<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/menkes-budi-gunadi-sadikin-2611861035.png" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin di puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2023." width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin di puncak peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Alokasi belanja tetap atau mandatory spending di sektor kesehatan resmi dihapus dari APBN. Itu seiring dengan disahkannya RUU Kesehatan kemarin (11/7). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat tidak khawatir. Sebab, Kemenkes akan menyusun rencana induk kesehatan untuk menyusun program kesehatan yang kini tanpa mandatory spending. Pada undang-undang sebelumnya, mandatory spending untuk kesehatan dialokasikan 5 persen dari APBN dan 10 persen pada APBD. Center for Indonesia&rsquo;s Strategic Development Initiative (CISDI) melihat bahwa penghapusan mandatory spending itu merupakan masalah dalam UU Kesehatan anyar. CEO CISDI Diah Satyani Saminarsih mengatakan, ada 58 di antara 514 kabupaten/kota yang proporsi anggaran kesehatannya di bawah 10 persen pada 2021. &rdquo;Realitas di lapangan memprihatinkan,&rdquo; kata Diah. Menurut dia, prioritas pembangunan daerah sulit terlaksana karena keterbatasan anggaran. Hilangnya mandatory spending itu membuat tidak ada komitmen perbaikan untuk menguatkan sistem kesehatan di tingkat pusat maupun daerah. Kekhawatiran yang sama disampaikan Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Mahesa Pranadipa. Mahesa mengatakan, bila draf UU Kesehatan yang disahkan sama dengan draf RUU yang sebelumnya beredar, hilangnya anggaran kesehatan akan berdampak nyata bagi masyarakat. Menurut dia, masyarakat akan mengalami ketidakpastian pelayanan kesehatan karena mandatory spending dihilangkan. Dia menjelaskan, mandatory spending merupakan jaminan agar pemda mengalokasikan APBD untuk kesehatan masyarakat. Jika itu dihilangkan, bisa saja pemda berdalih tak punya anggaran untuk universal health coverage (UHC) di daerahnya. Apalagi saat terjadi pergantian pimpinan di daerah. &rdquo;Kalau tidak dialokasikan, bisa jadi pemda berganti pemerintahan, lalu dia bilang gak ada anggarannya. UHC yang tadinya 100 persen jadi berkurang. Sehingga jaminan atas kesehatan rakyat jadi tidak pasti,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, dia bersama organisasi profesi (OP) akan melakukan langkah hukum. Pengajuan judicial review (JR) menjadi jalan pertama yang akan mereka tempuh setelah UU Kesehatan disahkan. Sebab, banyak persoalan prosedural yang dilanggar. Salah satunya meaningful participation yang tidak dilakukan sesuai UU 13/2022. Di antara tiga keterlibatan, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan, hanya satu yang dipenuhi. Menkes Budi seusai sidang paripurna menyatakan telah mempelajari berbagai sistem mandatory spending di sektor kesehatan. Menurut dia, di berbagai negara, mandatory spending itu tidak memengaruhi derajat kesehatan. &rdquo;Kita seharusnya fokus bukan ke spending, tapi ke outcome,&rdquo; tegasnya. Selama menjadi menteri, Budi mempelajari bahwa anggaran dipakai untuk hal yang tidak jelas. Penyelesaian masalah itu harus melalui pendekatan program. Artinya, program apa yang akan dilakukan dan apa yang dihasilkan, itulah yang akan didanai. &rdquo;Sebenarnya uang kita kasih. Yang penting hasilnya,&rdquo; tegasnya. Dengan begitu, program yang dibuat tidak bisa serampangan. Kementerian Kesehatan akan menyusun rencana induk kesehatan. Rencana tersebut akan disepakati pemerintah dan DPR. Program yang telah disetujui, menurut Budi, akan diberi pendanaan. (lyn/mia/c19/oni)

Alokasi belanja tetap atau mandatory spending di sektor kesehatan resmi dihapus dari APBN. Itu seiring dengan disahkannya RUU Kesehatan.

Fokus UU Kesetahan ke Outcome, Bukan Spending

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/spending-uang-generasi-millenial-tak-efektif_m_148223.jpeg" alt="Diskusi Wealth Wisdom PermataBank" width="100%">
<figcaption>Diskusi Wealth Wisdom PermataBank</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Indonesia masih rendah kesadarannya terhadap pengelolaan keuangan. Terutama para generasi millenial yang menghabiskan keuangannya dengan cara tidak jelas. "Kita tahu sebagian besar masyarakat kita belum sadar akan kegiatan keuangan. Yang lebih sedih, masalah keuangan ini masalah yang tabu untuk dibicarakan di antara para keluarga di Indonesia," ujar Direktur PermataBank Bianto Surodjo di Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (2/8). Bianto Surodjo bersama PermataBank memberikan pemaparan literasi keuangan kepada masyarakat dalam acara PermataBank Wealth Wisdom 3 Seasons of Wealth. Hal itu dilakukan karena masyarakat masih banyak yang belum memahami soal literasi dan industri keuangan. Direktur PermataBank Bianto Surodjo mengatakan, pada acara tahunan kali ini pihaknya membawa tema 3 seasons. Sasarannya adalah masyarakat yang belum sadar akan keuangan. Dia mencatat saat ini generasi muda (millenial) saat ini hanya 19 persen yang memiliki tabungan. Sementara pada periode 2009-2015 masyarakat berusia 30 hingga 40 tahun hanya 20 persen yang memiliki tabungan. "Sedangkan di generasi mapan 57 persen dari mereka spending uangnya ke generasi sebelumnya itu enggak efektif," terangnya. Dikatakan Bianto, PermataBank saat ini tengah menyasar tiga generasi dalam literasi keuangan. Pertama adalah generasi milenial untuk diedukasi. Tujuannya, pada generasi tersebut mereka terkesan boros dan tak bisa mengatur keuangannya agar lebih sehat. "Karena generasi ini adalah generasi yang paling penting untuk diedukasi masalah keuangan," kata dia. Selain itu, generasi midlife, yang berusia 30 sampai awal 40 tahunan. Generasi ini memiliki pengalaman yang lebih besar dalam bekerja dan mempunyai mimpi yang ingin segera direalisasikan. Terakhir, generasi mature adulthood, atau generasi yang ingin memastikan generasi di bawah mereka hidup layak. "Kami akan coba lihat ini secara komperhensif, dan itulah mengapa tahun ini kita bicara 3 season? Ini karena kami ingin bahas wealth secara keseluruhan dan secara lebih luas," tandasnya.

Spending Uang Generasi Millenial Tak Efektif

spending uang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spending uang

Berita Terkini

Fokus UU Kesetahan ke Outcome, Bukan Spending

Spending Uang Generasi Millenial Tak Efektif

Download Aplikasi JawaPos.com