<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/SPSI-767449623.jpg" alt="Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru terkait skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di dalam aturan yang baru, buruh atau karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan JKP sebesar 60 persen dari gaji terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Uang ini diterima buruh korban PHK selama enam bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan baru tersebut mendapatkan respons positif dari kalangan buruh. Seperti disampaikan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh. Jumhur Hidayat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menceritakan, sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja, terjadi potongan yang luar biasa bagi penerima pesangon.&nbsp;Sebelumnya di UU 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, perusahaan bisa memberi maksimum 32 kali upah kepada pekerja yang sudah puluhan tahun bekerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun di dalam UU Cipta Kerja, maksimum hanya 19 kali upah dengan sedikit tambahan berupa JKP dari BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut Jumhur mengatakan menurut PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, buruh yang kena PHK berhak mendapat 45 persen dari upah di 3 bulan pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Di samping itu ada manfaat lagi seperti pelatihan-pelatihan untuk beralih pada bidang pekerjaan yang lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan tersebut direvisi dengan keluarnya PP 6/2025 tentang JKP. Aturannya adalah buruh yang terkena PHK, mendapatkan hak JKP sebesar 60 persen dari gaji selama enam bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Jumhur aturan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 itu, jauh lebih baik dari PP sebelumnya. Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai sebesar 60 persen dari upah terakhir selama 6 bulan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, <em>Alhamdulillah</em> karena pastinya lebih menguntungkan buruh bila dibanding kan PP sebelumnya," kata Jumhur dalam keterangannya Minggu (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Artinya selama 6 bulan sejak di PHK para pekerja bisa menerima uang tunai 60 persen dari upah. Baginya aturan tersebut jelas pro-buruh. Serta akan bermanfaat juga untuk menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang utama dalam pertumbuhan ekonomi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto, sejauh ini menunjukkan keberpihakan kepada orang-orang lemah termasuk kaum buruh. Untuk itu momentum seperti ini harus dijaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Membela kaum yang lemah itu bukan berarti menafikkan dunia usaha," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Justru sebaliknya, bersama-sama dengan dunia usaha membangun kegiatan ekonomi yang menguntungkan dan memberi manfaat untuk banyak orang. Baginya yang harus disingkirkan itu adalah parasit-parasit ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena bisa membuat dunia usaha sulit berkembang. "Seperti korupsi, importir ilegal dan sifat serakah," pungkas Jumhur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui ketentuan baru itu keluar pada Sabtu (15/2). Ketentuan lain di dalam aturan baru itu adalah, batas maksimal gaki terakhir yang jadi patokan adalah Rp 5 juta per bulan. Jadi jika ada yang mendapatkan gaji lebih dari Rp 5 juta per bulan, tetap dihitung Rp 5 juta per bulan.</div>

Menurutnya, aturan yang mulai berlaku 7 Februari 2025 itu, jauh lebih baik dari PP sebelumnya. Setidaknya ada kepastian menerima uang tunai.

Korban PHK Terima 60 Persen dari Gaji selama 6 Bulan, Buruh Sambut Baik Skema Baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan

<div id="m#msg-f:1814964848407097265" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/06/1000151722-1113976398.jpg" alt="Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11)." width="100%">
<figcaption>Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1814964848407097265-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPD FSP LEM SPSI DKI Jakarta Yusuf Suprapto menuturkan, terdapat tiga tuntutan utama para buruh Jakarta. Pertama ialah meminta agar Pemprov DKI menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 mencapai Rp 6,5 juta per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertama itu soal UMP 2025 harapan kita bisa menebus Rp 6 juta sampai Rp 6,5 juta (per bulan) yah," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tuntutan kedua ialah menetapkan nilai kenaikan Struktur dan Skala Upah sebesar minimal 5 persen dari UMP 2025 bagi pekerja diatas satu tahun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dan tuntutan terakhir ialah menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2025 sesuai sektor yang tertuang dalam Pergub DKI Nomor10 Tahun 2020 upah minimum sektoral. Di mana kenaikan minimal mencapai 6 persen dari UMP 2025.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mengingatkan bahwa keputusan MK itu Gubernur diwajibkan menetapkan upah sektoral. Dan kita mendorong agar menggunakan Pergub 10 Tahun 2020 sebagai acuan Gubernur menetapkan upah sektoral," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Tuntutan pertama buruh ialah meminta agar Pemprov DKI menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2025 mencapai Rp 6,5 juta per bulan.

Kembali Geruduk Balai Kota, Buruh Tuntut UMP DKI sebesar Rp 6,5 Juta per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/20/WhatsApp-Image-2024-02-20-at-193349-1287257601.jpg" alt="Khofifah Indar Parawansa hadiri perayaan HUT Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ke-51." width="100%">
<figcaption>Khofifah Indar Parawansa hadiri perayaan HUT Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ke-51.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa ajak seluruh buruh di Jawa Timur terus menjaga stabilitas ekonomi dan politik di Jawa Timur. Hal itu guna menjaga iklim positif bagi investasi di Jawa Timur.</p> <p>Menurut Khofifah, stabilitas ekonomi dan politik merupakan kunci keberlanjutan investasi. Hal tersebut disampaikan Khofifah bertepatan dengan perayaan HUT Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ke-51.</p> <p>&rdquo;Seberapa pun menariknya investasi secara nilai keekonomian, tanpa stabilitas ekonomi dan politik, para investor sangat mungkin pergi dan memilih daerah atau negara lain,&rdquo; ungkap Khofifah di Kota Surabaya, Selasa (20/2).</p> <p>Khofifah menyebut, investasi merupakan tulang punggung perekonomian bangsa lantaran tidak hanya sekadar mampu menciptakan lapangan kerja dan memproduksi barang/jasa, namun juga membantu menciptakan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia.</p> <p>Khofifah berharap seluruh buruh di Jawa Timur dapat membangun hubungan yang harmonis antar pekerja, pengusaha maupun dengan pemerintah. Positifnya iklim investasi di Jawa Timur mampu mendorong peningkatan kesejahteraan buruh dan juga masyarakat.</p> <p>&rdquo;Investasi menjadi penopang keberlanjutan pembangunan, menciptakan nilai tambah, mendorong keadilan ekonomi dan bahkan membantu mewujudkan demokrasi ekonomi. Ayo kita jaga terus Jawa Timur agar aman dan nyaman bagi siapapun,&rdquo; imbuh Khofifah.</p> <p>Pembangunan ekonomi di Jatim sepanjang 2023 terbilang sangat positif. Bila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, ekonomi Jatim pada Triwulan III 2023 tumbuh 1,79 persen. Itu menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa.&nbsp;</p> <p>Tidak hanya itu, Jawa Timur juga menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,6 persen. Serta penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan persentase 25,56 persen.</p>

Khofifah Indar Parawansa ajak seluruh buruh di Jawa Timur terus menjaga stabilitas ekonomi dan politik menjaga iklim positif bagi investasi

HUT SPSI ke-51, Khofifah Ajak Buruh Jaga Stabilitas Iklim Investasi Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/buruh-2056891206.jpg" alt="Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam SPSI Jatim merayakan HUT ke-51 SPSI dan HUT ke-8 Gerakan Aliansi Serikat Pekerja di GOR Delta Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam SPSI Jatim merayakan HUT ke-51 SPSI dan HUT ke-8 Gerakan Aliansi Serikat Pekerja di GOR Delta Sidoarjo.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim merayakan HUT ke-51 SPSI. Para buruh juga merayakan HUT ke-8 Gerakan Aliansi Serikat Pekerja (Gasper) Jatim di GOR Delta Sidoarjo. Para buruh juga mendeklarasikan dukungan ke paslon 02 Prabowo-Gibran.</p> <p>Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad yang hadir di lokasi mengapresiasi dukungan buruh. Dia semakin yakin paslon 02 menang satu putaran di Pilpres 2024 usai mendapat dukungan buruh.</p> <p>&rdquo;Dukungan dari kaum buruh ini semakin menguatkan optimisme seluruh pendukung Prabowo-Gibran menghadapi pilpres yang akan datang akan menang sekali putaran,&rdquo; kata Anwar Sadad.</p> <p>Menurut politikus yang akrab disapa Gus Sadad itu menyebut, kaum buruh memiliki solidaritas luar biasa jika mendukung salah satu paslon. &rdquo;Karena kaum buruh kita tahu adalah kelompok masyarakat yang punya solidaritas luar biasa di dalam memperjuangkan apa yang diinginkan kebaikan di masa depan,&rdquo; jelas Anwar Sadad.</p> <p>&rdquo;Pilihan mendukung paslon 02 tentu adalah putusan yang tepat dan saya yakin sudah digodok sangat matang oleh SPSI di bawah pimpinan Ahmad Fauzi dan tadi ada Jazuli juga,&rdquo; tambah Anwar Sadad, Caleg DPR RI Gerindra Dapil Jatim II (Pasuruan-Probolinggo) itu.</p> <p>Dewan Pengarah TKD Jatim 02 Prabowo-Gibran itu meyakini masa depan para buruh akan semakin cerah jika Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024.</p> <p>&rdquo;Maka ke depan menghadapi pemilu, tentu relawan yang berasal dari unsur kaum buruh dan keluarga, para simpatisannya, dan orang yang berjuang untuk memperkuat kaum buruh menghadapi perkembangan modernisasi perkembangan teknologi, mereka harus diperkuat dengan berbagai hal mulai <em>skill</em>, vokasi, dan lain sebagainya,&rdquo; ujar Anwar Sadad yang berasal dari Keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan itu.</p> <p>&rdquo;Tentu penguatan itu akan dituangkan dalam kebijakan resmi dan saya yakin di HUT SPSI ini kaum buruh menunjukkan loyalitas yang tinggi, dedikasi tinggi. Kaum buruh juga akan membangun solidaritas menghadapi pilpres dan dengan tambahan amunisi mereka, saya yakin pilpres akan dimenangkan satu putaran oleh 02,&rdquo; tandas Anwar Sadad, yang masuk bursa Cagub Jatim 2024.</p>

Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam SPSI Jatim merayakan HUT ke-51 SPSI. Para buruh juga mendeklarasikan dukungan ke Prabowo-Gibran

SPSI Jatim Dukung Prabowo-Gibran, Gus Sadad Makin Yakin Menang Satu Putaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/spsi-1122164013.jpg" alt="Perayaan HUT SPSI dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Pengasuh Ponpes Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri." width="100%">
<figcaption>Perayaan HUT SPSI dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Pengasuh Ponpes Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Puluhan ribu buruh di Jawa Timur berkumpul di GOR Sidoarjo. Mereka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).</p> <p>Perayaan HUT SPSI itu dihadiri cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka didampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, serta Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad. Selain itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Shalawat KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) juga hadir memeriahkan acara tersebut.</p> <p>Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi mengatakan, kehadiran puluhan ribu yang memadati Stadion Gelora Delta Sidoarjo berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Para buruh dan pekerja ingin menyaksikan Gibran Rakabuming Raka yang sebentar lagi akan dilantik menjadi wakil presiden.</p> <p>&rdquo;Tetesan keringat di bawah terik matahari ini ingin menyaksikan Pak Gibran sebentar lagi dilantik jadi wakil presiden,&rdquo; kata Fauzi, Minggu (28/1).</p> <p>Sementara itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, ada beberapa program prioritas yang akan dikerjakan. Di antaranya upah layak untuk buruh dan jaminan keselamatan kerja, terutama kaum perempuan.</p> <p>&rdquo;Kami ingin anak-anak pekerja ini bisa sekolah sampai sarjana,&rdquo; ungkap Gibran.</p> <p>Selain itu, program kartu Indonesia pintar (KIP) dan beasiswa pendidikan juga akan diprioritaskan kepada para pekerja. &rdquo;BPJS dan KIS akan kita lanjutkan, tapi tetap kami lakukan <em>review</em> supaya lebih tepat sasaran,&rdquo; ucap Gibran.</p>

Puluhan ribu buruh di Jawa Timur berkumpul di GOR Sidoarjo merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor dan Gus Ali Hadiri HUT SPSI Bersama Cawapres Gibran Rakabuming Raka

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/WhatsApp-Image-2023-07-17-at-100946-402338837.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) beralasan tidak ditunjuknya tokoh partai politik untuk mengisi jabatan Menkominfo, semata hanya untuk percepatan kinerja Kabinet Indonesia Maju." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) beralasan tidak ditunjuknya tokoh partai politik untuk mengisi jabatan Menkominfo, semata hanya untuk percepatan kinerja Kabinet Indonesia Maju.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal penghinaan yang diduga dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung. Kepala negara merespons singkat atas dugaan penghinaan yang diduga dilakukan Rocky Gerung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"itu hal-hal kecil lah saya kerja saja," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (2/8).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu saat berorasi pada acara persiapan aksi akbar 10 Agustus 2023. Dalam video yang beredar terdapat logo Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011820146/96-persen-masyarakat-indonesia-percaya-tuhan-jokowi-alhamdulillah-tertinggi-di-dunia">96 Persen Masyarakat Indonesia Percaya Tuhan, Jokowi: Alhamdulillah, Tertinggi di Dunia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/011818119/seluruh-dpd-provinsi-tolak-munaslub-bandul-golkar-searah-pilihan-jokowi">Seluruh DPD Provinsi Tolak Munaslub, Bandul Golkar Searah Pilihan Jokowi</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun narasi pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi yakni:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya dia akan jadi rakyat biasa, gak akan ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legacy nya, dia masih pergi ke China buat nawarin IKN," ucap Rocky.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya itu. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia tidak memikirkan nasib kita," sambungnya.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal kritk keras yang dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung terkait kinerjanya.

Reaksi Usai Dihina Rocky Gerung, Jokowi Jawab Singkat Padat Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-04-at-19.46.40.jpg" alt="Rapat 3 bulanan dan sosialisasi JKN-KIS Posko JKN KIS PP FSP KEP SPSI dan PC FSP KEP SPSI Kabupaten/Kota Bekasi. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Rapat 3 bulanan dan sosialisasi JKN-KIS Posko JKN KIS PP FSP KEP SPSI dan PC FSP KEP SPSI Kabupaten/Kota Bekasi. Istimewa</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Relawan Posko JKN-KIS organisasi sosial sayap serikat dari PP FSP KEP SPSI dan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten/Kota Bekasi laksanakan rapat 3 bulanan. Sekaligus sosialisasi JKN-KIS dan peresmian Posko JKN-KIS di Kuliner Radio SP (Suara Pekerja) Bekasi, Jalan Baru Underpass No. 53, Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur. Beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Acara Sosialisasi JKN-KIS menghadirkan Ketua Umum FSP KEP SPSI Abdullah, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Zuamah, Tim BPBD Kota Bekasi Karsono, dan Ferry Sirait dari Badan Kesehatan Masyarakat (Bakesmas) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Selain itu peserta diskusi JKN-KIS dari gabungan relawan Posko JKN-KIS dan PUK PUK di enam wilayah, yaitu Posko JKN-KIS Kota/Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Depok, dan DKI Jakarta.<br /> <br /> Ketua Umum FSP KEP SPSI Abdullah menjelaskan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional salah satunya mewajibkan JKN sebagai syarat wajib layanan publik. Seperti pembuatan SIM, STNK, pengurusan jual beli tanah, hingga untuk keperluan melaksanakan ibadah haji.<br /> <br /> ”Alasan sebenarnya mengeluarkan kebijakan tersebut karena banyak masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Peserta JKN berasal dari Sabang sampai Merauke harus dirasakan masyarakat kurang mampu. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Karena masyarakat ada merasa <em>nggak</em> puas,” ucap Abdullah.<br /> <br /> Dia menjelaskan, perbaikan itu mencakup memperluas kepesertaan dan kepatuhan iuran dengan cara menjadikan sebagai syarat layanan publik. Selanjutnya peningkatan akses dan mutu layanan JKN KIS. Sehingga tidak hanya peserta bertambah tapi layanan juga makin bagus dan masyarakat puas.<br /> <br /> ”Ini terutama untuk rakyat miskin. Kita tahu sebelum ada JKN mereka susah untuk mengakses fasilitas kesehatan. Dengan adanya JKN, suka tidak suka akses itu akan terbuka. Hampir semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan baik dari puskesmas, poli, hingga rumah sakit,” ujar Abdullah.<br /> <br /> Perbaikan juga mencakup penguatan peran pemerintah daerah (pemda). Pemda akan ikut membiayai masyarakat yang tidak masuk DJSN namun dianggap miskin di daerahnya. Baik dibantu membayar iuran secara <em>full</em> atau dengan subsidi.<br /> <br /> ”Perbaikan lain adalah tata kelola JKN. Perbaikan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta manajemen yang tertata di BPJS Kesehatan. Nanti ada perbaikan mutu layanan, tarif JKN akan ada perbaikan mutu layanan, tarif JKN hingga peningkatan pelayanan promotif-preventif,” ucap Abdullah.<br /> <br /> Sementara itu, Zuamah mengatakan, JKN-KIS merupakan inovasi BPJS Kesehatan untuk memberikan kemudahan, kepastian, dan kecepatan layanan peserta JKN-KIS. Semua warga negara Indonesia (WNI), termasuk warga negara asing (WNA) yang tinggal minimal 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta JKN-KIS.<br /> <br /> ”Kami berharap persebaran informasi tentang Program JKN-KIS juga sampai secara merata di seluruh pelosok. Wilayah-wilayah pedalamanpun harus terinfo dengan baik agar masyarakat paham prosedur pelayanan kesehatan,” ujar Zuamah.<br /> <br /> Ferry Sirait dari Badan Kesehatan Masyarakat (Bakesmas) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menegaskan, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas seperti pemeriksaan kesehatan, penjemputan mobil ambulans, dan pencarian rumah sakit rujukan.<br /> <br /> ”Dokter jaga siap untuk masyarakat. Kami siap membantu gotong royong dalam menangani dalam permasalahan kesehatan,” tegas Ferry.<br /> <br /> Sekretaris Koordinator Nasional Mika Sujatmiko memberikan edukasi semua relawan yang hadir untuk mengerti bagaimana cara mendampingi warga yang terkendala di lapangan dengan memberikan pemaham apa itu JKN, manfaat dan pelayanan JKN, serta prosedur pelayanan JKN.

Bedah Kasus JKN-KIS Diikuti PP FSP KEP SPSI Wilayah Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG20201119180726-1.jpg" alt="Ribuan buruh perempuan turun ke jalan menuntut kenaikan UMK. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh perempuan turun ke jalan menuntut kenaikan UMK. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> − Setelah melalui pembahasan panjang, pemprov akhirnya resmi menetapkan upah minimum kabupaten/kota (<a href="https://www.jawapos.com/tag/upah-minimum-kabupatenkota/">UMK</a>) 2021 di 38 daerah se-Jawa Timur.<br /> <br /> Keputusan itu tertuang dalam SK Nomor 188/538/KPTS/013/2020. Hasilnya, UMK di 27 daerah mengalami kenaikan. Selebihnya tetap seperti tahun ini. Kenaikannya beragam, berkisar Rp 25 ribu hingga mencapai Rp 100 ribu dari UMK tahun ini.<br /> <br /> Pengumuman penetapan UMK 2021 itu disampaikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemprov-jatim/">Sekdaprov Jatim</a> Heru Tjahjono tadi malam. Penetapan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim Himawan Estu Bagijo serta perwakilan buruh dan pengusaha di dewan pengupahan (DP).<br /> <br /> Heru menegaskan, keputusan tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan berbagai hal. Tak terkecuali situasi pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> yang membuat semua serbasulit. Tak terkecuali situasi perekonomian. ”Pemprov sudah berkoordinasi dengan perwakilan buruh dan pengusaha,” katanya.<br /> <br /> Keputusan tersebut dinilai jalan tengah dari berbagai aspirasi semua pihak. Terutama pengusaha yang sejak awal keberatan UMK tahun ini naik. ”Pemerintah mempertimbangkan juga kondisi masyarakat. Karena itu, ada yang naik, ada yang tidak,” katanya.<br /> <ul><br />  	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/11/2020/menteri-teten-masduki-apresiasi-1000-konten-tda-tv-gratis-untuk-umkm/">Menteri Teten Masduki Apresiasi 1000 Konten TDA TV Gratis untuk UMKM</a></li><br /> </ul><br /> Seperti sebelum-sebelumnya, pemprov memberikan keleluasaan kepada para pengusaha. Yakni, memberi ruang untuk mengajukan penangguhan jika belum sanggup membayar pekerja sesuai dengan UMK terbaru. ”Pengajuannya bisa dilaksanakan setelah ada rapat UMSK,” kata dia.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua DPD <a href="https://www.jawapos.com/tag/spsi-jatim/">SPSI Jawa Timur</a> Ahamad Fauzi mengapresiasi pemprov yang mempertimbangkan nasib pekerja. Dia juga memahami bahwa pengusaha sangat berat atas kenaikan UMK 2021. ”Sekali lagi, ini keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan banyak hal,” jelasnya.<br /> <ul><br />  	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/11/2020/mereka-secara-misterius-kehilangan-arah-dan-tersesat-dalam-perjalanan/">Mereka secara Misterius Kehilangan Arah dan Tersesat dalam Perjalanan</a></li><br /> </ul><br /> Di sisi lain, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/apindo/">Apindo</a>) Jatim Johnson Simanjuntak juga memahami keputusan yang ditetapkan gubernur.<br /> <br /> ---<br /> <br /> <b>UMK TERTINGGI DAN TERENDAH DI JATIM</b><br /> <br /> <b>5 Daerah Tertinggi</b><br /> <br /> Surabaya : Rp 4.300.479,19<br /> <br /> Gresik : Rp 4.297.030,51<br /> <br /> Sidoarjo : Rp 4.293.581,85<br /> <br /> Pasuruan : Rp 4.290.133,19<br /> <br /> Mojokerto : Rp 4.279.787,17<br /> <br /> <b>5 Daerah Terendah</b><br /> <br /> Situbondo : Rp 1.938.321,73<br /> <br /> Pamekasan : Rp 1.938.321,73<br /> <br /> Ponorogo : Rp 1.938.321,73<br /> <br /> Magetan : Rp 1.938.321,73<br /> <br /> Sampang : Rp 1.938.321,73<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=MC1cOcmE3xI

27 Kabupaten/Kota Naikkan UMK 2021, Pemprov Jatim Sebut Jalan Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dua-pr-dititipkan-para-buruh-jatim-pada-gus-ipul_m_201994.jpeg" alt="Gus Ipul saat bertemu dengan KSPI dan FSPMI, Kamis (5/4)" width="100%">
<figcaption>Gus Ipul saat bertemu dengan KSPI dan FSPMI, Kamis (5/4)</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p>JawaPos.com-- Setelah SPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menyatkan dukungannya untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Mereka siap keliling Jawa Timur untuk mempromosikan paslon nomor urut 2 tersebut.</p><br /> <p>"Untuk memenangkan Gus Ipul-Mbak Puti, kami akan keliling seluruh Jawa Timur. Kantong-kantong buruh akan kami masuki," kata Sekjen KSPI Jawa Timur Jazuli usai melakukan konsolidasi pemenangan di Surabaya, Kamis (5/4).</p><br /> <p>Menurut Jazuli, saat ini kawasan ring satu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan sudah disisir. Selanjutnya kawasan di luar ring satu juga akan mereka masuki. Rencananya, tanggal 9 April nanti mereka akan bergerak ke daerah Mataraman seperti Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Madiun untuk berkonsolidasi dengan Serikat pekerja buruh setempat.</p><br /> <p>Saat ini, seluruh Serikat pekerja Serikat buruh memberikan sambutan yang sangat baik bagi pasangan Gus Ipul-Puti. "Kami para buruh sudah lama kenal Gus Ipul. Selama 10 tahun menjadi wakil gubernur, hanya Gus Ipul yang peduli ke kami," tambahnya.</p><br /> <p>Bahkan setiap ada masalah perburuhan atau pengupahan, para buruh ini terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gus Ipul. Sebab, Gus Ipul dinilai sebagai sosok yang paling mengerti persoalan ketenagakerjaan. "Gus Ipul adalah pemimpin baik cerdas mengerti kondisi tenaga kerja merakyat dan mudah bergaul dengan siapapun, termasuk dengan kami," urainya.</p><br /> <p>Oleh sebab itu, saat puncak peringatan May Day mendatang, para buruh berencana menggelar apel akbar. Mereka akan menyolidkan barisan untuk pemenangan Gus Ipul-Puti.</p><br /> <p>Sementara itu, Gus Ipul mengapresiasi dukungan para pekerja tersebut. Menurutnya, ada dua titipan dari para pekerja ini jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur. Yakni kesejahteraan dan kesenjangan upah di luar ring satu. Jaraknya memang cukup mencolok, sebesar 130 persen. "Inii yang nanti harus dirumuskan penyelesaiannya," ungkap Mantan ketua Umum GP Ansor tersebut.</p><br /> <p>Selain itu, titipan para pekerja kepada Gus Ipul adalah hak cuti khusus perempuan. "Waktu istirahat bagi pekerja perempuan yang melahirkan harus ditambah," tegas Gus Ipul.</p>

Dua PR  Dititipkan Para Buruh Jatim Pada  Gus Ipul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-curhatan-pekerja-pt-nhm-yang-mengaku-dipecat-mendadak_m_163424.jpeg" alt="Demo buruh HNM di Halmahera." width="100%">
<figcaption>Demo buruh HNM di Halmahera.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemecatan secara sepihak yang dilakukan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) menuai protes keras dari Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) NHM, Iswan Marus.</p><br /> <p>Melaui keterangan tertulisnya yang diterima <em>Jawapos.com,</em> Iswan mengungkapkan, pemecatan terhadap puluhan tenaga kerja lokal terjadi sejak April 2017 hingga saat ini.&nbsp;</p><br /> <p>Pada tahap pertama, kata Iswan, sebanyak 62 pekerja lokal di perusahaan tersebut dipecat. Parahnya, pemecatan itu dilakukan secara mendadak dan tanpa alasan yang jelas, sehingga membuat resah para pekerja.&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Kebetulan seluruh pekerja yang dipecat merupakan putra daerah Halmahera," ujar Iswan, Rabu (18/10).</p><br /> <p>Iswan melanjutkan, perusahaan kemudian melanjutkan langkah pemecatan belasan pekerja lainnya di beberapa divisi tanpa alasan dan keterangan resmi.&nbsp;</p><br /> <p>Langkah itu, kata Iswan, amat sangat disayangkan apalagi perusahaan pernah melakukan proses lain seperti perundingan.</p><br /> <p>&ldquo;Kami di-PHK tanpa proses perundingan dan notifikasi waktu yang pantas. Pada bulan Maret terjadi kesepakatan ada diskusi lanjutan antara karyawan, serikat pekerja, dan perusahaan. Namun yang terjadi sebaliknya, bulan April kawan-kawan kami dipecat tanpa proses yang sesuai dengan UU Tenaga Kerja. Tidak ada SP1 atau SP2. Siang kami dikabari dipecat, besok tidak bisa datang lagi ke kantor,&rdquo; ujar Iswan.</p><br /> <p>Menurut Iswan, perusahaan tidak pernah mengadakan diskusi terlebih dahulu seperti yang biasa dilakukan perusahaan-perusahaan pada umumnya. PT NHM juga tidak memberi masa transisi kepada pekerja yang di-PHK.</p><br /> <p>"Itulah yang membuat para pekerja PT NHM kaget dan resah karena pemecatan dilakukan secara mendadak tanpa ada pembicaraan secara resmi dan alasan yang jelas dengan pihak tenaga kerja yang akan di-PHK," ujar Iswan.</p><br /> <p>Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) NHM, Abdul Majid menambahkan, PT HHM telah melakukan pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pemecatan harus dilakukan secara musyawarah, transparan mengenai alasan pemecatan, dan tidak merugikan pihak karyawan.</p><br /> <p>"Bahkan, beberapa perusahaan kerap memberikan masa transisi sampai pembekalan kepada para pekerja untuk kehidupan pasca-PHK. Namun, hal itu tidak dilakukan PT NHM," ujar Abdul.&nbsp;</p><br /> <p>Menurut Abdul, sebagian pekerja yang dipecat bahkan masih produktif dan memiliki kinerja dengan bagus atas performance appraisal (penilaian performa kerja) bagus.&nbsp;</p><br /> <p>Anehnya, lanjut Abdul, pekerja yang berada pada masa usia pensiun dan sudah tak produktif justru masih dipertahankan. PT NHM juga malah merekrut beberapa karyawan baru.&nbsp;&nbsp;</p><br /> <p>&ldquo;Kami kecewa karena PT NHM sebagai salah satu anak perusahaan tambang terbesar di Australia (Newcrest) dan BUMN Indonesia (Antam) tidak menerapkan praktik terbaik dalam hubungan industrial,&rdquo; ungkap Abdul.&nbsp;</p><br /> <p>Sebagai&nbsp;informasi, PT NHM merupakan perusahaan yang bergerak di pertambangan emas di Halmahera Utara. Berdasarkan penelusuran, PT NHM sahamnya dimiliki oleh Newcrest Australia sebanyak 75 persen dan PT Aneka Tambang (Persero) sebanyak 25 persen.&nbsp;</p><br /> <p>Hingga berita ini diturunkan, <em>Jawapos.com</em> masih belum bisa mendapat konfirmasi dari pihak PT HNM terkait dengan kisruh di perusahaannya.</p>

Ini Curhatan Pekerja PT NHM yang Mengaku Dipecat Mendadak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spsi

Berita Terkini