<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/budiyanto-1362518973.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/1). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/1). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) yang berhasil meraih skor terbaik dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas upaya K/L/PD dalam mendorong penerapan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua KPK Setyo Budiyanto mengimbau seluruh organisasi mengedepankan peningkatan integritas dalam sasaran kinerjanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;KPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah memperjuangkan integritas. Jika ini bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, saya yakin semuanya akan lebih tenang. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi,&rdquo; kata Setyo kepada wartawan, Minggu (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015571463/kerangka-manusia-tanpa-identitas-ditemukan-di-blitar-begini-kronologinya">Kerangka Manusia Tanpa Identitas Ditemukan di Blitar, Begini Kronologinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, SPI merupakan instrumen penting sebagai tolok ukur integritas dan pendorong perubahan positif di berbagai institusi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK juga berharap keberhasilan yang diraih oleh institusi-institusi ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi lainnya untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik, integritas, dan pencegahan korupsi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara rinci, berikut daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik berdasarkan kategorinya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Kategori Kementerian</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian Luar Negeri (85,73)</div> <div dir="auto">Kementerian Sekretariat Negara (85,35)</div> <div dir="auto">Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (85,35)</div> <div dir="auto">Kementerian Keuangan&nbsp; (83,36)</div> <div dir="auto">Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,35)</div> <div dir="auto">Kementerian Perindustrian (83,03)</div> <div dir="auto">Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (82,36)</div> <div dir="auto">Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,96)</div> <div dir="auto">Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (81,81)</div> <div dir="auto">Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (80,33)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Kategori Lembaga</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015571455/8-hal-tentang-pernikahan-yang-banyak-orang-terlambat-sadar-dan-mempelajarinya-menurut-psikologi">8 Hal Tentang Pernikahan yang Banyak Orang Terlambat Sadar dan Mempelajarinya, Menurut Psikologi</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bank Indonesia&nbsp; (86,71)</div> <div dir="auto">Sekretariat Kabinet (85)</div> <div dir="auto">Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,94)</div> <div dir="auto">Lembaga Administrasi Negara (84,91)</div> <div dir="auto">Otoritas Jasa Keuangan (84,87)</div> <div dir="auto">Badan Tenaga Nuklir Nasional (84,5)</div> <div dir="auto">Badan Standardisasi Nasional (84,49)</div> <div dir="auto">Badan Pusat Statistik (84,31)</div> <div dir="auto">Badan Pengawas Obat dan Makanan (83,98)</div> <div dir="auto">Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (83,9)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Kategori Provinsi</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Provinsi Jawa Tengah (79,4)</div> <div dir="auto">Provinsi Bali (77,97)</div> <div dir="auto">Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6)</div> <div dir="auto">Provinsi Sulawesi Utara (73,98)</div> <div dir="auto">Provinsi Jawa Barat (73,84)</div> <div dir="auto">Provinsi Kalimantan Timur&nbsp; (72,75)</div> <div dir="auto">Provinsi DKI Jakarta (72,5)</div> <div dir="auto">Provinsi Kalimantan Barat (72,37)</div> <div dir="auto">Provinsi Gorontalo (71,79)</div> <div dir="auto">Provinsi Bengkulu (71,76)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Kategori Kabupaten</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/halte/015571446/perlawanan-sang-presiden">Perlawanan Sang Presiden</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabupaten Batang (80,49)</div> <div dir="auto">Kabupaten Gunungkidul (80,08)</div> <div dir="auto">Kabupaten Kulon Progo (80,05)</div> <div dir="auto">Kabupaten Natuna (79,96)</div> <div dir="auto">Kabupaten Gianyar (79,87)</div> <div dir="auto">Kabupaten Lingga (79,82)</div> <div dir="auto">Kabupaten Wonosobo (79,36)</div> <div dir="auto">Kabupaten Sukoharjo (79,34)</div> <div dir="auto">Kabupaten Buleleng (79,14)</div> <div dir="auto">Kabupaten Hulu Sungai Selatan (79,06)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Kategori Kota</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kota Pekalongan (82,25)&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠Kota Tegal (80,62)</div> <div dir="auto">⁠Kota Kotamobagu (79,75)&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠Kota Yogyakarta (79,39)&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠Kota Denpasar (79,02)&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠Kota Salatiga (78,94)&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠Kota Solok (78,52)</div> <div dir="auto">⁠Kota Tebing Tinggi (78,48)&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠Kota Magelang (78,21)&nbsp;</div> <div dir="auto">⁠Kota Padang Panjang (78,03)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

KPK memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) yang berhasil meraih skor terbaik dalam SPI 2024.

KPK Beberkan 10 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Skor SPI Terbaik 2024, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/20240116_172351-401354477.jpg" alt="Terdakwa mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gede Antara menjalani sidang." width="100%">
<figcaption>Terdakwa mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gede Antara menjalani sidang.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Bali mengungkap konflik dua mantan pejabat tinggi Universitas Udayana (Unud). Yakni antara terdakwa mantan rektor I Gede Nyoman Antara dengan Anak Agung Raka Sudewi yang juga mantan rektor dan pernah menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi.</p> <p>Hal itu terungkap dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Bali, Selasa (16/1) dengan agenda pemeriksaan terdakwa Prof. I Nyoman Gede Antara. Jaksa Nengah Astawa menanyakan kepada terdakwa Prof. Antara terkait penyebab ketidakharmonisan dua pejabat tinggi Unud tersebut hingga berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja di universitas tersebut.</p> <p>&rdquo;Dari saya mungkin subjektif, saya merasakan sejak menyampaikan maksud maju menjadi calon rektor secara terbuka kepada beliau (Prof. Raka Sudewi), saya bilang Bu, mungkin setelah ibu jadi rektor saya ingin maju,&rdquo; kata Prof. Antara di hadapan majelis hakim seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Prof. Antara mengaku kemungkinan sejak saat itu Prof. Raka Sudewi tidak berkenan karena terlalu berani menyampaikan itu pada saat masih berstatus sebagai bawahan rektor.</p> <p>&rdquo;Atau mungkin beliau berpikir belum saatnya saya melapor seperti itu. Padahal beberapa bulan lagi beliau sudah selesai. Jadi dari pada saya sembunyikan lebih baik saya terus terang,&rdquo; tutur Antara.</p> <p>Sejak saat itu, Prof. Antara mengaku tidak banyak dilibatkan dalam berbagai rapat pimpinan. Sehingga, menyebabkan hubungan keduanya semakin renggang sebagai partner kerja. Dalam sidang tersebut, JPU juga membeberkan isi pesan <em>WhatsApp</em> terdakwa Nyoman Putra Sastra (berkas penuntutan terpisah) dengan terdakwa I Nyoman Gede Antara.</p> <p>&rdquo;Isinya <em>ya kita lihat-lihat situasi. Impact besar kita bersatu USDI, NPS, dan lain-lain</em>. Apakah memang situasinya pada saat itu tidak bagus karena adanya blok-blok seperti itu? Atau dalam konteks apa ini saudara terdakwa?&rdquo; cecar jaksa.</p> <p>&rdquo;Maksud saya supaya unit-unit lain tidak diperlakukan seperti saya. Jangan seperti saya supaya tak ada kesulitan lagi. Kalau semua seperti itu kan jadi masalah di Universitas. Semua sesuai arahan Bu rektor,&rdquo; kata terdakwa Prof. Antara.</p> <p>Begitu pun saat Jaksa membacakan isi pesan antara terdakwa Prof. Nyoman Gede Antara dan Nyoman Putra Sastra pada 20 Januari 2021 yang isinya <em>mendadak ada audit mendalam SPI</em>. <em>Ada isu penyalahgunaan anggaran wkwkwk</em>.</p> <p>&rdquo;Apa maksudnya? Ada isu apa sebenarnya pada Januari 2021?&rdquo; tanya jaksa.</p> <p class="class-paragraph">Prof. Antara mengaku lupa akan hal tersebut. Dia mengelak bahwa urusan dana sumbangan pengembangan institusi adalah urusan biro perencanaan keuangan bukan urusan biro akademik yang saat itu dipimpinnya.</p> <p>&rdquo;Mohon maaf, saya sebetulnya lupa-lupa ingat yang mulia. Karena yang mengaudit SPI itu bukan tim kami. Yang menjadi auditor bukan akademi, itu keuangan. Saya tidak tahu apa-apa. Setahu saya memang lima auditor sejak 2018 dari BPK, inspektorat, SPI, akuntan publik. Setiap tahun pasti ada. Kami tidak pernah khawatir. Kami senang menerima auditor,&rdquo; kata Antara.</p>

JPU Kejati Bali mengungkap konflik dua mantan rektor Universitas Udayana yakni I Gede Nyoman Antara dengan Anak Agung Raka Sudewi

JPU Ungkap Konflik Internal Dua Pejabat Tinggi Unud Perkara Dana SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/20231201_152835-3932140573.jpg" alt="Sidang dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) jalur mandiri Universitas Udayana, Bali." width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) jalur mandiri Universitas Udayana, Bali.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana&nbsp;(Unud), Bali, I Putu Bagus Padmanegara, mengakui mendapat intimidasi dari terdakwa kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) jalur mandiri Unud. Sebab, BEM mengkritisi kebijakan penarikan SPI&nbsp;itu.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Padmanegara saat hadir sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Jumat (1/12). Dia menjadi saksi untuk tiga orang terdakwa kasus korupsi dana SPI jalur mandiri yakni I Ketut Budiartawan, Nyoman Putra Sastra, dan I Made Yusnantara.</p> <p>Anggota majelis hakim yang dipimpin&nbsp;Agus Akhyudi menanyakan kepada saksi Padmanegara&nbsp;tentang apa maksud tekanan dan siapa yang melakukan tindakan tersebut.</p> <p>Padmanegara yang duduk di bangku saksi mengatakan, sebagai Ketua BEM pernah mendapat <em>chat WhatsApp</em> dari terdakwa I Ketut Budiartawan yang tidak terima dengan aksi demonstrasi dan protes BEM setelah kasus pungutan SPI di Unud mulai dibeberkan Kejaksaan Tinggi Bali.</p> <p>&rdquo;Waktu itu Pak IKB tidak terima kalau saya dan BEM melakukan aksi demonstrasi dan juga dikatakan bahwa&nbsp;nanti saya rasakan sendiri kalau sudah jadi pegawai,&rdquo; kata Padmanegara seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Padmanegara mengaku sebagai Ketua BEM Udayana, bersama dengan teman-teman BEM kerap mendapatkan intimidasi. Bukan hanya dari terdakwa Ketut Budiartawan, namun juga beberapa pejabat Unud yang alergi terhadap gerakan BEM yang mengkritisi kebijakan penarikan SPI.</p> <p>&rdquo;Intimidasi semakin gencar setelah Kejati Bali membongkar dugaan korupsi dalam pungutan SPI jalur mandiri dan menetapkan Rektor Unud dan tiga pegawai lain sebagai tersangka,&rdquo; papar I Putu Bagus Padmanegara.</p> <p>Namun, hakim tidak menggali lebih jauh keterangan saksi terkait dengan bentuk intimidasi lain yang dialami BEM Udayana, meskipun Padmanegara mengaku sudah menyiapkan bukti-bukti berbagai ancaman itu.</p> <p>Dalam persidangan tersebut, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa I Ketut Budiartawan untuk menanggapi kesaksian Padmanegara. Terdakwa Budiartawan mengatakan tidak bermaksud mengintimidasi Ketua BEM dan anggotanya.</p> <p>&rdquo;Dasar kami berargumentasi adalah di Instagram BEM mem-posting <em>selamat datang mahasiswa baru di Universitas yang paling bermasalah di Indonesia</em>. Itu pernyataan tidak etis karena mahasiswa baru yang masuk di Universitas Udayana&nbsp;yang memiliki pemikiran bagus akan bisa terpengaruh secara psikologis dan lain-lain,&rdquo; kata Budiartawan persidangan.</p> <p class="class-paragraph">Sebagai Subkoordinator Bidang Akademik, Budiartawan mengaku tidak simpatik dengan gaya BEM dalam menyelesaikan persoalan SPI yang dinilai menjatuhkan citra Universitas Udayana.</p> <p>&rdquo;Kalau ada yang perlu dikoreksi jangan dulu diekspos, kita perbaiki ke dalam, konsolidasi, koordinasi, diskusi bersama, dari tingkat bawah sampai pimpinan,&rdquo; kata Budiartawan.</p> <p>Setelah diberikan waktu oleh majelis hakim untuk menanggapi balik jawaban terdakwa Budiartawan, Padmanegara mengatakan, pada intinya sebagai Ketua BEM Udayana tidak pernah takut dan gentar dengan semua ancaman secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap aksi kritis yang dilakukan BEM.</p> <p>Dia mengaku sebagai organisasi kemahasiswaan, BEM berhak kritis dengan segala macam kebijakan yang tidak sesuai dengan marwah kampus sebagai pendidikan tinggi yang menghasilkan SDM yang unggul.</p>

Ketua BEM Unud mengaku mendapat intimidasi dari terdakwa kasus korupsi dana SPI jalur mandiri Unud karena kritisi kebijakan penarikan SPI

Ketua BEM Udayana Bali Akui Diintimidasi karena Kritisi Kebijakan SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/tempImagebhf1k8-1.jpg" alt="Sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di SPI Kota Batu, di PN Malang, Rabu (24/8). Vicki Febrianto/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di SPI Kota Batu, di PN Malang, Rabu (24/8). Vicki Febrianto/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu, mengagendakan duplik atau pembacaan jawaban tergugat atas replik yang telah disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).<br /> <br /> Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Kota Batu Yogi Sudharsono mengatakan, dalam duplik yang disampaikan kuasa hukum terdakwa JE tersebut tetap menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual itu merupakan rekayasa. ”Materi duplik yang disampaikan kuasa hukum kurang lebih sama seperti yang disampaikan dalam pledoi sebelumnya. Intinya menyebutkan bahwa perkara ini merupakan rekayasa,” kata Yogi seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Yogi menjelaskan, sidang lanjutan kasus kekerasan seksual yang menjerat pemilik Sekolah SPI Kota Batu tersebut akan kembali dilaksanakan pada 7 September. Agenda pembacaan putusan majelis hakim.<br /> <br /> Menurut dia, penundaan agenda pembacaan putusan kasus kekerasan seksual i Sekolah SPI tersebut, karena Majelis Hakim membutuhkan penambahan waktu untuk mengambil keputusan.<br /> <br /> ”Ditunda selama dua minggu untuk pembacaan putusan majelis hakim. (Penundaan itu) karena mungkin akan dibuat pertimbangan,” ucap Yogi.<br /> <br /> Dia menambahkan, JPU akan melihat keputusan hakim dan tidak ingin berandai-andai. ”Kita lihat dulu putusannya, kita tidak ingin berandai-andai,” ujar Yogi.<br /> <br /> Sementara itu, salah satu kuasa hukum JE, Dito Sitompul mengatakan, JPU tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikan seluruh dakwaan yang ditujukan kepada JE. Penasihat hukum meminta majelis hakim memutus bebas JE.<br /> <br /> ”Kami melihat sejak awal bahwa perkara ini tidak cukup bukti. JPU tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada klien kami,” papar Dito.<br /> <br /> Dia menilai, penundaan pembacaan putusan yang dilakukan majelis hakim selama dua minggu tersebut, karena majelis hkim membutuhkan kecermatan dalam memutus perkara tersebut.<br /> <br /> Dalam kasus tersebut, yang menjadi korban dugaan kekerasan seksual ada sebanyak satu orang saksi korban dengan inisial SDS. Hal tersebut merupakan fakta persidangan yang saat ini berjalan. JPU menuntut terdakwa JE dengan pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.<br /> <br /> JE dituntut hukuman penjara 15 tahun subsider enam bulan dengan denda Rp 300 juta, serta membayar restitusi kepada korban sebesar Rp 44 juta.

Vonis Kasus Kekerasan Seksual SPI Batu pada 7 September di PN Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/JPM-berita-utama-minggu-ilustrasi-kekerasan-seksual-alfian-rizal_7.jpg" alt="Ilustarasi Berita utama minggu tentang kasus kekerasan seksual. FOTO: Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustarasi Berita utama minggu tentang kasus kekerasan seksual. FOTO: Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendikbudristek/">Kemendikbudristek</a>), berusaha memperkuat peranan <a href="https://www.jawapos.com/tag/satuan-pengawas-intern/">Satuan Pengawas Intern</a> (SPI) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sebab mereka memiliki tugas untuk mencegah terjadinya praktik korupsi maupun kekerasan seksual.<br /> <br /> Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang, mengatakan kekerasan seksual, masuk dalam tiga dosa besar pendidikan. Hal ini masih menjadi tantangan dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Selain itu, ada perundungan dan intoleransi.<br /> <br /> “Hal ini masih menjadi tantangan besar bagi kita, karena sebagaimana kejahatan khusus lainnya, kekerasan seksual sebagai kejahatan fenomena gunung es, di mana yang dilaporkan jauh lebih sedikit," kata Chatarina kepada wartawan, Kamis (31/3).<br /> <br /> Kekerasan seksual dinilai akan menghambat terwujudnya pelaksanaan program strategis <a href="https://www.jawapos.com/tag/kampus-merdeka/">Kampus Merdeka</a>. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, sejak September 2021 menjadi pemicu keberanian para korban dan warga kampus yang selama ini diam, untuk melaporkan kejadian yang pernah mereka alami atau yang mereka ketahui.<br /> <br /> “Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kekerasan-seksual/">kekerasan seksual</a> di satuan pendidikan mulai PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK. Sehingga perlu pemahaman yang holistik dalam pencegahan dan penanganan. Penanganan yang dilakukan oleh kampus dan proses APH harus mampu mencegah kejadian berikutnya dan memberikan keberpihakan kepada korban,” jelas Chatarina.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua forum SPI PTN, Andi Idkhan menyampaikan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menjadi awal terbentuknya satuan tugas (satgas) yang bertugas menindaklanjuti kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan PTN.<br /> <br /> “SPI PTN harus sangat berperan dalam mengawal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di setiap kampus yang akan dilakukan oleh Satgas,” kata Andi.

Cegah Kekerasan Seksual di Kampus, Kemendikbudristek Perkuat Peran SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Wakil-Ketua-KPK-Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong upaya perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah dengan berbasiskan pada hasil pengukuran Monitoring Centre of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan ini dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (15/2).<br /> <br /> “Saya harap Sulawesi Tengah bisa bekerja lebih extra untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah, karena skor MCP menunjukkan indikasi tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah,” ucap Lili.<br /> <br /> Lebih lanjut, Lili menerangkan bahwa, capaian skor MCP Sulawesi Tengah sejak MCP ini dibentuk selalu di bawah rerata nasional. Secara berturut-turut, sejak tahun 2018 hingga 2021 wilayah ini meraih skor sebesar 56,0; 69,0; 55,5; dan 61,0; dengan rerata nasional pada tahun tersebut sebesar 63,0; 69,7; 58,0; dan 71,0.<br /> <br /> Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.<br /> <br /> "MCP ini meliputi delapan area intervensi yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa," ungkap Lili.<br /> <br /> Rapat Koordinasi yang diikuti oleh para Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala OPD di lingkungan Sulawesi Tengah ini juga dihadiri oleh Plt. Direktur Koordinasi Supervisi wilayah IV KPK Jarot Faizal, Plt. Direktur Sosialisasi Kampanye KPK Niken Ariati, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.<br /> <br /> Senada disampaikan, Plt. Direktur Sosialisasi Kampanye KPK Niken Ariati menyatakan dalam melakukan pengukuran dan identifikasi titik-titik rawan korupsi, selain MCP, KPK juga melakukan pengukuran melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).<br /> <br /> “Pengukuran SPI ini bersifat kelembagaan atau organisasi pada K/L atau pemda, yang bertujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi, perbaikan sistem antikorupsi, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi,” ucap Niken.<br /> <br /> Niken merinci, dalam pengukuran Indeks Integritas melalui SPI tersebut, pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah, yang terdiri dari 11 pemerintah kabupaten, 2 kota, dan 1 provinsi, memperoleh skor 70,5 atau masih di bawah Indeks Integritas Nasional sebesar 72,4. Terlebih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hanya meraih skor 59,2 dengan menduduki peringkat tiga terbawah dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia.<br /> <br /> Sedangkan dalam lingkup wilayah Sulawesi Tengah, skor tertinggi diraih oleh Kabupaten Banggai dengan skor indeks 78,89 dan skor terendah diperoleh Kabupaten Banggai Kepulauan dengan skor indeks 58,94.<br /> <br /> Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei untuk mengukur tingkat atau risiko korupsi di suatu K/L/PD. SPI digunakan sebagai indikator pencegahan korupsi oleh Bappenas dalam RPJMN 2020 – 2024, dengan target tahun 2021 sebesar 70. SPI juga menjadi Indikator yang digunakan KemenPANRB untuk menilai dalam PMPRB pada suatu institusi dengan bobot 16 persen.<br /> <br /> Kedua instrumen pengukuran tersebut, baik MCP maupun SPI, dapat digunakan sebagai basis perbaikan titik-titik rawan korupsi pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.<br /> <br /> “KPK berharap, seluruh kepala daerah dan jajarannya memberikan atensi sekaligus menjadikan hasil pengukuran dan rekomendasi dalam MCP dan SPI untuk melakukan upaya pencegahan korupsi secara serius, di mana ujungnya, hasil dan manfaatnya, adalah dapat dirasakan untuk seluruh masyarakat,” pungkasnya.

KPK Dorong Pemanfaatan MCP & SPI Dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/kekerasan-seksual-HRK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan pihak terlapor dalam kasus dugaan kejahatan luar biasa di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI), JE, akan segera dipanggil oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur. Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa Polda Jawa Timur akan memeriksa JE yang merupakan pemilik sekaligus pengelola Sekolah SPI di Kota Batu itu pada hari Selasa (22/6).<br /> <br /> "Pada hari Selasa, dari hasil pengembangan penyidikan, terduga pelaku JE akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan," kata Arist dalam jumpa pers yang digelar di Kota Batu, Sabtu (19/6), dikutip dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Saat ini, kata Arist, kasus dugaan adanya kekerasan seksual, fisik, verbal, hingga eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak tersebut tengah dilakukan penyelidikan oleh Unit Renakta Subdit IV Ditreskrimun Polda Jawa Timur.<br /> <br /> Menurut Arist, selain JE, Komnas PA juga meminta kepada Polda Jatim untuk memeriksa lima orang pengelola Sekolah SPI. Ia menduga lima orang tersebut mengetahui adanya pelanggaran di Sekolah SPI namun tidak melaporkannya.<br /> <br /> Data-data tambahan tersebut, kata dia, telah dilaporkan ke Polda Jatim. Dari lima orang saksi tersebut, dua di antaranya telah dipanggil dan diperiksa oleh Polda Jatim.<br /> <br /> "Ada informasi baru, seorang pengelola di Sekolah SPI itu diduga melakukan tindak pidana kekerasan. Sementara itu, empat lainnya sesungguhnya mengetahui persoalan ini," kata Arist.<br /> <br /> Komnas PA, lanjut Arist, juga mendapatkan informasi baru lain yang sudah disampaikan ke Polda Jatim. Informasi tersebut menyebutkan bahwa dugaan kekerasan seksual yang dilakukan JE tidak hanya di Sekolah SPI.<br /> <br /> Namun, lanjut Arist, kekerasan seksual tersebut diduga dilakukan JE di luar lingkungan sekolah, termasuk di luar negeri. Selain itu, salah satu lokasi kejadian juga disebutkan berada di Surabaya, Jawa Timur.<br /> <br /> "Selain di Sekolah SPI, (kekerasan seksual) terjadi di luar SPI, bahkan di luar negeri. Ada tempat kejadian perkara yang baru, di Surabaya. Ini yang hendaknya juga itu menjadi tambahan informasi untuk melengkapi bukti-bukti," kata Arist.<br /> <br /> Sebelumnya, pada tanggal 29 Mei 2021, Komnas PA melaporkan temuan adanya dugaan kejahatan luar biasa ke Polda Jatim. Kekerasan itu diduga dilakukan oleh pemilik Sekolah SPI berinisial JE.<br /> <br /> Pemilik sekolah tersebut dituding melakukan kekerasan seksual, fisik, verbal, serta eksploitasi ekonomi terhadap puluhan siswa. Laporan kepada pihak berwajib tersebut dilayangkan setelah Komnas PA mendapatkan laporan dari salah seorang korban.<br /> <br /> Belum lama ini, Pemerintah Kota Batu telah membuka posko pengaduan yang disiapkan bagi para korban kejahatan luar biasa tersebut. Sebelum dibuka posko pengaduan itu, tercatat 21 orang yang melaporkan adanya dugaan kejahatan luar biasa di Sekolah SPI. Aduan tersebut telah dilaporkan ke Polda Jatim.<br /> <br /> Sementara itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Batu mencatat 29 laporan yang masuk usai posko pengaduan tersebut dibuka di Kota Batu.

Polda Jatim Segera Panggil Terduga Pelaku Kekerasan Seksual di SPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ekonom-kritisi-penunjukan-impor-bawang-putih-oleh-bulog_m_.jpg" alt="Ilustrasi komoditas bawnag putih" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komoditas bawnag putih</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com-</strong> Komodoitas bawang putih kini kembali menjadi perbincangan. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, meminta pengusutan terhadap penundaan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih yang dilakukan Kementerian Perdagangan.<br /> <br /> Rusli menduga penundaan penerbitan SPI bawang putih merupakan modus untuk mempermainkan harga di pasaran yang berimbas terhadap kebutuhan masyarakat. "Usut jika memang ada kesengajaan menunda impor bawang putih dengan tujuan menaikkan harga," ujar Rusli kepada wartawan, Minggu (4/10).<br /> <br /> Saat ini, harga bawang putih di pasaran mulai merangkak naik mencapai Rp35 ribu per kilogram. Sementara importir mengeluhkan Surat Persetujuan Impor (SPI) mereka tidak kunjung dikeluarkan oleh Kemendag.<br /> <br /> Rusli menyatakan pemerintah melalui Kemendag harus segera menerbitkan SPI bawang putih guna menekan harga di pasaran.<br /> <br /> Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo mengungkapkan bahwa keluhan sejumlah importir soal SPI bukan hal baru. Kondisi itu merupakan isu lama yang sangat merugikan importir kalau tidak dilakukan penanganan.<br /> <br /> Agus menegaskan, kebijakannya untuk impor itu harus ada ukuran yang jelas. Sehingga apa benar kita perlu impor, dan berapa jumlahnya. Sementara yang bisa mengeluarkan angka adalah Kementan, lalu merekomendasikan ke Kemendag.<br /> <br /> Dihubungi terpisah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menjelaskan, stok bawang putih yang beredar saat ini merupakan bawang putih legal. Pernyataannya ini sekaligus menampik kecurigaan sejumlah pihak yang mempertanyakan masih beredarnya bawang putih, di tengah belum diterbitkannya lagi SPI buat importir bawang putih.<br /> <br /> "Itu mungkin stok yang memang masih ada, sehingga masih bisa memenuhi permintaan dalam negeri dan bisa menjaga harga yang reasonable," ujarnya.<br /> <br /> Menurutnya, sekalipun tak mencukupi, sejatinya permintaan dalam negeri juga dipenuhi oleh produksi bawang putih lokal.<br /> <br /> "Tergantung sekali tidak, Indonesia masih memiliki produksi bawang putih. Memang kekurangan supply atas demand, kita impor. Nah, pemerintah harus bisa menjaga juga, jangan sampai jika banjir impor bawang putih harga akan jatuh. Akibatnya petani tidak ada insentif untuk berproduksi. Ini tidak boleh terjadi," tuturnya.<br /> <br /> Hanya saja, Didi tak mau berkomentar banyak soal SPI yang tak kunjung terbit yang dikeluhkan sejumlah importir. Ia juga belum bisa memastikan kapan SPI untuk para importir bisa diterbitkan.<br /> <br /> "Insya Allah dalam waktu dekat terbit," ucapnya.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=Kkc2RuQuKdc&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Indef Kritisi Kebijakan Kemendag Terkait Impor Bawang Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Gelis-1.jpg" alt="Gelis" width="100%">
<figcaption>Gelis</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Satu lagi  perusahaan anak bangsa yaitu PT Solar Panel Indonesia (SPI) membangun kendaraan tiga roda bertenaga listrik pertama di Indonesia. Sebuah perusahaan industri swasta nasional yang bergerak di bidang energi terbarukan, memberi nama kendaraan tersebut GELIS untuk armada kendaraan tiga rodanya.<br /> <br /> Nama yang merupakan kependekan dari gerobak listrik ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan alat angkut bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM).  Budi Prasetyo selaku pimpinan PT SPI mengungkapkan dalam keterangan resminya, Selasa (19/5) unit ini sebagai kendaraan niaga yang berbasis pada energi listrik  terbarukan.<br /> <br /> "Kendaraan ini mudah digunakan, serta tidak membutuhkan perhatian khusus dalam hal perawatan. Kami ingin membuat pedagang UMKM lebih maju dalam berusaha. Dengan GELIS mereka tidak perlu lagi mendorong gerobak dengan tenaga sendiri. Dengan begitu, pekerjaan jadi lebih efisien, dan para pekerja UMKM mampu meningkatkan taraf ekonominya" ungkap Budi.<br /> <br /> Sementara itu Chief Marketing Officer PT SPI Tjahyono, menyatakan pihaknya juga telah menyiapkan perangkat-perangkat pendukung untuk efektifitas penggunaan GELIS. Salah satu yang utama adalah jaringan pemasaran dan layanan purnajual.<br /> <br /> "Kami telah bekerjasama dengan perusahaan aplikasi berbasis online yang telah familiar di tengah masyarakat untuk menunjang efektifitas GELIS. Lewat aplikasi ini konsumen dan calon konsumen bisa mengetahui segala hal tentang GELIS melalui telepon selular," ungkap Ary.<br /> <br /> Dengan aplikasi khusus bertajuk HEY Indonesia ini segala kebutuhan pelanggan GELIS bisa dilayani secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu konsumen akan lebih mudah mendapatkan pelayanan. Dengan demikian nilai serta tujuan dari produk ini menurut Ary dapat dijalankan dengan baik pula.<br /> <br /> Pada tahap awal, pihak SPI mampu memproduksi 10 unit per hari di pabrik di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kapasitas produksi ini akan terus dikembangkan seiring bertumbuhnya jumlah permintaan pasar.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Gelis-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Motor roda tiga dengan tenaga listrik sudah mulai dipasarkan. (Dok.SPI)<br /> <br /> Beberapa komponen pembuatan GELIS juga telah diproduksi di dalam negeri, seperti baterai, sasis, bodi, serta beberapa perangkat kendali. Sedangkan beberapa komponen lain, seperti motor listrik, kontroler, gandar, sistem kemudi, dan roda, masih diimpor. Meski begitu, tidak menutup kemunginan bahwa PT PSI akan terus menambah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) seiring perkembangan.<br /> <br /> "Kita berharap nantinya semua komponen akan diproduksi di Indonesia. Ini sudah menjadi komitmen kami," kata Hadian Permana selaku Head of Engineering PT SPI.<br /> <h4>Performa dan Garansi</h4><br /> Kualitas, performa, dan durabilitas hasil kerja anak bangsa ini telah ditunjukkan melalui produk tipe pertama, yaitu GELIS 300. Berbekal motor elektrik berdaya 800 Watt dengan suplai daya dari baterai tipe VRLA 48v-26AH, GELIS 300 mampu melaju hingga kecepatan maksimum 30 Km/jam dengan jarak tempuh rata-rata 30 Km.<br /> <br /> GELIS 300 yang didukung rangka ringan dengan berat kotor mencapai 600 Kg mampu mengangkat beban hingga 300 Kg. Hal ini dapat dilakukan berkat penggunaan per belakang model daun (per pikul) dan suspensi depan telescopic. Kendaraan tiga roda berpenggerak roda belakang ini juga mampu menanjak hingga sudut kemiringan 15 derajat.<br /> <br /> GELIS 300 akan tersedia di pasaran dalam empat varian, yaitu GELIS Light Metal, GELIS Retro, dan GELIS Cargo dengan harga berkisar mulai Rp 20 juta, serta GELIS Garb dibandrol mulai kisaran Rp 21 juta.<br /> <br /> PT. SPI juga telah menyiapkan dua tipe lain, yaitu GELIS 200 dan GELIS 150 dalam harga jual yang belum ditetapkan. GELIS 200 sendiri difungsikan sebagai kendaraan khusus pengiriman barang cepat di dalam kota.<br /> <br /> Sementara GELIS 150 yang berpenggerak roda depan dengan sasis rendah berfungsi sebagai kendaraan angkut sampah dan angkut barang di ruang tertutup (indoor).<br /> <br /> PT SPI memberikan 5 tahun garansi rangka, 1 tahun garansi motor, 6 bulan garansi baterai, 6 bulan garansi pengontrol, dan 6 bulan garansi perangkat pengisian ulang baterai.<br /> <br /> Saat ini ada tujuh diler telah beroperasi untuk melayani penjualan dan purnajual bagi GELIS. Tiga dari tujuh jaringan resmi tersebut berada di Jakarta. Sementara Bogor, Surabaya, Malang, dan Denpasar masing-masing ditempatkan satu diler. Pemesanan sudah bisa dilakukan Senin, 18 Mei 2020, dengan tenggat pengiriman unit ke konsumen dimulai pada pertengahan Juni 2020.

Gerobak Listrik Produk Anak Bangsa Dibanderol Rp20 Jutaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SPI

Berita Terkini