<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja saat menyelesaikan rumah rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalihkan kuota pembangunan rumah bagi bank pelaksana yang tidak mampu mencapai targe" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyelesaikan rumah rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalihkan kuota pembangunan rumah bagi bank pelaksana yang tidak mampu mencapai targe</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Perbankan Syariah terus menggenjot pembiayaan perumahan. Bank Mega Syariah (BMS) mengandalkan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sedangkan, pembiayaan unit usaha syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) tumbuh 17 persen Year-on-Year (YoY) sembari menanti merger dengan Bank Victoria Syariah (BVIS) menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Kebutuhan akan hunian layak untuk masyarakat Indonesia masih sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar lebih dari 9 juta kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Hingga 25 September 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan bahwa total rumah subsidi yang telah disalurkan melalui skema FLPP mencapai 178 ribu unit. Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi menyatakan, telah menyalurkan 96 persen dari total kuota awal unit rumah FLPP yang diberikan oleh pemerintah di 2025. Hingga Agustus 2025, outstanding pembiayaan perumahan sebesar Rp 50 miliar. Tumbuh 78,6 persen dibandingkan Agustus 2024 senilai Rp 29 miliar. Sejak 2021, total pembiayaan FLPP Bank Mega Syariah telah naik 1.409 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 97 persen. Bank Mega Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan FLPP sebesar 50 persen YoY pada 2025. Bank Mega Syariah memanfaatkan sinergi developer subsidi dengan mitra yang telah ber-payroll. Bahkan, turut serta dalam kegiatan akad masal 25 ribu penerima FLPP yang digelar serentak di 33 provinsi. &nbsp;"Kita bekerja sama dengan developer berpengalaman yang memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah siap huni melalui bangunan yang telah tersedia 100 persen, listrik, dan air yang sudah teraliri ke unit rumah tersebut serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)," terang Raksa, Senin (29/9). Jelang Proses Akhir Spin Off, Kinerja BTN Syariah Makin Kinclong Menjelang spin-off, BTN Syariah mencatatkan kinerja positif. Tercermin dari pertumbuhan aset sebesar 18 persen YoY menjadi Rp 65,56 triliun hingga akhir Juni 2025. Ditopang oleh ekspansi pembiayaan dengan nilai Rp 48,46 triliun. Naik 17 persen secara tahunan. Begitu pula, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 19,8 persen YoY menjadi Rp 55,23 triliun. Alhasil, BTN Syariah mampu memperoleh laba bersih Rp 401 miliar pada akhir Juni 2025. Meningkat 8,3 persen YoY. &ldquo;BTN Syariah telah memasuki era baru seiring dengan proses akhir spin-off yang ditandai dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) melalui penggabungan dengan Bank Victoria Syariah sebagai perusahaan cangkang. Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas," terang Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Menurut dia, Indonesia memerlukan 3 hingga 4 bank syariah besar. Supaya kompetisi layanan terjadi. Sebab, jika terjadi monopoli, maka arahnya kapitalisme. &nbsp;"Jadi tidak ada single player. So kita jangan memberi kapitalisme ke industri syariah. Jadi mestinya industri syariah dilakukan oleh banyak bank," ujarnya. Menurut Nixon, ekosistem syariah tidak hanya soal pembiayaan rumah. Ada tabungan haji, umrah, tabungan emas, hingga gadai emas yang potensinya luar biasa. Persepsi masyarakat juga akan lebih positif jika sudah menjadi bank umum syariah. &nbsp;"Bahkan banyak lembaga pengelola dana muslim yang menunggu momentum ini untuk menempatkan dana mereka," tandasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sekitar lebih dari 9 juta kebutuhan rumah yang belum terpenuhi.

BMS Andalkan FLPP, Kinerja BTN Syariah Solid Jelang Spin-Off

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/medgat-BTN.jpg" alt="(kiri-kanan) Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul, Ketua Umum Ikatan Analis Efek Indonesia (IAEI) Haryajid Ramelan, Jajaran Direksi Bank BTN Nixon L. P. Napitupulu, Elizabeth Novie, R. Mahelan Prabantarikso, dan Chief Economist Bank BTN Winang Budo" width="100%">
<figcaption>(kiri-kanan) Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul, Ketua Umum Ikatan Analis Efek Indonesia (IAEI) Haryajid Ramelan, Jajaran Direksi Bank BTN Nixon L. P. Napitupulu, Elizabeth Novie, R. Mahelan Prabantarikso, dan Chief Economist Bank BTN Winang Budo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepastian mengenai skema pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yakni BTN Syariah menjadi Badan Usaha Syariah (BUS) harus disetorkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun depan. Direktur Keuangan &amp; Treasury BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian spin off.  Beberapa isu yang mengemuka terkait spin off UUS perbankan pelat merah saat ini, yaitu pertama ada wacana konsolidasi bank-bank syariah milik pemerintah. Namun, wacana pertama ini belum ada kepastian.  Kedua, ada wacana spin off masing-masing perbankan. Nixon mengatakan, jika berdiri sendiri-sendiri maka dibutuhkan modal yang lumayan besar untuk menguasai 100 persen BUS-nya.  Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) harus dijaga di level 15 persen. Itu artinya BTN perlu dana sekitar Rp 4,5-Rp 5 triliun untuk modal BTN Syariah.  Wacana kedua ini juga belum pasti. Sebab masih banyak hal yang perlu dikalkulasi. Misalnya, neraca BUS yang harus seimbang. Ini berarti butuh dana yang besar untuk menutup gap tersebut.  "Apakah awal-awal (ditutup) oleh induk, atau mereka terbitkan SUKUK untuk menutup aset dan liabilitas," katanya, dalam kegiatan Media Gathering di Jogjakarta, Jumat (4/10).  Selain itu, banyak UUS yang masih 'numpang' ke induknya, misalnya kantor meminjam induk usaha, kendaraan meminjam, dan sebagainya. Jika berdiri sendiri, maka harus dipastikan BUS bisa beroperasi tanpa sokongan dari induk yang mereka nikmati selama ini.  Kemudian ketiga, ada wacana merger dengan UUS bank lain. Nixon mengatakan, opsi ini membutuhkan modal yang tidak terlalu banyak.  "Itu pros-cons (plus-minus) yang harus kami itung, sebelum 2020, apakah kerja sama operasi dengan BUMN lain atau spin off sendiri," tuturnya.  Lebih jauh ia menambahkan, tahun depan rencana spin off UUS akan disampaikan ke OJK. Setelah itu, perseroan memiliki waktu hingga 2023 untuk segera merealisasikan aksi korporasi tersebut.  "Beberapa opsi sedang kami kaji untuk melakukan spin off antara lain mengakuisisi bank syariah lain, merger dengan bank BUMN syariah, dan mendirikan anak usaha baru. Yang terpenting ada cangkangnya (wadah atau perusahaan) dulu sebagai tempat BTN syariah," pungkasnya.  Dalam kesempatan sama, Direktur Consumer Banking BTN Budi Satria optimistis, rencana spin off tersebut bakal mendongkrak kinerja BTN. Budi mengungkapkan, selama ini kinerja UUS BTN sudah sangat baik. Namun karena masih berupa unit usaha, maka ruang untuk ekspansi sangat terbatas.  "Untuk itu diharapkan dengan menjadi entitas bisnis yang berdiri sendiri ruang gerak BTN Syariah dalam mengembangkan bisnisnya ke depan akan semakin besar," katanya.  Menurut dia, ketika BTN Syariah sudah menjadi perseroan terbatas (PT) dalam hal kebutuhan pembiayaan maka banyak pilihan yang bisa diambil, salah satunya dengan melakukan go public atau penawaran umum saham perdana. Selain itu, BTN Syariah juga bisa menerbitkan berbagai instrumen produk pasar modal seperti obligasi ataupun KIK EBA.  "BTN Syariah akan menjadi satu-satunya bank syariah dengan core bussinisnya sama dengan induknya, sehingga infrastrukturnya lengkap," tegas Budi.  Pasar Syariah Menjanjikan  Menurut Ekonom BTN Winang Budoyo, permintaan pasar akan pembiayaan perumahan dengan konsep syariah di Indonesia sangat tinggi. Maka dari itu, keberadaan BTN Syariah pasca spin off nanti akan menambah pilihan masyarakat yang ingin mencari pembiayaan perumahan dengan konsep syariah.  Senada, pengamat pasar modal Haryajid Ramelan mengatakan, instrumen syariah sangat dibutuhkan masyarakat di Indonesia. Adanya BTN Syariah yg masuk dalam core bisnis yang sama dengan induknya dengan cara syar'i menjadikan masyarakat tidak lagi berpindah bank.  "Besarnya masyarakat muslim yang mulai hijrah ke instrumen syariah memberikan peluang besar bagi BTN Syariah," katanya.  Menurut Haryajid, pembiayaan perumahan secara syariah sangat potensial berkembang di tengah lesunya pasar properti dengan pembiayaan konvensional.  Sebagai informasi, hingga semester-I 2019, BTN Syariah mencatatkan pertumbuhan aset di level 19,67 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 29,17 triliun. Kenaikan aset tersebut disokong peningkatan pembiayaan sebesar 16,54 persen (yoy) menjadi Rp 23,16 triliun.  Sedangkan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 18,15 persen (yoy) menjadi Rp 23,03 triliun. Dengan capaian kinerja tersebut, BTN Syariah meraup laba senilai Rp 105,23 miliar pada semester-I 2019.

Kepastian Spin-off UUS BTN akan Dilaporkan ke OJK Tahun Depan

spin off BTN Syariah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spin off BTN Syariah

Berita Terkini

BMS Andalkan FLPP, Kinerja BTN Syariah Solid Jelang Spin-Off

Kepastian Spin-off UUS BTN akan Dilaporkan ke OJK Tahun Depan

Download Aplikasi JawaPos.com