<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/22/ASN-WFH-Dery-Ridwansah-2JPG-2016341953.jpg" alt="Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawan Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI atau ASN Jakarta beraktivitas di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin (21/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo mengkritik orientasi kerja ASN yang mementingkan surat pertanggungjawaban (SPj). Birokrasi yang bertele-tele membuat ASN tidak fokus pada pekerjaan. &rdquo;Saya sudah sering menyampaikan ke Pak Men PAN-RB, harus ada tolok ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas,&rdquo; kata Jokowi saat Rapat Kerja Nasional Korpri kemarin (3/10). Menurut presiden, hal itu didasari pada laporan lapangan. Saat ke daerah, Jokowi melihat guru dan kepala sekolah fokus ke SPj hingga tengah malam. &rdquo;Bukan urusan menyiapkan merencanakan kegiatan belajar-mengajar, tapi urusannya SPj,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, Jokowi berpendapat bahwa harus ada perubahan sistem. Harapannya, orientasi ASN tidak hanya SPj. &rdquo;Jangan sampai 43 step. Dari pusat 43 step, begitu sampai provinsi, sampai kabupaten, bisa beranak pinak,&rdquo; katanya. Presiden menyebutkan, urusan birokrasi bertele-tele itu tidak penting. Seharusnya, yang penting bukan SPj, melainkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah, inflasi, atau kemiskinan. &rdquo;Ukurannya bukan SPj. Pak Men PAN-RB harus merumuskan setelah UU ASN jadi sehingga kita bisa ubah,&rdquo; tegasnya. Dari gedung parlemen, kemarin rapat paripurna DPR mengesahkan RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, disetujui pula RUU Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, butuh waktu panjang untuk membahas UU ASN. Persisnya 2 tahun 9 bulan. Dia berharap UU ASN itu dapat menjawab tantangan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Selain itu, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menjadi lebih baik. &rdquo;Hal ini dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik,&rdquo; katanya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, diundangkannya RUU ASN menjadi UU sangat penting lantaran berkaitan dengan sejumlah isu krusial. Salah satunya, tersedianya payung hukum untuk penataan tenaga non-ASN (honorer) yang jumlahnya mencapai lebih dari 2,3 juta orang. Mayoritas berada di instansi daerah. &rdquo;Berkat dukungan DPR, RUU ASN ini menjadi payung hukum terlaksananya prinsip utama penataan tenaga non-ASN, yaitu tidak boleh ada PHK massal yang telah digariskan Presiden Jokowi sejak awal,&rdquo; ujarnya. Dengan payung hukum itu, 2,3 juta tenaga non-ASN yang tadinya tidak lagi bisa bekerja per November 2023, kini semuanya berstatus aman. Pasalnya, akan ada perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Perluasan itulah yang kemudian menjadi salah satu opsi dalam penataan tenaga honorer. &rdquo;Nanti didetailkan di peraturan pemerintah (PP),&rdquo; ungkapnya. Yang jelas, beberapa prinsip krusial yang akan diatur di PP mencakup pendapatan para honorer tersebut. Tidak boleh ada penurunan pendapatan. Di sisi lain, UU ASN juga mengatur kemudahan mobilitas talenta ASN guna mengatasi kesenjangan talenta nasional yang selama ini sebarannya tidak merata. Yaitu, hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, khususnya di Jawa. &rdquo;Nanti yang diatur dalam PP, salah satunya mengenai insentif khusus yang disiapkan pemerintah bagi ASN yang bertugas ke daerah 3T,&rdquo; kata mantan bupati Banyuwangi itu. (tyo/mia/lyn/c7/fal)

Presiden Joko Widodo mengkritik orientasi kerja ASN yang mementingkan surat pertanggungjawaban (SPj).

Setelah UU ASN Disahkan, Jokowi Minta PNS Jangan Fokus Urusan SPj

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/KEMENTAN-13-11-A.jpg" alt="Mentan Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti panen raya di Desa Gombongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/11/2021). (Kementan for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mentan Syahrul Yasin Limpo saat mengikuti panen raya di Desa Gombongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/11/2021). (Kementan for JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali menjadwalkan agenda permintaan keterangan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Itu dilakukan lantaran menteri dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut berhalangan hadir pada pemeriksaan yang sejatinya diagendakan kemarin (16/6). Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan, ketidakhadiran SYL disebabkan yang bersangkutan tengah menghadiri acara G20 di India. &rdquo;Benar, yang bersangkutan (SYL, Red) tidak bisa hadir memenuhi undangan dari tim penyelidik KPK karena ada agenda lain (acara di India, Red),&rdquo; kata Ali saat dikonfirmasi kemarin (16/6). Ali menyatakan, penjadwalan ulang permintaan keterangan terhadap SYL akan dilakukan pada Senin (19/6) pekan depan. Surat penjadwalan ulang itu sudah dikirim ke yang bersangkutan. &rdquo;Kami berharap dan meyakini yang bersangkutan (SYL) akan hadir pada undangan berikutnya,&rdquo; imbuh Ali. Permintaan keterangan terhadap SYL, kata Ali, dibutuhkan untuk menentukan sikap KPK selanjutnya. Saat ini Ali menegaskan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) yang ditengarai melibatkan SYL dan sejumlah pejabat lain di Kementan masih dalam penyelidikan. KPK belum menjelaskan secara resmi dan spesifik kasus yang membuat SYL dimintai keterangan. Tapi, di sisi lain, Jawa Pos mendapat surat permintaan keterangan yang dikirim KPK kepada SYL. Dalam surat itu disebutkan, agenda permintaan keterangan kemarin merupakan yang kedua. Sebelumnya, KPK pernah mengirim surat undangan serupa tertanggal 6 Juni 2023. Namun, SYL meminta penjadwalan ulang. Dalam surat undangan itu juga disebutkan, permintaan keterangan terhadap SYL berkaitan dengan dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji atau sesuatu di lingkungan Kementan tahun 2019&ndash;2023. Dalam undangan itu, tim penyelidik KPK meminta SYL untuk membawa rekening koran pribadi tahun 2019&ndash;2023. Sebagaimana diberitakan, KPK diketahui melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan sejak 16 Januari lalu. Informasi yang diperoleh Jawa Pos, SYL bersama dua pejabat di Kementan diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan surat pertanggungjawaban (SPj) dan dugaan penerimaan gratifikasi. Sementara itu, SYL menyampaikan keterangan tertulis menyikapi proses hukum yang bakal dihadapi. Dia meminta penjadwalan ulang pemeriksaan menjadi Selasa (27/6) pekan depan. Surat permohonan perubahan jadwal pemeriksaan itu sudah disampaikan ke KPK pada Kamis (15/6). Dia menegaskan bakal kooperatif dan berkomitmen datang ke KPK. &rdquo;Kami (saat ini) menghadiri pertemuan para menteri pertanian G20 di India,&rdquo; katanya. SYL menceritakan, tahun lalu Indonesia dipercaya sebagai presidensi G20. Presidensi G20 kemudian berganti ke India. Untuk itu, Indonesia masuk troika yang terdiri atas presidensi G20 sebelumnya, presidensi G20 saat ini, serta presidensi G20 berikutnya, yaitu Brasil. Setelah lawatan ke India, politikus Partai Nasdem itu sudah terjadwal berkunjung ke Tiongkok dan Korea Selatan. Kunjungan ke dua negara itu bertujuan untuk penguatan kerja sama modernisasi pertanian dan fasilitasi pasar ekspor pertanian. Dengan kondisi itu, SYL menegaskan belum bisa memenuhi undangan KPK. &rdquo;(Tidak bisa hadir ke KPK) ini sama sekali bukan karena urusan pribadi. Tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara,&rdquo; katanya. Namun, dia memastikan tetap menghormati KPK dan siap datang ke KPK pada Selasa pekan depan. SYL juga menyampaikan, dirinya menyimak bahwa sejumlah pihak mengaitkan proses hukum yang bakal dihadapi dengan aspek politik. Meskipun yang mengaitkan itu cukup banyak, dia menegaskan akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Dia menyebut kasus itu sebagai sebuah aral-rintangan. &rdquo;Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam, semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar,&rdquo; ujarnya. Tudingan motif politik itu menyeruak karena Johnny G. Plate, mantan Menkominfo, juga datang dari partai yang sama: Nasdem. Nasdem yang notabene partai pendukung koalisi pemerintah saat ini merupakan yang paling awal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, Nasdem membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Jika salah satu partai ini keluar, koalisi tidak akan memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen. Sementara itu, DPP Partai Nasdem masih enggan menanggapi persoalan hukum yang membelit Mentan Yasin Limpo. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, pihaknya belum membahas penyelidikan kasus yang menimpa kader senior Partai Nasdem itu. Partai yang diketuai Surya Paloh itu juga belum berencana memberikan pendampingan hukum terhadap mantan gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) tersebut. &rdquo;Kami belum bicarakan. Kami belum tahu,&rdquo; ucapnya singkat. SYL menambahkan, semua pihak harus memahami bahwa proses hukum di KPK saat ini adalah tahap penyelidikan. Artinya, penyelidik KPK mencari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dia mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK tersebut. Kemudian tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan yang mendahului proses hukum serta informasi resmi dari KPK. Sementara itu, satu menteri asal Nasdem lainnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, kemarin juga menjadi sorotan setelah dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Pihak istana membenarkan bahwa kemarin Menteri Siti Nurbaya dipanggil Presiden Joko Widodo. Kepada awak media, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan bahwa pemanggilan Menteri Siti terkait dengan polusi udara. (tyo/wan/lum/c19/ttg)

SYL bersama dua pejabat di Kementan diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan surat pertanggungjawaban (SPj).

KPK Selidiki Kasus Dugaan Penyalahgunaan SPj dan Gratifikasi di Kementan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SPJ

Berita Terkini

Setelah UU ASN Disahkan, Jokowi Minta PNS Jangan Fokus Urusan SPj

KPK Selidiki Kasus Dugaan Penyalahgunaan SPj dan Gratifikasi di Kementan

Download Aplikasi JawaPos.com