<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_CORETAX-DIKELUHKAN-SERING-EROR-WAJIB-PAJAK-BISA-LAPOR-PAJAK-KE-LAPOR-PAJAK_HANUNG-HAMBARA_11022025-10-3393542284.jpg" alt="Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Beredar kabar di masyarakat bahwa aktivasi akun coretax dan pembuatan kode otorisasi/sertifikat elektronik (KO/SE) harus dilakukan sebelum Rabu, 31 Desember 2025. Lantas, apakah informasi tersebut benar? Merespons hal itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rosmauli memastikan pada dasarnya, aktivasi akun dan pembuatan KO/SE Wajib Pajak pada Coretax dapat dilakukan sebelum Wajib Pajak memanfaatkan layanan perpajakan Coretax. Untuk diketahui, waktu pelaporan SPT Tahunan 2025 bagi wajib pajak orang pribadi ditetapkan mulai 1 Januari hingga 31 Maret 2026. Sedangkan untuk Wajib Pajak Badan ditetapkan mulai 1 Januari sampai dengan 30 April 2026. "Imbauan agar aktivasi akun dan pembuatan KO/SE pada Coretax segera dilakukan merupakan langkah mitigasi untuk menghindari penumpukan proses aktivasi pada periode pelaporan SPT Tahunan," kata Rosmauli dalam pengumumannya, Selasa (30/12). Lebih lanjut, melalu akun Instagram Dirjen Pajak, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu antre berjam-jam di kantor pajak untuk bisa membuat akun Coretax. Ia memastikan bahwa aktivasi akun bisa dilakukan secara mandiri dari rumah. "Demi kenyamanan kita bersama, kawan pajak tidak perlu antre berjam-jam ya, aktivasi akun &amp; pembuatan Kode Otorisasi Coretax bisa dilakukan secara mandiri dari rumah!," lanjutnya. Dalam hal ini, Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE secara mandiri dengan mengikuti langkah-langkah pada tautan tutorial resmi yang tersedia melalui situs web https://pajak.go.id. Selain itu, bisa mengikuti langkah-langkah aktivasi dalam akun media sosial resmi DJP (@DitjenPajakRI), serta pohon tautan khusus aktivasi Coretax pada https://t.kemenkeu.go.id/akuncoretax. Bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala teknis terkait perubahan data sehingga memerlukan pendampingan atau asistensi di kantor pajak, diimbau untuk mengatur waktu kedatangan secara lebih bijak, agar pelayanan dapat berjalan lancar dan antrean dapat terkelola dengan baik. "Seluruh layanan perpajakan di kantor pajak tidak dipungut biaya (gratis). Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo," ujar Rosmauli. "Sserta tetap waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak atau menjanjikan percepatan layanan dengan imbalan tertentu," tukasnya. (*) &nbsp;

DJP tegaskan aktivasi akun Coretax dan pembuatan KO/SE tak wajib sebelum 31 Des 2025. Aktivasi bisa dilakukan mandiri kapan saja

 Tak Perlu Panik! DJP Tegaskan Aktivasi Coretax Tak Wajib Sebelum 31 Desember 2025

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-Jumlah-pelaporan-SPT-pajak-Salman-Toyibi-5JPG-1567546606.jpg" alt="Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 12,63 juta orang sudah menyampaikan laporan SPT Tahunan hingga hari terakhir pelaporan, yakni 11 April 2025. &ldquo;Sampai dengan 11 April 2025 pukul 23.59 SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 orang pribadi mencapai 12,63 juta,&rdquo; kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti dalam keterangannya, Minggu (13/4). Sementara itu, badan yang telah melaporkan SPT Tahunan mencapai 380,53 ribu. Adapun jika ditotal, angkanya mencapai 13.008.448 SPT atau tumbuh 3,26 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Dwi membeberkan, penyampaian SPT Tahunan sebagian besar dilakukan melalui sarana elektronik dengan rincian 10,98 juta SPT melalui e-filing, 1,49 juta SPT melalui e-form, dan 630 SPT melalui e- SPT. &ldquo;Sisanya sebanyak 537,92 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak,&rdquo; beber Dwi. Sebelumnya, batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 diperpanjang hingga 11 April 2025, dari sebelumnya tanggal 31 Maret 2025. Perpanjangan itu dilakukan karena pada akhir Maret bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Idulfitiri 1446 Hijriah, yaitu berlangsung sampai dengan tanggal 7 April 2025. Dwi menyampaikan bahwa kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit. Melalui kebijakan ini, DJP memberikan relaksasi dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024, meskipun dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025. &ldquo;Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP,&rdquo; jelasnya. Dwi juga mengungkapkan bahwa DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian di tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan. Ia juga menegaskan bahwa target kepatuhan SPT Tahunan tersebut bukan berlaku selama tiga bulan, melainkan berlaku selama satu tahun. &ldquo;DJP mengimbau kepada Wajib Pajak yang belum lapor SPT agar segera melaporkan SPT-nya. Terima kasih kepada Wajib Pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya,&rdquo; tutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 12,63 juta laporan SPT Tahunan hingga 11 April 2025, dengan relaksasi sanksi pajak.

DJP Catat 12,63 Juta Orang Sudah Lapor SPT Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/lapor-pajak-pribadi-Dery-Ridwansah-5JPG-2605204320.jpg" alt="Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu mengumumkan akan menghapus sanksi terlambat bayar pajak dan lapor SPT Tahunan orang pribadi hingga 11 April 2025. Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024. Keputusan ini disampaikan sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah tanggal 25 Maret 2025. &ldquo;Kepdirjen Pajak ini memberikan relaksasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024,&rdquo; kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Dwi Astuti dalam keterangannya, Kamis (27/3). Dia memastikan, dengan rilisnya kebijakan ini maka meskipun pelaporan SPT dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025. &ldquo;Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),&rdquo; sambungnya. Lebih lanjut, Dwi membeberkan yang menjadi latar belakang diterbitkannya aturan tersebut adalah batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024 pada tanggal 31 Maret 2025 yang bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang cukup panjang, yaitu sampai dengan tanggal 7 April 2025. Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut, jelas Dwi, berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran pajak PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit. &ldquo;Pertimbangan lainnya adalah bahwa pemerintah ingin berlaku adil dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dengan cara menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 sekaligus pelaporannya, dalam hal ini hanya untuk SPT Tahunan WP OP untuk Tahun Pajak 2024,&rdquo; jelas Dwi. Untuk diketahui, sebelumnya DJP Kemenkeu menetapkan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2024 wajib disampaikan paling lambat 31 Maret 2025. Apabila terlambat, wajib pajak dapat dikenakan sanksi sebesar Rp100.000. Namun, dengan adanya relaksasi ini, wajib pajak dapat melakukan pelaporan paling lambat 11 April 2025 tanpa dikenakan sanksi.

Keputusan ini disampaikan sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri.

DJP Kemenkeu Hapus Sanksi Pajak: Wajib Pajak Dapat Laporkan SPT Hingga 11 April 2025

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ramai di media sosial, salah satu warganet yang mewanti-wanti masyarakat untuk menghindari klaim lebih bayar di SPT Tahunan. Menurut pengakuannya, klaim tersebut dinilai ribet, salah satunya perlu melewati audit Direktorat Jenderal Pajak (DJP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai seseorang yang pernah klaim LEBIH BAYAR, cuma mau pesen: "JANGAN PERNAH KLAIM LEBIH BAYAR DI SPT!!!" Lu bakal diaudit, semua tabungan lu dimintakin rekening korannya. Reimbursement kantor dianggap gaji. Ujung-ujungnya lu disuruh bayar lagi. Masih kesel banget kalau inget!," kata warganet di media sosial X, @Am*****, dikutip Minggu (30/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, benarkan klaim lebih bayar SPT Tahunan bakal diaudit oleh DJP?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan audit yang dimaksud oleh warganet itu merupakan standar dan prosedur pemeriksaan terhadap SPT Lebih Bayar (LB) untuk mengajukan pengembalian pajak dengan memilih proses restitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Proses tersebut adalah proses yang lazim sesuai standard dan prosedur pemeriksaan jika terhadap SPT Lebih Bayar (LB), WP mengajukan pengembalian pajak dengan memilih &ldquo;restitusi&rdquo;," kata Stafsus Menkeu melalui akun X pribadi, @prastow.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Prastowo juga mengatakan, penting untuk diketahui bahwa ada alternatif yang dapat WP lakukan jika mengalami LB, yaitu memilih Pengembalian Pendahuluan, seperti yang diatur dalam PMK-39/2018 yang telah diubah dengan PMK-209/2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan itu, Pengembalian Pendahuluan dapat dilakukan oleh Wajib pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 dan Pasal 10, WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekejaan bebas yang menyampaikan SPT Tahunan PPh lebih bayar restitusi DAPAT diberikan Pengembalian Pendahuluan dengan syarat harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, kata Prastowo, jika wajib pajak memilih pengembalian pendahuluan, maka proses penelitian oleh otoritas pajak akan terbatas pada kebenaran dan penghitungan pajak serta keabsahan bukti potong atau bukti pungut yang dikreditkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi BUKAN pemeriksaan. Ini berarti, prosesnya bisa jauh lebih cepat dan ringkas," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, DJP berkomitmen memberikan keputusan atas permohonan pengembalian pendahuluan PPh yang diajukan WPOP paling lambat 15 hari kerja sejak permohonan diterima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PRastowo berharap informasi ini bisa memberikan perspektif baru bagi warganet dan mungkin menjadi solusi untuk mendapatkan hak pengembalian pajak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pastikan untuk memeriksa semua syarat dan kondisi yang berlaku untuk memastikan bahwa Anda memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas ini," pungkasnya.</div>

Ramai di media sosial, salah satu warganet yang mewanti-wanti masyarakat untuk menghindari klaim lebih bayar di SPT Tahunan.

Kemenkeu Beri Penjelasan Soal Klaim Lebih Bayar SPT Tahunan Bakal Diaudit DJP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/spt-tahunan-1628077968.jpg" alt="Ilustrasi. DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024. (Dok. JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024. (Dok. JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023 khusus wajib pajak orang pribadi, paling lambat dilaporkan pada hari ini, Minggu, 31 Maret 2024. Untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan, DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024. "Tanggal 30-31 Maret 2024, Kantor Pajak tetap memberikan layanan penerimaan SPT Tahunan secara tatap muka," bunyi pengumuman yang diunggah dalam akun Instagram resmi, @ditjenpajakri, Minggu (31/3). Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya. Layanan ini dibuka untuk wajib pajak mulai pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat. Selain itu, DJP juga memberikan pelayanan di luar kantor atau biasa disebut Pojok Pajak. Lokasinya beragam, ada yang di mall, kantor desa, hingga mall pelayanan publik. Di Pojok Pajak, wajib pajak dapat meminta asistensi untuk pemenuhan berbagai hak dan kewajiban perpajakan. Beberapa layanan tersebut antara lain asistensi SPT Tahunan, lupa Electronic Filling Identification Number (EFIN), pemadanan data nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi. Lebih lengkap terkait jam buka dan lokasi Pojok Pajak terdekat bisa diketahui lewat tautan berikut ini https://s.id/JadwalPojokPajakMaret Di sisi lain, Kring Pajak juga tetap memberikan layanan konsultasi pada pukul 09.00 - 15.00 WIB pada hari terakhir pelaporan SPT ini. Selain itu, wajib pajak juga dapat menghubungi Kring Pajak melalui live chat pada laman www.pajak.go.id. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Imbauan ini disampaikan salah satunya karena batas waktu pelaporan tinggal tersisa 5 hari lagi, yakni hingga akhir Maret 2024. Bendahara negara juga mengimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan tepat informasi. Sehingga bisa memenuhi kewajiban perpajakan bagi mereka yang memang mampu untuk membayar pajak. Imbauan ini juga disampaikan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara. Salah satunya untuk masyarakat tidak mampu yang mendapat dukungan dari pemerintah hingga pembangunan infrastruktur umum.

DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024.

Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Berikut Jam Buka Kantor Pajak dan Pojok Pajak 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode setahun in</figcaption>
</figure> <div class="adM" dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 8,71 juta Wajib Pajak (WP) telah menyampaikan Surat Pemberitahauan (SPT) Tahunan per 18 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti menyebut jumlah itu terdiri dari 8,45 juta SPT orang pribadi dan 259,9 ribu SPT badan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari jumlah tersebut maka masih terdapat sekitar 10,56 juta SPT Tahunan yang belum disampaikan, terdiri dari 8,76 juta orang pribadi dan 1,8 juta badan," kata Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, batas pelaporan SPT bagi WP Orang Pribadi ditetapkan berakhir pada 31 Maret 2024. Sedangkan untuk WP Badan ditetapkan sebulan setelahnya, yakni 30 April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Dwi mengingatkan kepada Wajib Pajak untuk segera melakukan pelaporan SPT Tahunan agar tidak dikenakan sanksi. "Perlu kami ingatkan kembali bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh 2023 agar tidak dikenakan sanksi keterlambatan adalah 31 Maret 2024 bagi WP orang pribadi dan 30 April 2024 bagi WP badan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, ia mengajak seluruh Wajib Pajak untuk bisa melaporkan SPT Tahunan lebih awal. "Untuk itu, kami mengimbau kepada para wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya. Lapor SPT hari ini, lebih awal lebih nyaman," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, jika telat lapor SPT Tahunan maka akan dikenakan sanksi denda sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 KUP. Di mana setiap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, bagi wajib pajak badan yang tidak melaporkan SPT tahunan harus membayar denda 1 juta rupiah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Dari jumlah itu masih terdapat sekitar 10,56 juta SPT Tahunan yang belum disampaikan, terdiri dari 8,76 juta orang pribadi dan 1,8 badan.

8,71 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 18 Maret 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan sejak 1 Januari 2024, masyarakat sudah bisa melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023. Paling lambat dilaporkan pada Maret 2024. "Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Peribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau tanggal 31 Maret jika tahun pajak sama dengan tahun kalender," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip Minggu (28/1). Meski begitu, DJP juga memastikan bagi Wajib Pajak (WP) yang NPWP-nya baru terdaftar pada tahun pajak 2024, maka paling lambat pelaporan pajak pada tanggal 31 Maret 2025. "Jika NPWP nya terdaftar pada Tahun Pajak 2024, maka wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2025," imbuhnya. Lalu, bagaimana cara lapor SPT Tahunan secara online? Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identity Number. EFIN merupakan nomor identitias yang diterbitakan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling. Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak diharuskan melakukan permohonan EFIN dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Bagi yang sudah memiliki EFIN, berikut adalah tahap dan cara lapor SPT Pajak Tahunan menggunakan e-Filling: 1. Pastikan sudah memperoleh bukti potong dari perusahaan 2. Buka situs web DJP Online di https://djponline.pajak.go.id. 3. Masukkan NPWP beserta kata sandi. Kemudian isi kode keamanan dan klik &ldquo;login&rdquo;. 4. Klik &ldquo;Lapor&rdquo; dan pilih layanan &ldquo;E-Filing&rdquo;. Klik &ldquo;Buat SPT&rdquo;. 5. Akan muncul beberapa pertanyaan. Jawab dengan tepat untuk mendapatkan formulir SPT tahunan 1770 SS. Jika benar, maka akan muncul kolom SPT 1770 SS. 6. Formulir akan muncul di layar. Isi kolom yang ada sesuai dengan bukti potong pajak. 7. Lalu isi formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT. 8. Isi data SPT. 9. Klik &ldquo;Berikutnya&rdquo;. 10. Akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Klik &ldquo;Di Sini&rdquo; untuk mengambil kode verifikasi. Setelah itu akan dikirim notifikasi kode verifikasi ke surel atau nomor ponsel. 11. Kemudian salin kode verifikasi pada kolom yang sudah disediakan dan klik &ldquo;Kirim SPT&rdquo;. 12. Setelah itu secara otomatis SPT akan terekam dalam sistem DJP. Ditjen Pajak akan mendapat laporan SPT Tahunan Pribadi terbaru secara real-time.

Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak pribadi tentu harus memastikan sudah memiliki EFIN.

Begini Cara Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Orang Pribadi Paling Lambat 31 Maret 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/laporpajak-2195266974.jpg" alt="Jumlah pelaporan pajak terdiri atas 11,68 juta SPT tahunan WP orang pribadi (OP) dan 333 ribu SPT WP badan. Capaian itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu." width="100%">
<figcaption>Jumlah pelaporan pajak terdiri atas 11,68 juta SPT tahunan WP orang pribadi (OP) dan 333 ribu SPT WP badan. Capaian itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi telah berakhir akhir bulan lalu. Sampai dengan batas waktu itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima 12,01 juta SPT tahunan dari wajib pajak (WP). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti memerinci, jumlah itu terdiri atas 11,68 juta SPT tahunan WP orang pribadi (OP) dan 333 ribu SPT WP badan. Capaian itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. OP tumbuh sebesar 2,88 persen YoY, sementara badan naik 12,76 persen YoY. Dwi menyebutkan, realisasi pelaporan SPT tersebut sama dengan 61,80 persen dari angka rasio kepatuhan SPT tahunan 2023. "Secara agregat, kinerja penyampaian SPT tahunan PPh tahun ini sangat baik. Jumlah SPT dibandingkan tahun lalu di hari yang sama tumbuh 3,13 persen. Rasio kepatuhannya juga sudah di atas 61 persen dari target sebesar 83 persen," ujarnya di Jakarta Minggu (2/4). Dwi menambahkan, target rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada tahun ini sebesar 83 persen dari jumlah wajib SPT atau 16,1 juta SPT. Target tersebut berlaku sampai dengan akhir 2023. "Untuk itu, bagi WP yang belum lapor setelah tanggal 31 Maret ini, kami imbau untuk segera melaporkannya. Kewajiban lapor tetap ada karena batas waktu pelaporan tidak menggugurkan kewajiban lapor SPT tahunan yang ditetapkan undang-undang," jelasnya. Dwi memerinci, dari jumlah SPT yang telah dilaporkan, terdapat 11.375.479 SPT tahunan WP OP yang disampaikan secara elektronik. Serta, 307 ribu SPT disampaikan secara manual. Sedangkan, untuk WP badan terdapat 285.310 SPT yang disampaikan secara elektronik dan 48.400 SPT disampaikan secara manual. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi seluruh WP yang telah melaporkan SPT. Dia menyebut berbagai manfaat pajak yang telah dibayarkan dan dilaporkan WP turut membantu melindungi masyarakat Indonesia. "Terutama kelompok miskin dan rentan dari guncangan global saat ini. Manfaat pajak Anda hadir dalam berbagai kebutuhan sehari-hari yang mungkin sering tak kita sadari," ujarnya melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati. Dia mencontohkan manfaat pajak itu mulai dari subsidi energi, yakni BBM, gas elpiji, dan listrik, serta berbagai bantuan sosial seperti BLT dan sembako. "Bahkan, tahun ini juga diberikan bantuan tambahan berupa protein untuk mendukung pemenuhan gizi kelompok masyarakat miskin dan rentan," imbuhnya. Dia menambahkan, APBN yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak itu juga telah meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Hingga 2022, total ada 35,5 ribu peserta yang telah mendapatkan beasiswa LPDP RI. Sebanyak Rp 472,6 triliun juga telah digelontorkan pada tahun lalu untuk membantu jutaan anak bangsa dalam mendapatkan pendidikan yang layak.&nbsp;(dee/c6/dio) --- PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPH HINGGA JUMAT (31/3) - Realisasi: 12,01 juta SPT - Perincian: 11,68 juta SPT WP orang pribadi dan 333 ribu SPT WP badan - Rasio kepatuhan: 61,80 persen - Target rasio kepatuhan: 83 persen dari 16,1 juta SPT Batas waktu lapor SPT WP orang pribadi: 31 Maret 2023 SPT WP badan: 30 April 2023 Sumber: DJP

Capaian itu meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama 2022. OP tumbuh sebesar 2,88 persen YoY, WP badan naik 12,76 persen YoY.

12,01 Juta SPT Telah Dilaporkan, tapi Rasio Kepatuhan di Bawah Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SRI-MUL-27.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran saat kunjungan kerja ke Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/1)." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajaran saat kunjungan kerja ke Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (27/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, membayar pajak merupakan suatu kewajiban dan bukan beban. Maka ia meminta para pengusaha untuk menjadi mitra baik dalam membayar pajak.  Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat melakukan kunjungan kerja di kawasan industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat (27/1). "Kepada pelaku usaha semua di sini, kami akan bermitra dengan Anda semua. Kami adalah partner Anda. Kami bukan beban. Kami tidak boleh menjadi beban. Tapi bayar pajak tetap bukan beban, itu kewajiban," kata Sri Mulyani.  Dalam hal ini, Kemenkeu memastikan akan terus melayani dunia usaha agar semakin kompetitif dan produktif. Terlebih agar Indonesia mampu menjadi destinasi tujuan investasi.  Oleh sebab itu, ia meminta para pelaku usaha untuk melaporkan jika ada kebijakan-kebijakan yang mengganggu jalannya proses bisnis. "Kalau ada keluhan-keluhan sampaikan kepada kami, kalau ada policy yang mengganggu kita akan lihat, pasti policy itu ada alasannya. Tapi kalau tidak sesuai lagi, akan kita lihat terus. Ini dilakukan agar Indonesia dapat menjadi destinasi investasi terutama untuk manufaktur," tandasnya.  Diberitakan sebelumnya, Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2022 mencatat kinerja yang cemerlang. Sepanjang tahun lalu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.626,4 triliun dan belanja negara Rp 3.090,8 triliun.  Dari realisasi itu, defisit tercatat Rp 464,3 triliun atau hanya 2,38 persen terhadap PDB (produk domestik bruto). Bahkan jika dibandingkan dengan APBN sebelumnya, defisit terhitung lebih rendah. Jika dibandingkan dengan 2021 pun, defisit itu merosot hingga 40,1 persen. Pada 2021, defisit mencapai Rp 775,1 triliun atau 4,57 persen PDB.  Dari sisi pendapatan negara, jumlah Rp 2.626,4 triliun itu tercatat 115,9 persen dari Perpres 98/2022 atau tumbuh 30,6 persen dibandingkan realisasi 2021. Pendapatan negara sepanjang tahun lalu bersumber dari penerimaan perpajakan Rp 2.034,5 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 317,8 triliun, serta PNBP Rp 588,3 triliun.

Pesan Menkeu ke Pengusaha: Kami Bukan Beban, Bayar Pajak itu Kewajiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III mencatat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak di Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor mencapai angka 564.132 SPT hingga 31 Maret 2022.  "Wajib pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT sejumlah 912.052, secara target kita ditargetkan 753.152 SPT sehingga secara persentase Kanwil DJP Jabar III telah mencapai 74,9 persen. angka ini masih terus naik hingga Desember," terang Plt Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III Muhammad Ismiransyah M. Zain dikutip, Minggu (17/4).  Dari 555.868 SPT orang pribadi, mayoritas diisi oleh SPT 1770S, karyawan dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun yang tercatat 396.811 SPT. Untuk SPT 1770SS, karyawan dengan penghasilan di bawah Rp 60 juta setahun tercatat 133.892 SPT. "Dilanjutkan dengan pekerja bebas yang mengisi SPT 1770, terhitung 25.073 SPT telah disampaikan," tuturnya.  Sedangkan untuk SPT wajib pajak badan, tercatat 8.266 SPT 1771 telah dilaporkan. Batas waktu penyampaian untuk SPT Tahuan wajib pajak badan tahun 2021 sampai dengan 30 April 2022 atau empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak.  Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022, penerimaan pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Barat III telah tercapai Rp 5,86 triliun dari target yang telah diamanahkan Rp 22,8 triliun. Dengan kata lain telah tercapai 25,7 persen dari target.  "Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah menyampaikan SPT tepat waktu. Pelaporan SPT saat ini sangat mudah dengan eFiling, jika memerlukan bantuan pun dapat mengajukan konsultasi secara online melalui whatsapp KPP yang tersedia di pajak.go.id/unit-kerja, livechat pajak.go.id, twitter @kring_pajak dan telepon 1500200," tambah Ismiransyah  Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan tetap bisa melaporkannya. Meskipun demikian, menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, atas keterlambatan tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa denda seratus ribu rupiah.

564 Ribu Warga Bogor, Depok, dan Bekasi Telah Lapor SPT Tahunan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spt tahunan

Berita Terkini