<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_CORETAX-DIKELUHKAN-SERING-EROR-WAJIB-PAJAK-BISA-LAPOR-PAJAK-KE-LAPOR-PAJAK_HANUNG-HAMBARA_11022025-10-3393542284.jpg" alt="Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat capaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 25 Februari 2026 pukul 08.07 WIB telah menembus angka 4 juta lebih.</p> <p>"Progres pelaporan SPT tahunan PPh untuk periode sampai dengan 25 Februari 2026 Tahun Pajak 2025 tercatat 4.056.207 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti dalam keterangannya, Rabu (25/2).</p> <p>Inge membeberkan, berdasarkan data DJP, pelaporan SPT paling banyak berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 3.591.170 SPT. Sementara itu, OP non-karyawan tercatat sebanyak 362.395 SPT.</p> <p>Adapun untuk wajib pajak badan dengan tahun buku Januari&ndash;Desember, tercatat 101.787 SPT dalam denominasi rupiah dan 98 SPT dalam denominasi dolar AS.</p> <p>Sementara itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang pelaporannya dimulai sejak 1 Agustus 2025 tercatat 740 SPT badan dalam rupiah dan 17 SPT badan dalam dolar AS.</p> <p>Tak hanya pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan signifikan dalam aktivasi akun Coretax DJP. Hingga 25 Februari 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 14.448.012 WP.</p> <p>"Rinciannya, sebanyak 13.451.501 merupakan WP orang pribadi, 906.563 WP badan, 89.723 WP instansi pemerintah, dan 225 WP pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)," tukasnya.</p> <p>Untuk diketahui, Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>Adapun batas akhir pelaporan SPT Tahunan pada 31 Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi. Tak hanya dilakukan sendiri, penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara langsung untuk TPT tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di Luar Kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar.</p> <p>&nbsp;</p>

Pelaporan SPT 2026 tembus 4 juta per 25 Februari, mayoritas karyawan. DJP catat perkembangan akun Coretax.

Kemenkeu Catat 4 Juta Pelaporan SPT sampai 25 Februari 2026, Mayoritas dari Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/lapor-pajak-pribadi-Dery-Ridwansah-3JPG-649519729.jpg" alt="Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai dengan 1 April pukul 00.01 WIB, SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan mencapai 12,34 juta SPT.</p> <p>Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menuturkan, angka tersebut terdiri atas 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan.&nbsp;</p> <p>&rsquo;&rsquo;Penyampaian SPT Tahunan yang dilaporkan sebagian besar melalui sarana elektronik dengan rincian 10,56 juta SPT melalui e-filing, 1,33 juta SPT melalui e-form, dan 629 SPT melalui e-SPT. Sisanya sebanyak 446,23 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak,&rsquo;&rsquo; ujar Dwi di Jakarta, Rabu (2/4).&nbsp;</p> <p>Dia mengimbau agar wajib pajak bisa segera melaporkan SPT Tahunan. Batas akhir pelaporan SPT Tahunan yakni pada 11 April 2025.&nbsp;</p> <p>Seperti diketahui, batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 pada 31 Maret bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Idul Fitiri 1446 Hijriah yaitu sampai dengan 7 April. Kondisi libur nasional dan cuti bersama tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada Maret menjadi lebih sedikit.</p> <p>Untuk memberikan kemudahan bagi WP OP dalam menyampaikan SPT Tahunan, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 29 yang Terutang dan/atau Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024 Sehubungan dengan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Dalam Rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 25 Maret 2025.&nbsp;</p> <p>Dwi menyebut, Kepdirjen Pajak ini memberikan relaksasi dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024. Meskipun dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, yaitu 31 Maret sampai paling lambat tanggal 11 April 2025.</p> <p>Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).&nbsp;</p> <p>&rsquo;&rsquo;DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian di tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT,&rsquo;&rsquo; tambah Dwi.</p> <p>Dia juga menegaskan bahwa target kepatuhan SPT Tahunan tersebut bukan berlaku selama tiga bulan, melainkan berlaku selama satu tahun.</p>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 12,34 juta SPT telah dilaporkan hingga 1 April 2025, termasuk 12 juta SPT orang pribadi

DJP Catat 12,34 Juta SPT Dilaporkan Hingga 1 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/masih-minim-baru-73-juta-wajib-pajak-lapor-spt_m_.jpg" alt="ilustrasi pajak" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pajak</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkei) mencatat warga dan perusahaan yang telah melapor SPT mencapai 12,34 juta pelapor.</p> <p>Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan angka tersebut terdiri dari 12 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 338,2 ribu SPT Tahunan badan.</p> <p>&ldquo;Sampai dengan 1 April 2025 pukul 00.01 total SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 12,34 juta SPT,&rdquo; kata Dwi dalam keterangannya, Selasa (2/4).</p> <p>Dia membeberkan, penyampaian SPT Tahunan yang dilaporkan sebagian besar melalui sarana elektronik dengan rincian 10,56 juta SPT melalui e-filing.</p> <p>Kemudian, sebanyak 1,33 juta SPT melalui e-form, dan 629 SPT melalui e-SPT. Sisanya sebanyak 446,23 ribu SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.</p> <p>Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa sebelumnya batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk Tahun Pajak 2024 pada tanggal 31 Maret 2025.</p> <p>Namun, karena bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Idulfitiri 1446 Hijriah yang ditetapkan sampai dengan tanggal 7 April 2025.</p> <p>Itu sebabnya, DJP memberikan relaksasi dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk Tahun Pajak 2024.</p> <p>&ldquo;Relaksasi tersebut berlaku untuk tanggal 31 Maret 2025 sampai paling lambat tanggal 11 April 2025. Penghapusan sanksi administratif tersebut diberikan dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP),&rdquo; jelasnya.</p> <p>Lebih lanjut, DJP menetapkan target kepatuhan SPT Tahunan untuk penyampaian di tahun 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92 persen dari total Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT.</p> <p>Dwi juga menegaskan bahwa target kepatuhan SPT Tahunan tersebut bukan berlaku selama tiga bulan, melainkan berlaku selama satu tahun.</p> <p>Sebagai penutup, Dwi mengimbau kepada Wajib Pajak yang belum lapor SPT agar segera melaporkan SPT-nya. Dwi juga mengucapkan terima kasih kepada Wajib Pajak yang telah patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.</p>

DJP mencatat 12,34 juta pelapor SPT Pajak 2024, relaksasi hingga 11 April 2025, target 2025 16,21 juta SPT.

Per 1 April 2025, Warga dan Perusahaan Lapor SPT Tembus 12,34 Juta

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/20/lapor-pajak-pribadi-Dery-Ridwansah-1JPG-2884886052.jpg" alt="Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Aktivitas wajib pajak melakukan lapor pajak pribadi dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Gerai Pojok Pajak, ASHTA District 8, Jakarta, Rabu (19/3/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 29. Selain itu, penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi bisa dilakukan hingga tanggal 11 April 2025 mendatang.&nbsp;</p> <p>Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kemenkeu Dwi Astuti menuturkan, alasan kebijakan itu disebabkan karena batas akhir pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang jatuh pada 31 Maret 2025 bertepatan dengan libur nasional dan cuti bersama.&nbsp;</p> <p>Kondisi libur nasional dan cuti bersama itu berpotensi menyebabkan keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2024, mengingat jumlah hari kerja pada bulan Maret menjadi lebih sedikit,&rdquo; ujar Dwi di Jakarta, Kamis (27/3).&nbsp;</p> <p>Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak KEP-79/PJ/2025 tertanggal 25 Maret 2025. Beleid itu memberikan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi dengan menghapuskan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29. Penghapusan sanksi administratif itu diberikan melalui tidak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).&nbsp;</p> <p>Dwi menambahkan, alasan lain yang mendorong diterbitkannya kebijakan itu adalah pemerintah ingin menerapkan azas keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. &rsquo;&rsquo;Itu dilakukan dengan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 dan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi,&rsquo;&rsquo; katanya.</p>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 29.

Kementerian Keuangan Hapus Sanksi Terlambat Bayar Pajak, Lapor SPT Bisa Sampai 11 April 2025

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/31/spt-tahunan-562817235.jpg" alt="Ilustrasi: Lapor SPT Tahunan di kantor pajak." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Lapor SPT Tahunan di kantor pajak.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023 khusus wajib pajak orang pribadi, paling lambat dilaporkan pada hari ini, Minggu (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui pelaporan SPT Tahunan bersifat wajib. Kewajiban ini tentu saja juga melekat ke Wajib Pajak yang berstatus karyawan atau pegawai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, jika terlambat atau tidak melapor SPT Tahunan, maka akan dikenai sanksi mulai dari denda hingga pidana. Aturan denda ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/014501688/bikin-malu-tanah-air-delapan-pemain-indonesia-disanksi-berat-oleh-bwf-karena-terbukti-terlibat-praktik-bursa-taruhan-dan-match-fixing">Bikin Malu Tanah Air! Delapan Pemain Indonesia Disanksi Berat oleh BWF karena Terbukti Terlibat Praktik Bursa Taruhan dan Match Fixing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut denda untuk keterlambatan pelaporan SPT:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Denda Rp 100.000 untuk wajib pajak pribadi (NPWP pribadi)</div> <div dir="auto">2. Denda Rp 1.000.000 untuk wajib pajak badan</div> <div dir="auto">3. Denda Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</div> <div dir="auto">4. Denda Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) berisi pemberitahuan denda Pasal 7 KUP. Pembayaran tagihan tersebut bisa dilakukan secara daring melalui website pajak.go.id.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, apabila SPT tahunannya kurang bayar, maka dikenakan sanksi bunga 2 persen per bulan dari jumlah pajak yang terlambat disetor. Hal itu dihitung sejak saat penyampaian SPT Pajak berakhir sampai tanggal pembayaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014501663/pengamat-lingkungan-sebut-komitmen-pemda-di-jabodebek-soal-pengolahan-sampah-terintegrasi-rendah">Pengamat Lingkungan Sebut Komitmen Pemda di Jabodebek Soal Pengolahan Sampah Terintegrasi Rendah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU KUP, Wajib Pajak yang sengaja tidak lapor SPT juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi ini diberikan sebagai upaya terakhir yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sanksi tersebut diberikan pada setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sanksi pidana yang diberikan dapat berupa kurungan penjara dengan masa paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.</div>

Untuk diketahui pelaporan SPT Tahunan bersifat wajib. Kewajiban ini tentu saja juga melekat ke Wajib Pajak yang berstatus karyawan.

Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ini Sejumlah Sanksi Jika Terlambat

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/29/pajak-604320932-1-2361504981.jpg" alt="Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembayaran pajak kendaraan di Samsat. /ANTARA</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada sebanyak 12,7 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga Sabtu, 31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan jumlah tersebut tercatat meningkat sebesar 4,92 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB, terdapat sebanyak 12,7 juta SPT Tahunan yang disampaikan atau tumbuh sebesar 4,92 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Minggu (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014501541/johanis-tanak-sebut-jaksa-kpk-yang-diduga-peras-saksi-rp-3-miliar-dipulangkan-ke-kejaksaan">Johanis Tanak Sebut Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Dipulangkan ke Kejaksaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ewi begitu biasa disapa, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri atas 348,32 ribu SPT Tahunan PPh Badan dan 12,35 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan pada 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan, pihaknya mengimbau untuk segera melaporkan SPT Tahunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya melalui berbagai kanal pelaporan yang tersedia," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Imbauan ini disampaikan salah satunya karena batas waktu pelaporan tinggal tersisa 5 hari lagi, yakni hingga akhir Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara negara juga mengimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan tepat informasi. Sehingga bisa memenuhi kewajiban perpajakan bagi mereka yang memang mampu untuk membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbauan ini juga disampaikan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara. Salah satunya untuk masyarakat tidak mampu yang mendapat dukungan dari pemerintah hingga pembangunan infrastruktur umum.</div>

DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada sebanyak 12,7 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan SPT Tahunan.

DJP: 12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 31 Maret 2024

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-Jumlah-pelaporan-SPT-pajak-Salman-Toyibi-6JPG-1370480193.jpg" alt="Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 28 Februari 2024 atau satu bulan menjelang batas akhir pe" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 28 Februari 2024 atau satu bulan menjelang batas akhir pe</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada 12,7 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga Sabtu, 31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengatakan jumlah tersebut tercatat meningkat sebesar 4,92 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB, terdapat sebanyak 12,7 juta SPT Tahunan yang disampaikan atau tumbuh sebesar 4,92% dibanding periode yang sama tahun lalu," kata Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Minggu (31/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014501541/johanis-tanak-sebut-jaksa-kpk-yang-diduga-peras-saksi-rp-3-miliar-dipulangkan-ke-kejaksaan">Johanis Tanak Sebut Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Dipulangkan ke Kejaksaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ewi, sapaannya, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri atas 348,32 ribu SPT Tahunan PPh Badan dan 12,35 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendekati batas waktu pelaporan SPT Tahunan pada 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan, pihaknya mengimbau untuk segera melaporkan SPT Tahunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengimbau kepada seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya melalui berbagai kanal pelaporan yang tersedia," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014501515/jangan-sampai-lolos-ayok-nabung-di-bri-biar-dapat-sneaker-premium-di-hari-terakhir-uss-yard-sale">Jangan Sampai Lolos, Ayok Nabung di BRI Biar Dapat Sneaker Premium di Hari Terakhir USS Yard Sale</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Imbauan ini disampaikan salah satunya karena batas waktu pelaporan tinggal tersisa 5 hari lagi, yakni hingga akhir Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara negara juga mengimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan tepat informasi. Sehingga bisa memenuhi kewajiban perpajakan bagi mereka yang memang mampu untuk membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbauan ini juga disampaikan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara. Salah satunya untuk masyarakat tidak mampu yang mendapat dukungan dari pemerintah hingga pembangunan infrastruktur umum.</div>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sudah ada 12,7 juta wajib pajak (WP) yang melaporkan SPT tahunan.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/spt-tahunan-1628077968.jpg" alt="Ilustrasi. DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024. (Dok. JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024. (Dok. JAWA POS)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023 khusus wajib pajak orang pribadi, paling lambat dilaporkan pada 31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan, DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Tanggal 30-31 Maret 2024, Kantor Pajak tetap memberikan layanan penerimaan SPT Tahunan secara tatap muka," bunyi pengumuman yang diunggah dalam akun Instagram resmi, @ditjenpajakri, Sabtu (30/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014499516/asal-usul-malam-lailatul-qadar-malam-yang-lebih-baik-dari-1000-bulan-diberikan-allah-untuk-umat-muhammad">Asal Usul Malam Lailatul Qadar, Malam yang Lebih Baik dari 1000 Bulan Diberikan Allah untuk Umat Muhammad</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunannya. Layanan ini dibuka untuk wajib pajak mulai pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat. "Ayo segera laporkan SPT Tahunan Anda," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jugameminta masyarakat untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Imbauan ini disampaikan salah satunya karena batas waktu pelaporan tinggal tersisa 5 hari lagi, yakni hingga akhir Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendahara negara juga mengimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan tepat informasi. Sehingga bisa memenuhi kewajiban perpajakan bagi mereka yang memang mampu untuk membayar pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imbauan ini juga disampaikan mengingat peran pajak yang menjadi komponen penting dalam fiskal negara. Salah satunya untuk masyarakat tidak mampu yang mendapat dukungan dari pemerintah hingga pembangunan infrastruktur umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita semua sudah lihat bahwa pajak menjadi komponen yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan bernegara, terutama bagi masyarakat yang mendapat dukungan dari pemerintah terutama kelompok-kelompok yang tidak mampu," ujar Menkeu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maupun untuk penyelenggaraan infrastruktur umum dan berbagai publik goods yang memang dibutuhkan kita semua," pungkas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DJP memastikan pelayanan Kantor Pajak akan tetap buka selama akhir pekan ini, tepatnya pada Sabtu-Minggu, 30-31 Maret 2024.

Pengumuman! Lapor SPT Tahunan Terakhir Besok, Kantor Pajak Tetap Buka di Akhir Pekan

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-Jumlah-pelaporan-SPT-pajak-Salman-Toyibi-5JPG-1567546606.jpg" alt="Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Petugas melayani wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak di Jakarta, Kamis (7/3/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023 khusus wajip pajak orang pribadi, paling lambat dilaporkan pada 31 Maret 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Peribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau tanggal 31 Maret jika tahun pajak sama dengan tahun kalender," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip Sabtu (30/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, bagaimana cara lapor SPT Tahunan secara online?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identity Number. EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak diharuskan melakukan permohonan EFIN dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berikut cara lapor SPT Tahunan wajib pajak yang memiliki penghasilan kurang atau sama dengan Rp 60 juta per tahun:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014464244/871-juta-wajib-pajak-sudah-lapor-spt-tahunan-per-18-maret-2024">8,71 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 18 Maret 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Buka laman&nbsp;<a href="https://djponline.pajak.go.id/account/login" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://djponline.pajak.go.id/account/login&amp;source=gmail&amp;ust=1711861041240000&amp;usg=AOvVaw177pTGI99bUEmwiUgt1gmB">https://djponline.pajak.go.id/<wbr />account/login</a></div> <div dir="auto">2. Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Kemudian klik "Login"</div> <div dir="auto">3. Pilih menu "Lapor", dan pilih layanan "e-Filing"</div> <div dir="auto">4. Wajib pajak kemudian pilih "Buat SPT" dan ikuti panduan pengisian e-Filing</div> <div dir="auto">5. Isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan</div> <div dir="auto">6. Isi "BAGIAN A. PAJAK PENGHASILAN", misalnya pegawai negeri, maka masukkan data sesuai dengan formulir 1721-A2 yang diberikan oleh bendahara.</div> <div dir="auto">7. Isi "BAGIAN B. PAJAK PENGHASILAN", misalnya, "Mendapat hadiah undian Rp 1.000.000 yang telah dipotong PPh Final 25 persen (Rp 250.000) dan menerima warisan (dikecualikan dari obyek) Rp 2.000.000"</div> <div dir="auto">8. Isi "BAGIAN C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN", sebagai contoh, "Harta yang dimiliki motor Yahonda Vamio Rp 15.000.000, kalung emas Rp 3.000.000, dan perabot rumah senilai Rp 7.000.000"</div> <div dir="auto">9. Pada bagian C, tulis pula kewajiban wajib pajak, misalnya, "Kewajiban yang dimiliki berupa sisa kredit motor sebesar Rp 12.000.000"</div> <div dir="auto">10. Isi "BAGIAN D. PERNYATAAN" dengan klik kata "Setuju" sampai muncul lambang centang</div> <div dir="auto">11. Halaman selanjutnya akan memunculkan ringkasan SPT Tahunan dan pengambilan kode verifikasi</div> <div dir="auto">12. SPT pun telah diisi dan dikirim. Buka email untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Peribadi adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau tanggal 31 Maret

Besok Hari Terakhir Lapor SPT, Begini Cara Lapor SPT Tahunan Secara Online via E-Filling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/LAPORAN-SPT-TAHUNAN-TERAKHIR-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau" width="100%">
<figcaption>Warga melaporkan SPT Tahunan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang, Jakarta, Kamis (31/3/2022). Batas akhir lapor SPT Tahunan bagi wajib pajak berakhir pada 31 Maret 2022. Masyarakat yang memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, atau</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan sejak 1 Januari 2024, wajib pajak (WP) sudah bisa melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan 2023. Paling lambat SPT Tahunan dilaporkan pada 31 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, DJP juga memastikan bagi Wajib Pajak yang NPWP-nya baru terdaftar pada tahun pajak 2024, maka paling lambat pelaporan pajaknya ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika NPWP nya terdaftar pada Tahun Pajak 2024, maka wajib melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 dilakukan paling lama tanggal 31 Maret 2025," bunyi cuitan akun X @kring_pajak, dikutip Minggu (28/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014050649/pasca-ott-kpk-tetapkan-kasubag-umum-dan-kepegawaian-bppd-sidoarjo-siska-wati-jadi-tersangka">Pasca OTT, KPK Tetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati Jadi Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak harus memastikan sudah memiliki EFIN atau Electronic Filling Identity Number. EFIN merupakan nomor identitias yang diterbitakan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak diharuskan melakukan permohonan EFIN dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, bagaimana jika lupa EFIN saat akan melakukan pelaporan SPT Tahunan? Begini 4 solusi untuk mengatasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Telepon nomor resmi KPP</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan layanan lupa EFIN melalui nomor telepon resmi KPP. Nomor telepon resmi KPP tempat Anda terdaftar dapat dilihat pada link&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/unit-kerja" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id/unit-kerja&amp;source=gmail&amp;ust=1706529693976000&amp;usg=AOvVaw3oLhp4BwBCr1i2_WKHjUDy">www.pajak.go.id/unit-kerja</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang perlu diperhatikan, satu panggilan telepon/whatsapp call dari wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kode EFIN wajib pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk memastikan penelepon tersebut adalah wajib pajak yang bersangkutan petugas akan melakukan verifikasi dan membutuhkan data Proof of Record Ownership (PORO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PORO adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui surel, adalah wajib pajak/pengurus badan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan data wajib pajak dan mencegah penyalahgunaan data wajib pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan lupa</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">EFIN melalui surel resmi KPP. Satu surel wajib pajak hanya dapat digunakan untuk satu permohonan layanan lupa EFIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Permohonan wajib pajak lewat surel dilengkapi PORO (pengertian PORO sudah saya jelaskan di atas). Persyaratan yang harus dikirimkan yaitu:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Scan formulir permohonan EFIN, centang pada jenis permohonan cetak ulang. Formulirnya dapat diunduh di&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-EFIN&amp;source=gmail&amp;ust=1706529693976000&amp;usg=AOvVaw1NzOD-OUjzVSsT9SScvF1N">www.pajak.go.id/id/formulir-<wbr />permohonan-EFIN</a>. Pastikan nomor telepon dan surel yang ditulis di formulir masih aktif.</div> <div dir="auto">- Foto identitas (KTP bagi WNI, KITAP/KITAS bagi WNA)</div> <div dir="auto">- Foto Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau NPWP</div> <div dir="auto">- Swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP. Apabila semua data sesuai, petugas akan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui surel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Agen Kring Pajak</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Layanan informasi perpajakan berupa informasi lupa EFIN (dengan syarat EFIN sudah pernah diaktifkan) dapat diperoleh melalui saluran telepon 1500200, Twitter, @kring_pajak, dan live chat di&nbsp;<a href="http://www.pajak.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://www.pajak.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1706529693976000&amp;usg=AOvVaw2sli6qfgDqcJh5Ob4f9yQ2">www.pajak.go.id</a>. Sebelum menghubungi, wajib pajak harus menyiapkan beberapa data berupa NPWP, nama, alamat, nomor telepon genggam, dan alamat surel (email) yang didaftarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk layanan Twitter, cukup mention satu kali untuk masuk ke dalam antrian layanan lupa EFIN dan silakan cek DM untuk ditindaklanjuti pada hari kerja berikutnya. Untuk layanan telepon dan live chat, dapat diakses mulai Senin - Jumat pukul 08.00 sd 16.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">4. Direct Message (DM) akun media sosial KPP tempat wajib pajak terdaftar</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">DJP mengelola akun media sosialnya dengan sangat bagus. Media sosial DJP digunakan untuk menyebarkan informasi perpajakan di era digital seperti saat ini. Wajib pajak dapat menanyakan informasi terkait cara permohonan layanan lupa EFIN melalui akun media sosial KPP terdaftar. Bisa melalui twitter, facebook, atau instagram resmi KPP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah mengirimkan DM ke akun media sosial KPP terdaftar, memang wajib pajak tidak langsung diberitahu kode EFIN Anda, mengingat adanya PORO tadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nanti setelah DM di media sosial KPP, wajib pajak akan mendapatkan informasi mengenai penjelasan pelayanan yang dibutuhkan, persyaratannya apa saja, dan apa yang harus dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan sejak 1 Januari 2024, wajib pajak (WP) sudah bisa melakukan pelaporan SPT.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spt

Berita Terkini

Kemenkeu Catat 4 Juta Pelaporan SPT sampai 25 Februari 2026, Mayoritas dari Karyawan

DJP Catat 12,34 Juta SPT Dilaporkan Hingga 1 April

Per 1 April 2025, Warga dan Perusahaan Lapor SPT Tembus 12,34 Juta

Kementerian Keuangan Hapus Sanksi Terlambat Bayar Pajak, Lapor SPT Bisa Sampai 11 April 2025

Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ini Sejumlah Sanksi Jika Terlambat

DJP: 12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 31 Maret 2024

DJP: 12,7 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan Per 31 Maret 2024

Pengumuman! Lapor SPT Tahunan Terakhir Besok, Kantor Pajak Tetap Buka di Akhir Pekan

Besok Hari Terakhir Lapor SPT, Begini Cara Lapor SPT Tahunan Secara Online via E-Filling

Mau Lapor SPT Tahunan Tapi Lupa EFIN? Cek 4 Solusi untuk Mengatasinya

Download Aplikasi JawaPos.com