<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/SRITEX-1037934045.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 8.400 karyawan PT. Sri Rejeki Isman atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, terakhir bekerja pada hari ini, Jumat (28/2). Hal ini setelah PT Sritex dinyatakan pailit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, dalam menghadapi penutupan PT Sritex. Sebab, penutupan perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu akan mengakibtkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ini tentu akan sangat menyedihkan dan memprihatinkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ujung-ujungnya, karyawan lagi yang jadi korban. Padahal, mereka ini bekerja secara profesional. Patuh pada seluruh aturan yang ditetapkan. Baik oleh pemerintah, maupun perusahaan," ucap Saleh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun dalam situasi dan kondisi seperti ini, mereka yang kelihatannya harus rela berkorban. Padahal kebutuhan mereka saat ini tengah meningkat untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua Umum PAN itu berharap, agar pemerintah dapat mencari jalan terbaik bagi karyawan dan pekerja PT Sritex. Ia pun menagih janji Menteri Perindustrian yang menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki skema penanganan PT Sritex. Pasalnya, pemerintah memastikan tidak akan ada PHK karyawan dalam semua opsi yang ada.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, sekarang kita perlukan menteri Perindustrian turun tangan. Diperlukan keberpihakan dan kebijakan afirmatif untuk para karyawan. Sebagai menteri senior, saya yakin Pak AGK (Agus Gumiwang Kartasasmita) pasti memiliki jalan dan solusi," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015444370/ma-tolak-kasasi-sritex-wamenaker-harap-manajemen-tak-melakukan-phk-karyawan">MA Tolak Kasasi Sritex, Wamenaker Harap Manajemen Tak Melakukan PHK Karyawan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Saleh menekankan di tengah situasi perekonomian saat ini, tidak mudah mencari pekerjaan yang pas dan sesuai. Apalagi untuk 8000 orang lebih mantan karyawan PT Sritex. Ia meyakini, mereka tidak punya tempat mengadu. Karena itu, pemerintah harus proaktif untuk membantu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka masyarakat kelas menengah. Tidak berpikiran ke langit. Sehari-hari hanya fokus menghidupi keluarga. Dan yang pasti, mereka juga sangat cinta Indonesia," pungkasnya.</div>

aleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif, dalam menghadapi penutupan PT Sritex

DPR Tagih Komitmen Pemerintah Tak Ada PHK Massa 8.400 Karyawan Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/phk-sritex-1961605755.jpg" alt="Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk Iwan Kurniawan Lukminto menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) haram dalam usaha Sritex. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk Iwan Kurniawan Lukminto menyebutkan pemutusan hubungan kerja (PHK) haram dalam usaha Sritex. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk alias&nbsp;Sritex buka suara usai Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi terkait putusan pailit perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto alias Wawan mengaku telah melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, upaya hukum ini ditempuh agar keberlangsungan usaha dan menyediakan lapangan kerja bagi 50 ribu karyawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Upaya hukum ini kami tempuh, agar kami dapat menjaga keberlangsungan usaha, dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 50 ribu karyawan yang telah bekerja bersama-sama kami selama puluhan tahun,&rdquo; ujar Wawan dalam keterangannya, Jumat (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Langkah hukum ini kami tempuh, tidak semata untuk kepentingan perusahaan tetapi membawa serta aspirasi seluruh keluarga besar Sritex,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, selama proses pengajuan kasasi ke MA,&nbsp;Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usahanya, dan tidak melakukan PHK, sebagaimana pesan disampaikan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015440066/ma-tolak-kasasi-sritex-status-pailit-tak-terhindarkan">MA Tolak Kasasi Sritex, Status Pailit Tak Terhindarkan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami berupaya semaksimal mungkin menjaga situasi perusahaan agar tetap kondusif, ditengah berbagai keterbatasan gerak akibat status pailit kami. Upaya kami tidak mudah, karena berkejaran dengan waktu, juga keterbatasan sumberdaya,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga memastikan, pilihan untuk menempuh upaya hukum lanjutan berupa PK, sebagai langkah agar keluarga besar&nbsp;Sritex&nbsp;tetap dapat bekerja, bertahan hidup dan menghidupi keluarganya ditengah situasi perekonomian yang sedang sulit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami harap pemerintah memberikan keadilan hukum yang mempertimbangkan kemanusiaan, dengan mendukung upaya kami untuk tetap dapat melanjutkan kegiatan usaha, dan berkontribusi pada kemajuan industri tekstil nasional&rdquo;, pungkas Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, upaya kasasi itu sebelumnya dilakukan Sritex, serta perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex untuk menghindari status pailit. Namun, usai terbitnya hasil putusan tersebut, manajemen mengaku menghormati keputusan menolak permohonan kasasi&nbsp;Sritex terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, 18 Desember 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sritex telah melakukan konsolidasi internal dan memutuskan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

Sritex Ajukan Peninjauan Kembali Usai MA Tolak Kasasi Status Pailit

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/67_pra_2-3085768837.jpg" alt="TETAP BEKERJA: Aktivitas produksi jaket di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Kendati dinyatakan pailit, proses produksi masih berjalan 24 jam. (M IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>TETAP BEKERJA: Aktivitas produksi jaket di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Kendati dinyatakan pailit, proses produksi masih berjalan 24 jam. (M IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Semarang. Upaya kasasi itu sebelumnya diajukan Sritex, serta perusahaan-perusahaan terkait dalam Grup Sritex untuk menghindari status pailit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasasi itu diajukan bertujuan untuk membatalkan putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Amar putusan: tolak," bunyi putusan tersebut, sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Kamis (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan itu diadili oleh Ketua Majelis Prof. Dr. Hamdi, dengan anggota Nani Indrawati dan Lucas Prakoso. Serta panitera pengganti Wigati Pujiningrum. Putusan itu diketok pada Rabu (18/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Putusan kasasi ini mempertegas putusan Pengadilan Negeri Semarang terhadap nasib kepailitan Sritex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, kepailitan Sritex sempat menarik perhatian publik, salah satunya dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan (Mennaker) Yassierli menyatakan, kasus yang dialami PT&nbsp;Sri&nbsp;Rejeki Isman Tbk (Sritex), sejatinya merupakan kelalaian manajemen perusahaan dalam memitigasi risiko. Menurutnya, manajemen perusahaan lengah seolah-olah masalah kecil yang pada akhirnya berdampak fatal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Ini adalah kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi resiko kalau saya melihatnya jadi lengah seolah-olah ini masalah kecil, tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal," kata Yassierli dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengamini, pemerintah berkeinginan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT&nbsp;Sritex. Ia pun mengaku telah dipanggil Presiden&nbsp;Prabowo&nbsp;untuk menyelesaikan persoalan ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, publik jangan memandang kehadiran pemerintah dalam kasus ini ikut membantu swasta. Ia menyebut,</div> <div dir="auto">pemerintah hanya membantu proses mediasi antara operator dan manajemen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Membantu itu, kan, horizonnya macam-macam, bukan berarti kemudian pemerintah bantu swasta secara langsung, belum tentu juga pemerintah bantu percepat terjadinya mediasi operator dengan manajemen," ujar Yassierli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015307497/manajemen-pastikan-2500-karyawan-sritex-yang-diliburkan-tetap-terima-gaji">Manajemen Pastikan 2.500 Karyawan Sritex yang Diliburkan Tetap Terima Gaji </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yassierli menambahkan, pemerintah memang tidak ingin ada PHK setelah PT Sirtex dinyatakan pailit berdasar putusan pengadilan. Karena itu, ia berharap setiap perusahaan memiliki sistem manajemen risiko yang kuat agar kejadian serupa tidak terjadi di sektor lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami kementerian dibantu dengan dinas tenaga Kerja itu juga punya mekanisme untuk melakukan monitoring jangan sampai kemudian tiba-tiba terjadi kasus," pungkasnya</div> </div> </div>

Mahkamah Agung (MA) menolak upaya hukum kasasi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), terkait putusan pailit yang dijatuhkan PN Semarang

MA Tolak Kasasi Sritex, Status Pailit Tak Terhindarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/sritex-kurator-1871303968.jpg" alt="Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil, Rabu (13/11). (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kuasa Hukum BNI menyatakan keprihatinannya atas status pailit yang disandang oleh Sritex. Pernyataan itu diucapkan dalam Rapat Kreditor Pertama Sritex yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2024 di Pengadilan Niaga Semarang.</p> <p>"Kami menyatakan prihatin atas status pailit yang disandang oleh Sritex dan tiga anak usahanya. Peristiwa hukum ini merupakan bencana bagi industri tekstil Indonesia," kata Yudhi Wibisana, Kuasa Hukum BNI dalam Rapat Kreditor Pertama, Rabu (13/10).</p> <p>Dalam rapat tersebut, Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya. "Panitia kreditor sementara ini penting dibentuk untuk menjaga agar kurator tetap menjalankan prinsip independensinya, transparan, dan profesional," katanya.</p> <p>Menurutnya, BNI sebagai salah satu anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terbesar harus menjadi Panitia Kreditor Sementara agar mampu menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu kreditor dalam proses kepailitan ini.</p> <p>"Kami meminta kurator untuk menjaga prinsip kehati-hatian kurator sehingga terhindar dari kemungkinan adanya pelanggaran hukum baik oleh debitor, kurator, maupun salah satu atau lebih kreditor dalam proses kepailitan ini," sambungnya.</p> <p>Sebelumnya, perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo ini digugat pailit oleh vendornya PT Indo Bharta Rayon karena polemik utang yang belum terbayarkan.</p> <p>Sritex bersama dengan perusahaan afiliasinya, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon.</p> <p>Total utang Sritex tembus Rp 14,64 triliun. Jumlah tersebut adalah total utang tercatat Sritex kepada 27 bank dan tiga perusahaan multifinance per September 2024.</p> <p>Kemarin, Rabu (13/11), kurator kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan tiga anak usahanya mulai mengumpulkan para kreditor perusahaan tekstil untuk mengenalkan serta menyampaikan tugas-tugas yang dilakukan ke depannya. Salah seorang kurator PT Sritex, Denny Ardiansyah, mengatakan, rapat pertama baru sebatas memperkenalkan diri bersama hakim pengawas dari PN Semarang.<br /><br />Rapat perdana tersebut, kata dia, nantinya akan dilanjutkan dengan langkah-langkah teknis berikutnya. Menurut dia, hingga saat ini baru ada sembilan kreditur yang sudah tercatat oleh kurator dengan nilai tagihan mencapai Rp 600 miliar.<br /><br />"Paling besar (Ditjen) pajak, nilainya mencapai Rp 500 miliar," katanya, dikutip dari <em>Antara</em>, Kamis (14/11).<br /><br />Ia mengatakan, tagihan dari kreditur lainnya masih belum disampaikan seluruhnya. Ia memastikan, kurator akan bekerja hati-hati untuk melindungi kreditur, debitur, maupun karyawan Sritex.<br /><br />"Jangan sampai langkah yang dilakukan kurator justru blunder atau mengakibatkan kerugian," katanya.<br /><br />Berkaitan dengan karyawan Sritex, lanjut dia, kurator hingga saat ini belum memperoleh data lengkap dari debitur. Pemerintah, lanjut dia, memberi atensi dan dukungan kepada kurator dalam melaksanakan tugasnya. Ia menambahkan, kurator bekerja normatif berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.</p>

Yudhi juga mengajukan usul dibentuknya Panitia Kreditor Sementara untuk menjaga transparansi kurator dalam menjalankan tugasnya.

Terkait Kepailitan Sritex, Kuasa Hukum BNI Meminta Kurator Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/EBEN-13-b-671917202.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezeer Gerungan. (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezeer Gerungan. (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezeer Gerungan menyampaikan akan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (15/11) pekan ini.</p> <p>Menurutnya, kunjungan kedua kalinya ke pabrik tekstil raksasa ini dilakukan untuk membuktikan bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan manajemen di tengah putusan pailit dari Pengadilan Negeri Semarang.</p> <p>"Jumat ini saya akan memastikan bahwa di Sritex itu tidak ada PHK, karena ini penting sekali," kata Immanuel di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11).</p> <p>Dia juga memastikan, kunjungannya tersebut sebagaimana sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta kepadanya untuk memastikan tidak terjadi PHK di PT Sritex.</p> <p>Wamenaker yang biasa disapa Noel ini menyebut, bahwa Presiden Prabowo berkeinginan bahwa Sritex tetap beroperasi seperti biasa meskipun telah dinyatakan pailit.</p> <p>"Karena apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritex itu perintah Presiden langsung, karena Pak Prabowo Subianto tidak ingin ada yang namanya PHK," jelasnya.</p> <p>"Dia tidak mau melihat buruh atau pekerja itu menderita, karena sebuah kebijakan yang tadi disampaikan Pak Iwan (Presiden Komisaris Sritex)," sambung Noel.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, Presiden Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto membantah telah melakukan PHK massal terhadap ribuan karyawannya. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya hanya meliburkan sebanyak 2.500 karyawan akibat kurangnya pasokan bahan baku.</p> <p>Pasalnya, bahan baku yang dibutuhkan masih terhambat permasalahan administrasi seiring dengan proses penilaian atau appraisal yang masih dilakukan oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim di pengadilan.</p> <p>"Bahwa saat ini Sritek tidak melakukan PHK, satu orang pun. Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini, tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku," ungkap Iwan Setiawan.</p> <p>Iwan juga menyebut, ketersediaan bahan baku yang ada di Sritex hanya mampu bertahan untuk 3 minggu ke depan. Bahkan, jika hal ini terus menerus tidak ada kepastian, maka Sritex terancam bakal melakukan PHK.</p> <p class="class-paragraph">"Jadi ketersediaan bahan baku ini sekarang kekuatannya sampai 3 minggu ke depan. Kalau tidak ada going concern atau daripada keberlangsungan. Itu malah jadi ancaman PHK," pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kunjungan Wamenaker ke pabrik tekstil raksasa ini dilakukan untuk membuktikan bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan

 Pastikan Tak Ada PHK, Wamenaker Bakal Kunjungi Sritex Lagi Jumat Pekan Ini

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/26/sritex-2-2110462159.jpg" alt="PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. (ANTARA)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex memastikan bahwa sebanyak 2.500 karyawan yang diliburkan tetap menerima gaji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (13/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, yang (2.500 karyawan) diliburkan tetap kita gaji," kata Iwan Lukminto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berharap bahwa keberlangsungan usaha akan tetap berjalan, sehingga seluruh karyawan yang diliburkan kembali bekerja seperti biasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan kita sebenarnya mengharapkan bahwa keberlangsungan harus cepat dijalankan, supaya yang diliburkan tetap bisa bekerja lagi seperti biasa," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Iwan menjelaskan, manajemen sengaja meliburkan sebanyak 2.500 karyawan lantaran bahan baku yang dibutuhkan masih terhambat permasalahan administrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, di tengah operasional yang masih harus terus berlanjut. Sritex sendiri masih berproses dan menunggu putusan kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana saat ini, kata dia, ada kurator yang ditunjuk oleh hakim agung sedang melakukan appraisal atau penilaian ekonomi terhadap aset yang dimiliki oleh PT Sritex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015255787/menaker-yassierli-sebut-kepailitan-pt-sritex-akibat-dari-kelalaian-manajemen">Menaker Yassierli Sebut Kepailitan PT Sritex Akibat dari Kelalaian Manajemen</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan ini keberlangsungan usaha ini adalah pokok dalam menunggu bridging, dalam menunggu kasasi," ujar Iwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi memang hakim pengawas dan kurator memang ini yang kita harapkan menjadi support keberlangsungan usaha," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex memastikan bahwa sebanyak 2.500 karyawan yang diliburkan tetap menerima gaji.

Manajemen Pastikan 2.500 Karyawan Sritex yang Diliburkan Tetap Terima Gaji 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/SRITEX-470042331.jpg" alt="Presiden Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex membantah telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap ribuan karyawannya, seperti yang santer diberitakan.</p> <p>Presiden Komisaris Sritex, Iwan Setiawan Lukminto mengungkapkan bahwa pihaknya hanya meliburkan sebanyak 2.500 karyawan akibat kurangnya pasokan bahan baku. Pasalnya, bahan baku yang dibutuhkan masih terhambat permasalahan administrasi.</p> <p>"Bahwa saat ini Sritek tidak melakukan PHK, satu orang pun. Sritex tidak melakukan PHK dan dalam status kepailitan ini, tetapi Sritex telah meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku," kata Iwan Setiawan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11).</p> <p>Dia juga menyebutkan bahwa jumlah karyawan yang diliburkan ini akan bertambah seiring dengan belum ada keputusan terkait keberlanjutan usaha dari kurator.</p> <p>Pihaknya mengharapkan segera ada keputusan dari hakim pengawas dan kurator terkait dengan izin bahan baku. Pasalnya hal itulah yang akan membantu keberlangsungan usaha Sritex.</p> <p>"Jumlah karyawan yang diliburkan akan terus bertambah, apabila tidak ada keputusan dari kurator dan hakim pengawas untuk izin keberlanjutan usaha," jelasnya.</p> <p>Iwan juga menyebut, ketersediaan bahan baku yang ada di Sritex hanya mampu bertahan untuk 3 minggu ke depan. Bahkan, jika hal ini terus menerus tidak ada kepastian, maka Sritex terancam bakal melakukan PHK.</p> <p>"Jadi ketersediaan bahan baku ini sekarang kekuatannya sampai 3 minggu ke depan Jadi ini kalau tidak ada going concern atau daripada keberlangsungan. Itu malah jadi ancaman PHK," pungkasnya.</p> <p>Untuk diketahui, raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex resmi dinyatakan pailit. Keputusan itu dalam putusan perkara Pengadilan Negeri (PN) dengan nomor 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada Senin (21/10) lalu.</p> <p>Berdasarkan sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Semarang, pemohon pailit Sritex menyebut termohon telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan Putusan Homologasi tertanggal 25 Januari 2022.</p> <p>Sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan, perusahaan yang sudah berjalan selama 36 tahun itu mengalami kesulitan keuangan sejak tahun lalu hingga menyebabkan utang yang menumpuk. Adapun berdasarkan laporang keuangan per September 2023, total liabilitas perusahaan tercatat USD1,54 miliar atau Rp23,87 triliun (kurs Rp15.500 per dolar AS).</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Sritex tidak melakukan PHK saat ini, tetapi telah memutuaskan untuk meliburkan sekitar 2.500 karyawan akibat kekurangan bahan baku.

Manajemen Sritex Akui Liburkan 2.500 Karyawan karena Alasan Bahan Baku

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/SRITEX-1037934045.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik Textile Sritex. (Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto meminta tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasserli usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah kementerian terkait di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait Sritex pemerintah memang concern bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu poin nomor satu," kata Yasserli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Presiden meminta tidak ada PHK. Dan kita tidak akan biarkan terjadi itu PHK," tegasnya kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta kepada Sritex untuk tetap berproduksi hingga memastikan seluruh karyawan bisa mendapatkan hak-haknya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia juga meminta kepada karyawan Sritex untuk tetap tenang. Karena ke depan, pemerintah akan memberikan solusi terbaik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kita meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa dan kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi terbaik," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintah empat kementerian dalam Kabinet Merah Putih untuk segera melakukan kajian terkait skema penyelamatan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa disebut Sritex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, perintah ini disampaikan Prabowo setelah perusahaan tekstil raksasa ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun empat kementerian yang diperintah Prabowo untuk menyelamatkan Sritex terdiri dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema&nbsp; untuk menyelamatkan Sritex," ungkap Agus Gumiwang dalam keterangannya, dikutip Sabtu (26/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015248012/wamen-ketenagakerjaan-kunjungi-sritex-pastikan-nasib-ribuan-karyawan">Wamen Ketenagakerjaan Kunjungi Sritex, Pastikan Nasib Ribuan Karyawan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia memastikan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah memastikan opsi dan skema yang dikaji akan segera disampaikan secepat-cepatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,&rdquo; pungkas Agus Gumiwang.</div>

Presiden Prabowo Subianto meminta tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex usai dinyatakan pailit

Prabowo Minta Tidak Ada PHK di Sritex, Menaker: Kita Tidak Akan Biarkan Itu Terjadi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/JKT-_Agus-Gumiwang-Hambalang_MIFTAHUL-HAYAT-02-1918750033.jpeg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang&nbsp; usai mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang&nbsp; usai mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.<br /><br />Dia menuturkan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT&nbsp;Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).<br /><br />"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," kata Agus Gumiwang dikutip <em>Antara</em>, Jumat (25/10).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015238552/disebut-miscarriage-of-justice-todung-mulya-lubis-minta-mardani-h-maming-dibebaskan-dan-siapkan-amicus-curiae">Disebut Miscarriage Of Justice, Todung Mulya Lubis Minta Mardani H Maming Dibebaskan dan Siapkan Amicus Curiae</a></strong><br /><br />Dia mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex.<br /><br />"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," tuturnya.<br /><br />Sebelumnya, Rabu (23/10), Pengadilan Niaga Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman (Sritex), setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditor perusahaan tekstil tersebut.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015238555/peringatan-keras-erick-thohir-untuk-shin-tae-yong-fokus-dan-tak-bereskperimen">Peringatan Keras Erick Thohir untuk Shin Tae-yong: Fokus dan Tak Bereskperimen!</a></strong><br /><br />Salah satu debitur PT Sritex, yakni PT Indo Bharat Rayon, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian atas kesepakatan penundaan kewajiban pembayaran utang pada 2022.<br /><br />"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada Januari 2022 lalu," kata Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang, Jawa Tengah.</p>

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex)

Agus Gumiwang Sebut Pemerintah Ambil Langkah Selamatkan Karyawan Sritex

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/buruh-sritex-3010849888.jpg" alt="Perusahaan tekstil raksasa, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa disebut Sritex, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, pada Senin (21/10) lalu.(sritex.co.id)" width="100%">
<figcaption>Perusahaan tekstil raksasa, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa disebut Sritex, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, pada Senin (21/10) lalu.(sritex.co.id)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Perusahaan tekstil raksasa, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa disebut Sritex, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, pada Senin (21/10) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta PT Sritex untuk tidak terburu-buru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri mengatakan permintaan itu dilayangkan kepada Sritex sampai dengan adanya putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA," kata Indah dalam keterangannya, Jumat (25/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Indah juga mengatakan bahwa pihaknya meminta Sritex dan anak perusahaan untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja, utamanya gaji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sejalan dengan imbauan Kemnaker agar manajemen dan serikat pekerja bisa mengutamakan dialog dalam setiap keputusan yang diambil terkait dengan kondisi preusahaan saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemnaker meminta semua pihak yaitu manajemen dan serikat pekerja di perusahaan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak. Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, PT Sritex dinyatakan pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015231987/pengadilan-niaga-semarang-putus-pailit-pt-sritex">Pengadilan Niaga Semarang Putus Pailit PT Sritex</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyebab dari keputusan pailit ini adalah kelalaian dari Sritex dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. Akibatnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk dinyatakan resmi pailit sebagai hukumannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya,&rdquo; dikutip dari SIPP PN Semarang, Jumat (25/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Perusahaan tekstil raksasa, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa disebut Sritex, resmi dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sritex pailit

Berita Terkini