<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/11/IMG-20240311-WA0025-3539159408.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie. Foto : Humas Kemenag" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie. Foto : Humas Kemenag</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) menilai Gus Miftah tidak mengerti mengenai surat edaran tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Sehingga ceramah yang disampaikannya dianggap serampangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Miftah diketahui, saat ceramah di Bangsri, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa hari lalu, berbicara soal larangan menggunakan speaker saat tadarus Alquran pada bulan Ramadhan. Dia lalu membandingkan penggunaan speaker itu dengan dangdutan yang disebutnya tidak dilarang bahkan hingga jam 1 pagi. Potongan video ceramah ini juga diunggah di sejumlah media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Gus Miftah tampak asbun dan gagal paham terhadap surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musalla. Karena asbun dan tidak paham, apa yang disampaikan juga serampangan, tidak tepat,&rdquo; kata Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie, Selasa (12/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014431462/ingat-pesan-habib-jafar-boleh-main-game-saat-puasa-tapi-jangan-lupa-ibadah">Ingat Pesan Habib Ja'far, Boleh Main Game Saat Puasa, Tapi Jangan Lupa Ibadah</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagai penceramah, biar tidak asbun dan provokatif, baiknya Gus Miftah pahami dulu edarannya. Kalau nggak paham juga, bisa nanya agar mendapat penjelasan yang tepat. Apalagi membandingkannya dengan dangdutan, itu jelas tidak tepat dan salah kaprah,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anna, Kementerian Agama pada 18 Februari 2022 menerbitkan Surat Edaran Nomor SE. 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Edaran ini bertujuan mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama dalam syiar di tengah masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edaran ini mengatur tentang penggunaan pengeras suara dalam dan pengeras suara luar. Salah satu poin edaran tersebut mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Alquran menggunakan Pengeras Suara Dalam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Edaran ini tidak melarang menggunakan pengeras suara. Silakan Tadarrus Alquran menggunakan pengeras suara untuk jalannya syiar. Untuk kenyamanan bersama, pengeras suara yang digunakan cukup menggunakan speaker dalam,&rdquo; tegas Anna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014431352/wajib-diterapkan-10-tips-puasa-sehat-agar-tetap-bugar-selama-ramadhan">Wajib Diterapkan! 10 Tips Puasa Sehat Agar Tetap Bugar Selama Ramadhan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini juga bukan edaran baru, sudah ada sejak 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978. Di situ juga diatur bahwa saat Ramadan, siang dan malam hari, bacaan Al-Qur&rsquo;an menggunakan pengeras suara ke dalam,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anna menambahkan, edaran ini dibuat tidak untuk membatasi syiar Ramadhan. Giat tadarrus, tarawih, dan qiyamul-lail selama Ramadan sangat dianjurkan. Penggunaan pengeras suaranya saja yang diatur, justru agar suasana Ramadan menjadi lebih syahdu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau suaranya terlalu keras, apalagi antar masjid saling berdekatan, suaranya justru saling bertabrakan dan menjadi kurang syahdu. Kalau diatur, insya Allah menjadi lebih syahdu, lebih enak didengar, dan jika sifatnya ceramah atau kajian juga lebih mudah dipahami,&rdquo; tandasnya.</div>

Kementerian Agama (Kemenag) menilai Gus Miftah tidak mengerti mengenai surat edaran tentang penggunaan pengeras suara di masjid dan musala.

Bandingkan Pemakaian Speaker untuk Ngaji dan Dangdutan, Kemenag: Gus Miftah Asbun dan Provokatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Menteri Agama (SE Menag) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Aturan ini pun direspons negatif oleh masyarakat.  Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak masyarakat untuk dapat memahami dengan membaca isi dari SE Menag secara menyeluruh.  “SE Pak Menag itu bagus sekali. Karena itu saya minta supaya pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus musala, takmir, agar membaca dulu semuanya, dipahami apa maksudnya, apa tujuannya,” ujar dia, Jumat (25/2).  Sebagaimana tertulis jelas di dalam SE, penggunaan pengeras suara pada masjid atau musala mempunyai tujuan yang di antaranya adalah mengingatkan kepada masyarakat akan datangnya waktu salat melalui suara azan, salawat dan bacaan al Qur’an.  Selain itu, menyampaikan suara muazin kepada jamaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjamaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jamaah, serta menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid atau musala.  "Mohon SE itu dibaca betul kemudian diterapkan. Tujuannya sangat baik yaitu untuk menjaga kenyamanan lingkungan dan toleransi," ujar dia.  Sudah seharusnya lah penggunaan pengeras suara tersebut dilakukan secara proporsional. Harus 'Empan Papan' mengenai kapan digunakan dan seberapa besar volume suaranya.  "Boleh memakai pengeras suara atau toa, asal yang wajar. Jangan terlalu keras-keras tapi juga jangan terlalu lirih. Kapan digunakan itu juga dihitung betul. Jangan 24 jam keras terus, jangan 2 jam sebelum salat subuh sudah keras,” ucap Muhadjir.  "Jangan mudah terpengaruh pada berita yang sepotong-potong apalagi cuma judulnya. Baca berita itu isinya, jangan judulnya saja. Sekarang ini banyak masyarakat kita yang membaca berita itu judulnya, kalau judulnya seram ya dianggapnya itu. Padahal itu hanya judulnya saja,” tegasnya.  Muhadjir pun berharap agar kebijakan yang telah dikeluarkan melalui SE tersebut dapat dijadikan pedoman. Dengan demikian, kenyamanan dan kehidupan toleransi di masyarakat dapat terus terpelihara dengan lebih baik.

Polemik Speaker Masjid, Muhadjir: Baca Berita Isinya, Jangan Judulnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/salat-jumat-dengan-prokes.jpg" alt="JAGA JARAK: Jemaah menerapkan physical distancing saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Al Akbar, Surabaya, kemarin (4/2). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Jemaah menerapkan physical distancing saat melaksanakan salat Jumat di Masjid Al Akbar, Surabaya, kemarin (4/2). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Adib mengatakan bahwa perlu ada contoh dalam mengimplementasikan Surat Edaran (SE) Menag Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala. Pasalnya, SE ini tengah mendapatkan kritikan keras dari masyarakat.  Kata dia, yang dapat menjadi teladan adalah masjid-masjid utama dalam suatu daerah, seperti masjid jami untuk tingkat desa atau kampung. Hal ini pun diharapkan dapat memicu kesadaran pengurus masjid dan musala yang lain.  "Saya harapkan kawan-kawan kita di tingkat masjid jami bisa menjadi contoh bagi musala dan masjid lain ditingkat desa, di tingkat kecamatan itu ada masjid besar, memberikan contoh teladan sehingga masjid lain di sekitarnya mengikuti," jelasnya dalam siaran Bimas Islam TV, Rabu (23/2).  Sementara untuk tingkat kabupaten dan kota, ada masjid agung yang dapat menjadi trendsetter dari SE 5/2022. Di jenjang provinsi akan diterapkan pada masjid raya.  Selain itu, dirinya turut menyampaikan bahwa tidak akan ada sanksi apabila pedoman ini tidak diterapkan sedemikian rupa. "Tidak serta merta kita berikan sanksi, ini adalah imbauan," ucap dia.  Pihaknya akan lebih mengutamakan sosialisasi terlebih dahulu agar SE tersebut dapat dipahami makna sepenuhnya oleh masyarakat. Dengan begitu, benturan skala kecil antar masyarakat pun bisa dihindari  "Jadi harapannya dengan pedoman ini semua tidak saling menyalahkan, kan sudah ada aturan, kalau ada yang keluar dari aturan ini tentu kita harus secara hikmah juga menyampaikannya, tidak bisa dengan cara yang keras," tutup dia.

Masjid Jami-Masjid Agung Diharapkan Jadi Trendsetter Aturan Speaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Shalat-Jumat-Masjid-Istiqlal-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala mendapatkan kritikan masyarakat. Kemenag pun memberikan penjelasan terkait hal tersebut.  Salah satu yang dijelaskan adalah ketika SE tersebut tidak diimplementasikan oleh masjid dan musala. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Adib mengatakan bahwa tidak akan ada sanksi perihal tersebut.  "Tidak serta merta kita berikan sanksi, ini adalah imbauan," ungkap Adib dalam siaran Bimas Islam TV, Rabu (23/2).  Dikatakan olehnya bahwa edaran ini bersifat imbauan tentang tata cara penggunaan pengeras suara di masjid dan musala. Pedoman ini diharapkan bisa ditaati semua pihak, terutama pengurus dan takmir.  "Karena dengan edaran yang mengatur penggunaan ini, kemaslahatan akan tercipta dan akan memberikan dampak yang baik, di satu sisi syiar tetap terjaga, lalu juga progesivitas sosial terbangun dengan baik," tuturnya.  Diharapkan sosialisasi ini dapat dijalankan oleh pihaknya, yaitu terus menyampaikan pentingnya mengikuti SE tersebut. Menurutnya, jika tidak maka akan ada benturan antar masyarakat.  "Jadi harapannya dengan pedoman ini semua tidak saling menyalahkan, kan sudah ada aturan, kalau ada yang keluar dari aturan ini tentu kita harus secara hikmah juga menyampaikannya, tidak bisa dengan cara yang keras," tutup dia.

Tidak Ada Sanksi yang Diberikan Jika Tak Ikuti Aturan Pengeras Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210513-WA0027.jpg" alt="Aparat keamanan berjaga di depan Masjid Al Iklas, Ilaga, Papua, mengamankan pelaksanaan salat Idul Fitri, Kamis (13/5) Satgas Nemangkawi/Antara" width="100%">
<figcaption>Aparat keamanan berjaga di depan Masjid Al Iklas, Ilaga, Papua, mengamankan pelaksanaan salat Idul Fitri, Kamis (13/5) Satgas Nemangkawi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyatakan agar Indonesia tidak perlu mengikuti kebijakan yang baru-baru ini dikeluarkan Kementerian Urusan dan Bimbingan Islam Arab Saudi terkait pembatasan penggunaan speaker masjid yang hanya dapat digunakan untuk adzan dan iqamat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat DMI Imam Addaruqutni mengatakan, dibandingkan membatasi, lebih baik masjid mengatur volume speaker masjid. Khususnya bagi masjid yang berdekatan.  "Misalnya masjid yang berdekatan di kota-kota Jakarta, musyawarah antar masjid dan pengurus masjid untuk penggunaan speaker itu sangat bagus kalau dilaksanakan," terangnya kepada JawaPos.com, Rabu (26/5).  Diperlukan musyawarah antara pengurus masjid yang berdekatan agar lingkungan di sekitar masjid pun kondusif dan nyaman. Pasalnya, beberapa hari terakhir ini juga timbul konflik di kawasan Tangerang akibat volume speaker masjid yang dinilai terlalu besar hingga menimbulkan ketidaknyamanan.  "Jadi, yang kita keluarkan lewat seruan imam masjid antara lain agar para pengurus masjid antar masjid yang berdekatan itu dapat bermusyawarah tentang penggunaan suara volume sound system-nya sehingga ini semakin dirasakan kesatuannya," terang dia.  "Suara antar masjid tidak saling berbenturan dan juga pendengar dan lingkungan juga semakin nyaman," sambung Imam.  Kata dia, berdasarkan tradisi, masjid di Indonesia lebih baik dimanfaatkan secara maksimal sebagai media informasi. Seperti diketahui bahwa speaker masjid selain untuk adzan dan iqamat juga dapat digunakan untuk mimbar pengumuman.  "Konten-kontennya itu untuk apa saja, apakah untuk pengajian, pengumuman pencerahan penanggulangan Covid-19. Bukan untuk adzan dan iqamat saja, tapi juga pengumuman yang lain, termasuk kecelakaan meninggal dunia itu lewat masjid," pungkas dia.

DMI Tak akan Contoh Pembatasan Speaker Masjid Seperti Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210513-WA0027.jpg" alt="Aparat keamanan berjaga di depan Masjid Al Iklas, Ilaga, Papua, mengamankan pelaksanaan salat Idul Fitri, Kamis (13/5) Satgas Nemangkawi/Antara" width="100%">
<figcaption>Aparat keamanan berjaga di depan Masjid Al Iklas, Ilaga, Papua, mengamankan pelaksanaan salat Idul Fitri, Kamis (13/5) Satgas Nemangkawi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Urusan dan Bimbingan Islam Arab Saudi mengeluarkan surat edaran kebijakan pembatasan penggunaan speaker atau pengeras suara masjid. Penggunaan speaker dibatasi hanya untuk adzan dan iqamat, bukan untuk yang lain.  Mengenai hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) Imam Addaruqutni mengatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diaplikasikan di Indonesia.  "DMI tidak mengamini untuk (diterapkan) di Indonesia," jelas dia ketika dihubungi JawaPos.com, Rabu (26/5).  Sebab, masjid di Indonesia memiliki tradisi untuk memanfaatkan pengeras suara untuk berbagai konten. Mulai dari adzan hingga menjadi media informasi atau pengumuman.  "Kontennya bebas, yang penting untuk kemaslahatan lah. Tidak semata-mata untuk salat dan adzan saja," terang dia.  Menurutnya, yang sebaiknya diaplikasikan di dalam negeri adalah pengaturan volume speaker masjid saja. "DMI hanya ingin lebih ditertibkan dalam penggunaan dalam waktunya dan temponya saja," imbuhnya.  Sebagai informasi, surat edaran yang dikeluarkan pada Senin (24/5) oleh Menteri Sheikh Dr. Abullatif Bin Abdulaziz Al-Sheikh itu dibuat setelah Kementerian memperhatikan bahwa pengeras suara eksternal di masjid yang digunakan saat salat mengganggu pasien sakit, orang tua, dan anak-anak di rumah-rumah di sekitar masjid.  Selain itu, terdapat gangguan dalam pengajian dan ritus oleh para imam masjid. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi jamaah di masjid dan rumah warga di sekitar masjid tersebut terutama urutan ritusnya.  Surat edaran tersebut juga didasarkan pada bukti dari Syariah, yang paling penting adalah sabda Nabi bahwa semua jamaah berdoa dan memohon kepada Allah SWT, sehingga mereka tidak boleh menyakiti atau menyebabkan ketidaknyamanan satu sama lain dengan bacaan keras selama salat.

DMI Tidak Amini Pembatasan Penggunaan Speaker Masjid Seperti Saudi

speaker masjid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#speaker masjid