<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/IMG-20240730-WA0117-4196301014.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD Jateng yang juga suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Jateng yang juga suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) yang juga suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri, mengaku sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Alwin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7). "Nggih (iya), niku nggih (itu iya)," kata Alwin sambil berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Namun, Alwin enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang yang diduga juga menyeret nama sang istri. Alwin hanya mengaku siap untuk menjalani proses hukum tersebut. "Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum," ujar Alwin. KPK juga sedianya memanggil sang istri, Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk diperiksa pada hari ini, Selasa (30/7). Namun, sampai saat ini perempuan yang karib disapa Mbak Ita itu belum terlihat mendatangi markas lembaga antirasuah. Selain itu, KPK juga memanggil Bambang Prihartono, PNS/Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang; Binawan Febrianto, PNS/Kabid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang; dan Iswar Aminuddin, PNS/Sekretaris Daerah Kota Semarang. KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. KPK menduga adanya pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024. Bahkan, tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Semarang beberapa waktu lalu. Upaya paksa penggeledahan itu menyasar satuan kerja perangkat daerah di wilayah Pemkot Semarang. Sejumlah tempat yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya kantor dan rumah pribadi Wali Kota Semaran, ruangan bagian pengadaan barang dan jasa, kantor bappeda, dinas sosial, dinas kominfo, dinas penataan ruang, dinas perumahan dan kawasan pemukiman. Kemudian, dinas arsip dan perpustakaan, dinas perikanan, dinas perindustrian, dinas pendidikan, dinas koperasi dan UMKM, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol). Dalam upaya paksa penggeledahan itu, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara seperti dokumen, barang elektronik komputer dan sebagainya. KPK mengamini, ada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Nggih (iya), niku nggih (itu iya)," kata Alwin Basri sambil berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK.

Alwin Basri, Suami Wali Kota Semarang Mbak Ita Benarkan Sudah Terima SPDP dari KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/13/masriah-4-1828242587.png" alt="TAK KAPOK: Masriah saat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>TAK KAPOK: Masriah saat menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hampir dua bulan berlalu, sidang tindak pidana ringan (tipiring) Masriah belum ada kejelasan. Terakhir, Satpol PP Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo mengaku masih berkoordinasi terkait mekanisme penangkapan perempuan yang untuk kali kedua berurusan dengan hukum karena meneror tetangganya itu. Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Sidoarjo Anas Ali Akbar mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengecek rumah Masriah di Desa Jogosatru, Sukodono. Namun, dia belum bisa memerintah anak buahnya untuk menangkap Masriah. &rsquo;&rsquo;Kita harus melengkapi diri dulu dengan surat izin untuk penggeledahan jika saya mengambil tersangka dari dalam rumah atau pekarangannya,&rdquo; ujarnya kemarin (28/12). Pihak Satpol PP Sidoarjo harus bersurat kepada pengadilan negeri dan kejaksaan negeri agar diberikan izin. &rsquo;&rsquo;Tetapi, kejaksaan bilang tidak perlu ada surat izin atau SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan),&rdquo; jelasnya. Sedangkan pihak pengadilan menginginkan adanya SPDP untuk pemanggilan tersangka. &rsquo;&rsquo;Ini yang menjadi polemik apakah kita bisa menghilangkan SPDP. Alasan kejaksaan tidak usah SPDP karena ini hanya tipiring,&rdquo; ungkapnya. Tentunya Anas menginginkan agar persidangan tipiring Masriah itu bisa segera terselesaikan. &rsquo;&rsquo;Apakah bisa langsung tangkap dan disidang, ini yang masih kami koordinasikan lagi dengan pihak-pihak terkait,&rdquo; tuturnya. Masriah seharusnya menjalani sidang pada 8 November lalu. Namun, dia kabur hingga membuat persidangan tipiring tersebut harus tertunda hampir dua bulan. Masriah sempat ketahuan pulang ke rumah pada 23 November lalu. Sementara itu, Wike, anak Wiwik Winarti, mengungkapkan pada minggu lalu Masriah diduga berada di rumah. &rsquo;&rsquo;Kelihatannya di rumahnya itu, minggu lalu pasang CCTV orangnya soalnya,&rdquo; ungkapnya. Menurut dia, anak, menantu, hingga suaminya pada minggu lalu berada di rumah. &rdquo;Seharusnya sekarang juga ada di rumahnya, tapi belum tahu kenapa satpol PP sampai sekarang belum ada tindakan penangkapan,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(eza/c6/any)

Hampir dua bulan berlalu, sidang tindak pidana ringan (tipiring) Masriah di PN Sidoarjo belum ada kejelasan.

Nyaris Ganti Tahun, Sidang Kasus Masriah di Sidoarjo Masih Menggantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/IMG_20231018_123357-1415399249.jpg" alt="Prof Eddy Hiariej (Instagram)." width="100%">
<figcaption>Prof Eddy Hiariej (Instagram).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menyatakan belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hal ini setelah Eddy Hiariej ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi. Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, KPK tengah melengkapi persyaratan administrasi terhadap status hukum yang menjerat Eddy Hiariej. Menurutnya, KPK hanya tinggal melengkapi hal-hal teknis terkait kasus yang menjerat Eddy tersebut. "Ya nanti itu kan secara teknis, proses-proses penyidikan itu berjalan. Ada melengkapi proses administrasi penyidikan, ada melengkapi proses materi penyidikan, itu teknis proses administrasi penyidikan," kata Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/11). Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihaknya pun akan melengkapi alat bukti untuk menguatkan sangkaan terhadap Eddy Hiariej. "Tentu melengkapi alat bukti menjadi sangat penting bagi kami untuk terus menyelesaikan proses penyidikan," tegas Ali. Koordinator Humas Setjen Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman menyatakan, Wamenkumham Eddy Hiariej belum mengetahui secara resmi terkait sangkaan hukum yang dialamatkan tersebut. "Beliau (Eddy Hiariej) tidak tahu-menahu terkait penetapan tersangka yang diberitakan media, karena belum pernah diperiksa dalam penyidikan dan juga belum menerima sprindik maupun SPDP," ujar Tubagus dalam keterangannya, Jumat (10/11). Tubagus menekankan, pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara Kemenkumham membuka opsi memberikan bantuan hukum terhadap Eddy Hiariej. "Kita berpegang pada asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang bersifat tetap," tegas Tubagus. Sebagaimana diketahui, Eddy Hiariej dilaporkan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp7 miliar. Bahkan, belakangan beredar kabar Eddy bertemu pengusaha Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang diduga membahas persoalan PT Citra Lampia Mandiri (CLM).

KPK merespons pernyataan Kemenkumham yang belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Wamenkumham Eddy Hiariej.

Eddy Hiariej Belum Terima SPDP Penetapan Tersangka, KPK: Itu Hanya Teknis Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/18/WhatsApp-Image-2023-09-17-at-180829-2588718195.jpeg" alt="Ilustrasi kebakaran di Gunung Bromo." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kebakaran di Gunung Bromo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Proses hukum kebakaran Bukit Teletubbies Gunung Bromo tak berhenti. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menyampaikan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Dilansir dari Radar Bromo (Jawa Pos Group), Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo David Palapa Duarsa mengatakan, SPDP terbit sejak Jumat (8/9). Untuk kasus kebakaran Bukit Teletubbies, Gunung Bromo, kejaksaan telah menyiapkan tiga jaksa. Yakni, Kasi Pidum, Kasi Datun, dan Kasubsi Pidum. &rdquo;Sejak terbit dan kami terima SPDP, persiapan proses hukum lanjutan sudah kami lakukan. Sudah ada jaksa yang kami tunjuk untuk perkara kebakaran Bukit Teletubbies Gunung Bromo ini,&rdquo; kata David Palapa Duarsa seperti dilansir dari Radar Bromo. Para jaksa tersebut akan menangani perkara sampai putusan dan eksekusi. Dia menjelaskan, idealnya, proses penyidikan dilakukan selama tujuh hari setelah terbitnya SPDP. Lalu, berkas diberikan kepada penuntut umum untuk diteliti. Baik secara formal dan materiil. Apabila ada kekurangan, lanjut David, berkas dikembalikan kepada penyidik polisi untuk dilengkapi. Sementara, jika sudah lengkap dan sempurna, akan dilanjutkan ke persidangan. &rdquo;Hingga Sabtu (16/9), berkas masih belum diterima kejaksaan,&rdquo; papar David Palapa Duarsa. &rdquo;Dalam SPDP hanya ada satu tersangka. Berkasnya belum kami terima. Oleh sebab itu kami masih terus berkoordinasi,&rdquo; tambah dia. Terpisah, Kasatreskrim Polres Probolinggo AKP Achmad Doni Meidianto membenarkan sudah mengeluarkan SPDP. Namun, belum ada penjelasan kapan berkas akan diselesaikan. Sebelumnya, pada 6 September, bukit Teletubbies Gunung Bromo terbakar setelah ada calon pengantin yang berfoto menggunakan flare. Kepolisian telah menetapkan manajer wedding organizer dari jasa prewedding foto itu, EWEW.

Kejari Probolinggo menyampaikan telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Kejari masih menunggu berkas dari polisi

Babak Baru Kasus Kebakaran Bukit Teletubbies Gunung Bromo, Manajer Foto Prewed Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Karopenmas-Divisi-Humas-Polri-Brigjen-Pol-Ahmad-Ramadhan-Dery-Ridwansah-3-3746710434.jpg" alt="Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, menyatakan Satgas TPPO Polri telah menangkap 714 tersangka dari 616 Laporan Polisi (LP)." width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, menyatakan Satgas TPPO Polri telah menangkap 714 tersangka dari 616 Laporan Polisi (LP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus kebocoran putusan Mahakamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu legislatif dengan terlapor Denny Indrayana kepada Kejaksaan Agung. "Terkait kasus saudara DI (Denny Indrayana, Red) saat ini di tanggal 10 Juli 2023 penyidik telah melayangkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Div Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Kamis (13/7). Ramadhan menyebut dengan telah dilimpahkannya SPDP tersebut, maka penanganan perkara dugaan kebocoran putusan MK tentang uji materi sistem pemilu sudah dalam tahap penyidikan. Terkait kapan Denny Indrayana akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, Ramadhan menyebut tahap tersebut dalam berproses mengingat SPDP baru saja diserahkan per tanggal 10 Juli kemarin. &ldquo;Ya (panggilan) nanti akan berproses ya, tanggal 10 Juli kemarin (SPDP diserahkan)," ujarnya. Terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana dalam keterangannya menyampaikan telah menerima SPDP dari Penyidik Dittpidsiber Bareskrim Polri atas nama pengguna akun Twittier berinisial DI (Denny Indrayana). SPDP itu, kata Ketut, terkait peristiwa dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan (SARA) dan/atau dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," tutur Ketut. Penyerahan SPDP itu memiliki arti, penyidik memberitahukan kepada Kejaksaan bahwa proses penyidikan suatu kasus telah dimulai, sehingga kemudian, Kejaksaan RI akan menunjuk jaksa peneliti (P-16) yang akan meneliti kelengkapan berkas perkara guna pembuktian di persidangan. Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menaikkan status penanganan perkara Denny Indrayana ke tahap penyidikan pada akhir Juni lalu. Kabareskrim Polri yang waktu itu dijabat oleh Komjen Pol. Agus Andrianto, Senin (26/6), menyampaikan Polri bakal proporsional dalam mengusut kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi sistem pemilu legislatif. Jenderal bintang tiga yang kini menjawab sebagai Wakapolri itu mengatakan secepatnya pihaknya akan meminta atau memeriksa saksi dan juga ahli-ahli terkait kasus tersebut. Karena, lanjut dia, kasus tersebut sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga, dirinya memerintah langsung Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) dan Dittipidsiber untuk menangani kedua kasus tersebut secara cepat. "Saya minta kepada Pak Dirtipidum dan Dirsiber untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab dan menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera diselesaikan," ujar Agus.

“Ya (panggilan) nanti akan berproses ya, tanggal 10 Juli kemarin (SPDP diserahkan)," ujar Ahmad Ramadhan.

Polri Serahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Denny Indrayana ke Kejaksaan Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/Unknown-2-393593165.jpeg" alt="Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareksrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani." width="100%">
<figcaption>Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareksrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menerbitkan surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Panji Gumilang disangkakan melanggar ketentuan pasal 156a dan juga pasal 45a ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. &rdquo;Kemarin naik penyidikan dan SPDP sudah kami kirim ke Kejaksaan, kemudian penyidik melakukan pemeriksaan beberapa saksi hari ini (6/7),&rdquo; kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareksrim Polri Brigjen Pol&nbsp;Djuhandhani seperti dilansir dari Antara, Kamis (6/7). Djuhandhani menjelaskan, penyidik melaksanakan gelar perkara tambahan pada Rabu (5/7) karena menemukan dugaan tindak pidana lain yakni dengan persangkaan tambahan yaitu pasal 45a ayat (2). Pada gelar perkara awal, Senin (3/7), penyidik mentersangkakan Panji Gumilang dengan pasal 156a tentang penistaan agama. Pasal 45a ayat (2) UU ITE berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). &rdquo;Kedua perkara dijadikan satu berkas,&rdquo; ujar Djuhandhani. Sementara itu, terkait 256 rekening milik Panji Gumilang yang diungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Djuhandhani&nbsp;mengatakan, penyidik belum mengarah pada perkara itu. Penyidik telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Hari ini (6/7), penyidik kembali memeriksa saksi-saksi namun identitas saksi yang diperiksa dilindungi. Secara terpisah konfirmasi, pengacara Panji Gumilang, Hendra Effendi menyebutkan, kliennya menunggu undangan resmi dari penyidik untuk diperiksa kembali sebagai saksi. Usai pemeriksaan klarifikasi, Senin (3/7), penyidik masih akan meminta keterangan Panji Gumilang terkait beberapa hal yang belum ditanyakan. Namun pihak pengacara dan Panji meminta waktu mengingat kondisi usia terlapor yang sudah tidak muda lagi &rdquo;Jadi kami usulkan waktu (pemeriksaan) hari Kamis (6/7) atau Rabu (5/7) secepatnya. Tapi, informasi terakhir kami dapatkan dari penyidik nanti diundang secara tertulis,&rdquo; kata Hendra. Hendra telah berkoordinasi dengan penyidik terkait agenda pemeriksaan Panji Gumilang hari ini (6/7), namun dari penyidik belum ada perkembangan informasi kapan waktu pasti pemeriksaan lanjutan dilakukan. Bareskrim Polri telah menerima dua laporan polisi terkait pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Laporan pertama dari Forum Advokat Pembela Pancasila (FAPP) pada Jumat (23/6) atas dugaan penistaan agama. Laporan tersebut teregister dengan Nomor: LP/B/163/VI/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 23 Juni 2023. Panji dipersangkakan dengan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penistaan Agama. Laporan kedua, dari pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan atas dugaan penistaan Agama Islam. Laporan tersebut teregister dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/169/VI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 27 Juni 2023, dengan pasal 156 A KUHP tentang penistaan agama.

Bareskrim Polri telah menerbitkan SPDP kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang

Bareskrim Sangkakan Pasal 45a kepada Panji Gumilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20210607_191651.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Laily Rahmawaty/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Laily Rahmawaty/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) terkait dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong terhadap Indra Kenz.  Dalam SPDP tersebut, Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini setelah Bareskrim Polri menaikan kasus dugaan penipuan investasi bodong aplikasi trading binary option Binomo, naik ke tahap penyidikan pada Jumat (18/2) lalu.  "Menerima SPDP dari Bareskrim Polri terhadap dugaan tindak pidana judi online dan atau penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media elektronik dan atau penipuan/perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang atas nama tersangka IK (Indra Kenz)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (24/2).  Leonard mengutarakan, SPDP tersebut diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) pada 21 Februari 2022.  "Diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada Selasa 22 Februari 2022," ujar Leonard.  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah menaikkan status perkara dugaan penipuan investasi berkedok aplikasi trading Binary Option Binomo ke tahap penyidikan. Penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut.  “Penyidik telah meningkatkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan,” ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, Rabu (23/2).  Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 9 orang saksi korban, 3 saksi, dan 3 saksi ahli. Ketiga saksi ahli terdiri atas ahli ITE, ahli dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti), dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Penyidik juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Indra Kenz selaku terlapor.  &nbsp;

Kejaksaan Terima SPDP Kasus Dugaan Judi Online Indra Kenz

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Sidang-Putusan-Bahar-Bin-Smith-090719-agr-5.jpg" alt="Habib Bahar bin Smith. M. Agung Rajasa/Antara" width="100%">
<figcaption>Habib Bahar bin Smith. M. Agung Rajasa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jabar pastikan kunjungan sejumlah anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat ke kediaman Bahar Smith bukan untuk sowan. Anggota Polri tersebut memberikan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) atas kasus ujaran kebencian yang melibatkan Bahar Smith.  Penyerahan SPDP itu pun beredar dalam rekaman video yang tersebar di media sosial. Dalam rekaman tersebut polisi dari reserse kriminal memberikan secara langsung SPDP kepada Bahar Smith.  Dalam video yang beredar itu nampak sejumlah orang yang mengenakan seragam anggota reserse kriminal. Sedangkan Bahar Smith nampak berbincang kepada yang hadir di rumahnya tersebut.  Menanggapi hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel menyatakan, sebagian kalangan naik pitam menyaksikan personel Polda Jabar bertandang ke rumah Habib Bahar bin Smith. Sebab, penyerahan SPDP dengan gestur sedemikian rupa dianggap tidak pantas. Kalangan tersebut sepertinya ingin Habib Bahar bin Smith diperlakukan sekeras mungkin.  ”Mari kita lebih substantif. sekaligus lebih berempati. Dari kacamata psikologi forensik, boleh jadi Habib BBS termasuk dalam kategori individu berisiko. Tidak sedikit kalangan yang memandang Habib BBS sebagai sosok idealis yang mengartikulasikan sikapnya dengan cara yang frontal bahkan keras. Namun andaikan dilakukan risk assessment, sikap Habib BBS itu mungkin menjadikannya sebagai orang yang potensial berulang kali berhadapan dengan hukum,” ucap Reza.  Menurut Reza, terhadap individu semacam itu, otoritas penegakan hukum bisa saja menerapkan langkah super represif. Tapi, dalam situasi sekarang, langkah sedemikian rupa dikhawatirkan malah akan menambah ketegangan di masyarakat.  ”Opsi lain, kepolisian bisa mengambil prakarsa yang katakanlah lebih dari hati ke hati. Kerja dari hati ke hati dalam menyikapi Habib BBS memiliki dua pembenaran,” tutur Reza.  Pertama, lanjut dia, pendekatan soft oleh Polda Jabar sebenarnya selaras dengan agenda ketujuh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Yakni problem solving dan restorative justice.  ”Pendekatan ini sangat tepat diimplementasikan antara lain ke situasi atau individu yang berisiko melakukan pengulangan pidana,” papar Reza.  Dia menjelaskan, kesesuaian antara karakteristik Bahar Smith dengan problem solving dan restorative justice itu yang perlu dipelajari dan dilakukan Polda Jabar terhadap Habib Bahar Smith.  ”Saya mengartikan pertemuan itu sebagai kerja yang berfokus pada titik paling hulu pengendalian situasi rawan yaitu dimensi preemtif. Dieksposnya momen silaturahmi itu ke publik semakin memperlihatkan betapa Polri (Polda Jabar) transparan dalam melaksanakan kerjanya itu, sekaligus semoga dapat berdampak positif ke kelompok-kelompok masyarakat secara lebih luas,” ujar Reza.  Dia menambahkan, sowan antara aparat negara dan Habib BBS juga dapat dirasionalisasikan sebagai implementasi pemasyarakatan sesuai filosofi penghukuman di Indonesia. Spesifik, kunjungan seperti yang dilakukan Polda Jabar menyerupai program diversi berupa civil citation program atau pun caution and warning program.  ”Polisi bekerja menunjukkan kewenangannya. Namun alih-alih langsung represif, hukum dihadirkan dengan paras yang lebih humanis sekaligus progresif. Progresif dalam pengertian polisi menerapkan cara yang melampaui persepsi sebagian kalangan agar Habib BBS dikenakan perlakuan berat,” terang Reza.

Soal Polda Sowan Bahar Smith, Pakar Psikologi Forensik Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-pn-medan-total-9-orang-diperiksa-kpk_m_.jpg" alt="Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian" width="100%">
<figcaption>Kasipenkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kepolisian Daerah (Polda) Sumut untuk perkara penembakan Mara Salem Harahap, wartawan media online sekaligus pemilik LaserNewsToday di Kabupaten Simalungun. Kajati menunjuk tiga jaksa yang menangani kasus itu.  Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian seperti dilansir dari Antara di Medan membenarkan telah dibentuknya jaksa yang menangani perkara kasus penembakan wartawan itu. Kejati Sumut saat ini masih menunggu berkas perkara tersebut dilimpahkan Polda Sumut untuk segera diteliti.  ”Kejati Sumut siap dalam melaksanakan tugas untuk meneliti berkas perkara kasus pembunuhan wartawan itu,” kata Sumanggar, mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu pula.  Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol R.Z. Panca Putra Simanjuntak dalam konferensi pers, di Markas Polres Pematang Siantar, Kamis (24/6), menyebutkan ada tiga orang tersangka dalam kasus penembakan terhadap wartawan Mara Salem Harahap. Ketiga tersangka itu, yakni YFP, 31; S, 57; dan A, seorang oknum anggota TNI selaku eksekutor.  Para tersangka dijerat pasal 340 subsider pasal 338 jo pasal 55, pasal 56 KUHP, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Mara Salem Harahap tewas dengan luka tembak pada Jumat (18/6) tengah malam, saat dalam perjalanan pulang ke rumahnya di kawasan Huta VII, Nagori Karang Anyar, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun, Sumut.

Kejati Sumut Tunjuk Jaksa Tangani Perkara Penembakan Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201215_101635-01.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Erdi A. Chaniago. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) langsung menggelar penyidikan, setelah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus kebakaran Kilang Pertamina Balongan di Kabupaten Indramayu terbit.  Kabidhumas Polda Jabar Kombespol Erdi A. Chaniago mengatakan, penaikan status itu diperlukan untuk memudahkan penyidik mendapatkan bukti-bukti penyebab kebakaran besar tersebut.  ”Jadi SPDP sudah diterbitkan dan sekarang sedang bekerja penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar beserta Mabes Polri,” kata Erdi seperti dilansir dari Antara di Polda Jabar, Kota Bandung.  Menurut dia, pihak kepolisian juga masih berupaya memotong sejumlah material dari tangki yang terbakar untuk dibawa guna diperiksa di laboratorium. Namun, dia belum menyebut pasti kapan proses penyidikan dan pemeriksaan laboratorium itu akan selesai.  ”Proses pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” tutur Erdi.  Meski sebelumnya pihak kepolisian telah mengambil sejumlah sampel barang bukti untuk diperiksa, menurut Erdi, masih diperlukan beberapa pengambilan sampel lainnya. Semua barang bukti yang dikumpulkan harus saling terkait satu sama lain. Pihak penyidik pun, perlu menentukan titik api untuk memastikan penyebab kebocoran.  ”Nanti ketika memang ada informasi terkait hasil laboratorium forensik tersebut, kami sampaikan,” ucap Erdi.  Sejauh ini, lanjut dia, pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 52 orang saksi, mulai dari petugas kilang minyak, pihak manajemen, dan sejumlah pimpinan. ”Nanti kalau memang dibutuhkan keterangan tambahan, ya mungkin bisa saja akan bertambah,” papar Erdi.  Sebelumnya, Mabes Polri menyatakan kasus kebakaran Kilang Pertamina Balongan itu telah dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Polri menyatakan, peningkatan status itu dilakukan berdasar kesimpulan gelar perkara bahwa telah ditemukan adanya tindak pidana dalam peristiwa kebakaran besar itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoh4gNQV4g

Polda Jabar Gelar Penyidikan setelah SPDP Kilang Balongan Terbit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spdp

Berita Terkini