<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/01/oJnIdlJ9bVB0TNqK7Qe5Rtv96fElearBqKtVHnFk-1881672297.jpg" alt="SPBU swasta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>SPBU swasta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah pengelola SPBU swasta di tanah air terhitung kurang lebih dua bulan telah melakukan kolaborasi secara Bussines to Bussines (B to B) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dari PT Pertamina (Persero). Hal itu dilakukan seiring dengan tidak adanya tambahan kuota impor dari Pemerintah untuk SPBU swasta pada tahun 2025. Lantas, apakah sejumlah SPBU swasta mengalami kerugian karena telah membeli BBM dari Pertamina? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis anggapan bahwa SPBU swasta mengalami kerugian akibat harus membeli BBM dari PT Pertamina (Persero). Menurutnya, salah satu SPBU swasta, yakni AKR justru tak mengalami masalah. &ldquo;AKR contoh. Dia sudah melakukan kerja dengan Pertamina dari awal. Nggak ada itu soal (mengalami kerugian),&rdquo; ujar Bahlil dalam Podcast Youtube Kasisolusi, dikutip Selasa (13/1). Terkait isu margin keuntungan SPBU swasta yang disebut-sebut menjadi lebih tipis, Bahlil menegaskan pemerintah tidak dalam posisi untuk mencampuri urusan tersebut. Menurutnya, margin usaha merupakan ranah bisnis yang tidak boleh diintervensi negara. &ldquo;Saya tidak mau tanya tentang margin karena itu mereka open book. Pemerintah nggak boleh mengintervensi marginnya orang,&rdquo; tegasnya. Bahlil juga menyatakan bahwa untuk menilai untung atau rugi sebuah badan usaha, diperlukan laporan keuangan yang valid. Sementara itu, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit pembukuan perusahaan swasta dalam konteks tersebut. &ldquo;Kalau mau bicara untung rugi itu kan harus ada laporan pembukuan. Saya kebetulan tidak pada posisi untuk mengaudit atau meminta pembukuan mereka,&rdquo; jelasnya. Meski demikian, Bahlil menilai secara logika bisnis, selama kerja sama antara SPBU swasta dan Pertamina masih berjalan, maka usaha tersebut seharusnya tetap menghasilkan keuntungan. &ldquo;Tetapi logika bisnisnya adalah selama itu berjalan, tetap dapat profit dong,&rdquo; imbuhnya. Lebih lanjut, Bahlil membantah keras narasi bahwa profit badan usaha swasta turun. Ia menilai secara teori bisnis, justru mereka sudah meraup keuntungan yang lebih cepat pada tahun 2025. Pasalnya, kata dia, badan usaha swasta sudah meraup untung sekitar bulan Agustus atau September, yang seharusnya didapat pada akhir tahun 2025. &ldquo;Kalau dia bilang bahwa profitnya turun, mana mungkin teorinya profit turun. Profit yang harusnya selesai di bulan Desember dengan 110 persen dia selesaikan, dia mengambil profitnya itu di bulan Agustus atau September. Cuan lah, bos,&rdquo; kata Bahlil. Ia kemudian memberikan ilustrasi sederhana. Misalnya, sebuah badan usaha mendapat kuota 110 persen dari Januari hingga Desember dengan target profit Rp1 juta. Namun, target penjualan tersebut sudah tercapai pada Agustus. &ldquo;Profitnya 1 juta. Jadi profit yang tadi direncanakan 1 juta selesai di bulan Desember, lu terima di bulan Agustus atau September. Mana lebih untung?&rdquo; ujarnya. Bahlil menilai, narasi kerugian SPBU swasta sengaja dibangun untuk menekan pemerintah agar membuka kembali lagi keran impor BBM. Padahal, menurutnya, langkah itu tidak bisa dibenarkan. &ldquo;Terus pemerintah salah di mana? Itulah kemudian saya katakan framing untuk mendorong agar seolah-olah keran impornya dibuka. Itu yang saya bilang nggak boleh pengusaha mengatur negara,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Sejumlah pengelola SPBU swasta di tanah air terhitung kurang lebih dua bulan telah melakukan kolaborasi secara Bussines to Bussines (B to B)

Apakah SPBU Swasta Rugi karena Beli BBM dari Pertamina? Begini Kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/fdf530e9-dfbe-415d-b190-4c1516712d36-3536540954.jpeg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa seluruh badan usaha swasta alias SPBU swasta di Indonesia wajib membeli bahan bakar minyak (BBM) produksi dalam negeri melalui Pertamina. Kebijakan ini sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi BBM nasional seiring beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP). Hal tersebut sebagaimana disampaikan Bahlil dihadapan Presiden Prabowo Subuanto saat melaporkan hasil rapat maraton bersama jajaran pimpinan PT Pertamina (Persero). &ldquo;Tadi malam Bapak Presiden kami laporkan, rapat sampai jam 2 pagi, Pak. Kami telah bersepakat dengan Pak Simon (Dirut Pertamina) dan seluruh direksi serta komisarisnya, komut hadir,&rdquo; ujar Bahlil dalam acara peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1). Menurut Bahlil, melalui RDMP Kilang Balikpapan, pemerintah menargetkan peningkatan produksi BBM dengan angka oktan tinggi, mulai dari RON 92, RON 95 hingga RON 98. Langkah ini dilakukan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor BBM jadi. &ldquo;Nanti dengan RDMP ini kita akan meningkatkan produksi RON 92, 95, dan 98. Itu supaya tidak kita impor lagi, Pak. Supaya badan-badan usaha swasta ini beli produksi dalam negeri lewat Pertamina,&rdquo; tegasnya. Bahlil menegaskan kebijakan tersebut merupakan perintah konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. &ldquo;Ini perintah konstitusi, perintah Pasal 33. Negara harus menyiapkan dan menguasai cabang produksi yang menyangkut hajat orang banyak,&rdquo; ujarnya. Tak hanya BBM, pemerintah juga menargetkan penghentian impor avtur. Bahlil menyebut, mulai 2027 Indonesia diharapkan tidak lagi mengimpor avtur seiring peningkatan kapasitas kilang nasional. &ldquo;Termasuk avtur, atas perintah Bapak Presiden, 2027 insya Allah tidak lagi kita melakukan impor. Ke depan kita hanya impor crude-nya saja,&rdquo; katanya. Bahlil menyadari kebijakan tersebut berpotensi menuai polemik, terutama dari pihak-pihak yang selama ini menikmati bisnis impor BBM. Namun ia menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi tekanan tersebut. &ldquo;Kalau ini mampu kita lakukan, maka gerakan-gerakan tambahan ini semakin tipis. Dan setelah ini pasti rame lagi di sosmed, karena dianggap Menteri ESDM potong-potong jalur para importir,&rdquo; tuturnya. Meski demikian, Bahlil menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan tersebut demi kepentingan nasional. Bahkan, ia rela menaruhkan harta dan nyawa untuk tanah air ini. &ldquo;Tidak ada masalah, Bapak Presiden. Demi Merah Putih, jangankan harta, nyawa pun kita kasih, karena kita semua ini orang Merah Putih,&rdquo; pungkasnya.

Bahlil tegas, SPBU swasta wajib beli BBM produksi dalam negeri lewat Pertamina mulai 2024. Kebijakan ini dorong pengurangan impor BBM di RI.

Bahlil Tegaskan SPBU Swasta Wajib Beli BBM dari Pertamina

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/JKT_Pertamina-Beri-Pasokan-SPBU-Vivo_Salman-Toyibi_-1JPG-3037219433.jpg" alt="Suasana SPBU Vivo di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana SPBU Vivo di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Harga BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta kompak mengalami penurunan pada perdagangan awal tahun 2026. Harga BBM yang turun berlaku di SPBU Shell, SPBU Vivo, dan SPBU BP AKR per 1 Januari 2026. Melansir laman resmi BP AKR, penurunan harga BBM pada awal Mei 2025 ini salah satunya dipengaruhi oleh terkoreksinya harga minyak mentah dunia. "Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis informasi dalam laman resmi SPBU BP, Kamis (1/1). Harga BBM BP RON 92 tercatat turun menjadi Rp 12.500 per liter, dari sebelumnya Rp 13.000 per liter. Lalu, harga BBM BP Ultimate turun menjadi Rp 13.190 per liter, dari sebelumnya Rp 13.630 per liter dan BBM BP Ultimate Diesel turun dari sebelumnya Rp 15.250 menjasi Rp 13.860 per liter. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/JKT_-BP-AKR-Beli-100000-Barel-BBM-dari-Pertamina-Patra-Niaga_Salman-Toyibi_-4-2979785527.jpg" alt="Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Kompak seperti BP, harga BBM di SPBU Shell juga dibanderol turun. Meliputi, harga BBM jenis Shell Super yang dibanderol Rp 12.700 per liter dari sebelumnya sebesar Rp 13.000 per liter. Kemudian, BBM jenis Shell V-Power juga tercatat turun dari sebelumnya sebesar Rp 13.630 per liter menjadi Rp 13.190 per liter. Sementara itu, untuk BBM jenis Shell V-Power Diesel turun dari sebelumnya Rp 15.250 per liter menjadi Rp 13.860 per liter, dan BBM jenis Shell V-Power Nitro+ turun menjadi Rp 13.480 per liter dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 13.890 per liter. Tak hanya Shell dan BP, harga BBM yang turun juga berlaku di SPBU Vivo. Dikutip dari akun Instagram resminya, BBM jenis Revvo 92 dijual menjadi Rp 12.700 per liter dari Rp 13.000 per liter. Sedangkan harga Diesel Primus Plus dari sebelumnya Rp 15.250 per liter turun menjadi Rp 13.610 per liter. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/JKT_SPBU-SHELL-KEMBALI-JUAL-BBM-SUPER_HANUNG-HAMBARA_08122025-6-3699000795.jpg" alt="Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell di Jalan Husein Sastranegara, Kota Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Shell di Jalan Husein Sastranegara, Kota Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Lebih lengkap, berikut ini daftar harga BBM terbaru di SPBU BP, Shell dan Vivo per 1 Januari 2026: SPBU Vivo - Revvo 92: Rp 12.700 per liter - Diesel Primus Plus: Rp13.610 per liter &nbsp; SPBU Shell - Shell Super: Rp 12.700 - Shell V-Power: Rp 13.190 - Shell V-Power Diesel: Rp 13.860 - Shell V-Power Nitro+: Rp 13.480 - BP 92: Rp 12.500 - BP Ultimate: Rp 13.190 - BP Ultimate Diesel: Rp 13.860. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Harga BBM Shell, BP, dan Vivo di Indonesia kompak turun per 1 Januari 2026. Simak daftar harga terbaru BBM swasta dan pengaruh harga minyak

Kompak Turun di Awal Tahun, Berikut Harga BBM Shell, BP dan Vivo Per 1 Januari 2026   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/CFR-analyzer-2669602175.jpg" alt="Di RU IV Cilacap, proses pengujian kualitas BBM dilakukan dengan menggunakan Cooperative Fuel Research (CFR) Analyzer. (dok. KPI)" width="100%">
<figcaption>Di RU IV Cilacap, proses pengujian kualitas BBM dilakukan dengan menggunakan Cooperative Fuel Research (CFR) Analyzer. (dok. KPI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bahan bakar minyak (BBM) khususnya jenis RON 92 jadi salah satu isu terhangat sepanjang tahun. Di tengah ajakan pemerintah agar masyarakat mengonsumsi BBM sesuai peruntukan - agar katanya anggaran subsidi energi tak jebol - aspek ketersediaan BBM nonsubsidi jadi problem di medio 2025. Polemik diawali dengan kelangkaan BBM jenis RON 92 di SPBU swasta, konon akibat persetujuan impor yang lambat. Berkurang drastisnya produk RON 92 di SPBU swasta pada awal tahun disebut-sebut juga imbas migrasi setelah munculnya kasus oplosan di beberapa SPBU nakal berlogo Pertamina, yang menggerus kepercayaan konsumen. Kekosongan BBM Ron 92 di SPBU swasta terjadi selama beberapa pekan lantaran alotnya negosiasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dengan badan usaha (BU) penyedia BBM swasta. Berikut JawaPos.com rangkum dalam Kaleidoskop 2025 sektor energi. Kelangkaan BBM di SPBU Swasta pada Awal Tahun Presiden Direktur Shell Indonesia, Inggrid Siburian, menyatakan bahwa SPBU Shell sempat kehilangan stok BBM semua jenis pada Januari 2025.&nbsp; "Keterlambatan tersebut adalah karena adanya hambatan pada sisi supply atau rantai pasok. Tetapi hambatan tersebut memang merupakan kondisi yang di luar kendali kami karena yang dapat kami fokuskan adalah hal-hal yang memang dapat kami kendalikan," kata Ingrid dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, di Jakarta, Rabu, (26/2). Dia mengklaim, kondisi tersebut terjadi akibat izin impor BBM untuk 2025 yang terlambat diterbitkan oleh pemerintah. Alhasil, distribusi BBM ke SPBU Shell terhambat beberapa pekan. Namun, kelangkaan ini berhasil diatasi per 6 Februari 2025, dan pasokan mulai normal pada 11 Februari 2025. Sementara itu, Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Vanda Laura, mengakui beberapa SPBU BP juga mengalami kendala stok BBM akibat keterlambatan pengiriman. Proses impor yang membutuhkan waktu sekitar 40 hari dari nominasi hingga pengiriman menjadi penyebab utama. "Proses pengadaan ini memang tidak mudah. Kami membutuhkan waktu dari tahap nominasi, konfirmasi jumlah stok yang akan dibawa, mencari kapal, hingga menghadapi antrean di terminal Jakarta saat pengiriman," kata Vanda. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/JKT_Pasokan-BBM-Shell-Masih-Kosong_Salman-Toyibi_-1JPG-3230342336.jpg" alt="Suasana di SPBU Shell Cikini yang kosong pasokan di Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana di SPBU Shell Cikini yang kosong pasokan di Jakarta, Rabu (17/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; Kasus Oplosan RON 92 Pertamina&nbsp; Setelah kelangkaan BBM tersebut selesai diatasi, muncul kasus baru yang sangat menarik perhatian publik, yakni kasus oplosan RON 92 Pertamina. Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM di lingkungan Pertamina, khususnya di PT Pertamina Patra Niaga.&nbsp; Praktik yang disorot terjadi pada periode 2018-2023, dimana penyidik menemukan dugaan pembelian BBM dengan spesifikasi lebih rendah dari yang tercantum dalam kontrak, namun kemudian diperlakukan dan dipasarkan seolah-olah memenuhi standar RON 92. Sejauh ini, Kejagung sendiri telah menetapkan 18 tersangka atas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023 yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 285 triliun. Nama utamanya sendiri yakni Riva Siahaan yang sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Dampak kasus ini, banyak masyarakat merasa terkejut, kecewa, bahkan dirugikan oleh kabar dugaan pengoplosan bensin RON 92 (Pertamax) dengan bahan bakar berkualitas lebih rendah. Sejumlah konsumen mengatakan mereka merasa dibohongi karena selama ini memilih Pertamax dengan harapan kualitas lebih tinggi, sementara dugaan praktik ini membuat kepercayaan terhadap BBM Pertamina turun drastis.&nbsp; Isu ini kemudian memicu keraguan publik terhadap kualitas produk Pertamina. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) bahkan menyatakan bahwa jika dugaan pengoplosan terbukti, maka hak konsumen telah dilanggar dan konsumen berhak menggugat perusahaan. Beberapa warga juga terlihat khawatir dengan proses pengolahan dan distribusi BBM di depo serta SPBU untuk memastikan kualitas yang sesuai dengan standar. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/JKT_Pertamina-Beri-Pasokan-SPBU-Vivo_Salman-Toyibi_-6JPG-2180814552.jpg" alt="Suasana SPBU Vivo di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana SPBU Vivo di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Senin (24/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; Migrasi ke SPBU Swasta Kasus BBM oplosan ini pun berdampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Bagi sebagian konsumen, isu tersebut menimbulkan rasa ragu terhadap kualitas dan transparansi produk BBM Pertamina, terutama bensin RON 92 yang selama ini diposisikan sebagai produk berkualitas lebih tinggi. Keraguan itu tercermin dari perubahan perilaku konsumen. Sejumlah pengguna kendaraan memilih beralih ke SPBU swasta dengan alasan mencari alternatif yang dianggap lebih transparan dan konsisten, meskipun harga yang ditawarkan kerap lebih mahal.&nbsp; Namun, peralihan tersebut juga bersifat dinamis dan situasional. Ketika SPBU swasta mengalami keterbatasan pasokan RON 92 pada beberapa periode 2025, sebagian konsumen kembali ke SPBU Pertamina karena faktor akses dan ketersediaan. &nbsp; Tingginya Permintaan, Kelangkaaan RON 92 Serang SPBU Swasta Ketidakpercayaan publik atas Pertamina berdampak signifikan pada permintaan BBM khususnya RON 92 ke SPBU Swasta. Alhasil, SPBU Swasta mengalami keterbatasan pasokan. Pada 2025, SPBU Shell menjadi yang paling awal merasakan dampak keterbatasan pasokan bensin RON 92. Sejumlah gerai di Jabodetabek dan kota besar lain dilaporkan tidak lagi menjual Shell Super karena kendala impor dan pengaturan kuota.&nbsp; Kondisi ini memicu keluhan konsumen, terutama pengguna setia Shell yang terbiasa mengisi BBM non-subsidi, sekaligus memunculkan persepsi bahwa pasokan BBM swasta mulai terganggu secara serius. Setelah Shell, BP-AKR juga mengalami tekanan serupa pada pertengahan tahun. Beberapa SPBU BP dilaporkan menghentikan sementara penjualan BP 92 akibat keterbatasan stok, meski operasional SPBU tetap berjalan untuk produk lain.&nbsp; Sementara itu, SPBU Vivo turut menghadapi tantangan pasokan di beberapa wilayah, dengan laporan stok RON 92 yang tidak konsisten sepanjang 2025. Meski skalanya tidak sebesar Shell atau BP, kondisi tersebut menambah daftar SPBU swasta yang kesulitan menjaga kontinuitas pasokan. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/JKT_-Konfrensi-Pers-Skema-Impor-BBM-SPBU-Swasta_Salman-Toyibi_-5JPG-2938888702.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; ESDM Tengahi Masalah Kelangkaan Sejatinya, penyedia BBM swasta telah diberikan kuota impor sebesar 110 persen dibandingkan 2024, yang berarti kuota ini telah diberikan secara normal. Hanya saja terdapat kondisi yang mana BBM yang diberikan habis sebelum 30 September, sehingga ditawarkan impor melalui Pertamina sebagai jalan keluar.&nbsp; Alhasil, Kementerian ESDM melakukan rapat bersama dengan Pertamina dan penyedia SPBU Swasta di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (19/9). Adapun kesepakatan yang dicapai dalam rapat tersebut antara lain: 1.⁠ ⁠Badan usaha swasta setuju untuk membeli melalui kolaborasi dengan Pertamina, dalam bentuk komoditi berbasis base fuel (produk BBM yang belum dicampur aditif dan pewarna).&nbsp; 2.⁠ ⁠Melakukan pemeriksaan kualitas dengan join surveyor. 3.⁠ ⁠Terkait Harga, diatur oleh pemerintah secara fair atau tidak ada yang dirugikan, penentuan harga akan dilakukan secara terbuka atau Open Book dan disepakati bersama. 4.⁠ ⁠Secara terpisah Pertamina dan badan usaha swasta melakukan koordinasi terkait 2 hal yaitu skenario penyediaan pasokan untuk pemenuhan kebutuhan badan usaha swasta dan pembahasan terkait aspek komersial antar badan usaha tersebut untuk merealisasikan arahan Menteri ESDM dan memenuhi kebutuhan masyarakat.&nbsp; Setelah rapat selesai, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengklaim bahwa seluruh pihak SPBU swasta setuju akan keputusan impor dari Pertamina. &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/JKT_-BP-AKR-Beli-100000-Barel-BBM-dari-Pertamina-Patra-Niaga_Salman-Toyibi_-4-2979785527.jpg" alt="Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana Spbu BP AKR di Depok, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> SPBU Swasta Sepakat Impor Tambahan lewat Pertamina Sempat terjadi tarik ulur kesepakatan business-to-business (B2B) antara penyedia BBM swasta dengan Pertamina. Hal ini dikarenakan adanya kandungan etanol 3,5 persen pada base fuel Pertamina yang membuat penyedia SPBU swasta berpikir dua kali. Pada awalnya, PT Vivo Energi Indonesia menyatakan komitmen untuk menyerap 40.000 barel dari impor tahap pertama tersebut. Namun, tak lama kemudian, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, dalam rapat bersama Komisi XII DPR pada Rabu (1/10) mengungkapkan bahwa pihaknya membatalkan niat, lantaran kandungan etanol 3,5 persen.&nbsp; Melihat hal ini, Kementerian ESDM mengatakan base fuel berjumlah 100 ribu barel BBM yang diimpor oleh Pertamina dan tiba pada 24 September itu akan diserap oleh Pertamina sendiri, setelah ditolak oleh PT Vivo karena kandungan etanol. Setelahnya, impor BBM base fuel tahap kedua tiba pada Kamis (2/10) dengan jumlah yang sama yakni 100 ribu barel. Kemudian, satu per satu SPBU swasta yang sempat tarik ulur, mencapai kesepakatan&nbsp;mengambil base fuel yang diimpor Pertamina. Hal ini diawali BP-AKR melalui PT Aneka Petroindo Raya, yang memastikan BBM dengan RON 92 atau BP 92 telah tersedia pada jaringan SPBU di Indonesia. Adapun BP 92 akan disebar di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta dilakukan secara bertahap di Jawa Timur. "BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi Active untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia," kata Vanda Laura, Presiden Direktur BP-AKR dalam keterangannya, Jumat (31/10).&nbsp; Selanjutnya, SPBU Vivo juga mulai memiliki stok dan menjual BBM RON 92 di Indonesia. Hadirnya stok BBM RON 92 di SPBU Vivo berkat terjalinnya kerja sama antara merek tersebut dengan Pertamina Patra Niaga. Dikutip dari akun Instagram resmi Vivo, SPBU swasta ini telah memiliki BBM RON 92 per Minggu (23/11). Distribusi ke jaringan SPBU mereka pun sudah dilakukan secara bertahap. Terakhir, Shell Indonesia akhirnya kembali menjual Shell Super atau RON 92 di Tanah Air. Hal ini diumumkan oleh penyedia BBM swasta tersebut pada laman resminya, shell.co.id. Shell Super sendiri akan dijual berbarengan dengan Shell V-Power Diesel yang sudah terlebih dahulu tersedia. "Terima kasih telah setia menunggu bensin Shell kembali. Shell Super mulai tersedia kembali di SPBU Shell. Selain bensin, produk BBM jenis diesel (Shell V-Power Diesel) dan layanan di Shell Select, Bengkel SPBU Shell, serta Shell Recharge tetap terus tersedia," tulis Shell Indonesia pada Minggu (7/12).

Di tengah ajakan pemerintah agar masyarakat mengonsumsi BBM sesuai peruntukan, aspek ketersediaan BBM nonsubsidi jadi problem di medio 2025.

Kaleidoskop 2025: Isu BBM Oplosan hingga Lenyapnya RON 92 dari SPBU Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/bahlil-pln-aceh-3754692910.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Selasa (9/12). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, Selasa (9/12). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan kritik keras kepada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta yang belakangan tetap beroperasi menjual produk non-BBM. Salah satunya, Bahlil menyebut ada SPBU swasta yang menjual kopi saat BBM kosong. Sementara pasokan BBM mereka kosong dan ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah. &ldquo;Kita ini jadi menteri, bukan menteri yang dibesarkan di atas bangku. Kita ini besar di lapangan. Jadi mau tekan pakai media, mau beginu mau begono, itu kita sudah ngerti siapa mau lakukan,&rdquo; kata Bahlil di Raffles Hotel di Jakarta, seperti dikutip Kamis (11/12). Meski begitu, ia menilai bahwa pola tekanan dari sebagian pengusaha untuk memengaruhi kebijakan energi nasional sudah sangat terlihat dan masih menggunakan cara-cara lama. &ldquo;Caranya aja masih cara lama, bagaimana bisa tekan kita?&rdquo; ujar Bahlil. Lebih lanjut, Bahlil membeberkan bahwa sempat ada perusahaan swasta yang enggan membeli pasokan minyak dari Pertamina. Namun, kata dia, sehingga SPBU mereka terlihat kosong dan memunculkan kesan kelangkaan BBM. &ldquo;Kemarin ada swasta nggak mau beli minyak. Seolah-olah nanti apa namanya pompa bensinnya udah nggak ada. Nanti jual tukang pijit, jual es, ya sudah,&rdquo; ungkapnya. Ia bahkan menegaskan bahwa praktik seperti itu tidak akan membuat pemerintah tunduk pada tekanan. Bahlil menegaskan bahwa negara tidak boleh dikuasai oleh kepentingan pemodal. &ldquo;Kau bikin aja tukang pijit, sampai kau mati situ tukang pijit. Apa urusannya sama gua?&rdquo; katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016940442/bahlil-minta-kader-golkar-siap-tangani-potensi-bencana-jangan-sampai-sudah-hujan-kita-kelabakan"> Bahlil Minta Kader Golkar Siap Tangani Potensi Bencana: Jangan Sampai Sudah Hujan, Kita Kelabakan</a>&nbsp; &ldquo;Negara nggak boleh dikendalikan oleh pengusaha,&rdquo; tegasnya. (*)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kritik keras SPBU swasta yang jual produk non-BBM saat pasokan BBM kosong, ancam tekanan pada pemerintah.

Bahlil Kritik SPBU Swasta yang Jualan Kopi, Anggap sebagai Tekanan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/JKT_Lonjakan-Penjualan-BBM-BP-AKR_SALMAN-TOYIBI-5-3337691632.jpg" alt="Kendaraan mengisi bahan bakar di SPBU BP-AKR, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan mengisi bahan bakar di SPBU BP-AKR, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu penyedia BBM Swasta, BP-AKR melalui PT Aneka Petroindo Raya, memastikan BBM dengan RON 92 atau BP 92 telah tersedia pada jaringan SPBU di Indonesia. Adapun BP 92 akan disebar di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta dilakukan secara bertahap di Jawa Timur. Ketersediaan produk ini berasal dari pengadaan base fuel RON 92 hasil impor melalui mekanisme business to business (B2B) dengan PT Pertamina Patra Niaga. Kerja sama ini dilakukan setelah seluruh aspek tata kelola seperti kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.&nbsp; "BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi Active untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia," kata Vanda Laura, Presiden Direktur BP-AKR dalam keterangannya, Jumat (31/10). Adapun BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel sendiri telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen. Hal ini demi memastikan pasokan yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta BP internasional. Semua tahapan ini pun dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen BP-AKR untuk menjamin konsistensi mutu produk dan kenyamanan pelanggan. Di samping itu, BP-AKR mengungkapkan bahwa pengadaan base fuel impor melalui mekanisme ini termasuk pada solusi sementara kesinambungan usaha yang diambil oleh BP-AKR secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Tujuannya, untuk menjaga kelancaran pasokan bahan bakar di lapangan, serta memastikan seluruh mitra operasional di jaringan SPBU BP bisa terus melayani masyarakat. Bagi perusahaan, langkah ini bukan semata-mata soal pasokan bahan bakar, tetapi termasuk pula tanggung jawab untuk konsumen serta investasi jangka panjang di Indonesia.

BP-AKR luncurkan BBM RON 92 di Jabodetabek dan Jawa Barat, menjamin kualitas dan pasokan bahan bakar untuk masyarakat.

RON 92 Sudah Ada di SPBU BP-AKR, Dijamin sesuai Standar Kualitas BP Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/KJMSnw2jgfIfgBViaYDekNWE9GU2ni4koYmCHYYA-3771475579.jpg" alt="PT Shell Indonesia selaku pengelola SPBU Shell menyampaikan bahwa stok seluruh jenis gasoline atau bensin akan habis pada malam hari ini, Kamis (2/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Shell Indonesia selaku pengelola SPBU Shell menyampaikan bahwa stok seluruh jenis gasoline atau bensin akan habis pada malam hari ini, Kamis (2/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- SPBU Swasta hingga saat ini masih mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Meskipun RON 92 telah tersedia di salah satu SPBU Swasta, yakni BP-AKR terhitung sejak Kamis (30/10). Di samping itu, PT Pertamina Patra Niaga (PPN) tengah mempersiapkan diri untuk menyediakan BBM base fuel untuk dipasok di sejumlah SPBU Swasta. Hanya saja tampak mengalami tarik ulur lantaran BBM base fuel yang diimpor Pertamina mengandung etanol 3,5 persen. Sementara itu, salah satu penyedia BBM Swasta, Shell Indonesia, hingga kini masih melakukan pembahasan business to business (B2B) dengan PT Pertamina terkait keinginan memasok BBM base fuel. Adapun kesepakatan masih belum tercapai. &ldquo;Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini belum mencapai kesepakatan business-to-business (B2B) terkait aspek komersial untuk pasokan base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Pembahasan B2B terkait pasokan impor base fuel terus berlanjut,&rdquo; kata Ingrid Siburian, President Director &amp; Managing Director Mobility Shell Indonesia dalam keterangan kepada JawaPos.com, Jumat (31/10). Dia menegaskan, hingga kini Shell Indonesia tengah berkoordinasi dengan pihak terkait agar produk BBM yang disediakan sesuai dengan standar bahan bakar yang dimiliki oleh Shell secara global. &ldquo;Kami berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya agar produk BBM jenis bensin tersedia kembali di jaringan SPBU Shell sesuai dengan standar keselamatan operasional, prosedur dan pedoman pengadaan BBM, serta standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell secara global,&rdquo; tukas dia. Sebagai informasi, base fuel sendiri merupakan bahan bakar dasar tanpa adanya campuran aditif dan pewarna. Sebelum didistribusikan ke jaringan SPBU Shell, base fuel sendiri akan dicampur dengan aditif dan pewarna khusus dari Shell sehingga menghasilkan produk BBM dengan standar bahan bakar yang dimiliki perusahaan. Hingga kini, jaringan SPBU Shell tetap melayani pelanggan dengan produk V-Power Diesel dan produk ataupun layanan lainnya seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell. &nbsp;⁠Produk BBM jenis bensin yang saat ini tidak tersedia di jaringan SPBU Shell diantaranya adalah Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+. &nbsp;

Krisis pasokan BBM di SPBU Swasta, Shell Indonesia masih bernegosiasi dengan Pertamina untuk mendapatkan base fuel.

Belum Jual Lagi RON 92 Seperti BP, Shell Akui Belum Ada Kesepakatan dengan Pertamina Terkait BBM Base Fuel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/QS7CmREXIaKWF3SQUyNcLYmt85rM2LLkJcbbeZkB-2019270264.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengultimatum SPBU swasta untuk ikut aturan main pemerintah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengultimatum SPBU swasta untuk ikut aturan main pemerintah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melontarkan peringatan tegas kepada pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta yang dinilai tidak patuh terhadap aturan pemerintah.&nbsp; Bahlil menegaskan, setiap pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada hukum dan regulasi yang berlaku. Ia bahkan mengultimatum agar pengusaha yang tidak mau mengikuti aturan untuk mencari negara lain.&nbsp; &ldquo;Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini enggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Karena negara ini kita bekerja, semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Apalagi yang lain,&rdquo; tegas Bahlil di sela acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Hotel Kempinski, dikutip Selasa (21/10).&nbsp; Dia memastikan, sebagai negara hukum, pemerintah sudah tegas memberi aturan terkait kuota impor. Adapun untuk SPBU swasta sudah diberikan tambahan 10 persen dari kuota tahun lalu. Itu sebabnya dia memastikan tidak akan menambah kuota impor lagi pada tahun ini.&nbsp; Bahlil juga menegaskan bahwa segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak perlu dikuasai oleh negara.&nbsp; "Negara ini ada negara hukum, ada aturan. Bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 UUD 1945 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," tukasnya.&nbsp; Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kargo impor Bahan Bakar Minyak (BBM) PT Pertamina (Persero) untuk badan usaha pengelola SPBU swasta akan tersedia pada akhir Oktober 2025.&nbsp; Dengan begitu pasokan BBM di SPBU swasta diharapkan akan kembali pulih dan bisa melayani konsumen.&nbsp; "Iya (ketersediaan) kargonya akhir Oktober," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM Laode Sulaeman saat ditemui di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (7/10).&nbsp; Sudah ada tiga SPBU swasta yang telah melakukan negosiasi dengan Pertamina. Meliputi BP-AKR, Vivo dan AKR Corporindo. Kendati begitu, ia tak bisa memastikan perihal kandungan etanol di dalam kargo ketiga itu. Hanya yang dipahami bahwa tiga SPBU sudah akan menyerap BBM dari Pertamina.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi ultimatum kepada pengusaha SPBU swasta untuk patuh pada aturan pemerintah atau cari negara lain.

Menteri ESDM Bahlil Ultimatum SPBU Swasta, Cari Negara Lain bila Tak Mau Patuh: Ini Negara Hukum, Punya Aturan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/JKT_Lonjakan-Penjualan-BBM-BP-AKR_SALMAN-TOYIBI-6-3924994039.jpg" alt="Kendaraan mengisi bahan bakar di SPBU BP-AKR, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan mengisi bahan bakar di SPBU BP-AKR, Depok, Jawa Barat, Selasa (18/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa kargo bahan bakar minyak (BBM) yang diimpor untuk badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta masih menunggu kesepakatan negosiasi. "(Untuk badan usaha) masih menunggu final (negosiasi), kalau kargo pesanan Pertamina sudah sesuai jadwal," ucap Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dikutip Selasa (14/10). Roberth menyampaikan, hingga saat ini masih bernegosiasi dengan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo), dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU&nbsp;BP). Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya sudah sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis. "Beberapa badan usaha swasta sudah dalam tahap nego dengan syarat dan ketentuan yang disampaikan. Kami coba bantu dari sisi penyediaannya," kata Roberth. Roberth mengatakan, tahap selanjutnya dari pembahasan kerja sama impor BBM adalah kesepakatan ihwal dokumen pernyataan dalam rangka menjaga good&nbsp;corporate governance (GCG) dan regulasi, seperti pernyataan antimonopoli, pencucian uang, penyuapan dan lain-lain. Setelah menuai kesepakatan badan usaha swasta ihwal pemenang pengadaan, maka akan dibicarakan terkait aspek komersial dan inspeksi bersama yang dilakukan. "Selanjutnya, tahap akhir adalah pengiriman kargo yang sudah disepakati sekitar pekan ketiga Oktober," kata Roberth. Roberth menekankan bahwa proses tersebut berjalan dengan kesepakatan dari tiga badan usaha swasta tersebut, sebab pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama dan tidak terpisah-pisah. Di sisi lain, Exxon dan Shell belum dapat melanjutkan pembicaraan karena Shell perlu berkoordinasi dengan kantor pusat. Sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November sebab masih memiliki stok yang memadai.

Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa kargo BBM yang diimpor untuk badan usaha pengelola SPBU swasta tunggu kesepakatan negosiasi.

Sampai Kapan BBM RON 92 di SPBU Swasta Kosong? Pertamina Sebut Masih Tunggu Kesepakatan Negosiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/akW7nHIqf9kXg6HZfwPFDmsUySHcnk3Prooo7vE0-1-2525037095.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia digugat perdata oleh seorang warga negara, bernama Tati Suryati, atas dugaan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta. Tak hanya Bahlil, gugatan juga&nbsp; menyasar Shell dan PT Pertamina. Kuasa hukum penggugat, Boyamin Saiman, mendesak Bahlil Lahadalia untuk segera mengubah aturan yang dianggap menyulitkan SPBU swasta dalam memperoleh pasokan BBM murni. Menurutnya, kebijakan yang berlaku saat ini tidak sejalan dengan semangat pemerataan ekonomi, yang justru menghambat partisipasi sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. "Betul, jadi kan SPBU swasta itu boleh mengimpor. Impor caranya apa, yang memberikan izin Menteri Perdagangan atas rekomendasi Menteri ESDM. Ya, berikan aja gitu loh," kata Boyamin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/10). Menurutnya, kebijakan yang mengatur izin impor BBM seharusnya tidak dijadikan penghalang, karena sifatnya hanya administratif. Boyamin menegaskan, peraturan yang berlaku di Indonesia bukanlah sesuatu yang sakral dan tidak bisa diubah.&nbsp; "Ini kan bukan kitab suci, sekali lagi saya katakan, kebijakan atau aturan yang ada di Indonesia itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Misalnya kalau kita kekurangan beras, apakah tidak kemudian kuotanya kita tambah? Kan mesti ditambah. Ini kan kebutuhan masyarakat," tegasnya. Ia menjelaskan, keberadaan SPBU swasta justru membantu pemerintah dalam menekan beban subsidi energi. Dengan beralihnya sebagian masyarakat untuk membeli BBM di SPBU swasta, maka konsumsi terhadap bahan bakar bersubsidi yang disediakan Pertamina otomatis berkurang.&nbsp; "Masyarakat sudah merelakan dirinya membantu negara dengan apa? Tidak mengonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi yang ada di Pertamina, SPBU Pertamina dengan berpindah ke SPBU swasta," jelasnya. Boyamin menekankan, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan bagi SPBU swasta untuk mendapatkan BBM murni, termasuk dengan membuka kembali keran impor bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.&nbsp; "Ini kan membantu negara mengurangi subsidi. Nah kalau cuman membuka keran impor lagi aja apa susahnya sih? Sebenarnya ini kan bukan kitab suci apalagi cuman rekomendasi gitu," ungkapnya. Ia juga menyoroti bahwa tidak ada aturan hukum yang melarang SPBU swasta melakukan impor BBM secara langsung. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 justru mengizinkan impor BBM dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari Menteri ESDM.&nbsp; "Dan tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan pemerintah, bahkan Perpres 191-2014 mengizinkan memang impor. Hanya butuh rekomendasi, tidak ada syarat lain," ujar Boyamin. Boyamin menilai, pemerintah tidak perlu khawatir karena SPBU swasta yang mengimpor BBM akan menanggung seluruh risiko dan urusan bisnisnya sendiri. Ia menegaskan, kebijakan yang lebih terbuka terhadap impor BBM justru akan mendorong kompetisi sehat dan menjamin ketersediaan energi di masyarakat. "Jadi, ini sebenarnya gugatan ini memaksa pemerintah untuk memberikan izin tambahan," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia digugat atas dugaan kelangkaan BBM di SPBU swasta, Boyamin Saiman mendesak perubahan aturan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#SPBU Swasta

Berita Terkini