<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/08/purbaya3-1097847846.jpg" alt="Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. (dok. Biro Pers Media dan Informasi Setpres)" width="100%">
<figcaption>Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. (dok. Biro Pers Media dan Informasi Setpres)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa yang merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan," kata pembawa acara saat membacakan keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam pelantikan Menteri dan Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9). Lantas, siapa Purbaya Yudhi Sadewa? Purbaya Yudhi Sadewa merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) asal Bogor, Jawa Barat yang lahir pada 7 Juli 1964. Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, beliau pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020). Lalu, Purbaya juga tercatat pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 &ndash; Mei 2018). Selain itu, Purbaya juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016), Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014). Lalu Purbaya juga pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014), Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan &ldquo;Pokja IV" di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang), Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).&nbsp; Dari sisi pendidikan, Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), memperoleh gelar Master of Science (MSc) dan gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS ia diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020. Bahkan, keputusan pengangkatannya sebagai Menteri Keuangan ini sejalan dengan prosesnya yang tengah masuk dalam proses seleksi sebagai Ketua DK LPS periode yang baru. Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya pernah memulai karir sebagai, Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994), Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005). Lalu, Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013), Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).

Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, simak profil dan karirnya.

Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Gantikan Sri Mulyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/freeport-kesepakatan-dengan-rio-tinto-tak-pengaruhi-divestasi-saham_m_153921.jpeg" alt="CEO Freeport-McMoran, Richard Adkerson (paling kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (sebelahnya)." width="100%">
<figcaption>CEO Freeport-McMoran, Richard Adkerson (paling kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (sebelahnya).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Setelah kurang lebih 20 tahun menakhodai Freeport-McMoran, masa jabatan&nbsp;Richard Adkerson sebagai CEO akan segera berakhir. Kabar tersebut disampaikan oleh&nbsp;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai bertemu dengan Adkerson dan rombongan, kemarin Rabu (27/3). "Saya juga menerima kabar bahwa Richard akan berakhir masa jabatannya sebagai CEO Freeport-McMoran setelah 20 tahun menjabat," kata Sri Mulyani&nbsp;dalam keterangannya dikutip dari Antara, Kamis (28/3). "Richard akan digantikan oleh Kathleen yang kini menjabat sebagai CFO Freeport-McMoran. Tidak lupa, saya sampaikan ucapan selamat kepada Kathleen atas penugasan barunya,"&nbsp;lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Kemarin, Sri Mulyani menerima kunjungan CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, CFO Freeport Mc-Moran Kathleen L. Quirk, dan CFO Freeport Indonesia Rob Schroeder. "Kami bertukar pikiran tentang banyak hal. Mulai dari lanskap perekonomian global yang masih begitu volatil, konferensi energi terbesar Amerika Serikat yang dilaksanakan di Houston, hingga snapshot kondisi pasar tembaga di dunia kini," katanya. Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Menurut Bahlil, peningkatan perolehan saham tersebut bisa diwujudkan apabila Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara diselesaikan. Ia mengatakan penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport yakni mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia. Nantinya aturan tersebut tidak hanya diberlakukan spesifik kepada suatu perusahaan saja, namun pihaknya akan menerapkan asas perlakuan sama rata (equal treatment) guna mewujudkan ekosistem investasi yang berkelanjutan di tanah air. Adapun sebelumnya pihaknya optimistis dapat memenuhi target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp 1.650 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menerima kunjungan CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson di kantor pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Masa Jabatan Richard Adkerson segera Berakhir, ini Calon CEO Freeport-McMoran Penerusnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/sri-mul-sua.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, Rabu (29/7). (dok. Humas Kemenkeu)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah tengah menyiapkan dukungan stimulus baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Stimulus yang disiapkan berupa bantuan produktif senilai masing-masing Rp 2,4 juta bagi 12 pelaku UMKM yang belum memiliki akses ke perbankan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, saat ini pemerintah masih merapikan terlebih dahulu data pelaku UMKM target penerima program. Sehingga dukungan ini menjadi tepat sasaran. "Kalau datanya belum clean, ada pihak yang bisa mendapat 1-2 bantuan pemerintah, ada yang belum sama sekali mendapatkan," tuturnya, dalam diskusi virtual yang digelar Unilever Indonesia, Selasa (11/8). Sri Mulyani sangat mewanti-wanti pemangku kepentingan terkait agar lebih cermat terhadap data penerima bantuan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tak mau, bantuan atau stimulus yang dibagikan tidak merata. Menurutnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian dan reaksi negatif di benak masyarakat di tengah pandemi ini. Lebih lanjut, dia memperkirakan, proses merapikan (cleansing) data ini akan selesai bulan ini juga. Sehingga bantuan produktif untuk UMKM bisa diluncurkan Agustus ini. "Mungkin sesudah atau pada saat 17 Agustus nanti oleh Bapak Presiden atau menterinya programnya sudah diumumkan," ujarnya. Sri Mulyani menambahkan, saat ini pemerintah sangat berhati-hati agar penyaluran seluruh bantuan program tidak salah sasaran. Sebab, setiap penyaluran bantuan sosial (bansos) nantinya harus dipertanggungjawabkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Pemerintah akan melakukan beberapa cleansing data tersebut seakurat mungkin, karena pada akhirnya dana ini akan diaudit seperti di BPK," jelasnya. <ul> 	<li>baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/11/08/2020/12-juta-umkm-akan-terima-bantuan-produktif-masing-masing-rp-24-juta/">12 Juta UMKM akan Terima Bantuan Produktif Masing-masing Rp 2,4 Juta</a></li> </ul> Sebagai informasi, total bantuan yang dianggarkan untuk bantuan ini mencapai Rp 28,8 triliun. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pinjaman sebesar Rp 2 juta dengan tenor 12 bulan dan suku bunga pinjaman nol persen untuk pelaku UMKM. https://www.youtube.com/watch?v=6l3ne-DM0_s &nbsp;

Minta Data Dibenahi, Menkeu Emoh Bantuan Produktif UMKM Salah Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kebijakan-kantong-plastik-berbayar-dinilai-tak-efektif-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantong plastik (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantong plastik (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pengenaan cukai kantong plastik kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain dapat meningkatkan penerimaan negara, penerapan cukai plastik dapat mengurangi konsumsi kantong plastik di masyarakat.  Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, jika usulan tarif cukai kantong plastik sebesar Rp 30 ribu per kilogram atau Rp 200 per lembar disetujui oleh DPR, maka penerimaan negara dari cukai plastik dapat mencapai sebesar Rp 1,6 triliun.  Menurutnya, konsumsi kantong plastik akan turut berkurang karena harga beredarpun secara otomatis akan naik. Konsumsi plastik yang saat ini mencapai 107,06 juta kg per tahun akan turun menjadi hanya 53,53 juta per tahun.   "Pengenaan cukai ini diasumsikan bahwa konsumsi akan turun 50 persen," ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2).  Selain itu, lanjutnya, setelah cukai kantong plastik diterapkan akan berdampak pada inflasi. Sebab, harga kantong plastik dipastikan naik setelah pengenaan cukai. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengenakan harga kantong plastik sebesar Rp200 per lembar sampai Rp 500 per lembar. Namun, setelah dikenakan cukai akan naik mulai dari Rp 450 per lembar.  Dengan perhitungan tersebut, kata Sri Mulyani, kantong plastik sendiri akan menyumbang kenaikan inflasi sebesar 0,045 persen terhadap inflasi nasional.  Sri Mulyani menjelaskan lebih jauh, pembayaran cukai kantong plastik akan dilakukan ketika keluar dari pabrik dan pelabuhan. Para pengusaha atau perusahaan nantinya harus membayar cukai secara berkala atau setiap bulan.  Nantinya, akan ada mekanisme pengawasan fisik, pelaporan produksi, hingga tim audit. "Ada registrasi pabrikan, pelaporan produksi, pengawasan fisik, dan audit," ucapnya.

Sri Mulyani: Cukai Plastik Berpotensi Gaet Penerimaan Rp 1,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Sri-Mulyani-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) menandatangani kerja sama nota kesepahaman (MoU), pada Senin (19/8). Mereka sepakat bersama-sama mengurangi penggunaan kertas dalam berbagai kegiatan administrasi. MoU juga menyepakati soal peningkatan pelayanan kepada pegawai keduanya di bidang IT.  Adapun kerja sama itu diteken langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. Kerja sama dua lembaga ini bertujuan untuk membuat proses bisnis dan birokrasi lebih efisien.  "Dalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain," kata Sri Mulyani.  Sri Mulyani mengatakan, perkembangan digital telah mendorong semakin rendahnya penggunaan kertas. Seiring semakin menurunya penggunaan kertas, kata dia, pemerintah juga dapat menghemat biaya kertas untuk mengurus berbagai pengurusan administrasi di kementerian.  Bukan tanpa sebab, dari catatan dia, jumlah pegawai di Kemenkeu telah mencapai 80.072 orang. Angka itu terus bertambah setiap tahunnya.  Dari jumlah pegawai itu, mereka mencatatkan setiap tahunnya mengeluarkan 4.000 SK CPNS, 6.000 usulan kenaikan pangkat, dan 1.600 usulan pensiun. Itulah alasan saat ini dibutuhkan pengurangan penggunaan kertas.  "Saya sangat mendorong agar kita semua upaya adopsi teknologi ini dalam rangka desain bisnis proses manajemen ASN dan sistem informasi ASN dengan menggunakan teknologi digital, sehingga tidak hanya paper tapi lebih akurat kredibel, dan reliable," pungkasnya.  Di sisi lain, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, upaya penghematan kertas sekaligus mempermudah berbagai proses administrasi kepegawaian yang membutuhkan tanda tangan. Salah satunya dengan menggunakan tanda tangan digital.

Kemenkeu-BKN Kerja Sama Kurangi Penggunaan Kertas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lebaran-makin-dekat-segini-nilai-thr-untuk-pns-yang-telah-dicairkan_m_218216.jpeg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Realisasi penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pegawai negeri sipil (PNS) telah mencapai 83,4 persen. Secara nilai, cairan anggarannya sebesar Rp 9,19 triliun. "Jadi seluruh dana THR ini untuk PNS sudah masuk di rekening pegawai yang bersangkutan, 83,4 persen atau Rp 9,19 triliun. Sampai sore (Selasa, Red) informasi yang saya terima segitu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/6). Dijelaskan secara detail, sebanyak 14.527 satuan kerja (satker) dari 15. 701 satker telah menyampaikan surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan THR. "Jadi saat ini realisasinya sudah 95,76 persen dari Satker yg sudah sampaikan surat perintah membayar," tuturnya. Sementara itu, realisasi pencairan THR untuk pensiunan PNS telah mencapai Rp 6,277 triliun atau sekitar 94,14 persen. Khusus untuk pensiunan, THR mereka dibayarkan melalui PT ASABRI dan PT Taspen. "Jadi sebetulnya sekarang seluruh PNS, TNI, Polri, dan pensiun sudah hampir keseluruhannya mendapat pensiun dan masuk ke rekening masing-masing, itu update jam 3 sore tadi," tandasnya.&nbsp;

Lebaran Makin Dekat, Segini Nilai THR untuk PNS yang Telah Dicairkan