<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/20/barat-2647078467-1-3403228936.jpg" alt="Kawasan Surabaya Barat. (Dok Radar Surabaya/ JPG)" width="100%">
<figcaption>Kawasan Surabaya Barat. (Dok Radar Surabaya/ JPG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses pembebasan lahan untuk sejumlah proyek infrastruktur di Surabaya Barat dinilai harus segera dituntaskan. Jika tidak, harga tanah di kawasan itu akan semakin terkerek naik. Bahkan, spekulan disebut sudah mulai masuk untuk memborong tanah di lokasi-lokasi yang diproyeksikan terkena proyek pemerintah kota. Dewan Pembina Asosiasi Real Estat Broker Indonesia (AREBI) Jatim Rudy Sutanto menjelaskan, tanah adalah sumber daya terbatas. Dalam sejarah, nilainya tidak pernah turun, justru selalu terkoreksi naik. Minimal ada koreksi 5 persen per tahun, meski kondisi pasar tidak terlalu baik. "Kalau pasar membaik, kenaikannya bisa lebih tinggi," ungkapnya, Rabu (24/9). Menurut Rudy, semakin lama pembebasan lahan molor, semakin besar pula anggaran yang harus disiapkan pemkot untuk mengganti rugi pemilik. Sebab, harga tanah di Surabaya Barat termasuk di kawasan Wiyung, Benowo, hingga jalur lingkar luar barat (JLLB), terus terkatrol. Apalagi kawasan ini sunrise area, berkembang pesat, dan sudah padat hunian. Fenomena lain yang muncul adalah masuknya spekulan. Rudy mengakui, investor properti maupun pembeli dengan motif spekulasi sengaja membidik tanah yang masuk peta proyek Pemkot. Principal Java Property CitraLand itu mengatakan, mereka membeli lahan dengan harga pasar atau di bawahnya, lalu menunggu saat pembebasan resmi dilakukan pemerintah. "Itu bisnis. Mereka menyebut diri investor properti, tapi praktiknya menunggu momentum pembebasan," ucapnya. Rudy mencontohkan kawasan Benowo dan sekitarnya yang ramai hunian juga mulai dilirik spekulan. Mereka rela menahan aset hingga 10 tahun tanpa dibangun, hanya menunggu nilai jual meningkat. Beli sekarang, ditahan, nanti ketika proyek berjalan baru dilepas. Karena itu pola klasik spekulan. Karena itu, Rudy menilai pemerintah kota perlu bergerak cepat. Selain demi menghemat biaya pembebasan, percepatan juga memberi kepastian kepada warga. "Masyarakat yang tanahnya masuk proyek juga menunggu. Semakin cepat dibebaskan, semakin jelas masa depan kawasan," pungkasnya.

Pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur di Surabaya Barat harus segera dituntaskan agar harga tanah tidak semakin naik.

Makin Lama Pembebasan Lahan Proyek Pemkot Makin Mahal Harga Tanah di Surabaya Barat, Spekulan Ambil Kesempatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20221008_212239-1067876750.jpg" alt="Ilustrasi titik Nol IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi titik Nol IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera menerbitkan edaran baru. Yakni menyangkut pertanahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara&nbsp;yang ditetapkan pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. &rdquo;Ada indikasi transaksi jual beli lahan masih dilakukan setelah IKN Nusantara ditetapkan, ujar Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni seperti dilansir dari Antara, Senin (22/5). Dengan adanya indikasi aktivitas transaksi jual beli lahan tersebut, sesuai instruksi kepala negara (presiden), lanjut dia, Kementerian ATR/BPN segera menerbitkan edaran baru menyangkut pertanahan di kawasan IKN Nusantara. &rdquo;Presiden minta tidak ada lagi transaksi jual beli terkait tanah di kawasan IKN Nusantara,&rdquo; tambah Raja Juli Antoni. Kementerian ATR/BPN, lanjut dia, segera menerbitkan edaran baru yang menegaskan setiap terjadi transaksi jual beli tanah di kawasan IKN Indonesia baru tidak akan diakui sebagai alas hak atas lahan bersangkutan. &rdquo;Edaran baru tersebut untuk mencegah terjadi transaksi jual beli lahan di bawah tangan, sehingga mencegah terjadi spekulan yang membuat harga tanah tidak terkendali,&rdquo; terang Raja Juli Antoni. Kementerian ATR/BPN sebelumnya&nbsp;telah menerbitkan edaran yang menyebutkan tidak ada transaksi pengalihan tanah di kawasan IKN Nusantara, untuk mencegah spekulan harga tanah yang tidak terprediksi. Edaran tersebut mengatur pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah, serta pembatasan penyelenggaraan layanan atau administrasi pertanahan di kawasan IKN Indonesia baru. &rdquo;Surat edaran itu diterbitkan pada 14 Februari 2022, tapi masih ditemukan aktivitas jual beli lahan di kawasan IKN Nusantara,&rdquo; ujar Raja Juli Antoni. Dia mengatakan, tanah di kawasan IKN Nusantara tidak bisa diperjualbelikan&nbsp;dan ATR/BPN tidak mengakui alas hak tanah yang diperjualbelikan di kawasan IKN Nusantara. Lahan atau tanah lokasi IKN Indonesia baru terbagi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), dan kawasan pemerintahan serta kawasan pendukung, pada KIPP sekitar 90 persen adalah kawasan hutan yang dimiliki dan dikuasai negara.

Kementerian ATR/BPN segera terbitkan edaran baru menyangkut pertanahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Kementerian ATR/BPN Terbitkan Edaran Baru Menyangkut Kawasan IKN Indonesia Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/3617D208-84E9-4164-8C4C-256277C71FC7.jpg" alt="Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor. Arumanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan areal lahan lokasi pembangunan ibu kota negara (IKN) merupakan tanah negara (tanah hutan produksi). Sehingga, tidak ada praktik jual beli tanah di lokasi IKN tersebut.  ”Tapi kalau jual beli tanah di sekitar atau di luar lokasi pembangunan IKN mungkin saja ada, dan itu bagus. Artinya, masyarakat mendapatkan manfaat. Terkait harga tanah yang melonjak sampai 10 kali lipat, saya masih tidak percaya dan kemungkinan itu hanya isu dan permainan spekulan tanah,” jelas Isran Noor seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Jika ada yang ingin berspekulasi di areal lahan yang akan digunakan untuk pembangunan IKN, lanjut dia, tentu akan sia-sia dan hanya menghabiskan energi. Akan tetapi jika ingin berspekulasi di luar lahan pembangunan IKN dipersilakan.  ”Setahu saya, tidak ada lahan masyarakat yang masuk areal kawasan IKN. Itu semua lahan negara. Kalaupun ada lahan masyarakat yang mungkin masuk kawasan IKN, itu akan ditata kembali oleh pemerintah, supaya nanti pemukiman di sekitar ibu kota bisa lebih bagus,” terang Isran.  Seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, harga tanah menjadi pertimbangan para investor. Menurut Isran, tidak ada masalah antara investor dengan pihak pemilik lahan yang ada di luar kawasan IKN.  ”Tidak ada masalah. Itu urusan lain dan itu berlaku hukum pasar, supply dan demand. Jadi kalau pemilik lahan mau bermain dengan para investor, tidak masalah. Kan ada hitung-hitungannya,” papar Isran.  Di areal lahan rencana pembangunan IKN, terutama di kawasan inti IKN merupakan lahan milik negara dalam bentuk hutan tanaman industri yang diminta kembali pemerintah sebagai rencana awal untuk pembangunan IKN. Untuk mencegah terjadinya spekulasi lahan, gubernur sudah mengeluarkan pergub melarang adanya transaksi jual beli areal lahan di sekitar IKN.  ”Itu sebagai upaya untuk menghindari dan mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian di antara masyarakat dalam hal jual beli lahan di sekitar IKN, dan semuanya itu sudah diatur dalam Pergub,” tutur Isran.  Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara Ade Candra Wijaya menambahkan, tidak ada lonjakan harga tanah sampai 10 kali lipat di lokasi IKN.  ”Itu tidak ada, tapi yang namanya spekulan tanah bisa saja terjadi, namanya mencari keuntungan. Dan itu bisa terjadi di luar kawasan pembangunan IKN, tatapi kalau di dalam lahan IKN tidak ada,” ucap Ade Candra Wijaya.

Gubernur Sebut Tak Ada Jual Beli Tanah Negara di Lokasi IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/SOELAEMAN-SOEMAWINATA.jpg" alt="SOELAEMAN SOEMAWINATA" width="100%">
<figcaption>SOELAEMAN SOEMAWINATA</figcaption>
</figure>SEJUMLAH hal harus diantisipasi seiring dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Dari sisi properti dan lahan, salah satu yang harus dicermati adalah kemungkinan hadirnya para spekulan tanah. Meski dipastikan seluruh lahan akan dikelola pemerintah, risiko kehadiran spekulan tetap ada.  Namun, hal itu bisa diminimalkan sejak awal. Pemerintah diharapkan memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung supply dan demand. Sebab, kondisinya bergantung pada banyak hal. Mulai kondisi pasar, pengembang, hingga konsumen. Yang penting, pemerintah bisa mengontrol dan mengantisipasi adanya spekulan tanah.  Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari spekulan ialah membuat regulasi untuk pengaturan lahan dan kontrol harga tanah seperti land agreement. Kepastian lahan dan kontrol harga diperlukan agar pengembangan perumahan dan permukiman tidak terbebani dengan harga lahan. Dengan begitu, harga rumah yang dijual terjangkau oleh konsumen.  Konsumen tersebut juga bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tetapi juga untuk rumah menengah sampai rumah besar. Semua elemen harus bisa diakomodasi. Apalagi, saat ada ASN yang pindah ke ibu kota baru, kebutuhan hunian itu bukan sebatas untuk MBR.  Antisipasi adanya spekulan tersebut nanti juga akan memengaruhi harga properti. Jika pemerintah sudah bisa melakukan langkah antisipasi, tentu harga properti di ibu kota yang baru akan tetap terukur.  Bagaimana dengan Jakarta? Setiap perubahan tentu akan menciptakan koreksi pada hal-hal lain. Tapi lambat laun pasti akan mencapai titik keseimbangan baru. Asalkan jangkar-jangkar ekonomi tidak pindah dari Jakarta, roda ekonomi tetap berjalan dan iklim investasi di Jakarta akan tetap menarik.  Sejauh ini REI mendukung kebijakan pemindahan ibu kota. REI saat ini menunggu bagaimana kepastian hukum untuk pihak swasta. Dengan adanya kepastian hukum dari pemerintah, kami selaku pihak swasta pasti segera masuk. Sebab, pemindahan ibu kota tentu akan memunculkan sentra pembangunan baru di luar Jakarta.  Tapi, jangan lupa juga untuk melakukan perencanaan terkait dampak lingkungan. Itu penting karena posisi sekarang, meski tanahnya berupa hutan lindung, kondisinya juga tidak bisa dikatakan baik sekali. Namun, itu semua bisa di-develop hingga menjadi lebih terpelihara dan lebih bagus.  Kalau itu semua sudah dilakukan, dampak sosial ekonomi akan terjadi, yakni bisa membuka lapangan kerja yang luas. Tidak hanya untuk pendatang, tapi yang paling penting adalah kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Antisipasi Spekulan Tanah

spekulan tanah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spekulan tanah

Berita Terkini

Makin Lama Pembebasan Lahan Proyek Pemkot Makin Mahal Harga Tanah di Surabaya Barat, Spekulan Ambil Kesempatan

Kementerian ATR/BPN Terbitkan Edaran Baru Menyangkut Kawasan IKN Indonesia Baru

Gubernur Sebut Tak Ada Jual Beli Tanah Negara di Lokasi IKN

Antisipasi Spekulan Tanah

Download Aplikasi JawaPos.com