<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerbitkan kembali surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) baru, untuk menjerat mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Prof Eddy Hiariej sebagai tersangka. Hal ini setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan praperadilan Eddy Hiariej melawan KPK. "Iya secara teknis kan seperti itu, seperti halnya tersangka SB (Direktur PT Loco Montrado Siman Bahar) juga begitu. Kemudian terbit surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan proses-proses penyelesaian perkara tersebut," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2). Ali memastikan, pihaknya tetap melanjutkan pengusutan kasus dugaan suap di Kemenkumham RI. Sebab, putusan praperadilan yang memenangkan Eddy hanya menguji aspek formil saja. Sementara, substansi materiil dugaan perbuatan Eddy dalam perkara suap ini belum diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Untuk itu, setelah KPK melakukan analisis mendalam dan dibahas dalam satu forum bersama seluruh pimpinan, struktural penindakan dan tim Biro Hukum KPK, telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut," tegas Ali. Sebagaimana diketahui, PN Jaksel secara tegas menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Eddy Hiariej tidak sah. "Mengadili, dalam ekspeksi menyatakan eksepsi pemohon tidak dapat diterima seluruhnya," ucap Hakim tunggal Estiono membacakan amar putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (30/1) Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar. Eddy Hiariej sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon. Kemudian, Eddy kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya Eddy Hiarieh yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut. KPK saat ini baru menahan Helmut Hermawan. Namun, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini belum menjalani penahanan oleh KPK. Helmut Hermawan sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan praperadilan Eddy Hiariej melawan KPK.

KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Kembali Tersangkakan Prof Eddy Hiariej

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ini-yang-dilakukan-kpk-sebelum-keluarkan-sprindik-baru-untuk-novanto_m_162886.jpeg" alt="Setya Novanto" width="100%">
<figcaption>Setya Novanto</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mempelajari bukti-bukti baru, dalam <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/16/162904/kasus-e-ktp-kpk-kembali-periksa-nazaruddin-dan-mirwan-amir" target="_blank">kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (e-KTP)</a> yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum memutuskan akan mengeluarkan sprindik baru terhadap Setya Novanto. Sebab, masih dipelajari lebih detail keterlibatan Setya Novanto. Sebab dikatakan Agus Rahardjo, pihaknya tidak ingin KPK kalah lagi di praperadilan. "Belum diputuskan (menerbitkan sprindik baru). Masih mendiskusikan kelemahan di masa lalu (praperadilan), dan apa perbaikannya," ujar Agus Rahardjo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/10). Nantinya, dalam waktu dekat pihaknya akan menyampaikan ke publik, terkait sprindik baru terhadap Setya Novanto itu. &lrm;Saat ini yang terpenting adalah mempelajari segala bentuk kelemahan KPK yang kalah di praperadilan. "KPK pelajari kelemahan-kelemahan masa lalu, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan disampaikan ke publik," katanya. Sekadar informasi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9) lalu, mengabulkan gugatan praperadilan yang dilayangkan Novanto atas penetapannya sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK. Hakim tunggal praperadilan, Cepi Iskandar menyatakan, penetapan tersangka Novanto dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu tidak sah.&lrm;

Ini yang Dilakukan KPK Sebelum Keluarkan Sprindik Baru untuk Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/komisioner-kpk-bakal-dipolisikan-novanto-febri-ogah-ambil-pusing_m_161284.jpeg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buntut dari batalnya status tersangka Setya Novanto karena menang di sidang praperadilan, komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terancam dipolisikan.&nbsp; Pasalnya, KPK berencana menerbitkan sprindik baru untuk kembali menjadikan Novanto tersangka lagi di kasus korupsi E-KTP. Menanggapi hal itu, KPK tak mau ambil pusing. KPK juga tak akan gentar dalam mengusut kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah itu. &ldquo;Silakan saja (melaporkan) pihak-pihak lain berkomentar atau melakukan tindakan. Yang pasti KPK akan melakukan upaya dan tindakan dalam penanganan kasus e-KTP ini yang sesuai aturan hukum yang berlaku,&rdquo; kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/10). Menurut dia, penyidik KPK masih mendalami lebih lanjut beberapa poin yang ada di proses praperadilan. Termasuk pertimbangan hakim yang mengatakan bukti yang pernah digunakan untuk kasus Irman dan Sugiharto tak bisa digunakan lagi untuk penyidikan tersangka Setnov. &ldquo;Sementara di putusan tipikor dengan terdakwa Irman dan Sugiharto sebenarnya justru ditegaskan lebih dari 6.000 barbuk yang ada di sana digunakan seluruhnya untuk perkara lain. Ini menjadi concern dan perhatian kami juga,&rdquo; sambung dia. Ketika disinggung apakah KPK akan segera mengeluarkan sprindik baru untuk menjerat Setnov, Febri enggan berkata lebih jauh.&nbsp; &ldquo;Kami belum bicara langkah apa yang di ujung akan kami lakukan. Yang pasti sekarang kami sedang secara serius mencermati fakta persidangan di praperadilan itu dan melihat bagaimana tindakan yang tepat dan sah sesuai hukum dalam penanganan kasus e-KTP,&rdquo; tutur dia. Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi sebelumnya mengatakan, langkah pelaporan akan langsung diambil jika KPK kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan baru terhadap kliennya. "Jika KPK berani mengeluarkan sprindik baru, kami tidak segan-segan akan mengambil langkah hukum, meminta kepolisian mengambil langkah sebagaimana mestinya," kata Fredrich Diketahui, Novanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi e-KTP pada 17 Juli 2017. Novanto bersama lima tersangka lain, yaitu Irman, Sugiharto, Andi Agustinus Narogog, Markus Nari, dan Anang Sugiana Sudihardjo, disebut terlibat kasus korupsi e-KTP yang mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun.&nbsp; Dari semua tersangka, baru Irman dan Sugiharto yang sudah berstatus terpidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

Komisioner KPK Bakal Dipolisikan Novanto, Febri Ogah Ambil Pusing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kpk-tegaskan-tidak-akan-hentikan-kasus-setya-novanto_m_161038.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Saut Situmorang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Saut Situmorang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengkaji apakah perlu mengeluarkan sprindik baru bagi Ketua DPR Setya Novanto. Namun yang pasti, mereka tidak akan gegabah mengambil langkah. "Ya kita lagi kaji secara detail seperti apa langkah-langkah kita. Kita ini pelan-pelan," ujar Komisioner KPK Saut Situmorang di markas&nbsp;lembaga antirasuah, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/10). Mereka akan berkaca pada kekalahan praperadilan menghadapi gugatan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan minggu lalu. Evaluasi terhadap apa yang salah tetap diperhatikan. "Tapi harus kalem, harus pelan, harus pruden kemudian kita mengevaluasi lagi dimana lobang-lobangnya harus kita tutup," tegasnya. Namun dia memastikan, pengusutan kasus korupsi e-KTP tidak akan terhenti. "Intinya adalah itu tidak boleh berhenti. Itu harus lanjut karena kami digaji untuk itu," tukas Saut. Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, indikasi awal korupsi e-KTP memang sudah ada. Langkah selanjutnya perlu ada audit investigatif. Saat ini, proses masih berjalan walaupun tengah terganjal, karena bukti-bukti tersebar tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. "Itu akan bergantung pada kerja sama internasional yang dilakukan, hubungan timbal balik antar negara tersebut," pungkas Febri.&nbsp;

KPK Tegaskan Tidak Akan Hentikan Kasus Setya Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/gmpg-desak-kpk-keluarkan-sprindik-baru-untuk-setya-novanto_m_160988.jpeg" alt="Gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) terus mengendus adanya manuver pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi itu bertujuan melindungi Setya Novanto dari strategi baru komisi antirasuah demi menjerat pimpinan di partai beringin itu dalam skandal korupsi e-KTP. Ada pula dalil-dalil yang sengaja dilemparkan untuk menyesatkan opini publik. Terutama yang menyatakan bahwa KPK telah melakukan kesalahan prosedur dalam mentersangkakan Novanto atas dugaan keterlibatannya dalam korupsi e-KTP. Sehingga memaksa KPK untuk tidak melakukan pemeriksaan ulang. Diyakini GMPG, KPK tak hilang akal untuk menghadirkan bukti baru kembali menjerat Novanto. "Bila KPK sudah mengantongi sejumlah alat bukti, maka KPK harus segera mengeluarkan sprindik baru agar masyarakat dapat meyakini adanya kepastian dalam hal pemberantasan korupsi serta penegakan hukum," ujar inisiator GMPG Almanzo Bonara dalam pesan singkat yang diterima JawaPos.com, Kamis (5/10). GMPG katanya akan tetap mendukung upaya KPK dalam memberatas korupsi termasuk kasus korupsi yang melibatkan ketua umum Partai Golkar itu. Sebab dengab tingkah laku tersebut, jelas-jelas merugikan seluruh keluarga besar Partai Golkar. "Apalagi posisi politik Partai Golkar saat ini sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, tentunya akan berdampak negatif terhadap citra serta kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi," tutur Almanzo. Dia mengingatkan, Pesiden Joko Widodo sendiri mengatakan KPK harus diperkuat, tidak boleh dilemahkan. GMPG mengapresiasi pernyataan presiden tersebut. "Maka semestinya tak ada yang bisa menghalangi upaya KPK dalam menuntaskan kasus korupsi termasuk korupsi e-KTP," pungkas rekan Ahmad Doli Kurnia itu.

GMPG Desak KPK Keluarkan Sprindik Baru untuk Setya Novanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pengamat-kpk-harus-keluarkan-sprindik-baru-tersangkakan-setnov-lagi_m_160780.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto saat mendatangi kantor KPK beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto saat mendatangi kantor KPK beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah kalah di prapreradilan saat berhadapan dengan Setya Novanto, Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) terus berusaha untuk melakukan perlawanan. Upaya itu terus mendapat dukungan dari publik. Akan tetapi dalam upaya perlawanan kedua ini sepertinya KPK menghadapi kendala lain, yakni tidak bisa mengajukan alat bukti lama yang sudah pernah diajukan dalam sidang praperadilan sebelumnya. "Tidak masuk akal jika bukti-bukti yang pernah ada tidak bisa digunakan, bertentangan dengan akal sehat. Tidak bisa masalah prosedural mengalahlan substansi," tegas Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada JawaPos.com, Rabu (4/10). Menurut Fickar, jika asumsi yang tertera dalam Pasal 2 ayat 3 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 itu yang digunakan, maka akan banyak penjahat yang lolos dari jerat hukum. "Ini namanya dzolim. Pembunuh, pemerkosa, koruptor dan penjahat-penjahat lainnya akan bergentayangan," sebut Fickar. Karena itu, merujuk pada kasus Novanto dalam korupsi e-KTP, sambungnya, KPK tidak boleh menyerah. Sebab, putusan praperadilan tidak menghapus substansi perkara. "KPK harus tetap mentersangkakan ulang dengan sprindik baru," ujar dia. Masih menurut Fickar, dia berharap ada revisi dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 itu. Sebab Perma tidak bisa mengalahkan KUHAP, UU Tipikor, UU KPK. Perma bukan peraturan perundang-undangan berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang perundang-undangan. "Diperbaiki, karena itu hanya berlaku internal pengadilan," imbuhnya. Namun bukan seluruhnya yang direvisi, hanya bagian tertentu saja. Yakni yang menyebut alat bukti yang pernah ada tidak bisa digunakan lagi. "Direvisi bagian itu saja," kata Fickar.

Pengamat: KPK Harus Keluarkan Sprindik Baru, Tersangkakan Setnov Lagi!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pak-nov-jangan-senang-dulu-kpk-bisa-terbitkan-sprindik-baru-loh_m_160023.jpeg" alt="Ketua Umum Golkar Setya Novanto menang di Praperadilan lawan KPK." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Golkar Setya Novanto menang di Praperadilan lawan KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menangnya Setya Novanto dalam praperadilan hari ini, Jumat (29/9), tidak melepaskan dia dari dugaan keterlibatan korupsi e-KTP.&nbsp; Hal itu disampaikan mantan komisioner KPK Indriyanto Seno Adji bersasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 &ldquo;Perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana," ujarnya melalui pesan singkat kepada media, Jumat (29/9). Artinya lanjut dia, tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Apalagi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak membatasi penegak hukum untuk menerbitkan sprindik lagi sepanjang&nbsp; dipenuhi minimal dua alat bukti. "Jadi silakan saja dengan lebih memilah secara akurasi terhadap revisi minimal atau lebih dari dua alat bukti, KPK dapat menerbitkan sprindik dan menetapkan kembali status tersangka," jelas Indriyanto. Nyatanya kata dia, sudah ada preseden bagi KPK untuk menetapkan kembali tersangka setelah kalah di praperadilan. Yakni dalam perkara korupsi yang melibatkan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. "Maka KPK lakukan evaluasi terhadap substansi putusan, dan melakukan langkah ke depan menerbitkan sprindik dan menetapkan status tersangka kembali kepada yang bersangkutan," pungkas dia. Diketahui, KPK sebelumnya menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam perkara kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP pada pertengahan Juli lalu. Penetapan tersangka dilakukan, setelah tim penyidik menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, perihal dugaan keterlibatan politikus Partai Golkar tersebut dalam sengkarut kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun. Novanto dinilai bersama pihak lain terbukti turut serta memuluskan tahapan perencanaan, hingga pelaksanaan proyek e-KTP berjalan, sesuai dengan peran yang dipaparkan jaksa penuntut umum dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Dia pun disangkakan Pasal 2 ayat (1) atas Pasal 3 Undnag-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Namun menurut Cepi, penetapan tersebut tidak sesuai prosedur penetapan tersangka dan dalam perundang-undangan maupun SOP KPK. Hakim menilai sprindik Novanto yang dikeluarkan KPK tidak menunjukkan proses penyelidikan terhadap Novanto. Selain itu, bukti yang diajukan bukan berasal dari tahap penyelidikan dan penyidikan sendiri untuk perkara Novanto, tetapi dalam perkara lain. "Penetapan yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara ketentuan perundang-undangan Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," jelas Cepi.

Pak Nov Jangan Senang Dulu, KPK Bisa Terbitkan Sprindik Baru Loh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65861_84981_kpk.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dzakiyul Fikri membenarkan adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru atas nama mantan Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro. Eddy disinyalir bakal menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara milik Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu bermula saat JPU membacakan surat tuntutan atas terdakwa penerima suap Lippo Group, Edy Nasution. Usai membacakan tuntutan, Jaksa Dzakiyul menyatakan bahwa barang bukti kasus Edy Nasution masih disita untuk kepentingan penyidikan perkara atas nama Eddy Sindoro. Saat ditanya usai sidang, Jaksa Dzakiyul pun tak menampiknya. &quot;Ya otomatis nanti (tersangka). Upaya itu tentu akan ke sana,&quot; kata Dzakiyul di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/11). Sayangnya, Dzakiyul enggan berbicara jauh soal penetapan tersangka Eddy Sindoro tersebut. Menurut dia, hal itu bakal diungkapkan pimpinan KPK beberapa waktu mendatang. &quot;Nanti di kantor, tanya itu,&quot; ujar Dzakiyul. Nama Eddy Sindoro disebut sebagai orang yang mengarahkan pemberian suap kepada Panitera PN Jakpus Edy Nasution. Suap sekitar lebih dari Rp 1,6 miliar itu diberikan agar Edy Nasution membantu mengurus sejumlah perkara Lippo Group di PN Jakpus. Suap diberikan melalui perantara anak buah Eddy Sindoro, Doddy Ariyanto Supeno. (Put/jpg)

Jaksa KPK Sebut Ada Sprindik Baru untuk Bos Lippo Group

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sprindik baru

Berita Terkini

KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Kembali Tersangkakan Prof Eddy Hiariej

KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Kembali Tersangkakan Prof Eddy Hiariej

Ini yang Dilakukan KPK Sebelum Keluarkan Sprindik Baru untuk Novanto

Komisioner KPK Bakal Dipolisikan Novanto, Febri Ogah Ambil Pusing

KPK Tegaskan Tidak Akan Hentikan Kasus Setya Novanto

GMPG Desak KPK Keluarkan Sprindik Baru untuk Setya Novanto

Pengamat: KPK Harus Keluarkan Sprindik Baru, Tersangkakan Setnov Lagi!

Pak Nov Jangan Senang Dulu, KPK Bisa Terbitkan Sprindik Baru Loh

Jaksa KPK Sebut Ada Sprindik Baru untuk Bos Lippo Group

Download Aplikasi JawaPos.com