<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/13/baden-powell-3200710101.jpg" alt="Lord Baden-Powell, bapak kepanduan dunia (Pramuka.id)" width="100%">
<figcaption>Lord Baden-Powell, bapak kepanduan dunia (Pramuka.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pramuka adalah gerakan pendidikan yang telah melahirkan banyak pemimpin dan pribadi tangguh di seluruh dunia. Sejak pertama kali dirintis Robert Baden-Powell pada awal abad ke-20, gerakan ini terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Dilansir melalui laman World Scouting Organisation, Jumat (21/2), lebih dari 500 juta anak muda dan orang dewasa telah bergabung dengan gerakan ini sejak pertama kali didirikan. Mereka bergabung untuk menjadi warga yang aktif dan membawa perubahan positif di lingkungan sekitar. Saat ini, Pramuka menjadi gerakan kepanduan terbesar di dunia dengan lebih dari 57 juta anggota yang tersebar di lebih dari 200 negara dan wilayah. Melalui perpaduan pendidikan, petualangan, dan keseruan, Pramuka terus menginspirasi anak muda untuk menjadi individu yang berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Awal Mula Gerakan Pramuka Gerakan kepanduan pertama kali diperkenalkan untuk anak laki-laki berusia 11 hingga 18 tahun. Pada 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan pertama di Pulau Brownsea, Inggris, yang diikuti 20 anak. Perkemahan ini sukses besar dan menjadi cikal bakal lahirnya gerakan kepanduan dunia. Pada 1908, Baden-Powell menerbitkan buku Scouting for Boys yang langsung laris di pasaran dan terjual lebih dari 100 juta eksemplar. Buku ini menjadi pedoman bagi anak-anak muda dalam mengembangkan keterampilan hidup, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan. Pada 1909, buku ini diterjemahkan ke dalam lima bahasa, dan gerakan ini mulai dikenal dengan nama The Boy Scouts. Perkembangan dan Penyebaran Gerakan Pramuka Gerakan kepanduan berkembang pesat di berbagai negara. Tahun 1910, Baden-Powell mendirikan organisasi Girl Guides yang dipimpin adiknya, Agnes Baden-Powell. Pada 1914, ketika Perang Dunia I pecah, sistem patroli yang diterapkan dalam gerakan kepanduan terbukti sangat efektif. Bahkan, ketika banyak orang dewasa dipanggil untuk perang, para pemuda yang tergabung dalam kepanduan tetap menjalankan sistem ini dengan baik. Seiring berjalannya waktu, Pramuka semakin berkembang. Pada 1920, konferensi kepanduan dunia pertama diadakan di London, diikuti oleh 33 organisasi kepanduan nasional. Di tahun yang sama, Biro Kepanduan Dunia didirikan untuk mengoordinasikan gerakan ini secara global. Keanggotaan Pramuka dunia terus bertambah, dan pada 1922, jumlahnya telah mencapai lebih dari satu juta anggota. Pramuka di Tengah Perang dan Perubahan Dunia Perang Dunia II membawa dampak besar bagi gerakan Pramuka. Di beberapa negara yang dikuasai rezim totaliter, kegiatan kepanduan dilarang. Namun, di tempat-tempat lain, Pramuka tetap berjuang secara diam-diam dan berperan dalam gerakan perlawanan. Mereka membantu memberikan makanan, merawat korban perang, hingga menjadi penjaga pantai di beberapa wilayah. Setelah perang berakhir, gerakan kepanduan kembali berkembang pesat. Tahun 1947, organisasi kepanduan dunia mendapatkan status konsultatif di UNESCO. Pada 1960-an hingga 1980-an, banyak negara baru merdeka dan bergabung dalam gerakan kepanduan dunia. Perubahan ini membuat program kepanduan semakin beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hadirnya Gerakan Pramuka di Indonesia Dilansir melalui laman steemit.com, gerakan kepanduan mulai berkembang di Indonesia sejak 1950-an. Saat itu, terdapat berbagai organisasi kepanduan dengan latar belakang yang beragam, bahkan ada yang terafiliasi dengan partai politik. Situasi ini dianggap kurang efektif dalam membangun persatuan bangsa. Melihat kondisi tersebut, Presiden Soekarno pada 9 Maret 1961 mengeluarkan mandat untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah. Keputusan ini kemudian ditegaskan melalui Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, yang menetapkan lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia. Secara resmi, Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat pada 14 Agustus 1961, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka. Namun, seiring waktu, minat generasi muda terhadap Pramuka mengalami pasang surut. Hingga pada peringatan 45 tahun Gerakan Pramuka 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi Pramuka untuk mengembalikan semangat kepanduan dalam membentuk karakter generasi muda. Upaya ini diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Bapak Pramuka Indonesia Salah satu tokoh penting dalam sejarah Pramuka di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Mengutip laman resmi Pramuka DIY.or.id, pertama kali muncul di dunia kepanduan nasional saat menghadiri Perkemahan Kepanduan Indonesia (Perkino) di Jogjakarta pada 1941. Selain itu, Sultan juga memimpin Seminar Kepanduan Nasional pertama di Bogor pada 1957. Perannya yang besar dalam membangun dan mengembangkan Gerakan Pramuka membuatnya dihormati sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Isu Dihapuskannya Pramuka dari Kurikulum Sekolah Belakangan, muncul isu bahwa Pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Isu ini sempat ramai diperbincangkan masyarakat. Namun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa Pramuka tetap wajib disediakan satuan pendidikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/015623903/sejarah-frozen-yogurt-camilan-dingin-alternatif-pengganti-es-krim">Sejarah Frozen Yogurt, Camilan Dingin Alternatif Pengganti Es Krim</a> Hal itu berdasar Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, karena setiap sekolah wajib menyediakan minimal satu ekstrakurikuler, dan Pramuka tetap menjadi salah satu pilihan utama. Ada pun perubahan yang dilakukan hanya terkait dengan model perkemahan yang tidak lagi diwajibkan, tetapi tetap boleh dilakukan jika sekolah menghendaki. Gerakan Pramuka telah mengalami perjalanan panjang sejak diperkenalkan Baden-Powell hingga berkembang di Indonesia. Dari awal berdirinya hingga sekarang, Pramuka terus beradaptasi dengan zaman untuk tetap relevan bagi generasi muda. Meskipun sempat mengalami tantangan, Gerakan Pramuka tetap memiliki peran penting dalam membentuk karakter pemuda Indonesia. Dengan berbagai inovasi dan revitalisasi, Pramuka diharapkan tetap menjadi bagian dari pendidikan yang melahirkan generasi unggul di masa depan.

Peran besar Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam kepanduan nasional menjadikannya Bapak Pramuka Indonesia. Pramuka membentuk karakter

Dari Baden-Powell ke Indonesia: Sejarah Panjang Gerakan Pramuka dan Perkembangannya Hingga Sekarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/Screenshot-2024-01-06-130352-2546298793.png" alt="Miyos Gangsa Sekaten di Pura Pakualaman, Rabu (27/9). (Instagram @purapakualaman)" width="100%">
<figcaption>Miyos Gangsa Sekaten di Pura Pakualaman, Rabu (27/9). (Instagram @purapakualaman)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Saat kita mengingat Yogyakarta, mungkin kita terlintas langsung dengan Keraton Yogyakarta, sebuah kesultanan yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono. Jika kita berjalan sekitar 1,5 Km ke arah timur dari Titik 0 Km Yogyakarta melewati Jalan Sultan Agung, terdapat sebuah istana yang dikenal dengan Pura Pakualaman. Pura Pakualaman berdiri usai adanya penyerahan kekuasaan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono II kepada adiknya Pangeran Natakusuma pada tahun 1813 saat pendudukan Inggris. Pangeran Natakusuma pun mendapatkan gelar Kanjeng Gusti pangeran Adipati Arya (GPAA) Paku Alam I. Berdasarkan politik kontrak yang ditandatangani Raffles sebagai wakil pemerintahan Inggris dengan Sri Sultan Hamengkubuwana III, Pemerintah Inggris mengembalikan wilayah Kesultanan Yogyakarta yang sebelumnya dikuasai semasa Daendels kecuali Grobogan yang diberikan kepada Paku Alam. Selain itu, politik kontrak juga mengatur wilayah yang ditandatangani Paku Alam I dan John Crawfurd pada 17 Maret 813. Setelah resmi menjadi adipati, Sri Paku Alam I mendirikan Pura Pakualaman di wilayah yang dikuasainya. Pakualaman memiliki 400 cacah yang meliputi kawasan sekitar pura dan di luar kabupaten adikarto. Pura Pakualaman selayaknya keraton-keraton Jawa yang memiliki tata ruang Catur Gatra Tunggal. Konsep ini memiliki empat bagian yang menjadi satu, yaitu budaya, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Catur Gatra Tunggal tersebut ditunjukkan dengan adanya pusat pemerintahan di Puro Pakualaman. Bangunan Pura Pakualaman pun berdiri dengan menghadap ke selatan, berbeda dengan Keraton Yogyakarta yang menghadap ke utara. Hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada Kesultanan Yogyakarta. Kompleks Pura Pakualaman seluas 5,4 ha pun dikelilingi tembok yang tinggi. Arsitektur Langgam Jawa pun terlihat pada bangunan Pura Pakualaman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/013702938/resep-chicken-teriyaki-ala-yoshinoya-empuk-bumbu-meresap-hingga-kedalam">Resep Chicken Teriyaki Ala Yoshinoya, Empuk, Bumbu Meresap Hingga Kedalam</a> Salah satu ruangan di dalam kompleks pura pun pernah ditempati Soekarno saat Gedung Agung Yogyakarta sedang dipersiapkan sewaktu Ibu Kota Indonesia pindah ke Yogyakarta akibat Agresi Militer Belanda II. Selanjutnya, pada bidang sosial ditunjukkan dengan adanya Alun-alun Sewandanan yang berada di selatan Pura Pakualaman. Alun-alun ini hingga saat ini masih digunakan untuk masyarakat termasuk saat Prosesi Grebeg. Pura Pakualaman pun memiliki Masjid Agung Pakualaman sebagai pusat keagamaan. Masjid ini dibangun pada masa Paku Alam II pada 1850. Masjid ini memiliki tiga bagian, yaitu bagian utama yang digunakan untuk salat, serambi, dan teras. Mulanya saat dibangun masjid ini berbentuk segi empat dan hanya terdiri dari bagian utama dan serambi saja. Masjid ini pun memiliki mustaka yang berbentuk mahkota. Selain itu, dahulu juga memiliki blumbangan air di depan dan kedua sisinya. Sementara, pada sektor perekonomian, Pura Pakualaman dahulu memiliki Pasar Tanjung di sisi barat. Namun, saat ini digantikan oleh Pasar Sentul yang terletak di sisi timur Pura Pakualaman. Jika melihat struktur kawasan dan toponim, kawasan Pakualaman memiliki karakter dengan jalan di dalam kawasan Pakualaman yang hampir tidak mengalami perubahan. Ini menunjukkan adanya fungsi penting sebagai jalur ritual dan makna struktur kawasan yang masih dilindungi. Selain itu, kawasan Pura Pakualaman juga terdapat hunian-hunian yang digunakan oleh para pangeran, kerabat, maupun pejabat Pakualaman. Hunian yang disebut dengan Ndalem tersebut memiliki konsep tata ruang tradisional Jawa pada konfugurasi massa bangunannya. Tak hanya itu, konsep sistem pertanahan berupa magersari dan indung, serta tanah keprabon dan tanah bukan keprabon untuk menyatakan status dan kepemilikan tanah Pakualaman. Arsitektur berlanggam Jawa dan Indisch pun dapat ditemui pada bangunan-bangunan yang tersebar di lingkungan Pakualaman dan termasuk sebagai bangunan cagar budaya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013702880/film-disney-steamboat-willie-akan-hadirkan-nuansa-horor-dan-mencekam-dari-karakter-mickey-mouse">Film Disney &lsquo;Steamboat Willie&rsquo; Akan Hadirkan Nuansa Horor dan Mencekam dari Karakter Mickey Mouse</a> Bangunan-bangunan tersebut seperti Dalem Surya Sudirja, Dalem Banaran, Dalem Somawinatan, Dalem Pujowinatan, Dalem Nototarunan, Dalem Notonegaran, Dalem Kepatihan, Kemayoran I, Kemayoran II, dan sebagainya. Paku Alam Bertahta Sebagai Wakil Gubernur DIY Sang Adipati Pakualaman saat ini, Sri Paku Alam X pun kini menduduki takhta sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Posisi ini memiliki sejarah yang sama dengan posisi Gubernur DIY yang ditakhtai oleh Sultan Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kedua posisi tersebut bermula saat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan jika wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia melalui Maklumat pada 5 September 1945. Selain itu, maklumat tersebut juga menyatakan masyarakat Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman setia kepada Indonesia. Tak hanya itu, saat Agresi Militer Belanda II yang mengakibatkan pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Yogyakarta pada 1946. Sehingga secara kesejarahan-politis, DIY memiliki sejarahnya sendiri yang tak dimiliki wilayah lainnya dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Status keistimewaan Yogyakarta merupakan pilihan politik sadar yang diambil oleh pemimpin wilayah Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, bukan pemberian dari entitas politik nasional. Hal ini menjadi penting untuk dipahami karena dari sisi keorganisasian keduanya memiliki struktur yang lengkap dan lebih siap untuk membentuk sebuah negara merdeka. Secara yuridis, amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII dideskripsikan sebagai bukti hukum yang menyatakan wilayah Yogyakarta mengalami perubahan dari Daerah Swapraja atau Zelfbesturende Landschappen menjadi sebuah daerah bersifat istimewa dalam teritorial Republik Indonesia. Sementara secara sosio-psikologis, Yogyakarta akan terus mengalami perubahan sosial yang sangat dramatis. Perkembangan tersebut tidak secara otomatis meminggirkan sentralitas Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman sebagai rujukan penting mayoritas masyarakat Yogyakarta dan tetap memandang dan mengakui sebagai pusat budaya Jawa dan simbol pengayom. Sementara itu, secara akademik-komparatif, pemberian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari beberapa daerah merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Rasionalitas bagi pemberian status keistimewaan bagi Yogyakarta merupakan sebagai wujud konkret dari kebijakan desentralisasi yang bercorak asimetris mendapatkan pembenarannya. Dengan pertimbangan tersebut melahirkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta. Dalam UU inilah Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku alam diatur untuk menduduki jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur seumur hidupnya. Walaupun demikian, kedua pemimpin di wilayah Yogyakarta tersebut tetap memiliki masa jabatan selama lima tahun tiap periodenya sejak dilantik.

Sejarah Puro Pakualaman yang berdiri usai adanya penyerahan kekuasaan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono II .

Mengenal Sejarah Pura Pakualaman, Istana Sang Adipati Paku Alam X yang Bertakhta Sebagai Wakil Gubernur DIY

Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Berita Terkini

Dari Baden-Powell ke Indonesia: Sejarah Panjang Gerakan Pramuka dan Perkembangannya Hingga Sekarang

Mengenal Sejarah Pura Pakualaman, Istana Sang Adipati Paku Alam X yang Bertakhta Sebagai Wakil Gubernur DIY

Download Aplikasi JawaPos.com