<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bergerak cepat menyelamatkan eks karyawan pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex Group). Mantan karyawan itu dijanjikan tidak kehilangan mata pencaharian setelah perusahaan berhenti beroperasi. Langkah itu mendapat apresiasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Kemarin, Pak Presiden memanggil sejumlah menteri dan kurator untuk membahas. Hasilnya, ada investor baru yang siap mengambil alih aset Sritex dan para pekerja bisa kembali bekerja dalam dua minggu ke depan," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman kepada wartawan Rabu (5/3). "Kita melihat pemerintah bergerak cepat, tidak mau ketidakpastian menghantui eks pekerja Sritex,&rdquo; sambung Andy Budiman. Kata Andy, dari sikap itu terlihat pemerintahan Prabowo Subianto sigap melihat situasi dan mencari solusi. &ldquo;PSI mengapresiasi langkah gercep pemerintah dalam menemukan solusi. Semoga tidak ada kendala dan para pekerja bisa kembali bekerja bisa segera terwujud,&rdquo; kata Andy. Pabrik tekstil PT Sritex Group di Kabupaten Sukoharjo resmi berhenti beroperasi pada Sabtu 1 Maret 2025 karena dinyatakan pailit. Total lebih dari 10 ribu karyawan terkena PHK. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Senin (3/3), PT Sritex dan pemerintah mengaku telah menemukan jalan keluar terhadap nasib ribuan karyawan perusahaan tekstil itu. Dalam dua pekan mendatang eks karyawan PT Sritex Group bakal dipekerjakan kembali setelah ada investor baru yang akan masuk. &rdquo;Tadi sudah disampaikan bahwa dalam dua minggu ke depan para pekerja akan dipekerjakan kembali,&rdquo; ujarnya. Dia berharap rencana tersebut menjadi kabar baik bagi para pekerja. Yassierli menambahkan, para pekerja juga akan tetap mendapatkan haknya atas kompensasi PHK. Antara lain jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). &rdquo;Diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja,&rdquo; imbuhnya. Terkait skema baru itu, Yassierli menyebut tim kurator PT Sritex sudah mempersiapkan teknisnya. Perwakilan tim kurator PT Sritex Nurma Sedikin menjelaskan, opsi bisnis yang saat ini diambil adalah menyewakan alat berat kepada investor baru. Cara itu sekaligus untuk menjaga nilai aset yang dimiliki perusahaan. Saat ini, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang berminat menyewa untuk industri tekstil serupa. Kini tim kurator tengah menggodok sebelum menetapkan siapa yang akan mendapat hak sewa. &rdquo;Dalam dua minggu ini kurator akan memutuskan siapa investor yang menyewa,&rdquo; ujarnya.

Pemerintah bergerak cepat menyelamatkan eks karyawan pabrik tekstil PT Sri Rejeki Isman (Sritex Group).

PSI: Pemerintah Bergerak Cepat Selamat Eks Karyawan Sritex

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/03/sritek-phk-326568650.jpg" alt="Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>Suasana para karyawan di depan kantot utama PT Sritex, Sukoharjo, Jumat (28/2/2025). (M. IHSAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perwakilan tim kurator PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Group, Nurma Sadikin memastikan bahwa hak-hak karyawan Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), seperti pesangon, akan dibayarkan. Hal ini disampaikan Nurma dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3). Nurma membeberkan, saat ini progres pemenuhan hak-hak eks karyawan itu masih dalam proses pendaftaran tagihan. "Kurator akan berkomitmen untuk membayarkan hak-hak daripada buruh, yang mana pada saat ini sedang dalam proses pendaftaran tagihan, yang mana di situ terdapat dari hak-hak buruh, termasuk dengan pesangon dan juga hak-hak lainnya," kata Nurma. Pada kesempatan yang sama, Menaker Yassierli menyampaikan saat ini, pihaknya sedang mengawal hak-hak pekerja PT Sritex Group. Berupa hak atas kompensasi PHK dan berbagai hak normatif lainnya agar tetap terpenuhi. "Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengawal agar hal PT Sritex Group atas manfaat jaminan sosial ketenangan kerjaan, termasuk jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dapat terpenuhi," ujar Yassierli. "Sehingga diharapkan JHT dan JKP tersebut bisa segera dimanfaatkan oleh para pekerja," tutupnya. Sebelumnya, Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan pada Jumat (28/2). Berdasarkan informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diambil dari Disnakertrans Jawa Tengah, Ribuan karyawan yang di PHK terdiri atas empat perusahaan tekstil milik Sritex. Rinciannya, pada Januari 2025 Sritex telah melakukan PHK terhadap 1.065 orang karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian per Februari 2025, tercatat sebanyak 8.504 orang karyawan PT Sritex Sukoharjo terkena PHK. Lalu, sebanyak 956 karyawan dari PT Primayuda Boyolali, 40 orang karyawan dari PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan 104 orang karyawan dari PT Bitratex Semarang. "Jumlah total PHK 10.965 orang," bunyi keterangan Kemnaker yang diterima JawaPos.com, Jumat (28/2).

Nurma membeberkan, saat ini progres pemenuhan hak-hak eks karyawan Sritex Group itu masih dalam proses pendaftaran tagihan.

Kurator Pastikan Pesangon Karyawan Sritex Group yang Terkena PHK Massal Bakal Dibayarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/Screenshot_2025-02-28-22-31-42-734_comgoogleandroidgm-edit-4193414341.jpg" alt="Ilustrasi karyawan Sritex. (Dok/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi karyawan Sritex. (Dok/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sritex Group resmi tutup sejak 1 Maret 2025. Imbasnya ada sebanyak 10.965 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, paling besar berasal dari PT Sri Rejeki Ismani atau Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015709476/driver-ojol-tuntut-thr-ekonom-universitas-paramadina-sebut-pemerintah-harus-jadi-fasilitator">Driver Ojol Tuntut THR, Ekonom Universitas Paramadina Sebut Pemerintah Harus Jadi Fasilitator</a> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Merespons hal itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengklaim bahwa di Jawa Tengah (Jateng) sudah tersedia lowongan kerja (lowker) baru yang terbuka untuk&nbsp; 10.666 orang. Hal ini diketahuinya usai melakukan koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten/Kota di wilayah Solo dan sekitarnya untuk memetakan berbagai peluang lapangan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di wilayah Solo dan sekitarnya. &ldquo;Berdasarkan data terakhir, kami mendapatkan informasi bahwa ada peluang 10.666 lowongan pekerjaan di wilayah Solo dan sekitarnya dari industri garmen, plastik, sepatu, retail, makanan dan minuman, batik, dan industri jasa. Lowongan kerja ini dapat menjadi alternatif bagi semua pencari kerja termasuk karyawan yang ter-PHK,&rdquo; kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Minggu (2/3). Ia menjelaskan, pendataan lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu program kerja Kemnaker. Kemnaker juga melaksanakan pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Balai Pelatihan Vokasi Kemnaker yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan cara itu, lanjut Yassierli, membuktikan bahwa negara selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberi akses lowongan hingga pelatihan kerja. "Kita semua harus optimis, bahwa negara selalu hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan jaminan sosial para pekerja, akses pelatihan kerja, akses lowongan kerja serta menciptakan Hubungan Industrial yang kondusif untuk mewujudkan Bangsa Indonesia semakin maju," jelasnya. Tak hanya akses lowongan dan pelatihan kerja, Yassierli juga memastikan bahwa Kemnaker akan memastikan seluruh karyawan Sritex Group yang terkena PHK menerima seluruh hak-hak pekerja, seperti gaji dan pesangon. Yassierli menyebut, hak tersebut memang harus dipenuhi. Apalagi pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang peningkatan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir karyawan. Bahkan, kata Yassierli, sebesar 60 persen itu akan diterima karyawan yang terkena PHK selama 6 bulan hingga orang tersebut telah kembali mendapatkan&nbsp; pekerjaan. "Salah satu inisiatif Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dalam melindungi pekerja/buruh yang ter-PHK adalah menerbitkan PP Nomor 6 Tahun 2025 yang isinya peningkatan manfaat JKP menjadi 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan,&rdquo; tutup Yassierli. (*)

Sritex Group resmi tutup sejak 1 Maret 2025. Imbasnya ada sebanyak 10.965 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal

Sritex Group PHK 10.965 Karyawan, Kemnaker Klaim di Jateng Sudah Tersedia 10.666 Lowongan Kerja Industri Garmen hingga Sepatu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/67_pra_2-3085768837.jpg" alt="TETAP BEKERJA: Aktivitas produksi jaket di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Kendati dinyatakan pailit, proses produksi masih berjalan 24 jam. (M IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>TETAP BEKERJA: Aktivitas produksi jaket di PT Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Kendati dinyatakan pailit, proses produksi masih berjalan 24 jam. (M IHSAN/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan pada hari ini, Jumat (28/2). Berdasarkan informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diambil dari Disnakertrans Jawa Tengah. Ribuan karyawan yang di PHK terdiri atas empat perusahaan tekstil milik Sritex. Rinciannya, pada Januari 2025 Sritex telah melakukan PHK terhadap 1.065 orang karyawan pada PT Bitratex Semarang. Kemudian per Februari 2025, tercatat sebanyak 8.504 orang karyawan PT Sritex Sukoharjo terkena PHK. Lalu, sebanyak 956 karyawan dari PT Primayuda Boyolali, 40 orang karyawan dari PT Sinar Panja Jaya Semarang, dan 104 orang karyawan dari PT Bitratex Semarang. "Jumlah total PHK 10.965 orang," bunyi keterangan Kemnaker yang diterima JawaPos.com, Jumat (28/2). Tak hanya itu PHK juga dilakukan sejak Agustus 2024 di PT Sinar Panja Jaya. Bahkan, PHK di salah satu anak usaha itu dilakukan sebelum Sritex Group dinyatakan pailit. Namun, Kemnaker mengklaim hak daripada sebanyak 300 orang karyawan PT Sinar Panja Jaya Semarang masih belum ditunaikan hingga saat ini. "PHK Sinar Panja Jaya Agustus 2024 (sebelum pailit) haknya pekerja/pesangon belum diberikan sebanyak 300 orang," tutup informasi tersebut.

Sritex Group resmi tutup total mulai 1 Maret 2025. Imbasnya Sritex Group melakukan PHK massal terhadap sebanyak 10.965 karyawan.

Resmi Tutup 1 Maret, Sritex Group PHK 10.965 Karyawan

Sritex Group

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sritex Group

Berita Terkini

PSI: Pemerintah Bergerak Cepat Selamat Eks Karyawan Sritex

Kurator Pastikan Pesangon Karyawan Sritex Group yang Terkena PHK Massal Bakal Dibayarkan

Sritex Group PHK 10.965 Karyawan, Kemnaker Klaim di Jateng Sudah Tersedia 10.666 Lowongan Kerja Industri Garmen hingga Sepatu

Resmi Tutup 1 Maret, Sritex Group PHK 10.965 Karyawan

Download Aplikasi JawaPos.com