<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/beras-murah-1303460404.jpg" alt="Masyarakat membeli beras kemasan stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Masyarakat membeli beras kemasan stabilisasi pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasaran. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Harga beras saat ini sedang bergejolak. Banyak keluhan di saat produksi dan stok beras sedang banyak-banyaknya, tapi harga beras di tingkat pengecer atau ritel naik. Pemerintah melalui Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kembali menyalurkan beras murah SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan).&nbsp; Seperti diketahui beras SPHP harganya di bawah harga beras pada umumnya. Keberadaan beras SPHP cukup krusial, di saat Indonesia mengalami penurunan produksi beras beberapa waktu lalu. Saat itu sempat dilakukan pembatasan pembelian beras di ritel. Kemudian masuk beras SPHP dengan stok yang cukup besar.&nbsp; Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merespon keberadaan beras murah SPHP itu. Dia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penyaluran tidak salah sasaran. &ldquo;Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati," kata Amran dalam keterangannya Sabtu (12/7). Dia mengingatkan beras SPHP jangan sampai bocor atau dimanfaatkan oleh mafia pangan atau pihak yang tidak bertanggung jawab. "Saya minta tidak tegas mafia pangan," tegasnya. Peringatan itu didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri. Satgas Pangan mengendus dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar yang diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran. Temuan ini memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali harga dan pelindung konsumen. &ldquo;SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi benteng dari praktik curang. Pelaksanaannya harus berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada yang nakal, kita tindak tegas,&rdquo; kata Amran.&nbsp; Dia menerangkan SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG melalui distribusi ke pengecer pasar rakyat. Kemudian juga didistribusikan koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. &ldquo;Ini bukan soal jumlah, tapi keadilan distribusi," kata Amran. Menurut dia, jika tidak tepat sasaran, maka tujuan SPHP akan gagal. Maka distribusinya harus transparan dan diawasi pemerintah pusat dan daerah.&nbsp; Sementara itu di sisi hulu, Kementan terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi. Kemudian dengan bantuan benih tahan kekeringan dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional periode Januari sampai Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton. Angka ini naik 14,09 persen dibanding periode yang sama 2024 sebesar 21,88 juta ton. &ldquo;Kami pastikan produksi aman. Yang harus dijaga sekarang adalah distribusi dan tata niaganya," katanya. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bansos adalah dua sisi mata uang. Bansos tujuannya menjaga akses rakyat miskin untuk menjangkau beras. Sedangkan SPHP untuk menstabilkan pasar. Amran menekankan dengan pesan kuat kepada seluruh pemangku kepentingan pangan nasional. "Kita ingin negara hadir dari sawah hingga ke meja makan," tandasnya. Jangan biarkan rakyat dirugikan oleh segelintir oknum. Dia berpesan supaya beras SPHP dikelola dengan semangat gotong royong, kejujuran, dan kepedulian.

Pemerintah salurkan beras murah SPHP untuk stabilisasi harga pangan, namun Mentan ingatkan agar tidak bocor ke mafia pangan.

Mentan Amran Ingatkan Jangan sampai Beras Murah SPHP Bocor ke Mafia Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/29/1000182282-1212717785.jpg" alt="ILUSTRASI Beras SPHP. (ID Food)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Beras SPHP. (ID Food)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Holding Pangan ID FOOD melalui anak perusahaannya PT Rajawali Nusindo lakukan percepatan pendistribusian beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng Minyakita ke seluruh Wilayah Indonesia.&nbsp;Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan dan menjamin keterjangkauan masyarakat di tengah harga beras dan mahalnya minyak goreng curah merek MinyaKita. "Program ini bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen,&rdquo; kata Direktur Utama PT Rajawali Nusindo Wahyu Sakti dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/1). Wahyu merinci, target penyaluran beras SPHP pada Januari-Februari tahun 2025 dipatok sebesar 300 ribu ton beras SPHP di sejumlah wilayah indonesia. Percepatan distribusi ini dilakukan untuk menjaga stok beras SPHP pada segmen ritel modern di sejumlah wilayah Indonesia. Menurutnya, pendistribusian beras terbagi ke dalam 3 Zona. Meliputi Zona I yang terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi. Sedangkan Zona II meliputi Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), NTT, dan Kalimantan. Untuk Zona III meliputi Maluku dan Papua. Untuk diketahui, beras SPHP adalah beras yang dikeluarkan oleh Perum Bulog sebagai produk yang disiapkan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan. Bulog bekerja sama distribusi dengan Rajawali Nusindo yang memiliki 41 cabang di seluruh Indonesia. Sementara itu, Minyakita secara total telah didistribusikan sebanyak 11.423.984 liter. Jumlah tersebut terdiri dari bulan Oktober 2024 sebanyak 1.701.994 liter, November 2024 sebanyak 4.195.614 liter. Kemudian, pada bulan Desember 2024 sebanyak 5.496.376 liter dan pertengahan Januari 2025 sebanyak 30.000 liter. &ldquo;Percepatan distribusi tersebut juga bertujuan untuk menjaga stabilitas harga komoditas beras dan minyak goreng di tingkat konsumen, sehingga berkontribusi pada pengendalian tingkat inflasi nasional,&rdquo; jelasnya. Sebelumnya diketahui, harga MinyaKita terpantau naik di seluruh daerah di Indonesia melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter. Itu sebabnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan status waspada terhadap komoditas pangan ini. Dipantau dari panel harga milik Bapanas, pada Rabu (29/1) secara nasional harga MinyaKita mengalami kenaikan. Khusus di DKI Jakarta, harga MinyaKita telah tembus Rp 17.969 per liter atau naik 14,45 persen dari HET. Tak hanya di Jakarta, kenaikan harga MinyaKita juga berlaku di Gorontalo yang dijual Rp 18.000 per liter. Lalu, di Kalimantan Barat Rp 18.078 per liter, Sulawesi Utara Rp 18.424 per liter, Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp 18.487 per liter. Bahkan di Papua harga MinyaKita telah mencapai Rp 19.000 per liter, Papua Tengah Rp 19.250 per liter, dan Papua Barat Daya tembus Rp 19.667 per liter. Sementara itu, harga beras medium pun terkerek naik dengan harga per kilogram di Jakarta mencapai Rp 13.031 dari HET yang ditetapkan Rp 12.500 per kg. Kenaikan harga beras di atas HET juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, hingga Papua Tengah.

"Program ini bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen,” kata Wahyu Sakti.

Harga Beras dan Minyak Goreng Mahal, Anak Usaha ID Food Percepat Distribusi Beras SPHP dan MinyaKita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/tempImage6CMrF2-1910234415.jpg" alt="Ilustrasi beras Bulog komersial dan beras Bulog SPHP di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (15/3)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi beras Bulog komersial dan beras Bulog SPHP di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (15/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal. Padahal Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Salah satu dugaan adalah kemungkinan penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, tetapi dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah. &rdquo;Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen, itu seperti apa,&rdquo; kata Yeka seperti dilansir dari Antara. Dia menambahkan, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran. Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran. Hal itu untuk menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog. Dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kg. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran. Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun, menurut Yeka, ada kemungkinan gangguan produksi beras dalam negeri. &rdquo;Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,&rdquo; ujar&nbsp;Yeka. Yeka juga menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata sama persis seperti beras komersial. Padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda. Hal itu ditemukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (15/3). &rdquo;Kelihatan karung beras SPHP dan beras komersial tak jauh beda, jadi ini saran buat Bulog ya agar kemasannya dibedakan,&rdquo; tutur Yeka. Menurut catatan Badan Pangan Nasional, beras SPHP 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga yang beragam. Harga di Zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, sebesar Rp 10.900 per kg. Zona 2 meliputi Sumatera (selain Lampung dan Sumatera Selatan), NTT, dan Kalimantan sebesar Rp 11.500 per kg. Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua adalah Rp 11.800 per kg. Masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, dan toko-toko lain yang menjadi mitra Perum Bulog. Badan Pangan Nasional mengatakan rencana penyaluran beras SPHP sepanjang 2024 diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Hal Itu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi.

Ombudsman RI menyatakan, ada sejumlah dugaan kenapa harga beras masih mahal. Padahal Bulog sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras SPHP

Ombudsman Menduga Beras SPHP Dikemas Ulang sebagai Beras Komersial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/02/Beras-SPHP-dijual-mahal-699738184.jpg" alt="Ratusan warga antre membeli beras murah di Kelurahan Banjarmlati, Mojoroto, Kota Kediri." width="100%">
<figcaption>Ratusan warga antre membeli beras murah di Kelurahan Banjarmlati, Mojoroto, Kota Kediri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah pedagang di Pasar Setonobetek mendapatkan sanksi akibat menjual beras stabilitasai pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan harga mahal. Sanksi dilakukan dengan pasokan beras dari Perum Bulog Kediri yang dikurangi. Hal itu dilakukan meskipun hingga saat ini permintaan beras murah tersebut masih sangat tinggi. Seperti yang diakui oleh Ya, salah satu pedagang kelontong di Pasar Setonobetek. Sebelumnya, dia mendapatkan pasokan 22 karung beras dari Perum Bulog. Namun, pada Kamis (29/2) lalu dirinya hanya mendapat kiriman 18 karung atau setara 900 kilogram. "Padahal ini permintaan beras (SPHP, Red) masih tinggi," kata Ya seperti dikutip dari Radar Kediri (Jawa Pos Group) pada Sabtu (2/3). Idealnya, beras SPHP memang dijual seharga Rp 10.900 per kilogram. Namun, Ya menjual dengan harga Rp 11 ribu atau lebih mahal Rp 100. Ya mengaku menaikkan Rp 100 karena karung kemasan 50 kilogram tersebut seringkali beratnya kurang saat ditimbang di pedagang. Oleh karena itu, agar tidak merugi, dirinya terpaksa menaikkan Rp 100 per kilogram. "Ini masih wajar. Ada pedagang lain yang menjual Rp 11.500 juga," lanjut Ya mensinyalir pengurangan pasokan karena banyak pedagang yang menjual jauh di atas HET. Sebagai informasi, hingga kemarin harga beras non-SPHP masih tinggi. Beras medium dibandrol dengan harga Rp 14.500 per kilogram hingga Rp 15 ribu per kilogram. Sedangkan beras premium Rp 15.500 per kilogram hingga Rp 16 ribu per kilogram. Lebih lanjut, Ya menjelaskan bahwa pengiriman beras SPHP memang belum mampu menurunkan harga beras di pasaran. Namun, beras murah dari pemerintah tersebut berhasil mengganjal agar harga tidak terus melambung tinggi. Saat dikonfirmasi, Kepala Perum Bulog Cabang Kediri Imam Mahdi mengatakan bahwa pengurangan alokasi beras SPHP kepada pengencer tersebut merupakan bentuk sanksi karena pedagang menjual beras SPHP di atas HET. "Sesuai ketentuan dan surat pernyataan yang telah ditandatangani pedagang. Berupa pengurangan kuantum," ujar Imam. Selain itu, pedagang yang melakukan kecurangan bisa terancam di-blacklist. Bahkan, mereka juga bisa dihapus dari daftar pedagang pengecer beras SPHP jika tetap melanggar aturan. "Kami mengimbau seluruh pedagang pengecer beras SPHP agar menjual beras ke masyarakat akhir dengan harga maksimal di HET medium. Yaitu Rp 54.500 per sak kemasan 5kg atau Rp 10.900 per kilogram," tegasnya. Sementara itu, terkait beras SPHP 50 kilogram yang dikeluhkan susut juga menjadi bahan evaluasi. Bagi pedagang yang menjual sedikit di atas HET dengan alasan tersebut, untuk sementara tidak akan di-blacklist, melainkan akan menjadi pertimbangan evaluasi. "Distribusi beras SPHP dengan kemasan 50 kilogram sedang kami evaluasi terkait kendalanya," terangnya. Sementara itu, operasi pasar murah komoditas beras kemarin kembali digelar. Kantor Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto pun dibanjiri oleh warga. Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri Zanariah juga melakukan peninjauan. Dia menyerahkan beras secara langsung kepada masyarakat yang dijual dengan harga Rp 52 ribu/5kg untuk beras SPHP. Serta Rp 68 ribu/5 kg untuk beras premium.

Sejumlah pedagang di Pasar Setonobetek mendapat sanksi akibat menjual beras stabilitasai pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan harga mahal.

Bulog Kediri Beri Sanksi Pedagang di Pasar yang Jual Beras SPHP dengan Harga Mahal

SPHP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SPHP

Berita Terkini

Mentan Amran Ingatkan Jangan sampai Beras Murah SPHP Bocor ke Mafia Pangan

Harga Beras dan Minyak Goreng Mahal, Anak Usaha ID Food Percepat Distribusi Beras SPHP dan MinyaKita

Ombudsman Menduga Beras SPHP Dikemas Ulang sebagai Beras Komersial

Bulog Kediri Beri Sanksi Pedagang di Pasar yang Jual Beras SPHP dengan Harga Mahal

Download Aplikasi JawaPos.com