<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20190827-WA0029_1566904386138.jpg" alt="Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ke Rutan Kelas IIA Manado. Eksekusi itu dilakukan berdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, jaksa eksekusi Dormian pada hari Kamis (10/2) telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Manado Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2022 PN. Mnd tanggal 22 Januari yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Sri Wahyumi Maria Manalip.  ”Dengan cara memasukkan ke Rutan Kelas II A Manado untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun,” kata Ali seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (11/2).  Sri Wahyumi adalah terpidana perkara penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada 2014 sampai dengan 2017. Terhadap Sri Wahyumi, kata Ali, juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.  Selanjutnya ditambah dengan pembebanan membayar uang pengganti sejumlah Rp 9,3 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. ”Jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi, dipidana selama 2 tahun,” ucap Ali.  Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Manado pada Selasa (25/1) dalam putusannya menyatakan, Sri Wahyumi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berbarengan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.  KPK pada 29 April 2021 menahan kembali Sri Wahyumi setelah penetapan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Sebelumnya, Sri Wahyumi telah menjalani masa hukuman 2 tahun penjara terkait dengan perkara yang menjerat sebelumnya, yakni suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2019.  KPK pun kemudian langsung menangkap dan menahan kembali Sri Wahyumi. Sri Wahyumi diduga terima gratifikasi senilai Rp 9,5 miliar. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, sejak Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014–2019, yang bersangkutan berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kepulauan Talaud.  Sri Wahyumi juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang. Kemudian dia  memerintahkan kepada para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang.  Selain itu, Sri Wahyumi juga diduga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung. Sri Wahyumi memerintahkan kepada para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut.

KPK Eksekusi Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi ke Rutan Manado

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Bupati-Talaud-TSK-KPK.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). Penangkapan Sri dan seorang itu merupakan rangkaian OTT yang dimulai KPK pada Senin, 29 April pada tengah mala" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). Penangkapan Sri dan seorang itu merupakan rangkaian OTT yang dimulai KPK pada Senin, 29 April pada tengah mala</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip telah mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Upaya hukum ini ditempuh karena menduga terdapat pembunuhan karakter yang berimplikasi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap dirinya.  "Tidak sekadar kelalaian atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, penyidik juga tidak menjalankan hukum acara yang ada sebagaimana mestinya," kata pengacara Sri Wahyumi, Teguh Samudera dalam keterangannya, Jumat (7/5).  Teguh menuturkan, kembali ditetapkannya tersangka Sri Wahyumi atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dalam pasal 19, 184 KUHAP dan pasal 5 huruf f UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengenai, asas penghormatan terhadap HAM.  "Disinyalir proses penangkapan dan penahanan tersebut merupakan skenario terstruktur dalam menjerat klien kami, jika tidak ingin disebut balas dendam," ungkap Teguh.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri tak mempermasalahkan upaya hukum praperadilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. KPK memastikan, bakal menghadapi praperadilan Sri Wahyumi. "KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini meyakini, seluruh proses penyidikan, penangkapan maupun penahanan yang dilakukan terhadap Sri Wahyumi terkait sangkaan penerimaan gratifikasi telah sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku.  "KPK melalui Biro Hukum setelah menerima pemberitahuan akan segera susun jawaban dan akan menyampaikannya di depan sidang permohonan praperadilan dimaksud," tegas Ali.  Sebelumnya, Sri Wahyumi kembali menyandang status tersangka usai bebas dari Lapas Tangerang. Sri Wahyumi sebelumnya telah menjalani pidana terkait penerimaan suap dan barang-barang mewah.  KPK menduga Sri Wahyumi menerima gratifikasi senilai Rp 9,5 miliar Perkara dugaan penerimaan gratifikasi ini pengembangan dari perkara dugaan tindak pidana korupai berupa auap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019.  Sri Wahyumi diduga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut.  Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alasan Eks Bupati Talaud Ajukan Praperadilan Usai Kembali Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/4) malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/4) malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan upaya hukum praperadilan yang diajukan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. KPK memastikan, bakal menghadapi praperadilan Sri Wahyumi.  "KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/5).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini meyakini, seluruh proses penyidikan, penangkapan maupun penahanan yang dilakukan terhadap Sri Wahyumi terkait sangkaan penerimaan gratifikasi telah sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku.  "KPK melalui Biro Hukum setelah menerima pemberitahuan akan segera susun jawaban dan akan menyampaikannya di depan sidang permohonan praperadilan dimaksud," tegas Ali.  Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip mengajukan gugatan praperadilan pada KPK. Langkah hukum praperadilan itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (6/5). Dalam surat gugatan, Sri Wahyumi menggugat penangkapan dan penahanan yang dilakukan KPK atas dirinya tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Sri Wahyumi juga meminta agar dibebaskan dari Rutan KPK.  Karena tidak lama menghirup udara bebas dari penjara usai menjalani masa tahanan sebagai terpidana perkara suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019. Sri Wahyumi kembali ditetapkan tersangka dan ditahan KPK.  KPK kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. Sri Wahyumi sebelumnya telah menjalani pidana terkait penerimaan suap dan barang-barang mewah.  Deputi Penindakan KPK, Karyoto menjelaskan sejak Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014-2019, berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua Pokja pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan John Rianto Majampoh selaku Ketua Pokja tahun 2014 dan 2015, Azarya Ratu Maatui selaku Ketua Pokja tahun 2016, dan Frans Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017.  KPK menyebut, Sri Wahyumi juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang.  Selain itu, lanjut Karyoto, Sri Wahyumi diduga juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut.  "Adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM sejumlah sekitar Rp 9,5 miliar," beber Karyoto.  Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan tindak pidana korupai berupa auap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019 yang menetapkan Sri Wahyumi sebagai tersangka dan saat ini perkaranya telah berkekuatan hukum tetap. Dia telah menjalani vonis dua tahun penjara.  Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tak Masalah Eks Bupati Talaud Tempuh Upaya Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-4.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). Penangkapan Sri dan seorang itu merupakan rangkaian OTT yang dimulai KPK pada Senin, 29 April pada tengah mala" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). Penangkapan Sri dan seorang itu merupakan rangkaian OTT yang dimulai KPK pada Senin, 29 April pada tengah mala</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa kecewa atas dikabulkannya Peninjauan Kembali (PK) terhadap mantan Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip oleh Mahkamah Agung (MA). Sebab, dalam putusan PK, vonis Sri berubah menjadi 2 tahun penjara. Padahal, sebelumnya, Sri divonis 4 tahun 6 bulan di tingkat pertama PN Jakarta Pusat. "JPU KPK saat ini belum menerima salinan putusan resmi dari MA. Namun jika putusan tersebut benar demikian, maka membandingkan antara putusan PK dan tuntutan JPU yang sangat jauh, KPK kecewa atas putusan tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/9). Kendati demikian, KPK menghormati putusan PK MA terhadap mantan Bupati Talaud, Sri Wahyumi. Meski memang putusan majelis hakim memutus terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tapi memotong hukumannya menjadi dua tahun penjara. "Walaupun tentu kami tetap harus menghormati dan menerima putusan tersebut. Namun, vonis yang dijatuhkan di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, yaitu minimum pidana penjara selama empat tahun," ujar Ali. Oleh karena itu, lembaga antirasuah khawatir putusan tersebut menjadi preseden buruk dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK pun mengharapkan ada kesamaan visi dan misi dalam menjatuhkan hukuman terhadap koruptor. "KPK berharap ada kesamaan visi dan semangat yang sama antar aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya. Sebelumnya, juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengakui, MA memotong hukuman Sri Wahyumi Manalip dari hukuman 4 tahun 6bulan penjara menjadi 2tahun penjara. Namun, MA menyatakan Sti Wahyumi terbukti melakukan tindak pidana korupsi, meski hukumannya dipotong menjadi dua tahun penjara. "Kabul permohonan PK Pemohon, batal putusan judex facti kemudian MA mengadili kembali. Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan," tandas Andi. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=Yi0nKOGlRNg &nbsp;

KPK Kecewa MA Sunat Hukuman Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BUPATI-TALAUD-DI-TAHAN-FED-8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Talaud nonaktif Sri Wahyumi Maria Manalip merasa keberatan atas tuntutan hukuman yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, Sri dituntut dengan pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. "Tujuh tahun penjara ini sangat memberatkan bagi saya dan sungguh tidak adil. Sepertinya, saya sudah dianggap melakukan kejahatan luar biasa bagi masyarakat dan daerah yang saya pimpin," kata Sri membacakan nota pembelaan atau pleidoi, di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Senin (2/12). Dalam nota pembelaannya, Sri juga menepis anggapan bahwa dirinya telah menerima gratifikasi berupa barang maupun uang. Salah satunya, jam tangan merek Rolex seharga Rp 224,500,000 yang diberikan seorang pengusaha Bernard Hanafi. Dia mengklaim, pemberiaan itu merupakan bagian dari hadiah ulang tahunnya. "Pemberian itu terjadi secara spontan. Karena Bernard menawarkan lewat telepon, 'jangan sungkan-sungkan Mi. Saya anggap kita ini seperti saudara, apa yang bisa saya bantu?' Sehingga seorang wanita yang mendapat perhatian dari sahabat secara spontan saya sampaikan, 'berikan jam tangan Rolex ya, untuk hadiah ulang tahun saya,' dan sampai perkara ini disidangkan saya tak pernah terima jam tangan tersebut," ucap Sri menirukan obrolanya dengan Bernard. Tak hanya itu, Sri juga menampik terkait anggapan bahwa dirinya telah meminta jatah fee 10 persen atas pembangunan Pasar Beo dan Pasar Lirung kepada Bernard. Dia mengklaim, perusahaan Bernard tak pernah mendapatkan proyek atas pembangunan revitalisasi dua pasar tersebut. "Tanggal 27 April 2019 sudah ada pengumuman dari Pokja, bahwa perusahaan Bernard tidak menang tender karena tidak memenuhi syarat, tetapi tanggal 30 (April 2019) saya ditangkap," ungkap Sri. Kendati dituntut tujuh tahun penjara, Sri mempertanyakan langkah tersebut. Dia menilai, tuntutan itu tidak selaras dengan kinerja dan prestasi yang telah dilakukan sesaat menjabat sebagai Bupati Talaud. Dia pun berharap, agar majelis hakim Tipikor Jakarta Pusat dapat memvonis dengan seadil-adilnya. "Apakah tuntutan ini adalah imbalan atas kerja keras saya yang selama ini membangun Indonesia dari ujung perbatasan. Apakah tuntutan ini imbalan bagi saya yg mengangkat harkat dan maratabat orang di perbatasan. Semoga masih ada keadilan yang tersisa bagi saya. saya ingin pulang yang mulia," tukas Sri. Dalam perkara ini, Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut pidana penjara selama tujuh tahun, denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan. Bahkan Sri mendapat pidana tambahan yakni dicabutnya hak politik selama lima tahun. Sri Wahyumi dianggap telah meminta orang kepercayaannya yakni Benhul Lalenoh mencarikan kontraktor yang bersedia menggarap proyek di Pemerintah Kabupaten Talaud, dengan catatan mau memberikan fee 10 persen. Lantas, Benhul menawarkan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafi untuk menggarap proyek tersebut. Sebagai imbalannya, Bernard memberikan fee 10 persen dalam bentuk barang mewah sesuai permintaan Sri Wahyumi. Beberapa barang mewah itu yakni Handbag Chanel senilai Rp 97,360,000, Tas Balenciaga bernilai Rp 32,995,000, dan jam tangan Rolex seharga Rp 224,500,000. Kemudian, anting berlian Adelle bernilai Rp32,075,000 dan cincin berlian Rp 76,925,000. Terakhir uang tunai sebesar Rp 50,000,000. Diduga, sejumlah uang itu diberikan terkait dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Talaud yakni Pasar Lirung dan Pasar Beo. Diduga, terdapat proyek-proyek lain yang dibicarakan oleh ketiga orang tersebut. Sri Wahyumi dan Benhul diganjar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bupati Talaud Nonaktif Keberatan Dituntut 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-KPK-BUPATI-TALAUD-DI-TAHAN-FED-8.jpg" alt="JKT 1- KPK BUPATI TALAUD DI TAHAN-FED (8)" width="100%">
<figcaption>JKT 1- KPK BUPATI TALAUD DI TAHAN-FED (8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa meyakini, Sri Wahyumi bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo.  "Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip dan Benhur Lalenoh terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/11).  Perbuatan Wahyumi dilakukan bersama-sama dengan Benhur Lalenoh yang merupakan perantara suap Sri Wahyumi. Benhur dituntut empat tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.  Dalam tuntutannya, Jaksa juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Sri Wahyumi yaitu pencabutan hak politik. Sri Wahyumi dituntut pencabutan hak politik selama lima tahun.  "Menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Sri Wahyumi berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun," harap Jaksa.  Dalam pertimbangannya, Jaksa menyebut Sri Wahyumi dan Benhur tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebagai penyelenggara negara, Sri malah menerima suap. "Hal yang meringankan, sopan, punya tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum," jelas Jaksa.  Atas perbuatannya, Sri Wahyumi dan Benhur Lalenoh diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi Dituntut 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu lagi kepala daerah terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap KPK kemarin (30/4) pukul 11.20 Wita di kantornya.  Berdasar informasi yang dihimpun Manado Post, penangkapan Manalip diduga terkait dengan penyalahgunaan APBD Kabupaten Talaud. Manalip digiring ke Manado dengan menggunakan pesawat Wings Air nomor penerbangan IW1163.  Setiba di Manado bersama tim KPK, dari pemantauan Manado Post, Manalip tampak memakai topi merah muda. Wajahnya pucat dan lesu.  Di Bandara Sam Ratulangi Manado, tim KPK terlihat membungkus beberapa handphone Manalip dengan plastik transparan. Tim KPK maupun Manalip tidak mau berkomentar sedikit pun. Saat hendak difoto, Manalip memalingkan wajah.  Sempat terjadi pembicaraan serius antara Manalip dan tim KPK. Namun, tidak ada yang bisa mendekat. Sebab, penjagaan di area bandara diperketat. Manalip kemudian langsung dibawa ke gedung atas bandara. Namun, Manalip hanya transit sekitar 5 menit.  Para petugas KPK tampak mensterilkan lokasi menuju pesawat. "Semua sudah siap," ujar seorang petugas KPK. Manalip dan tim KPK langsung bertolak ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA601.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/4) malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, selain Manalip, pihaknya menangkap satu orang lagi. Namun, dia enggan menyebutkan identitas orang tersebut. "Mereka (dua orang yang ditangkap, Red) sedang dalam perjalanan ke kantor KPK di Jakarta," katanya.  Dia menegaskan, rangkaian OTT berlangsung sejak Senin (29/4) tengah malam. Selain di Talaud dan Manado, penindakan dilakukan di Jakarta. KPK mengamankan empat orang dari pihak swasta. Saat ini mereka berada di kantor KPK.  KPK mengendus penerimaan hadiah berupa tas, jam, dan berlian dengan nilai ratusan juta untuk bupati Talaud. Hadiah-hadiah itu diduga merupakan bagian dari suap proyek pengadaan di Talaud.  Menurut informasi, barang-barang tersebut akan diberikan kepada bupati sebagai hadiah ulang tahun ke-42 pada 8 Mei.  Kepada para wartawan di KPK, Manalip membantah menerima suap. Dia tidak tahu alasan KPK menangkapnya. "Saya tidak tahu apa-apa, mengapa ini saya kok dibawa ke sini (kantor KPK, Red)? Saya bingung, kok tiba-tiba dibawa," kata Manalip sebelum masuk ke kantor KPK.  Nama Sri Wahyumi Maria Manalip sempat menghiasi berbagai media massa. Sebab, bupati berusia 42 tahun itu beberapa kali membikin kontroversi. Dia pernah menjabat ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Talaud pada 2013. Namun, Manalip akhirnya diberhentikan karena berseteru dengan elite partainya sendiri. Pada Agustus 2017 dia juga dipecat sebagai kader PDIP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2-750x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)  Bupati cantik yang selalu tampil modis tersebut juga beberapa kali ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Manalip bahkan sempat dinonaktifkan sebagai bupati Talaud selama tiga bulan. Gara-garanya, dia bepergian ke Amerika Serikat pada 20 Oktober hingga 13 September 2017 tanpa izin gubernur Sulawesi Utara.  Pada 2018 Manalip kembali ditegur Kemendagri karena memutasi ratusan ASN tak lama setelah pilkada. Pada pilkada tersebut, sang petahana gagal mempertahankan jabatannya. Kursinya akan digantikan kompetitornya, Elly Lasut. Manalip sendiri bakal lengser pada Juli tahun ini.  Tadi malam KPK menetapkan Manalip sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2019. Manalip yang tercatat memiliki kekayaan Rp 2,24 miliar di LHKPN KPK itu menyusul jejak kepala daerah perempuan yang menjadi "pasien" KPK. Sebelumnya, KPK menyeret Bupati Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka korupsi. KPK juga pernah menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka.  Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Manalip melalui orang kepercayaannya, Benhur Lalenoh, diduga meminta fee 10 persen kepada para kontraktor yang ingin mendapat proyek di Pemkab Kepulauan Talaud. Dalam praktik ini, Benhur yang merupakan anggota tim sukses (timses) Manalip gerilya mencari rekanan yang bersedia memberikan fee 10 persen.  Benhur pun menawarkan proyek tersebut kepada seorang pengusaha, Bernard Hanafi Kalalo. Proyek yang ditawarkan adalah revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Bao. Kemudian, sebagai bagian dari komisi itu, Benhur meminta Bernard memberikan barang-barang mewah kepada Manalip. Pertengahan April lalu, Benhur mengajak Bernard untuk bertemu dengan Manalip di Jakarta.  "Kode fee dalam perkara ini adalah DP teknis," ungkap Basaria, memaparkan sandi komunikasi yang digunakan Benhur dan Bernard terkait dengan dugaan transaksi suap tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-cantik-ini-punya-banyak-hobi-esktrem-penasaran-cek-di-sini_m_136315-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (dok. JawaPos.com)  KPK lantas mengamankan barang-barang mewah yang diduga dibeli Bernard bersama anaknya di Jakarta untuk Manalip. Di antaranya, handbag Chanel, tas Balenciaga, jam tangan Rolex, anting dan cincin berlian Adelle. Barang-barang mewah itu ditaksir bernilai ratusan juta rupiah. Selain barang mewah, KPK juga mengamankan uang tunai Rp 50 juta dalam OTT itu. Bila ditotal, barang mewah dan uang tunai itu senilai Rp 513,855 juta.  "KPK mengidentifikasi adanya komunikasi yang aktif antara bupati dengan BNL (Benhur) atau pihak lain terkait dengan proyek dan pemilihan merek tas dan ukuran jam yang diminta," paparnya.  Basaria menyebut, awalnya Manalip hendak dibelikan tas Hermes. Namun, Manalip menolak karena sudah ada pejabat perempuan di Talaud yang memiliki tas merek itu.  Selain Manalip, KPK juga menetapkan Benhur dan Bernard sebagai tersangka. Manalip dan Benhur disangka sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Bernard disangka dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2-750x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-cantik-ini-punya-banyak-hobi-esktrem-penasaran-cek-di-sini_m_136315-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Akan Lengser Juli 2019, Bupati Talaud Selalu Tampil Modis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Barbuk-Bupati-Talaud.jpg" alt="Petugas KPK bersama Wakil Ketua KPK menunjukkan Barang Bukti OTT Bupati Kabupaten Talaud Sri Wahyuni Maria Manali di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). KPK menetapkan 3 orang tersangka yakni Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Naria Manali, BNL dan BHK. FOTO" width="100%">
<figcaption>Petugas KPK bersama Wakil Ketua KPK menunjukkan Barang Bukti OTT Bupati Kabupaten Talaud Sri Wahyuni Maria Manali di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). KPK menetapkan 3 orang tersangka yakni Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Naria Manali, BNL dan BHK. FOTO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang-barang mewah dan perhiasan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap revitalisasi pasar di wilayah Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Hadiah tersebut rencananya akan diberikan pada hari ulang tahun Bupati Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip.  "Rencananya barang-barang mewah ini akan diberikan pada hari ulang tahun Bupati Talaud," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).  Nilai dari barang-barang mewah itu jika ditotal mencapai Rp 513 juta dan rencananya akan diberikan oleh pengusaha bernama Bernard Hanafi Kalalo kepada Bupati Sri Wahyumi.  Barang mewah tersebut diantaranya berupa tas tangan Channel senilai Rp 97.360.000, tas Balenciaga senilai Rp 32.995.000, jam tangan Rolex senilai Rp 224.500.000, anting berlian Adelle seharga Rp 32.075.000, cincin berlian Adelle Rp 76.925.000 dan uang tunai senilai Rp 50 juta.  "Barang bukti (Barbuk) berupa barang dan uang yang diberikan diduga terkait dengan dua proyek revitalisasi pasar di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo," ucap Basaria.  Pemberian itu, disebut KPK, dilakukan agar Bernard mendapatkan proyek tersebut. Sri menggunakan tangan lain, yaitu Benhur Lalenoh, yang merupakan anggota tim suksesnya, demi kelancaran transaksi haram itu.  Ketiga orang tersebut, yakni Sri Wahyumi beserta Benhur Lalenoh ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan Bernard Hanafi Kalalo sebagai tersangka pemberi suap.  Sri Wahyumi dan Benhur Lalenoh disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Sedangkan sebagai pihak yang diduga pemberi Bernard Hanafi Kalalo, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK Pamerkan Deretan Barbuk Barang Mewah Bupati Sri Wahyumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Bupati-Talaud-TSK-KPK.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). Penangkapan Sri dan seorang itu merupakan rangkaian OTT yang dimulai KPK pada Senin, 29 April pada tengah mala" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). Penangkapan Sri dan seorang itu merupakan rangkaian OTT yang dimulai KPK pada Senin, 29 April pada tengah mala</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap berupa barang-barang mewah dan uang yang diberikan untuk proyek revitalisasi pasar.  Selain Sri Wahyumi, KPK juga menetapkan Benhur Lalenah (BNL) yang juga diduga menerima suap. Dia merupakan tim sukses Sri Wahyumi dari kalangan pengusaha.  "Diduga sebagai penerima satu bupati kepulauan Talaud periode 2014-2019. Kemudian BNL (Benhur Lalenoh) sebagai tim sukses bupati dan juga pengusaha. Dan diduga sebagai pemberi BHK (Bernard Hanafi Kalalo) pengusaha," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).  Dalam operasi tangka tangan (OTT) kali ini, KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya, satu hand bag, tas wanita merk valecia, jam tangan mewah merk rolex, anting berlian, cincin berlian.  "Barang bukti bernilai sekitar Rp 513.855.000," terangnya.  Terkait duduk perkara, diduga SMW bersama-sama BNL mendapatkan suap dari BHK untuk menangani proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud.  "Tim KPK mendapatkan informasi adanya permintaan fee 10 persen dari Bupati melalui BNL sebagai orang kepercayaan Bupati kepada kontraktor untuk mendapatkan proyek pekerjaan di kabupaten Talaud," ujar Basaria.  Basaria KPK terjadi komunikasi antara pihak terkait bahwa barang akan diantar ke Sri Wahyumi. Barang-barang tersebut akan diberikan saat ulang tahun Sri Wahyumi.  "Sebelum barang-barang tersebut dibawa ke Talaud, pada 29 April malam, sekitar pukul 22.00 WIB, tim mengamankan BNL, BHK, dan sopir BNL, di sebuah hotel di Jakarta," kata Basaria.  Kemudian tim membawa empat orang tersebut ke KPK. Sejumlah barang yang diamankan itu diduga merupakan fee proyek. Tim melanjutkan operasinya dengan mengamankan anak BHK pukul 04.00 pagi di salah satu apartemen di Jakarta.  Di Manado, tim mengamankan ASO (Ariston Sasoeng, Ketua Pokja) sekitar pukul 8.55 WITA dan mengamankan uang Rp 50 juta.  Terakhir, tim mengamankan Sri Wahyumi di kantornya pada pukul 11.35 WITA. Sri dan Ariston diterbangkan ke Jakarta secara terpisah.  Menurut Basaria, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun anggaran 2019.  Hadiah yang diberikan diduga terkait dua proyek revitalisasi pasar di wilayah tersebut, yaitu Pasar Lirung dan Pasar Beo. KPK menduga ada pembahasan proyek-proyek lainnya. Sri Wahyumi dan Benhur disangka melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 hurut b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.  Sementara Bernard disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Siang Kena OTT KPK, Malam Bupati Talaud Sri Wahyumi Resmi Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-4.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). Penangkapan Sri dan seorang itu merupakan rangkaian OTT yang dimulai KPK pada Senin, 29 April pada tengah mala" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tiba di KPK, Jakarta, Selasa (30/4/19). Penangkapan Sri dan seorang itu merupakan rangkaian OTT yang dimulai KPK pada Senin, 29 April pada tengah mala</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), usai diringkus Tim Satgas Penindakan. Dia tiba sekitar pukul 20.15 WIB dengan mendapat pengawalan ketat dari petugas keamanan KPK dan anggota polisi.  Pantauan JawaPos.com, Sri datang ke lembaga antirasuah mengenakan kemeja batik berwarna biru. Dia pun menutup rambutnya dengan topi berbulu berwarna merah muda.  Ketika ditanya awak media, Sri Wahyumi mengaku bingung tiba-tiba ditangkap oleh penyidik dan langsung dibawa ke gedung KPK yang berada di Kuningan, Jakarta Selatan.  "Saya bingung karena barang nggak ada saya terima. Tiba-tiba saya dibawa ke sini," kata Sri saat masuk ke gedung KPK, Selasa (30/4).  Politikus Hanura itu secara tegas membantah menerima suap terkait proyek yang bergulir di wilayahnya. Dia pun mengklaim tidak pernah menerima barang-barang mewah.  "Tidak benar saya terima hadiah, Saya tidak terima barang itu," tegas Sri.  Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip dalam operasi senyap di Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (30/4). Dalam operasi ini KPK mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya jam tangah mewah merk Rolex.  "Buktinya antara lain ada yang tas wanita, diserahkan tas wanita kemudian juga ada arloji Rolex," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).  Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, penangkapan Sri Wahyumi merupakan bagian dari rangkaian operasi tangkap tangan yang mulanya dilakukan pada Senin (29/4) jelang tengah malam di Jakarta.  Dalam operasi senyap ini petugas menangkap 4 orang swasta dan kini sudah ada di Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan awal. Diduga Sri Wahyumi menerima hadiah berupa tas, jam, dan perhiasan berlian yang nilainya ditaksir ratusan juta rupiah. Hadiah ini diberikan terkait pengurusan proyek di Kepulauan Talaud.

Tiba di KPK, Bupati Talaud: Tidak Benar Saya Terima Hadiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sri wahyumi maria manalip

Berita Terkini