<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG_20241204_171005-3514915918.jpg" alt="Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombespol Nasriadi. (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombespol Nasriadi. (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menyatakan, kerugian negara sementara pada dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Riau pada 2020-2021 mencapai Rp 130 miliar lebih. Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombespol Nasriadi menjelaskan, sebagian besar perjalanan dinas yang tercatat dalam anggaran Sekretariat Dewan (Setwan) Riau bersifat fiktif. Hal itu terdiri atas ribuan tiket pesawat dan penginapan hotel dalam dokumen yang dibuat palsu. &rdquo;Berdasar perhitungan sementara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, kerugian negara sementara mencapai Rp 130 miliar dan kemungkinan bertambah,&rdquo; kata Nasriadi seperti dilansir dari Antara. Dia menyampaikan, dari total 4.472 catatan penginapan hotel dalam laporan perjalanan dinas, penyidik menemukan hanya 33 yang benar-benar dilakukan. Sementara sisanya fiktif. Nasriadi juga mengungkapkan manipulasi pembelian tiket pesawat dari tiga maskapai besar. Pihaknya menemukan 37 ribu tiket fiktif dari Lion Group, 507 dari Citilink, dan 226 dari Garuda Indonesia. &rdquo;Padahal pada 2020 tidak ada penerbangan karena pandemi Covid-19,&rdquo; jelas Nasriadi. Hingga saat ini, lanjut dia, proses penyidikan masih bergulir dan penyidik telah memeriksa sebanyak 319 orang. Mulai dari pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pelaksana, hingga tenaga harian lepas (THL), telah diperiksa dalam kasus ini. Selain itu, aset senilai Rp 6,4 miliar, termasuk barang mewah, apartemen, dan kendaraan seperti Harley Davidson, telah disita. Barang disita dari sejumlah orang, sedangkan bangunan berlokasi di Sumatera Barat dan Baran, Kepulauan Riau. &rdquo;Kami akan terus mendalami penyidikan, dan masih menunggu hasil final dari audit BPKP perwakilan Riau. Angka kerugian negara kemungkinan besar akan bertambah,&rdquo; tutur Kombes Nasriadi.

Polda Riau menyatakan, kerugian negara sementara pada dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD Riau pada 2020-2021 mencapai Rp 130 miliar lebih

Polda Sebut Kerugian Negara Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau Capai Rp 130 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG_20241204_171005-3514915918.jpg" alt="Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombespol Nasriadi. (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombespol Nasriadi. (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau mengejar aset-aset yang berkaitan dengan kasus dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Salah satunya hingga ke Provinsi Sumatera Barat. Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombespol Nasriadi menyebutkan, aset-aset ini diduga disembunyikan dengan menggunakan nama orang lain. Seperti apartemen yang telah disita di Kota Batam, Kepulauan Riau. &rdquo;Upaya hukum masih berjalan. Kita telah melakukan upaya paksa penyitaan apartemen di Batam yang diduga dibeli dari hasil kejahatan,&rdquo; kata Nasriadi seperti dilansir dari Antara. Selain apartemen, lanjut dia, pihaknya juga telah mengamankan barang mewah serta buku rekening yang diyakini berhubungan atas perkara yang tengah diusut. Dari beberapa nama yang ditelusuri, ketika dicek nilainya sama persis saat terjadi kejadian itu. &rdquo;Nama-nama tersebut ialah orang yang dekat dengan calon tersangka. Orang yang diduga menerima transfer ini menggunakan uang tersebut untuk membeli aset di daerah Batam dan Sumatera Barat,&rdquo; ungkap Nasriadi. Namun pihaknya hingga kini belum melakukan penetapan tersangka karena masih menunggu laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). &rdquo;Kita akan terus berkoordinasi dengan BPKP yang saat ini yang masih memeriksa tempat yang diduga fiktif untuk pencairan uang tersebut. Setelah itu kita akan ekspos,&rdquo; ucap Nasriadi. Sebelumnya Polda Riau menyita apartemen milik Mantan Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun di Kompleks Nagoya City Walk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penyegelan tersebut dilakukan terkait dugaan korupsi saat menjabat Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau tahun anggaran 2020-2021. &rdquo;Telah dilakukan penyitaan terhadap apartemen milik Muflihun senilai Rp 557 juta di Citraplaza Nagoya,&rdquo; terang Nasriadi.

Polda Riau kejar aset-aset yang berkaitan dengan kasus dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau. Salah satunya hingga ke Provinsi Sumbar

Polisi Kejar Aset Terkait Dugaan SPPD Fiktif DPRD Riau ke Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/IMG_20241204_165526-3583517413.jpg" alt="Salah satu apartemen yang berkaitan dengan dugaan SPPD fiktif di Setwan Riau disita Ditreskrimsus Polda Riau. (Polda Riau/Antara)" width="100%">
<figcaption>Salah satu apartemen yang berkaitan dengan dugaan SPPD fiktif di Setwan Riau disita Ditreskrimsus Polda Riau. (Polda Riau/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menyita apartemen milik mantan Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun di Kompleks Nagoya City Walk, Kota Batam, Kepulauan Riau. Direktur Reskrimsus Polda Riau Komisaris Besar Polisi Nasriadi menyebutkan, penyitaan empat apartemen itu terkait dugaan tindak pidana korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif saat Muflihun menjabat Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Riau. Dana SPPD fiktid itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau 2020&ndash;2021. &rdquo;Telah dilakukan penyitaan terhadap apartemen milik Muflihun senilai Rp 557 juta di Citraplaza Nagoya,&rdquo; kata Nasriadi seperti dilansir dari Antara. Selain atas nama Muflihun, tiga apartemen lain atas kepemilikan Mira Susanti, Irwan Suryadi, dan Teddy Kurniawan, yang dibeli pada 2020. Total nilai aset yang disita Ditreskrimsus Polda Riau di Kepulauan Riau sekitar Rp 2,1 miliar. Sebelumnya, aparat kepolisian juga telah menyita dan menyegel rumah Muflihun di Tangkerang Timur, Kecamatan Bukit Raya, Jumat (22/11). Berdasar kesaksian warga sekitar, rumah yang ditempati orang tua Muflihun itu ditempel spanduk penyegelan bertuliskan Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau. Dalam proses pemeriksaan, Muflihun diduga menggunakan rekening atas nama orang lain untuk transaksi. Uang di rekening tersebut diduga dinikmati tenaga harian lepas tertentu yang memiliki kedekatan dengan Muflihun. Muflihun selaku Sekretaris DPRD memerintahkan PPTK untuk memasukkan nama tenaga harian lepas (THL) tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. Namun, THL tersebut tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas, hanya mendapatkan uang perjalanan dinas untuk pribadi. Nasriadi mengungkapkan, Muflihun mengakui menandatangani kuitansi panjar perjalanan dinas sebagai pihak yang menerima uang lebih kurang 50 kegiatan perjalanan dinas. Alasan penandatanganan ini karena PPTK sedang tidak berada di tempat.

Polda Riau menyita apartemen milik mantan Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun di Kompleks Nagoya City Walk, Kota Batam, Kepulauan Riau

Polda Riau Sita Apartemen Mantan Penjabat Wali Kota Pekanbaru di Batam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/IMG_20240911_151647-1209264720.jpg" alt="Aparat Ditreskrimsus Polda Riau lakukan penggeledahan dan penyitaan di Sekretariat Dewan Riau. (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Aparat Ditreskrimsus Polda Riau lakukan penggeledahan dan penyitaan di Sekretariat Dewan Riau. (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menyita sejumlah barang berupa dokumen hingga laptop. Itu setelah penggeledahan di Kantor Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau, Rabu (11/9). Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombespol Anom Karbianto saat dikonfirmasi menyebutkan penggeledahan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif. Ada beberapa ruangan yang digeledah yaitu ruang Sekwan dan staf, staf keuangan serta beberapa gudang aset. &rdquo;Penggeledahan belum selesai dan dilanjutkan hari ini (11/9),&rdquo; kata Anom Karbianto seperti dilansir dari Antara. Menurut Kombes Anom, pihaknya telah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. Adapun yang disita penyidik ialah barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Barang itu berupa dokumen, komputer, dan laptop yang kemungkinan digunakan sebagai sarana untuk dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan. &rdquo;Ada beberapa ruangan yang digeledah, dimana barang bukti itu mungkin berada di ruang tersebut,&rdquo; ungkap Anom Karbianto. Pada penggeledahan hari pertama, lanjut Anom, penyidik menyita barang bukti sekitar 20 kontainer. &rdquo;Barang bukti tersebut akan diperiksa lebih lanjut di Laboratorium Forensik Polda Riau untuk dicek keabsahan dan keotentikannya,&rdquo; tukas Kombes Anom. Dugaan SPPD fiktif itu menyeret nama bakal calon Wali Kota Pekanbaru Muflihun yang bertugas sebagai Sekretaris Dewan di DPRD Riau. Hal tersebut diketahui saat penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Muflihun sebagai kuasa pengguna anggaran Sekwan DPRD Riau 2020-2021. Seiring penanganan perkara ini, saat diperiksa Muflihun juga menyebutkan sejumlah nama. Di antaranya wakil DPRD Riau Agung Nugroho yang juga bertarung pada pemilihan Wali Kota Pekanbaru.

Polda Riau sita sejumlah barang berupa dokumen hingga laptop setelah penggeledahan di Kantor Sekretariat DPRD (Setwan) Riau, Rabu (11/9)

Polda Riau Sita Dokumen Hingga Laptop usai Geledah Setwan DPRD Riau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/IMG_20240910_180431-3032640972.jpg" alt="Ditreskrimsus Polda Riau saat menggeledah Sekretariat Dewan Riau terkait dugaan SPPD fiktif. (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ditreskrimsus Polda Riau saat menggeledah Sekretariat Dewan Riau terkait dugaan SPPD fiktif. (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menggeledah Sekretariat Dewan (Setwan) Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Penggeledahan itu terkait dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif. Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombespol Anom Karbianto membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penggeledahan di Setwan Riau. Sekitar 10 personel berada di depan ruangan Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mencari dan mengumpulkan berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut. &rdquo;Benar, penggeledahan dilakukan Tim Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau, terkait dugaan korupsi SPPD Fiktif yang saat ini sedang diusut,&rdquo; sebut Kombes Anom. Proses penggeledahan oleh Ditreskrimsus Polda Riau dilakukan sore kemarin (10/9). Dugaan SPPD fiktif itu menyeret nama bakal calon wali kota Muflihun yang bertugas sebagai Sekretaris Dewan di DPRD Riau. Direktur Ditreskrimsus Polda Riau Kombespol Nasriadi menyebutkan mantan Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun diketahui menggunakan rekening atas nama orang lain untuk transaksi. Hal tersebut diketahui saat penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Muflihun sebagai kuasa pengguna anggaran Sekwan DPRD Riau 2020-2021. Nasriadi menjelaskan, uang di rekening tersebut dinikmati tenaga harian lepas tertentu yang memiliki kedekatan dengan Muflihun. Dia selaku Sekwan memerintahkan PPTK untuk memasukkan nama THL tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. &rdquo;Namun THL tersebut tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas, hanya mendapatkan uang perjalanan dinas saja untuk pribadinya,&rdquo; ungkap Nasriadi. Bahkan disebutkan Nasriadi, Muflihun mengakui menandatangani kuitansi panjar perjalanan dinas sebagai pihak yang menerima uang lebih kurang 50 kegiatan perjalanan dinas. Adapun alasan penandatanganan itu karena PPTK sedang tidak berada di tempat. Seiring penanganan perkara tersebut, saat diperiksa, Muflihun juga menyebutkan sejumlah nama. Di antaranya wakil DPRD Riau Agung Nugroho yang juga bertarung pada pemilihan Wali kota Pekanbaru.

Polda Riau geledah Sekretariat Dewan (Setwan) Riau di Pekanbaru terkait dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif

Polisi Geledah Setwan DPRD Riau Terkait Dugaan Korupsi SPPD Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/IMG_20240806_165653-2107961487.jpg" alt="Direskrimsus Polda Riau Kombespol Nasriadi. (Annisa Firdausi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Direskrimsus Polda Riau Kombespol Nasriadi. (Annisa Firdausi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau memastikan akan memanggil siapapun yang terlibat dalam dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Termasuk pimpinan dan anggota dewan lainnya. &rdquo;Termasuk pimpinan akan kami mintai keterangan, tapi sampai saat ini kita belum ada memanggil anggota dewan, dan hanya fokus pada pelaksana,&rdquo; kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Riau Kombes Polisi Nasriadi seperti dilansir dari Antara di Pekanbaru. Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait jumlah kerugian negara. Seluruh data yang berkaitan hal tersebut, sudah diserahkan secara bertahap. &rdquo;Kita belum bisa menentukan berapa kerugian negaranya, tapi menurut penilaian kami saat ini lumayan fantastis. Berapa jumlah tepatnya itu nanti perhitungan dari BPKP,&rdquo; ujar Nasriadi. Ditreskrimsus Polda Riau telah memeriksa mantan Pejabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun. Hal itu terkait tugas dan fungsinya saat itu sebagai Sekretaris Dewan DPRD Riau pada 2020-2022. Nasriadi menjelaskan, pemeriksaan terhadap Muflihun belum selesai karena kelelahan diperiksa 9 jam lamanya. Sehingga saksi lelah dan tidak konsentrasi menjawab. &rdquo;Muflihun meminta pemeriksaannya sebagai saksi ditunda,&rdquo; terang Nasriadi. Dia berharap Muflihun dapat membawa data-data pada pemeriksaan selanjutnya yang telah dijadwalkan. Pasalnya tak banyak data yang dibawa sehingga hanya menjawab seingatnya saja sehingga dijadwalkan kembali pemeriksaannya pada Kamis (8/8). Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau Mantan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun yang sebagai saksi selama sekitar 9 jam. Pemeriksaan itu terkait dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Riau saat dia menjabat sekretaris dewan pada 2020-2022. Sementara itu, Muflihun usai diperiksa menyatakan ketidakhadirannya pada panggilan sebelumnya bukan karena menghindar. Akan tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan. &rdquo;Saya tidak pernah lari, hanya situasinya waktu itu tidak memungkinkan saya hadir. Kita sudah bersurat secara resmi sebagai tanda kita patuh pada negara ini,&rdquo; ujar Muflihun. Dia berharap agar kasus yang sedang dihadapinya ini dapat segera diselesaikan dan terungkap kebenarannya. Dia meminta dukungan masyarakat terlebih lagi pada tahun politik ini. &rdquo;Saya harap masyarakat bisa melihat ini secara objektif dan tidak mempolitisasi,&rdquo; tambah Muflihun. Ketika ditanya mengenai materi pemeriksaan, dia mengungkapkan bahwa pemeriksaan masih berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur perangkat di Sekwan. Selain itu juga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pejabat pembuat komitmen (PPA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), dan lainnya. &rdquo;Kalau berbicara tentang perjalanan dinas, tentu semua pihak terlibat, mulai dari Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer, pimpinan, hingga anggota DPRD. Semoga, jika ada yang terkait hingga ke dewan, bisa segera ditangani,&rdquo; ucap Muflihun.

Polda Riau akan memanggil siapapun yang terlibat dalam dugaan SPPD fiktif di Sekretariat DPRD Riau, termasuk pimpinan dan anggota dewan

Periksa Mantan Pj Wali Kota Pekanbaru, Polda Riau Pastikan Panggil Pimpinan DPRD Terkait Korupsi SPPD Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wajarkah-lapar-usai-latihan-zumba-yuk-perhatikan-asupan-gizinya_m_192418.jpeg" alt="Ilustrasi zumba" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi zumba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyakit diabetes akibat kadar gula darah yang tinggi memicu berbagai komplikasi penyakit lain jika tak terkontrol. Dari mulai penyakit jantung, stroke, amputasi hingga kebutaan. Karena itu selalu cek gula darah dan mengendalikannya dengan gaya hidup sehat.  Internist Specialist JEC Eye Hospitals and Clinics dr. Bhanu Kumar, BMedSc, SpPD menyesalkan sebagian masyarakat saat ini tak menyadari telah terjangkit penyakit ini. Jika diabetes terdeteksi lebih awal, kemungkinan keberhasilan penanganannya akan lebih besar. Ia meminta agar jangan menunggu timbulnya gejala.  "Utamanya guna mencegah komplikasi lebih lanjut. Artinya, kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh sudah sangatlah mendesak. Harus segera dilakukan, tanpa perlu menunggu gejala diabetes muncul terlebih dahulu. Termasuk bagi kalangan umum yang tidak memiliki riwayat keluarga mengidap diabetes,” papar dr. Bhanu secara daring, Selasa (16/11).  Menurutnya penanganan terhadap pengidap diabetes bukan hanya berfokus pada menjaga kadar gula, tetapi juga mencakup lima pilar penatalaksanaan yang harus terimplementasi dengan disiplin. Fasilitas kesehatan yang mampu memberikan penanganan diabetes secara terpadu menjadi kunci.  Dan ia mengingatkan gula darah tak terkontrol bisa berujung kebutaan. Maka pengidap diabetes memerlukan terapi harian, pemantauan gula darah secara rutin, serta pola hidup sehat.  "Tanpa itu, dikhawatirkan diabetes yang bersifat kronis akan memicu komplikasi penyakit yang lebih gawat, seperti strok dan serangan jantung. Tak terkecuali gangguan mata yang bisa berujung kebutaan,” kata dr. Bhanu.  Selain stroke dan serangan jantung, komplikasi diabetes juga mengakibatkan peripheral artery disease (penyakit arteri perifer), peripheral neuropathy (neuropati perifer), diabetic nephropathy (nefropati diabetik) dan diabetic foot (kaki diabetik). Khusus gangguan pada indra penglihatan, Direktur Utama RS Mata JEC@Kedoya, Vitreo-Retina, Cataract Specialist JEC Eye Hospitals and Clinics  Referano Agustiawan, SpM(K), mengatakan diabetes juga berpotensi mengakibatkan gangguan ringan, seperti dry eyes (mata kering) dan diplopia (penglihatan ganda). Sedangkan gangguan pada mata dengan tingkatan lebih berat antara lain glaukoma, retinopati diabetik, dan katarak, yang jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kebutaan.  ’’Diabetes merupakan penyakit pembuluh darah yang dapat mempengaruhi seluruh organ tubuh. Salah satunya mata, lebih spesifik lagi pada bagian retina yang terdiri dari banyak pembuluh darah," kata dr. Referano.  Menurutnya pengidap diabetes berisiko mengalami kebutaan 25 kali lebih tinggi dibandingkan kalangan yang tidak mengidapnya. Ini semakin menegaskan bahwa penanganan diabetes harus berlangsung teratur dan terus menerus. "Terlebih bagi pengidap diabetes yang sudah mengalami gangguan penglihatan,” jelas dr. Referano.  &nbsp;  Lalu bagaimana cara mencegahnya?    <ol> 	<li> Pola Makan</li> </ol> Pengaturan pola makan yang meliputi kandungan, kuantitas dan waktu asupan (3J - Jenis, Jumlah dan Jadwal).  &nbsp; <ol start="2"> 	<li> Aktivitas Fisik</li> </ol> Aktivitas fisik sesuai kemampuan tubuh selama 30 menit sehari atau 150 menit per pekan.  &nbsp; <ol start="3"> 	<li> Farmakologi</li> </ol> Ketiga, terapi farmakologi, seperti pemberian obat atau injeksi insulin, berdasarkan anjuran dokter.  &nbsp; <ol start="4"> 	<li> Edukasi Obat dan Gaya Hidup</li> </ol> Edukasi terus menerus kepada pengidap diabetes, keluarga yang terlibat (termasuk masyarakat secara umum) mengenai gaya hidup sehat, sampai cara konsumsi obat, hingga penanda komplikasi dan kegawatdaruratan.  &nbsp; <ol start="5"> 	<li> Cek Gula Darah</li> </ol> Pemantauan glukosa darah oleh dokter, baik lewat laboratorium, ataupun dengan cara Sel Monitoring Blood Glucose (SMBG)/Pemantauan Gula Darah Mandiri oleh pasien di rumah. (*)  &nbsp;

Diabetes Bisa Berujung Kebutaan, Ini Lima Cara Mencegahnya

SpPD

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SpPD

Berita Terkini