, tidak boleh ada yang berspekulasi menyimpan minyak goreng untuk keuntungan pribadi. Kami memiliki data yang terverifikasi, informasi tangki penyimpanan, dan jalur distribusi minyak goreng. Data tersebut siap kami bagikan ke Polri,”kata Mendag Lutfi.  Sebelum menggelar konferensi pers, Mendag Lutfi terlebih dahulu meninjau Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu pagi (9/3). Mendag Lutfi memastikan bahwa minyak goreng yang beredar di masyarakat saat ini bersumber dari distribusi DMO. Sementara itu dari pantauan tersebut, Mendag Lutfi menemukan bahwa para pedagang pasar menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET). Mendag Lutfi memastikan kebijakan HET tidak akan diubah atau dicabut.  “Saya tegaskan bahwa pemerintah tidak berencana mencabut HET minyak goreng. Kebijakan ini akan terus kami tegakkan. Tindakan spekulasi mendisrupsi rantai logistik karena ingin mendapat keuntungan yang besar. Jika ditemukan ada tindakan-tindakan melawan hukum, kami pastikan akan tuntut,”tegas Mendag Lutfi.

Gandeng Mabes Polri, Mendag Jaga Stabilisasi Harga Migor di Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/MENDAG-JAMBI.jpg" alt="Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi meninjau harga dan distribusi minyak goreng di Pasar Angso Duo, Jambi, Jumat (25/02/2022)." width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi meninjau harga dan distribusi minyak goreng di Pasar Angso Duo, Jambi, Jumat (25/02/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Kementerian Perdagangan terus melakukan pemantangan pergerakan harga komoditas, utamnya minyak goreng. Terbaru, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan lawatan ke Banda Aceh guna mengetahui langkan-langkah stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng serta barang kebutuhan pokok lainnya. Di kota Serambi Mekah ini, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengunjungi Pasar Al Mahirah di Banda Aceh, Provinsi Aceh, hari ini, Sabtu (26/2).  Hasil pantauan menunjukkan pasokan migor di Banda Aceh tersedia, tetapi harganya masih belum sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Mendag Lutfi meminta Pemerintah Daerah memperkuat kerjasama dengan Pusat untuk menambah suplai agar harga migor sesuai HET yang berlaku yaitu Rp11.500/liter untuk migor curah, Rp13.500/liter untuk kemasan sederhana, dan Rp14.000/liter untuk kemasan premium.  Pada pantauan migor di Pasar Al Mahirah, hadir Walikota Banda Aceh Aminullah Usman. Mendag juga turut didampingi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.  "Saya mengapresiasi ketersediaan migor di Banda Aceh walaupun harganya belum sesuai dengan HET. Untuk meningkatkan pasokan di Aceh diperlukan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah sehingga harga migor dapat terjangkau masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memanfaatkan jalur suplai dari Medan, Sumatra Utara untuk meningkatkan pasokan migor di Aceh," ungkap Mendag Lutfi.  Rakor Minyak Goreng Usai kunjungan ke Pasar Al Mahirah, Mendag Lutfi bersama Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian di seluruh Provinsi Aceh, perwakilan PT PPI, serta perwakilan dari distributor minyak goreng.  Mendag memastikan suplai migor akan bertambah dan meminta Kepala Disperindag Provinsi Aceh untuk memastikan distribusi migor berjalan baik. "Diharapkan dalam seminggu ke depan akan berangsur normal," ujar Mendag.  Mendag menegaskan, Kemendag akan terus memantau ketersediaan migor dan keterjangkauan harga sesuai dengan HET yang ditetapkan Pemerintah dan mengawal kewajiban implementasi domestic market obligation (DMO) bagi perusahaan eksportir untuk memasok 20 persen dari volume ekspornya untuk kebutuhan domestik.  Kunjungan kerja ke Banda Aceh ini mengakhiri rangkaian kunjungan kerja Mendag Lutfi di Pulau Sumatra dalam rangka memantau ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga migor. Kunjungan kerja Mendag Lutfi di Pulau Sumatra berlangsung di lima kota yaitu Lampung, Padang, Jambi, Medan, dan Banda Aceh yang berlangsung pada 24--26 Februari 2022. Kunjungan kerja ini sekaligus menunjukkan komitmen Mendag Lutfi untuk memastikan ketersediaan migor yang terjangkau bagi masyarakat. Kunjungan kerja juga akan dilanjutkan ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia.

Kunjungi Banda Aceh, Mendag Pantau Perkembangan Harga Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/MENDAG-NATARU2.jpg" alt="Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi  (Kemendag for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi  (Kemendag for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Guna memenuhi ketersediaan minyak goreng di pasar dengan harga stabil dan terjangkau, Kementerian Perdagangan mulai 27 Januari 2022 menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Kebijakan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah berlangsung selama satu minggu terakhir.  Hal ini disampaikan Mendag Lutfi pada konferensi pers yang dilaksanakan secara virtual, hari ini, Kamis (27/1).  “Mekanisme kebijakan DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nantinya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing–masing,” jelas Mendag.  Mendag menjelaskan, kebutuhan minyak goreng nasional pada 2022 adalah sebesar 5,7 juta kilo liter. Untuk kebutuhan rumah tangga diperkirakan sebesar 3,9 juta kilo liter, yang terdiri dari 1,2 juta kilo liter kemasan premium, 231 ribu kilo liter kemasan sederhana, dan 2,4 juta kilo liter curah. Sedangkan, untuk kebutuhan industri adalah sebesar 1,8 juta kilo liter.  “Seiring dengan penerapan kebijakan DMO, kami juga akan menerapkan kebijakan DPO yang kami tetapkan sebesar Rp9.300/kg untuk CPO dan Rp10.300/liter untuk olein,” ungkap Mendag.  Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, lanjut Mendag, di dalam negeri juga akan diberlakukan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng dengan rincian, minyak goreng curah sebesar Rp11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000/liter. Kebijakan HET ini akan mulai berlaku pada 1 Februari 2022.  Mendag juga menyampaikan, selama masa transisi yang berlangsung hingga 1 Februari 2022, kebijakan minyak goreng satu harga sebesar Rp14.000/liter tetap berlaku. “Hal tersebut dengan mempertimbangkan memberikan waktu untuk penyesuaian serta manajemen stok minyak goreng di tingkat pedagang hingga pengecer,” jelasnya.  Mendag menginstruksikan para produsen untuk mempercepat penyaluran minyak goreng serta memastikan tidak terjadi kekosongan di tingkat pedagang dan pengecer, baik di pasar tradisional maupun ritel modern.  “Kami kembali mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli dan tidak melakukan panic buying karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau. Selain itu, Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah hukum yang sangat tegas bagi para pelaku usaha yang melanggar ketentuan,” tegas Mendag.  Diharapkan, dengan dilaksanakannya kebijakan ini, masyarakat dapat terus mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau dan pedagang serta produsen tetap diuntungkan. “Dengan kebijakan ini, maka kami berharap harga minyak goreng dapat menjadi lebih stabil dan terjangkau untuk masyarakat, serta dapat tetap menguntungkan bagi para pedagang kecil, distributor, hingga produsen,” pungkas Mendag.

Stabilkan Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/minyak_goreng_bersubsidi.jpg" alt="MENUNGGU PEMBELI: Pedagang sembako di Pasar Penggilingan, Jakarta, kemarin (6/1). Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga sejak Natal dan tahun baru. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUNGGU PEMBELI: Pedagang sembako di Pasar Penggilingan, Jakarta, kemarin (6/1). Sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga sejak Natal dan tahun baru. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah menerapkan program minyak goreng satu harga di seluruh wilayah Indonesia seharga Rp 14.000 per liter. Tujuannya untuk membuat harga jual dipasaran yang sempat melejit hingga menembus Rp 20.000 per liter sehingga menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat.  Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Bernard Riedo mengungkapkan, saat ini minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter tersedia di pasar modern atau supermarket sejak 19 Januari 2022 lalu. Sementara, kebijakan satu harga untuk pasar tradisional belaku 5 hari setelahnya.  “Saat ini kebijakan satu harga untuk pasar tradisional belaku 5 hari sejak 19 Januari 2022. Yang pertama jalan untuk retail modern,” kata Bernard saat dihubungi oleh JawaPos.com, Jumat (21/1).  Menurutnya, minyak goreng seharga Rp 14.000 per liter di pasar tradisional atau pedagang diluar ritel modern akan berlalu mulai pekan depan. “Sesuai peraturan demikian seharusnya, mulai berlaku rabu depan,” sebutnya.  Minyak goreng yang dijual di luar ritel modern, para pedagang tentunya membeli stok minyak goreng dengan harga yang tinggi. Namun, Bernard mengaku, belum ada pembahasan mekanisme penutupan kerugian atas selisih harga minyak goreng tersebut antara para pedagang dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).  “Setahu saya belum. Persetujuan bagaimana. Saran saya baiknya minta masukan dari kemendag,” tuturnya.  Dihubungi secara terpisah, Corporate Affairs Director Alfamart Solihin mengaku, pihaknya juga membeli stok minyak goreng lebih mahal dibandingkan harga jual saat ini. Namun, pihaknya berkomitmen untuk mematikan kebijakan pemerintah.  “Stok harga membeli lebih mahal daripada harga jual tapi komit jual di harga segitu. Banyak juga perusahaan yang diminta memenuhi stok minyak kan. Yang saat ini dijual stok lama. Modal (beli) lebih daripada itu (jual),” pungkasnya.

Pekan Depan, Pasar Tradisional Jual Minyak Goreng Rp 14.000 per Liter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/LUT.jpg" alt="Caption : Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menggelar Konferensi Pers terkait Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga secara virtual di Jakarta, Selasa (18 Jan)." width="100%">
<figcaption>Caption : Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi menggelar Konferensi Pers terkait Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga secara virtual di Jakarta, Selasa (18 Jan).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah akan menjaga harga minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana dengan harga setara Rp14.000/liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta Usaha Mikro dan Kecil. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau.  “Untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penyediaan minyak goreng dengan satu harga. Melalui kebijakan ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau, dan di sisi lain produsen tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti oleh Pemerintah,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.  Sebagai awal pelaksanaan, penyediaan minyak goreng dengan satu harga akan dilakukan melalui ritel modern yang menjadi anggota APRINDO, dan untuk pasar tradisional, diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian.  “Ritel modern akan menyediakan minyak goreng dengan harga Rp14.000/liter yang dimulai pada hari Rabu, 19 Januari 2022, pukul 00.01 waktu setempat, dan kepada masyarakat diharapkan tidak memborong (panic buying), karena stok minyak goreng dalam jumlah yang sangat cukup,” tambah Mendag.  Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDPKS), telah menyiapkan dana sebesar Rp 7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 milyar liter selama 6 (enam) bulan.  Kebijakan ini, kata Mendag, telah disosialisasikan kepada semua produsen minyak goreng dan ritel modern, dan pada prinsipnya baik produsen maupun ritel modern mendukung kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng. Sampai dengan saat ini, sebanyak 34 produsen minyak goreng telah menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi masyarakat.  Perubahan Permendag Ekspor Terkait kebijakan ini, Mendag Lutfi menerbitkan regulasi baru agar kebutuhan bahan baku minyak goreng di dalam negeri tetap tersedia sehingga harga minyak goreng tetap dalam kondisi stabil. Mendag Lutfi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.  Permendag ini mengatur ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE).  Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan; Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.  Selanjutnya, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.

Mendag: Pemerintah Jual Minyak Goreng di Harga Rp 14.000 per Liter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PANEN-BAWANG.jpg" alt="Panen bawang merah di daerah sentra akan dipriotitaskan untuk memasok daerah yang membutuhkan pasokan besar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Panen bawang merah di daerah sentra akan dipriotitaskan untuk memasok daerah yang membutuhkan pasokan besar. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya mendorong pemerataan pasokan bawang merah. Tujuannya tak lain untuk mengendalikan harga yang terpantau menguat di berbagai daerah.  Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui dukungan distribusi bahan pangan pokok untuk petani yang terdampak Covid-19. Pasokan bawang merah yang berada di sentra produksi utama akan didistribusikan ke daerah non sentra yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan. Dengan begitu, harga digadang bisa berangsur normal kembali.  "Kami di Ditjen Hortikultura telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung distribusi pangan terutama produk hortikultura strategis, dari petani terdampak ke pasar tujuan. Ini bagian dari wujud komitmen Bapak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo,Red) untuk menjamin ketersediaan pangan pokok aman terkendali, terlebih saat pandemi Covid-19 ini," ujar Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto dalam keterangannya, Kamis (21/5).  Menurutnya, saat ini bawang merah menjadi prioritas untuk dilakukan intervensi distribusi yang terhambat karena kendala transportasi dan pengangkutan selama diterapkannya pembatasan wilayah. Sehingga kondisi ini berdampak pada tidak meratanya distribusi bawang merah dan kenaikan harga selama masa pandemi .  Untuk itu, lanjut Prihasto, Kementan melakukan distribusikan bawang merah dari Cirebon ke Palembang sebanyak 15 ton. Menyusul segera pengiriman 42 ton lagi ke Sumatera dari Brebes. "Selanjutnya akan terus berlanjut menyusul ke kota-kota lain utamanya Sumatera dan Indonesia Bagian Timur," terangnya.  Pihaknya berharap langkah konkret tersebut mampu mengendalikan harga bawang merah di pasaran, terutama di kota-kota besar luar Jawa.  Senada, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Yasid Taufik saat ditemui di sela-sela acara pelepasan distribusi bawang merah di Gebang, Cirebon menegaskan, akan mendorong pemerataan distribusi bawang merah.  "Harga terjangkau, pasokan merata itu kuncinya. Produksi bawang merah memang tidak sama satu daerah dengan daerah lainnya. Tidak bisa dipaksakan tanam di semua daerah. Penataan distribusi menjadi sangat penting dilakukan," kata Yasid.  Saat ditanya sampai kapan kegiatan ini dilakukan, Yasid menyebut sampai harga bawang merah berada di harga yang wajar.  "Subsidi biaya transportasi ini bagian dari langkah kita mengharmonisasikan harga, apalagi di masa turbulensi covid-19. Targetnya sampai harga di daerah tersebut wajar," tukasnya.  Rencananya bawang merah yang disubsidi transportasinya tersebut dijual di eceran dengan harga Rp 43.000 - Rp 44.000 per kg. Saat ini harga bawang merah eceran di pasar Kota Palembang masih berkisar Rp 55.000 per kg.  Pasokan Sepanjang Tahun Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Ali Efendi menyatakan daerahnya merupakan salah satu sentra produksi bawang merah utama di Jawa Barat.  Menurut Ali, keunggulan bawang Cirebon adalah bisa memproduksi bawang merah sepanjang tahun. Tiap bulan minimal ada pertanaman 300 hektar.  "Bahkan surplus produksinya mencapai 29 ribu ton setahun. Harga bagus saat ini tentu menguntungkan petani setelah beberapa waktu lalu mereka mengalami kerugian cukup besar akibat anjloknya harga," imbuhnya.  Dikonfirmasi langsung di lahan miliknya, petani bawang merah Pabedilan Cirebon, H Jaya mengaku menikmati untung dengan harga saat ini.  "Saat ini harga di petani Rp 35 ribu - Rp 38 ribu per kilo. Kalau panenannya bagus, petani bisa untung ratusan juta per hektarnya. Petani pun inginnya harga stabil dan tidak memberatkan semuanya," ungkap Jaya senang.  Meski harga tinggi, namun diakuinya produktivitas panen mengalami penurunan dari rata-rata 10 ton per hektar menjadi hanya 6-8 ton per hektar. "Akibat cuaca yang kurang bagus," pungkasnya.

Stabilkan Harga, Kementan Pasok Bawang Merah ke Daerah Non-Sentra

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#stabilisasi harga

Berita Terkini