<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Plt-Dirjen-PAS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menunjuk Staf Ahli Menkumham Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Nugroho, sebagai pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini menyusul dimutasinya Dirjen PAS Sri Puguh Utami, sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.  Dalam acara pisah sambut, Sri Puguh merasa masih banyak kekurangan selama menjabat sebagai Dirjen PAS. Menurutnya, sebagai alumni Akademik Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) merupakan puncak tertinggi bisa menduduki posisi Dirjen PAS.  "Yang saya syukuri sebagai alumni AKIP puncak karier adalah menjadi Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Saya diberi kesempatan menduduki posisi itu. Agar supaya tetap menjadi bintang paling tidak di rumahnya sendiri," kata Sri Puguh dalam acara pisah sambut di kantor Ditjen PAS, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).  Sri Puguh mengharapkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Dia mengharapkan, pelaksana tugas (Plt) Dirjen PAS dapat mewujudkan fungsi, reintegrasi yang sehat dengan kerangka yang sudah disepakati bersama tentang revitalisasi pemasyarakatan.   "Pembinaan intinya bukan pengamanan, tapi perubahan perilaku untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat butuh proses," harapnya.  Sementara itu, Plt Dirjen PAS Nugroho, mengaku siap melanjutkan apa yang belum terselesaikan oleh Sri Puguh. Menurutnya, dirinya akan melanjutkan 15 resolusi pemasyarakatan yang dicanangkan Sri Puguh.  "Sebagaimana tadi disampaikan di acara itu, kan resolusi pemasyarakatan sudah dicanangkan bahkan oleh pak menteri. Suka tidak suka, lanjut, karena itu sudah sebelum resolusi itu dicanangkan," tukasnya.  Untuk diketahui, Sri Puguh Budi Utami telah dilantik sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM pada Kamis (27/2) lalu. Mutasi terhadap Sri Puguh semata disebut merupakan bentuk penyegaran organisasi.

Yasonna Laoly Tunjuk Stafnya Jadi Plt Dirjen PAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/949-narapidana-terima-remisi-hari-raya-nyepi-tak-ada-yang-bebas_m_.jpg" alt="Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Utami ketika memberikan keterangan kepada awak media. Sri mengatakan jika total penerima remisi Hari Raya Hindu berjumlah 949 narapidana." width="100%">
<figcaption>Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Utami ketika memberikan keterangan kepada awak media. Sri mengatakan jika total penerima remisi Hari Raya Hindu berjumlah 949 narapidana.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam rangka menyambut perayaan Natal 2019, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi khusus II kepada 166 narapidana. Ratusan orang tersebut dibebaskan dari kurungan penjara untuk memotivasi narapidana lainnya agar berperilaku lebih baik lagi.  "Kami meyakini bahwa pemberian remisi khusus Natal ini dapat memotivasi Narapidana untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi," Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami kepada JawaPos.com, Selasa (24/12).  Tak hanya itu, Ditjen PAS pun memberikan remisi khusus I berupa pengurangan hukuman kepada 12.629 Narapidana pemeluk agama Kristen. Remisi ini diberikan setelah mereka menjalani syarat khusus.  "Untuk remisi khusus Natal ini kami harapkan bisa menambah rasa suka cita mereka menyambut perayaan Natal sehingga termotivasi untuk berubah dan menambah rasa syukur atas karunia-Nya,” tambah Sri Puguh.  Tercatat sebanyak 12.463 orang mendapatkan remisi khusus I atau pengurangan sebagian masa pidana. Rinciannya 2.704 orang menerima remisi 15 hari. Kemudian 7.895 orang menerima remisi 1 bulan, 1.507 menerima remisi 1 bulan 15 hari, dan 357 mendapat remisi 2 bulan.  "Saat ini Narapidana beragama Kristen di seluruh Indonesia berjumlah 18.900 orang," jelas Sri Puguh.  Bahkan, dari pemberian remisi khusus Natal berhasil menghemat biaya makan Narapidana sebesar Rp 6.310.230.000.  "Angka sebesar itu dihitung dari rata-rata biaya makan per hari sebesar Rp 17.000,- per orang. Yang jelas, semua proses pemberian remisi ini dilakukan transparan melalui Sistem Database Pemasyarakatan,” tukas Sri Puguh.

Belasan Ribu Napi Dapat Remisi Natal, Negara Hemat Miliaran Rupiah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dirjen-pas-sri-puguh-utami-fedrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami memastikan lembaga pemasyarakatan (Lapas) akan jauh dari penyimpangan dan semakin tertib menaati peraturan. Hal untuk mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  "Intinya sebagaimana disampaikan dalam arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM (Yasonna Laoly), kita ingin mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM," kata Utami di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).  Utami memastikan, Lapas ke depannya semakin tidak ada penyimpangan seperti massifnya peredaran telepon genggam yang dilakukan para oknum penghungi Lapas. Sehingga visi misi Lapas akan lebih optimal.  "Harapan kami memang semakin memadai di tengah keterbatasan sumber daya, kami ingin mengoptimalkan kinerja sesuai dengan visi misi pemasyarakatan," ucap Utami.  Oleh karena itu, Utami melalui para Kepala Lemaba Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) akan memastikan jajarannya dapat bekerja secara optimal.  "Memang masih ada oknum yang mindsetnya sudah berbeda, tugas kami untuk menyamakan persepsi," tegasnya.

Dirjen PAS Targetkan Lembaganya Akan Wujudkan Zona Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/besok-dirjen-pas-akan-jadi-saksi-sidang-suap-eks-kalapas-sukamiskin_m_.jpg" alt="Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam" width="100%">
<figcaption>Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ketika akan menjalani penahanan perdana, Sabtu (21/7) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami Rabu (9/1) besok dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein. Tak hanya Sri, ada empat saksi yang dijadwalkan hadir dalam persidangan tersebut. "Diagendakan diperiksa besok, yaitu Mulyana, sopir Dirjen Pas, Slamet Widodo dan Yogi Suhara, ini PNS di Lapas. Ada juga dokter Lapas Dewi Murni Ayudan," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (8/1). Mantan aktivis ICW ini menjelaskan, persidangan akan digelar di PN Tipikor Bandung. Namun, Febri belum menjelaskan apa yang akan didalami dari Sri. Yang jelas, menurutnya, Sri akan digali keterangannya seperti pada proses penyidikan. "Saya belum bisa sampaikan ya apa yang diklarifikasi besok oleh jaksa. Persidangan terbuka untuk umum dan bisa dilihat publik. Tapi tentu materi yang akan ditanyakan itu terkait dengan apa yang sudah diperiksa dalam proses penyidikan," jelasnya. "Misal di proses penyidikan didalami terkait dengan bagaimana pengaturan di Sukamiskin, izin keluar, izin kondisi tertentu, ataupun informasi yang kami peroleh di proses penyidikan ada dugaan misalnya pemberian sebuah tas kepada sopir Dirjen Pas. Itu tentu jadi poin yang diperhatikan," tambahnya. Sebelumnya, Sri disebut menerima kado ulang tahun berupa tas mewah dari Wahid. Tas itu disebut didapat dari Fahmi Darmawansyah selaku salah satu terpidana di Lapas Sukamiskin. Hal tersebut juga tertuang dalam berkas dakwaan yang dibacakan jaksa KPK dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Ruang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (5/12). "Pada bulan Juli 2018, Fahmi Darmawansyah melalui Andri Rahmat (tahanan pendamping) memberikan satu buah tas&nbsp;cluth bag&nbsp;merek Louis Vuitton untuk terdakwa yang diterima melalui Hendry Saputra (ajudan Wahid)," kata jaksa KPK Trimulyono Hendradi saat membacakan dakwaan. Namun, kata Febri, ketika proses penyidikan tas mewah itu sudah dikembalikan melalui sopir Sri. Bahkan, Sri juga membenarkan bahwa tas mewah itu sudah berada ditangan KPK. "Jadi ada hasil berita acara, lebih baik proses hukum saja, nanti dilihat seperti apa," pungkas Sri pada awak media, di Kemenkum HAM, HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

Besok, Dirjen Pas Akan Jadi Saksi Sidang Suap eks Kalapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-pas-terima-tas-merk-louis-vuitton-kpk-sudah-dikembalikan_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Sri Puguh Budi Utami diduga menerima sebuah tas dari mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Wahid Husen. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, tas yang diterima Sri Puguh sudah dikembalikan ke KPK selama proses penanganan perkara. "Kami dapatkan info awal pemberian sebuah tas yang ditujukan pada Dirjen, pada saat itu. Itu dugaan yang kami dapat saat proses penyidikan," ucapnya pada awak media, Sabtu (8/12). Lebih lanjut, dia menegaskan berdasarkan informasi dari jaksa penuntut umum KPK, tas tersebut kini telah disita dan menjadi barang bukti untuk perkara yang menjerat Wahid Husen itu. "Tentu saja kami belum mengatakan terbukti atau tidak karena persidangan masih jalan. Nanti kita lihat di fakta persidangan," jelas dia. Sebelumnya, dalam dakwaan Wahid, tas dengan merek Louis Vuitton itu diberikan oleh Fahmi Darmawansyah pada Juli 2018. Wahid yang menerima tas tersebut kemudian menyerahkannya kepada Sri Puguh sebagai kado ulang tahun. Wahid sendiri didakwa menerima sejumlah uang dari Fahmi Darmawansyah, Wawan, serta Fuad Amin. Atas perbuatannya, Wahid Husein didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Dirjen PAS Terima Tas Merk Louis Vuitton, KPK: Sudah Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/113-napi-lambora-banda-aceh-kabur-87-orang-masih-buron_m_.jpg" alt="Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan, sebanyak 87 orang narapidana yang kabur dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) Lambaro Kelas II A Banda Aceh sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh Polda Aceh. "Kapolda menetapkan DPO kepada mereka dan dilakukan pengejaran. Kami sendiri melakukan monitoring beberapa sarana yang rusak telah dilakukan perbaikan," kata Utami di Kantor Ditjen PAS, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (30/11). Utami menjelaskan, pihaknya dibantu aparatur TNI dan Polri sudah menangkap 26 orang warga binaan yang lari dari lapas. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 26 orang tersebut mereka terprovokasi oleh seorang napi. "Tidak semuanya ingin lari. Sebanyak 26 orang sudah tertangkap mengaku ternyata tidak ingin lari, tapi diajak," ucap Utami. Menurut Utami, penyebab kaburnya 113 orang warga binaan di Lapas Lambaro bukan karena kelebihan kapasitas. Melainkan diduga karena ketatnya standar pengamanan. "Jumlahnya sebelum lari 726 orang dari kapasitas lapas 800 orang," tutur Utami. Lebih jauh Utami mengimbau kepada warga binaan yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri. "Mengimbau segera kembali, tidak diperlakukan aneh, tapi dengan baik," pungkasnya.

113 Napi Lambaro Banda Aceh Kabur, 87 Orang Masih Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabur-saat-dihajar-gempa-dan-tsunami-sulteng-972-napi-belum-kembali_m_.jpg" alt="Menkumham Yasonna Laolly dan Dirjen PAS Sri Puguh Utami saat berdialog." width="100%">
<figcaption>Menkumham Yasonna Laolly dan Dirjen PAS Sri Puguh Utami saat berdialog.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gempa berskala 7,4 SR disertai tsunami yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah juga berdampak terhadap lembaga pemasyarakatan (lapas).&nbsp; Sebanyak 1.425 orang tahanan kabur dari tiga lapas di&nbsp; wilayah itu. Menanggapi kaburnya para napi itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menjelaskan, jumlah tersebut sudah mulai berkurang. Saat ini, tersisa 972 napi yang belum kembali ke tahanan. &ldquo;Kami berharap, moga-moga cepat kembali ke jalan yang benar,&rdquo; ujar Setyo dalam Forum Merdeka Barat 9 di gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (2/10). Rinciannya, yaitu di Lapas Donggala dengan jumlah napi tang kabur 342 orang, sudah kembali 260 orang dan belum kembali sebanyak 62 orang. Sementara Lapas Palu, jumlah napi yang kabur 465 orang sudah kembali 28 orang dan belum kembali 327 orang. Selain itu, di Lapas Petogo, jumlah napi yang kabur 674 orang sudah kembali 82 orang dan belum kembali 582 orang. Rutan Polres Sigi jumlah napi yang kabur 26 orang, 1 orang melarikan diri dan belum kembali. &ldquo;Memang sengaja dilepas oleh Kalapas karena situasi gempa kemarin. Ini demi menghindari korban yang lebih banyak,&rdquo; terangnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami menyebut narapidana dan tahanan yang kabur ingin menyelamatkan diri serta mencari informasi tentang keselamatan keluarganya di luar sana. Oleh karena itu, pihaknya memberikan waktu satu pekan bagi para narapidana maupun tahanan yang masih berada di luar untuk melapor dan kembali ke dalam penjara. "Isi total (di lapas) Sulteng 3.220. Saat ini yang tidak berada di tempat 1.425 orang, tapi sekali lagi ini berdasarkan informasi pagi ini," kata Sri Puguh di kantornya, Jalan Veteran I, Jakarta Pusat, Senin (1/10).

Kabur Saat Dihajar Gempa dan Tsunami Sulteng, 972 Napi Belum Kembali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebanyak-102976-narapidana-mendapat-remisi-di-hut-ri-ke-73_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Narapidana" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Narapidana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 102.976 narapidana mendapatkan pengurangan pidana (remisi) pada peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini, Jumat,(17/8). Remisi diberikan kepada narapidana yang dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif terutama berkelakuan baik dan aktif mengikuti pembinaan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami menuturkan, para narapidana menerima Remisi Umum (RU) sebanyak satu-enam bulan. Dari jumlah tersebut, 2.200 narapidana langsung menghirup udara bebas. Sri menjelaskan remisi selayaknya menjadi harapan bagi narapidana sehingga mereka menyadari akan pentingnya menegakkan integritas selama menjalani pidana. Sebaliknya, apabila melakukan pelanggaran, sanksi tegas akan ditegakkan. "Pemberian remisi kepada narapidana juga telah menghemat anggaran biaya makan narapidana sebesar Rp 118 miliar," tukasnya. Hingga saat ini, jumlah Warga Binaan Pemasyarakaan (WBP) yang menghuni 522 lapas, rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) se-Indonesia berjumlah 250.181. Ini terdiri dari 176.410 narapidana dan 73.771 tahanan. Sedangkan daya tampung yang tersedia hanya untuk 120.818 orang. "Pemberian remisi diharapkan dapat mengurangi daya tampung karena para WBP akan lebih cepat bebas dengan pengurangan masa pidana sekaligus menghemat anggaran negara," imbuhnya. Sementara itu, Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Harun Sulianto mengatakan, syarat untuk mendapatkan remisi yakni narapidana sudah menjalani pidana paling sedikit enam bulan, berkelakuan baik, serta aktif mengikuti program pembinaan di dalam lapas dan rutan. "Pemberian remisi ini untuk memotivasi agar narapidana memperbaiki diri, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana. Selain itu, pemberian remisi sebagai wujud negara dalam memberikan narapidana penghargaan atas perubahan sikap mereka menjadi lebih positif," tutupnya.

Sebanyak 102.976 Narapidana Mendapat Remisi HUT RI ke-73

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sri puguh utami

Berita Terkini