<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-21-at-21.15.501.jpg" alt="Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta pelaku duel polisi di SPN Polda Riau ditindak tegas dan dijatuhi sanksi etik dan pidana. Seorang polisi bernama Ruslan yang bertugas di SPN Polda Riau, tewas setelah ditikam rekannya sesama polisi, usai perkelahian pada Selasa (20/12).  ”Kepala pelaku perlu diberikan sanksi yang tegas dan berat, etik maupun pidana,” kata Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto seperti dilansir dari Antara, Rabu (21/12).  Menurut Benny, pihaknya telah mendapatkan informasi serta laporan terkait insiden tersebut. Dia menyayangkan terjadinya kasus yang dapat merusak citra Polri.  Benny juga mengatakan kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan diusut Polda Riau. Menurut dia, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal membentuk tim untuk mengusut serta mengungkap latar belakang kejadian.  ”Saya mendengar bahwa Kapolda membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut dan mengungkap latar belakang atau akar masalahnya,” ucap Benny.  Sebelumnya, Aiptu Ruslan selaku Banit Provos SPN Polda Riau ditikam rekan kerjanya Bripka WF setelah keduanya sempat terlibat cekcok. Pertikaian bermula saat korban menegur pelaku lantaran tidak mengikuti apel pembagian tugas. Saat itu pelaku menolak mengikuti apel dengan alasan sedang bertugas.  Mendengar jawaban tersebut, korban kemudian menyuruh pelaku untuk push up, namun ditolak pelaku. Keduanya sempat cekcok dan adu mulut sebelum akhirnya dilerai anggota polisi di sekitar lokasi.  Ternyata, kejadian tersebut tidak selesai, pukul 19.15 WIB, Bripka WF datang ke SPN dengan orang tuanya dengan niat menjumpai Wakil Kepala SPN Polda Riau guna melaporkan perkelahian tersebut. Saat itu, Wakil Kepala SPN minta agar persoalan tersebut diselesaikan esok hari karena masih disibukkan dengan persiapan pelantikan. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, Bripka WF berniat menemui Kepala SPN Polda Riau.  Setelah menjumpai, Bripka WF kemudian keluar tanpa pamit dan menuju ke penjagaan bertemu dengan Aiptu Ruslan, sehingga kembali terjadi perkelahian. Tidak hanya sekadar cekcok, dada kiri Aiptu Ruslan menancap sebilah sangkur milik Bripka WF yang membuatnya tewas.

Kompolnas Minta Pelaku Duel Polisi di Riau Diberi Sanksi Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Penusukan-Pixabay.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan mengunakan senjata tajam. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan mengunakan senjata tajam. (Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang anggota kepolisian bernama Aiptu RL tewas bersimbah darah, Selasa (20/12/) malam. Ia meregang nyawa akibat ditusuk oknum polisi bernama Bripka WF. Berdasarkan informasi yang diterima Riaupos.co, kejadian berlangsung di areal Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terletak di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.  Peristiwa nahas ini, bermula saat korban Aiptu RL yang merupakan Anggota Provos SPN mendatangi Bripka WF ke Pos Penjagaan. Korban bertanya kepada pelaku, alasan dirinya tidak mengikuti apel. Karena pertanyaan itu, Bripka WF emosi. Kejadian sempat dilerai oleh Anggota Polisi lainnya. Hingga akhirnya pelaku disuruh pulang dan senjata api yang dimiliki pelaku juga ditahan.  Namun beberapa saat kemudian, pelaku datang kembali ke SPN bersama keluarganya. Ia menghadap Waka SPN untuk menyampaikan bahwa telah terjadi perkelahian antara dirinya, dengan Aiptu RL. Namun karena besoknya akan diadakan pelantikan siswa SPN, Waka SPN meminta agar persoalan tersebut diselesaikan besok. Bripka WF tidak puas lalu menggadap Kepala SPN. Dari sana ia langsung keluar tanpa pamit dan kembali bertemu dengan Aiptu RL.  Saat bertemu itulah, perkelahian kembali terjadi. Bripka WF menusukan sangkur miliknya tepat ke dada sebelah kiri Aiptu RL. Sontak korban langsung bersimbah darah dan dinyatakan meninggal dunia.  Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto saat dikonfirmasi Riaupos.co Rabu (21/12/2022) pagi membenarkan kejadian tersebut. Pelaku, dikatakan Kombes Sunarto sedang dalam pengejaran Polres Kampar di back up oleh Personel Polda Riau. "(Pelaku) sedang dalam pengejaran Polres Kampar di back up Personel Polda. Kami pastikan oknum tersebut ditindak tegas sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku," pungkasnya.

Gegara Ditegur Tak Ikut Apel, Bripka WF Tusuk Aiptu RL Hingga Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangunan-spn-polda-riau-kontraktor-dideadline-desember-2018_m_232340.jpg" alt="Kapolda Riau, Irjen Pol Nandang meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru SPN Polda Riau, Selasa (31/7)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Riau, Irjen Pol Nandang meletakkan batu pertama pembangunan gedung baru SPN Polda Riau, Selasa (31/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan gedung baru Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, sudah dimulai pada Selasa (31/7). Jangka waktunya hanya lima bulan saja. Kapolda Riau, Irjen Nandang pun meminta agar pemenang tender bisa menyelesaikannya sesegera mungkin. Gedung SPN yang baru mulai dibangun ini, berdiri di lahan seluas 28 hektare. Lahannya merupakan hibah dari Pemkab Kampar. Lokasinya di Desa Sungai Pirang, Kecamatan Tambang. Dimulainya pembangunan itu ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Kapolda Riau bersama pejabat Pemkab Kampar. Untuk biaya pembangunannya menelan anggaran sebesar Rp115 miliar. Anggaran ini, dari APBN 2018, yang dananya bersumber dari DIPA Mabes Polri Kontraktor fisiknya, PT Karya Bangun Mandiri Persada. Sebelumnya, gedung SPN ini berada di Jalan Pattimura, Kota Pekanbaru. Gedung ini sedang dalam proses pembangunan untuk markas Polda Riau yang baru. Sedangkan SPN sementara dipindahkan ke Asrama Haji Rumbai, Pekanbaru. Pembangunannya pun setahun selesai. Tak ada tahun jamak. Artinya, jika saat ini pembangunan gedung baru dimulai, maka sisa waktunya hanya tinggal lima bulan lagi. Sebab, di Desember harus selesai. Nandang mengatakan, pembangunan ini tentu harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Jika perlu, pengerjaannya dilakukan 24 jam. "Kalau perlu, 24 jam. Berarti, tiga shift yang mengerjakan. Sehingga Desember selesai. Kalau tidak, kena denda per hari," tegasnya, saat peletakan batu pertama, Selasa (31/7). Pada gedung SPN yang baru ini kata Kapolda, terdiri dari beberapa bangunan. Namun dia tak merincikannya. Yang jelas, ada juga beberapa fasilitas pendukung dalam lingkungan SPN tersebut, seperti lapangan olahraga. "Bagunannya banyak," ucapnya. Dia menyebut, dapatnya anggaran untuk pembangunan ini, tidak terlepas dari kabaikan Pemkab Kampar yang telah menghibahkan tanah. "Kemampuan pemerintah pusat baik Polri, TNI dalam pemenuhan sarana prasarana keberhasilan tugas kita hanya pada tataran pembangunan fisik. Syaratnya harus ada tanah dan landclearing. Itu di luar budget APBN. Kalau ada tanah akan mudah diusulkan pembangunan," kata dia. Dengan adanya pembangunan SPN di Kampar ini, Kapolda menilai akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Langkah Pemkab Kampar juga dinilai cerdas. "Tentunya hibah ini tidak menghilangkan aset Pemkab Kampar, karena bukan dihibahkan ke swasta tapi ke pemerintah pusat, ke Polda Riau. Ini langkah cerdas dari Pemkab Kampar karena investasi untuk menuju peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat," sebutnya. Mantan Kapolda Sulawesi Selatan inipun berharap dapat melantik siswa SPN baru disini. Meskipun ia akan melepas tugasnya atau pensiun pada akhir Desember 2018 mendatang. "Februari 2019 siswa dapat dilantik di sini. Saya walaupun pensiun Desember nanti saya harapkan bisa dilantik (siswa SPN, red) di sini (gedung SPN yang baru, red)," ujarnya. Diketahui, sejak menyemati tipe A, Polda Riau dalam hal sarana dan prasarana telah berkurang dari yang sebelumnya. Dari mulai 258 personil kini sudah berkurang menjadi 178 orang. "Pengadaan jumlah personil sangat tergantung pada kemampuan negara untuk membiayainya. Sebelumnya lebih banyak kuotanya yang didapatkan, sekarang sudah dibagi-bagi. Karena saat ini sudah ada Polda yang baru, yakni Kaltara dan Sulbar," kata Nandang. Untuk itu, Kapolda juga mengimbau kepada masyarakat luas untuk dapat ikut terlibat dalam partisipasinya pengamanan di lingkungan masing-masing. Sehingga nantiknya dapat membantu Polri. "Partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menambah kekuatan Polri dalam pengamanan lingkungan masyarakat," tutupnya.

Pembangunan SPN Polda Riau, Kontraktor Dideadline Desember 2018

spn polda riau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spn polda riau

Berita Terkini

Kompolnas Minta Pelaku Duel Polisi di Riau Diberi Sanksi Tegas

Gegara Ditegur Tak Ikut Apel, Bripka WF Tusuk Aiptu RL Hingga Tewas

Pembangunan SPN Polda Riau, Kontraktor Dideadline Desember 2018

Download Aplikasi JawaPos.com