<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_CORETAX-DIKELUHKAN-SERING-EROR-WAJIB-PAJAK-BISA-LAPOR-PAJAK-KE-LAPOR-PAJAK_HANUNG-HAMBARA_11022025-8-2801729336.jpg" alt="Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 282.047 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax per 19 Januari 2026, pukul 07.30 WIB. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan, sebanyak 231.375 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dan 36.498 SPT wajib pajak orang pribadi nonkaryawan. Untuk wajib pajak badan, jumlahnya mencapai 14.048 SPT wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 33 SPT wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Adapun wajib pajak dengan tahun buku berbeda, otoritas pajak mencatat pelaporan dari 91 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 2 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS. Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax telah mencapai 12.153.071 per 19 Januari 2026, pukul 07.30 WIB, yang terdiri atas 11.225.314 wajib pajak orang pribadi, 838.663 wajib pajak badan, 88.871 wajib pajak instansi pemerintah, dan 223 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam keterangannya dikutip dari Antara, Selasa (20/1), DJP juga menyampaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) tercatat sebanyak 9.151.722. Wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi DJP. Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di&nbsp;<a>1500200</a>&nbsp;atau pendampingan petugas di kantor pajak terdekat. DJP juga mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu. Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp 100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

DJP Kemenkeu mencatat sebanyak 282.047 wajib pajak telah melaporkan SPT melalui sistem Coretax per 19 Januari 2026.

DJP Kemenkeu Catat hingga 19 Januari 2026, 282 Ribu WP Telah Lapor SPT Pajak Lewat Coretax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cara lapor SPT pajak 2023 dapat dilakukan secara mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, yakni DJP Online. Pihaknya memastikan bahwa pelaporan SPT Tahunan orang pribadi paling lambat dilakukan pada Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau tanggal 31 Maret jika tahun pajak sama dengan tahun kalender," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip Senin (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, DJP juga memastikan bagi Wajib Pajak (WP) yang NPWP-nya baru terdaftar pada tahun pajak 2024, maka paling lambat pelaporan pajak pada tanggal 31 Maret 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014153389/inisiatif-ahy-turunkan-apk-diapresiasi-pemprov-dki-jakarta">Inisiatif AHY Turunkan APK Diapresiasi Pemprov DKI Jakarta</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jika NPWP nya terdaftar pada Tahun Pajak 2024, maka wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2025,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu bagaimana cara lapor SPT Tahunan secara online?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identity Number. EFIN merupakan nomor identitas yang disampaikan oleh DJP agar wajib pajak bisa melaporkan SPT melalui e-Filling.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak diharuskan melakukan permohonan EFIN dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi yang sudah memiliki EFIN, berikut adalah tahapan dan cara pelaporan SPT Pajak Tahunan menggunakan e-Filling:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014152899/respons-film-dirty-vote-airlangga-kampanye-hitam-gak-perlu-dikomentari">Respons Film Dirty Vote, Airlangga: Kampanye Hitam, Gak perlu Dikomentari</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Pastikan sudah mendapatkan bukti potong dari perusahaan</div> <div dir="auto">2. Buka situs web DJP Online di&nbsp;<a href="https://djponline.pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://djponline.pajak.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1707831770822000&amp;usg=AOvVaw3UNWi7QORtpsEE8t-xHsBu">https://djponline.pajak.go.id</a></div> <div dir="auto">3. Masukkan NPWP beserta kata sandi. Kemudian isi kode keamanan dan klik &ldquo;login&rdquo;</div> <div dir="auto">4. Klik &ldquo;Lapor&rdquo; dan pilih layanan &ldquo;E-Filing&rdquo; Klik &ldquo;Buat SPT&rdquo;</div> <div dir="auto">5. Akan muncul beberapa pertanyaan. Jawab dengan tepat untuk mendapatkan formulir SPT tahunan 1770 SS. Jika benar, maka akan muncul kolom SPT 1770 SS.</div> <div dir="auto">6. Formulir akan muncul di layar. Isi kolom yang ada sesuai dengan bukti potong pajak.</div> <div dir="auto">7. Lalu isi formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT.</div> <div dir="auto">8. Isi data SPT.</div> <div dir="auto">9. Klik &ldquo;Berikutnya&rdquo;.</div> <div dir="auto">10. Akan muncul ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Klik &ldquo;Di Sini&rdquo; untuk mengambil kode verifikasi. Setelah itu akan dikirim notifikasi kode verifikasi ke surel atau nomor ponsel.</div> <div dir="auto">11. Kemudian salin kode verifikasi pada kolom yang sudah disediakan dan klik &ldquo;Kirim SPT&rdquo;.</div> <div dir="auto">12. Setelah itu secara otomatis SPT akan terekam dalam sistem DJP. Ditjen Pajak akan mendapat laporan SPT Tahunan Pribadi terbaru secara real-time.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Cara lapor SPT pajak 2023 dapat dilakukan secara mudah melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, yakni DJP Online.

Simak, Cara Mudah Lapor SPT Pajak 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menetapkan batas akhir lapor Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan yaitu sampai 31 Maret 2023 untuk wajib pajak pribadi. Sedangkan bagi wajib pajak badan ditetapkan batas maksimal pengisiannya pada 30 April 2023.  Pengisian SPT ini bersifat wajib terutama bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor peserta wajib pajak (NPWP). Jika tidak lakukan pelaporan, wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi atau denda.  Terkait denda bagi wajib pajak yang tidak melapor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan sanksi administrasi berupa denda ditetapkan sebesar Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp 1 juta untuk wajib pajak badan.  "Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ... dikenai sanksi administrasi berupa denda ... sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi," bunyi Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2027, dikutip JawaPos.com, Minggu (8/1).  Meski begitu, dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak akan dilakukan terhadap beberapa ketentuan. Meliputi, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia, orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  Lalu, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. Kemudin, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  "Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi, wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau wajib pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi Pasal 7 ayat (2).  Untuk diketahui, pelaporan pajak dapat dilakukan secara daring melalui layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yaitu e-filing di djponline.pajak.go.id. Masyarakat yang sudah memiliki EFIN bisa langsung mengisi laporan SPT Tahunan, sementara bagi masyarakat yang belum pernah mengisinya harus melakukan registrasi dan mengaktifkan EFIN.  Dalam pelaporan SPT Tahunan dibagi dalam dua kategori. Pertama, wajib pajak dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60 juta per tahun harus menggunakan formulir SPT 1770 SS. Kedua, wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun mengisi formulir SPT 1770 S.

Telat Lapor SPT Pajak Bisa Kena Denda, Segini Besarannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20210118-WA0009_copy_1024x682-1.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota agar proaktif melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tepat waktu. Tito juga mengimbau jajaran pemerintahan daerah lainnya yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), para kepala dinas, hingga jajaran di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa agar segera melaporkan SPT tahunan.  Pelaporan SPT itu bisa dilakukan secara langsung di kantor pajak di daerah masing-masing atau menggunakan sistem e-Filing sebelum 31 Maret 2022. Langkah ini, bakal menggerakkan masyarakat untuk melaporkan SPT tahunan tepat waktu.  “Ini menjadi bola salju yang besar, otomatis kita berharap kewajiban kita sebagai warga negara sudah terlaksana, kita juga aman secara hukum, dan kemudian negara kita akan mendapatkan penghasilan tambahan pendapatan," kata Tito usai melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (9/3).  Tito menambahkan, pendapatan tersebut nantinya juga akan ditransfer ke Pemda. Secara rinci akan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana TKDD tersebut, salah satunya bersumber dari pajak.  "Jadi makin banyak (pendapatan pajak), mudah-mudahan transfer juga akan makin besar ke daerah-daerah," ucap Tito.  Karena itu, mantan Kapolri ini kembali mengajak Pemda serta jajaran perangkat daerah termasuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera melaporkan SPT pajak tepat waktu. Di lain sisi, dalam kesempatan yang sama, kata Tito, kepala daerah yang terlambat melaporkan SPT pajak, akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada di dalam perpajakan.  Hal ini tidak lepas dari peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam aturan tersebut, Kemendagri berperan sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah.  "Ada sanksi sesuai aturan undang-undang lah. Tetapi kita juga dari Kemendagri tentu akan melihat juga mana kepala daerah yang patuh hukum, mana yang tidak. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri juga bisa memberikan sanksi sesuai aturan itu, di antaranya teguran," terang Tito menandaskan.

Kepala Daerah yang Telat Lapor SPT Pajak Tahunan Dijatuhkan Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tito-Karnavian-IPDN.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Rabu (9/3).  Tito datang mengenakan kemeja putih langsung menuju ke lantai 4 gedung KPP Pratama, tempat pelaporan SPT tahunan untuk warga.  "Hari ini saya melaporkan SPT tahunan pajak saya. Saya kira tepat waktu," ujar Tito kepada wartawan usai melapor SPT tahunan.  Dalam kesempatan itu, Tito juga meminta Gubernur, Wali Kota hingga tingkat Lurah untuk segera melaporkan pajak tahunan di kantor pajak sebelum 31 Maret 2022.  Menurut mantan Kapolri itu, pelaporan pajak dapat dilakukan di KPP tempat pejabat daerah tinggal atau melalui sistem online melalui aplikasi e-Filling.  "Saya meminta, saya mengimbau, saya juga menginstruksikan sebagai pembina pemerintahan daerah, seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kalau bicara pemerintahan daerah juga termasuk DPRD-nya dan seluruh anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota ya termasuk jajaran di bawahnya kepala dinas, UPD, camat, lurah, kepala desa juga ya," kata Tito.  Menurutnya, pelaporan SPT tahunan tepat waktu akan menambah pendapatan negara. Dia mengatakan sebagian dari pendapatan itu nantinya ditransfer ke daerah melalui Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).  "Dan kemudian negara kita akan mendapatkan penghasilan, tambahan pendapatan, pendapatan ini nanti, nanti sebagian juga di transfer ke daerah-daerah, karena salah satu komponen APBD itu adalah transfer pusat daerah, TKDD ya transfer keuangan daerah dan desa, itu dapatnya dari mana, salah satunya dari pajak gitu selain bukan yang dari pajak ya PNBP," tuturnya.  Tito juga mengatakan, keterlambatan pelaporan SPT tahunan akan dikenakan sanksi. Menurutnya, Kemendagri juga berwenang memberikan sanksi sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  "(Keterlambatan pelaporan SPT tahunan) Ada sanksi sesuai aturan Undang-Undang. Kita juga dari Kemendagri tentu akan melihat juga mana kepala daerah yang patuh hukum mana yang tidak, karena sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kemendagri juga bisa memberikan sanksi sesuai dengan aturan itu. Di antaranya teguran bagi pejabat politik, seperti kepala daerah, teguran itu didengar publik itu berpengaruh," paparnya.

Tito Minta Gubernur Hingga Lurah Segera Lapor SPT ke Kantor Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas Kantor Pajak melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT, di Jakarta, beberapa waktu lalu. DOK. MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (<a href="https://www.jawapos.com/tag/npwp/">NPWP</a>) diwajibkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Adapun, batas waktu dari pengisian SPT Tahunan ini adalah 31 Maret 2022.  Namun, bagaimana dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan Rp 4,5 juta?  Untuk diketahui bahwa masyarakat atau wajib pajak dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun termasuk dalam kategori penghasilan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tidak-kena-pajak/">tidak kena pajak</a> (PTKP). Artinya, mereka tidak wajib membayar pajak dan hal ini juga tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.  Mengenai hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor pun menuturkan bahwa mereka tidak wajib melaporkan pembayaran pajak. Namun, tetap bisa apabila ingin melaporkannya sebagai kewajiban seorang wajib pajak, tapi diisi nihil.  "Bila memiliki NPWP, silahkan lapor nihil saja," terangnya kepada JawaPos.com, Selasa (8/3).  Sementara untuk masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,5 juta, akan tetapi belum memiliki NPWP, mereka diperbolehkan untuk tidak melapor SPT. Namun, diimbau kepada mereka untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selaku warga negara Indonesia.  "Untuk wajib <a href="https://www.jawapos.com/tag/pajak-orang-pribadi/">pajak orang pribadi</a> yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP diperbolehkan untuk tidak melaporkan SPT Tahunan sepanjang belum memiliki NPWP," imbuhnya.  Sebagai informasi, SPT adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Gaji Rp 4,5 Juta ke Bawah Boleh Tak Lapor SPT Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Sepeda-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Warga bersepeda melintas di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Warga tetap berolahraga di tempat umum meski PSBB masa transisi fase pertama untuk ketiga kalinya diperpanjang hingga 13 Agustus 2020 akibat tren penambahan kasus positif COVID-19" width="100%">
<figcaption>Warga bersepeda melintas di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (2/8/2020). Warga tetap berolahraga di tempat umum meski PSBB masa transisi fase pertama untuk ketiga kalinya diperpanjang hingga 13 Agustus 2020 akibat tren penambahan kasus positif COVID-19</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memasukkan sepeda ke dalam daftar harta yang wajib disampaikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2020. Hal itu disampaikan melalui akun media sosial Instagram resmi yang mengatakan sepeda masuk dengan kode harta 041.  "#KawanPajak, jika memiliki sepeda, baik untuk alat transportasi, olahraga, atau hobi, silakan memasukkannya ke dalam daftar harta di SPT Tahunan dengan kode harta 041," tulisnya seperti dikutip, Senin (22/2).  Artinya, jika seseorang yang membeli sepeda di toko dalam negeri akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari harga jual. Namun, jika pembeli membeli sepeda dari luar negeri secara online, negara berhak memungut bea masuk atas sepeda tersebut.  Ketentuan bea masuk sepeda atau barang impor lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.  Aturan tersebut menyebut setiap barang impor yang bernilai USD 3 atau lebih dikenakan bea masuk sebesar 7,5 persen dari harga jual. Lalu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor sebesar 10 persen.  Sementara, untuk sepeda yang dibawa sendiri dari luar negeri oleh pemiliknya, ketentuan diatur dalam PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.  Dalam aturan tersebut, barang pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 500 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk alias gratis. Apabila nilai sepeda yang dibeli lebih besar dari USD 500 maka pembeli akan dipungut bea masuk sebesar 10 persen dari nilai pembelian dikurangi USD 500.  Negara tidak memungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan sepeda. Artinya, berbeda dengan kendaraan bermotor, pemilik sepeda tidak dipungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya kepada pemerintah daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/MGnUecnS_sI

Sepeda Wajib Dimasukkan dalam Daftar Harta di SPT Pajak Tahunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_c_295961.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaporan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2019 akan berakhir hari ini, Kamis (30/4). Para wajib pajak (WP), baik itu perorangan maupun badan pun diharapkan segera melaporkan pajaknya.  Pelaporan SPT ini harus melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki penghasilan pribadi serta masuk dalam kriteria Penghasilan Kena Pajak (PKP).  Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo juga mengatakan bahwa batas penyampaian SPT WP Orang Pribadi diundur dari tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.  "SPT WP Orang Pribadi yang telah diundur penyampaiannya dari 31 Maret 2020, diperpanjang hingga 30 April 2020," ungkapnya. Sedangkan WP Badan, batas waktu penyampaian adalah tanggal 30 April 2020 dan tidak diperpanjang.  Mengutip dari pajak.go.id, inilah langkah-langkah untuk melakukan pengisian SPT Online, yakni:  1. Para WB harus membuka domain alamat https://djponline.pajak.go.id atau efiling.pajak.go.id  2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta kode EFIN WP  3. Masukkan kode keamanan  4. Lalu klik “Login”  5. Pilih layanan “e-Filing”  6. Pilih atau klik “Buat SPT”  7. Ikuti panduan pengisian e-Filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 SS  8. Isi formulir yang sesuai dengan informasi WP.  9. Setelah terisi semua, klik OK. Setelah mengirim SPT Online ke Ditjen Pajak, WP akan mendapatkan laporan SPT.  Adapun, untuk dokumen yang disiapkan, antara lain:  1. Email, NPWP dan kode EFIN  2. Bukti potong 1721-A1 atau 1721-A yang didapat dari tempat bekerja para WP  3. Detil penghasilan lain-lain  4. Daftar harta serta kewajiban di akhir tahun  5. Menentukan PTKP  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W7Sk2R8oNWc  https://www.youtube.com/watch?v=Anwl_HOdYXE  https://www.youtube.com/watch?v=twPy3M58JXk

Lapor SPT Terakhir Hari Ini, Begini Caranya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_m_.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sebanyak 6,2 juta orang wajib pajak (WP) telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak 2019. Jumlah tersebut meningkat 34 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya 4,2 juta orang.  "Jadi per 9 Maret 2020, pelaporan SPT tahun pajak 2019 capai 6,2 juta orang, meningkat sebanyak 34 persen. Ini indikasi sangat bagus,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta, Selasa (10/3).  Sri Mulyani menyebut, dari 6,2 juta orang tersebut hanya 26 ribu orang wajib pajak (WP) yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara manual. Jumlah tersebut turun dari tahun lalu yang sebanyak 33 ribu orang WP.  Adapun pembayaran manual dilakukan dengan cara datang ke kantor pajak, isi formulir keterangan data, pergi ke bank, dan kembali lagi untuk lapor SPT. "Artinya makin banyak bayar WP pribadi sekarang itu bayarnya melalui e-filing atau menggunakan online. Dan berarti mereka tidak harus bayar (lapor) ke kantor pajak," ucapnya.  Meskipun saat ini belum terlihat kerumunan orang di kantor pajak dalam pelaporan SPT, namun, kata dia, Kemenkeu tetap mengantisipasi dua pekan ke depan. Biasanya terjadi penumpukan WP pribadi pada akhir masa pelaporan yaitu pada Maret tiap tahunnya.  Sri Mulyani menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi para relawan pajak, termasuk 7.700 mahasiswa, yang bersedia melakukan kampanye dan sosiasliasi pelaporan SPT tahun ini. "Di kampus, mahasiswa bersedia jadi relawan pajak, ikut jelaskan dan bantu. Kesadaran kebangsaan dari mahasiswa ini luar biasa. Saya sebagai Menkeu sangat bangga ke mereka dan terima kasih ke mereka," tuturnya.

Sri Mulyani: 6,2 Juta Orang Sudah Lapor SPT Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/IMG_8814_copy_670x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara online melalui sistem e-filing di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Jakarta hari ini, Selasa (10/3). Laporan SPT yang dilaporkan berupa Pajak Penghasilan (PPh) pribadi atau PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2019.  Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan jajarannya ingin menunjukkan kepada masyarakat mengenai kepatuhan atass kewajiban bayar pajak orang pribadi. “Hari ini kami jajaran Kemenkeu ingin tunjukkan ke masyarakat kewajiban bayar pajak orang pribadi,” ujarnya di Gedung DJP Jakarta, Selasa (10/3).  Menurutnya, teladan harus dimulai dari pejabat pemerintah. Dengan begitu, diharapkan Wajib Pajak (WP) bisa lebih patuh.  “Saya senang Pak Presiden, Wapres, dan beberapa menteri dan pejabat negara sudah melakukan. Saya di Kemenkeu juga sampaikan ke masyarakat, meski kami juga urus keuangan negara, kami juga WP. Kami ingin melaksanakan kewajiban pembayaran pajak orang pribadi,” ungkapnya.  Sri Mulyani mengingatkan, bagi warga negara yang memiliki pendapatan setidaknya Rp 54 juta per tahun wajib melaporkan pajak yang telah dibayarkan melalui pelaporan SPT pajak. Waktu pembayaran dan pelaporan tahun ini dimulai dalam periode Januari hingga akhir Maret 2020.  “Begitu tahu pendapatan satu tahun maka orang pribadi yang punya pendapatan di atas Rp 54 juta per tahun wajib bayar pajak pribadi dan serahkan SPT,” pungkasnya.

Beri Contoh ke Publik, Sri Mulyani Lapor Pajak Online

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spt pajak

Berita Terkini