<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/pertamina-3992186578.jpeg" alt="Ilustrasi: Pertamina meninjau kelayakan guna tabung gas LPG 3 kg. (Dok. Pertamina)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pertamina meninjau kelayakan guna tabung gas LPG 3 kg. (Dok. Pertamina)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;&ndash;</strong> Pimpinan Ombudsman Yeka Hendra Fatika melakukan kunjungan kerja ke beberapa titik Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan Tinjau Langsung Penyaluran LPG 3Kg di Pangkalan LPG 3Kg di wilayah Jogjakarta. Kunjungan Kerja tersebut ditutup dengan Focus Group Discussion (FGD) pengawasan penyaluran LPG 3KG bersama perwakilan dari pelaku UMKM, nelayan, petani, perwakilan SPBE dan pangkalan LPG 3Kg di Kantor Sales Area Jogjakarta PT Pertamina Patra Niaga.</p> <p>Yeka menilai secara umum persoalan timbangan tidak menjadi isu dalam kunjungan ini, semuanya bukan kekurangan bahkan kelebihan timbangan.</p> <p>"SPBE sudah menerapkan semua prosedur, tabung yang rusak dan expired langsung diperbaiki. Tabung yang bocor sudah disingkirkan. Masyarakat betul-betul mendapatkan tabung LPG dengan jaminan kualitas dan keamanan yang bisa dipertanggungjawabkan,&rdquo; jelas Yeka.</p> <p>Sementara itu, VP Retail LPG Sales PT Pertamina Patra Niaga, Putut Andriatno mengungkapkan, kunjungan langsung ke SPBE dan Pangkalan ini bertujuan melihat langsung kondisi penyaluran LPG khususnya LPG bersubsidi.</p> <p>"Tujuan utamanya adalah melihat proses distribusi LPG mulai dari SPBE hingga ke pangkalan. Alhamdulillah hasil kunjungan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Putut</p> <p>"Untuk di SPBE itu dilakukan pengukuran dan penimbangan. Hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk di pangkalan kita juga sudah melihat situasi dan kondisi pelayanan di pangkalan sudah baik, stoknya ada, kemudian juga dilakukan penimbangan dan hasilnya alhamdulillah bagus,&rdquo; lanjut Putut.</p> <p>"Sebagai Perusahaan yang diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyalurkan LPG 3kg, kami berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat menerima LPG 3kg sesuai dengan haknya. Jadi masyarakat menerima LPG dengan mudah dan dengan berat yang sesuai ketentuan," tambah Putut.</p> <p>Pada proses tinjauan langsung tersebut, pimpinan Ombudsman beserta rombongan juga mengecek pelaksanaan pendataan konsumen LPG 3 kg.</p> <p>&ldquo;Agar membuat penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran dengan program Subsidi Tepat LPG, Pertamina juga mengharapkan kerja sama dengan pihak terkait seperti Pemerintah Daerah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk turut ikut melakukan pengawasan pendistribusian LPG termasuk LPG 3 kg,&rdquo; jelas Brasto Galih Nugroho, Area Manager Communication, Relation &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah.</p> <p>Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga akan terus meningkatkan sinergi bersama Kementrian Perdagangan, Kementrian ESDM dan Lembaga Pengawas Negara yaitu Ombudsman tidak hanya dalam pengawasan, namun juga perbaikan sistem agar penyaluran LPG 3 kg berjalan dengan baik mulai pengisian di SPBE hingga ke masyarakat.</p>

Yeka menilai secara umum persoalan timbangan tidak menjadi isu dalam kunjungan ini, semuanya bukan kekurangan bahkan kelebihan timbangan.

Ombudsman dan Pertamina Patra Niaga Tinjau SPBE dan Pangkalan LPG 3 Kg di Jogja, Cek Soal Timbangan dan Kelayakan LPG 3kg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/WhatsApp-Image-2024-06-07-at-131159-584589020.jpeg" alt="Peruri melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peruri melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com-</strong> Peruri melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan melakukan identifikasi masalah penyelenggaraan aplikasi, pendalaman kebutuhan pengguna, dan perancangan solusi tepat guna.</p> <p>Senior Solution Architect &amp; Product Principal Peruri, Ambrosius Mesa Tiar Dyastama, mengatakan sesuai dengan mandat yang termaktub di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Peruri mendapat tugas melaksanakan kolaborasi dengan setiap Kementerian/Lembaga dalam hal melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaran SPBE, pendalaman kebutuhan pengguna SPBE, dan perancangan solusi tepat guna.</p> <p>&ldquo;Sehingga didapatkan dokumen solusi tepat guna yang digunakan oleh Peruri dan juga Kementerian/Lembaga terkait untuk melakukan penyelenggaraan aplikasi SPBE, dan dengan dokumen solusi tepat guna ini, Peruri melakukan interopabilitas aplikasi yang bisa meningkatkan indeks SPBE dari setiap Kementerian/Lembaga terkait,&rdquo; ujar Mesa, di Jakarta, Jumat (7/6).</p> <p>Mesa&nbsp;mengatakan Peruri mengundang Pemkab Indramayu sebagai bentuk kerja nyata berkolaborasi dengan Kementerian Lembaga Daerah (KLD) dalam peningkatan indeks SPBE.</p> <p>&ldquo;Ini adalah langkah pertama kami bersama Pemkab Indramayu, yaitu melakukan kolaborasi, diskusi, identifikasi, pendalaman kebutuhan dengan Pemkab Indramayu. Dan, (dengan) Kementerian Lembaga Daerah lainnya pun, kami juga melakukan kolaborasi, kami juga melakukan pendalaman teknis, sehingga didapatkan nanti solusi tepat guna yang bisa digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan aplikasi SPBE dari Kementerian Lembaga Daerah terkait hingga pengoperasian dan pengintegrasiannya,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Mesa mengatakan, Peruri siap melaksanakan mandat dalam melakukan kolaborasi dengan setiap Kementerian Lembaga Daerah untuk membantu meningkatkan indeks SPBE.</p> <p>&ldquo;Kami siap membantu untuk setiap desain arsitektur, dokumentasi, analisa keadaan <em>as is</em> hingga <em>to be</em> (perencanaan), dan rekomendasi sehingga kami bersama-sama dengan Kementerian Daerah Lembaga terkait melakukan pengerjaan aplikasi SPBE dengan baik. Salajh satu tujuannya adalah untuk meningkatkan indeks SPBE dari setiap Kementerian Lembaga Daerah.&rdquo;</p> <p>&ldquo;Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden lewat Perpres 82/2023, kami diberikan mandat untuk melakukan transformasi digital di Indonesia. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan indeks SPBE dari setiap Kementerian Lembaga Daerah terkait,&rdquo; tambahnya.</p> <p>Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu Dadang Oce Iskandar, mengatakan Kabupaten Indramayu menyambut baik dan siap melakukan kolaborasi dengan Peruri.</p> <p>&ldquo;Tentu saja kami di daerah banyak keterbatasan. Oleh karena itu kerja sama yang akan kita lakukan ini mudah-mudahan ke depan dapat memberikan arah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keberdayaan pemerintah daerah melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,&rdquo; katanya.</p> <p>Oce menyebutkan, selama dua tahun belakangan, Kabupaten Indramayu mengalami peningkatan indeks SPBE yang luar biasa. Pada tahun 2022 poin indeks SPBE tercatat pada poin 3,09 dan di tahun 2023 melonjak sampai 3,59 sehingga mendapatkan predikat &ldquo;Sangat Baik&rdquo;.</p> <p class="class-paragraph">Diharapkan, melalui kolaborasi ini Pemkab Indramayu mampu menumbuhkan dan mengintegritaskan aplikasi yang ada. &ldquo;Sehingga kami tidak hanya mengejar angka saja, tetapi kami juga dapat menumbuhkan dan mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada, mengefesiensikan, mengefektifkan, dan tentu saja pada akhirnya salah satu upaya kami adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Oce menuturkan, Pemkab Indramayu dan Peruri secepat mungkin akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan melakukan beberapa langkah strategis baik dari sisi metode dan perencanaan pelaksaan pekerjaan yang sudah disepakati bersama.</p> <p>&ldquo;Sehingga kami dapat menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam hal lebih mengefesiensikan dan mengefektifkan aplikasi yang sudah ada di Pemerintah Kabupaten Indramayu,&rdquo; tandasnya.</p>

Peruri melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peruri Kerja Sama dengan Pemkab Indramayu Tingkatkan Indeks SPBE

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/eri2-3595943706.png" alt="M. Eri Irawan" width="100%">
<figcaption>M. Eri Irawan</figcaption>
</figure> </p> <p>TEKNOLOGI merupakan&nbsp;pedang bermata dua. Setidaknya bagi Aldous Huxley, seorang filsuf Inggris penulis buku &ldquo;Brave New World&rdquo;, kemajuan teknologi bisa berpotensi hanya menghadirkan sarana yang lebih efisien untuk bergerak mundur menjauhi kemanusiaan itu sendiri&mdash;justru karena saking kuatnya pengaruh teknologi.<br />&nbsp;<br />Huxley agak ragu dengan teknologi yang menjauhkan manusia dari fitrahnya. Namun peradaban dibentuk dari penemuan dan keberanian. Peperangan dan perdamaian. Tentu saja, teknologi menakutkan. Setidaknya kita tahu bagaimana sejarah peradaban dunia jatuh dan bangun, runtuh dan ditata kembali, karena teknologi.<br />&nbsp;<br />Teknologi merapikan chaos, dan itulah yang kemudian menjadi bagian dari lahirnya anak kandung peradaban bernama kota. Kota-kota yang senantiasa dituntut untuk utuh dan bertumbuh dari waktu ke waktu. Di masa sempit maupun lapang. Di tengah riuh yang berantakan atau keteraturan yang membosankan.</p> <p>Di Surabaya, kota metropolitan dengan besaran ekonomi terbesar kedua di republik ini, penerapan teknologi juga mengubah paras pelayanan kota kepada warganya. Penerapannya lazim disebut &ldquo;Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)&rdquo;, sebuah ekosistem digital yang terbentang soal kebijakan, tata kelola, hingga layanan internal pemerintah dan layanan eksternal alias publik.</p> <p>Surabaya dinobatkan sebagai kota dengan indeks SPBE terbaik se-Indonesia, dengan 47 indikator yang dibedah 30 perguruan tinggi dan lintas kementerian/lembaga. Penghargaan diterima Wali Kota Eri Cahyadi di Istana Negara, Senin (27/5/2024), diserahkan Presiden Joko Widodo.</p> <p>Sentuhan teknologi membuat pemerintah kota seperti Surabaya tak hanya bekerja lebih akuntabel, namun juga memungkinkan masyarakat mengakses informasi untuk terlibat lebih serius dalam proses pengambilan keputusan, termasuk memberikan informasi dan mengawasi pemerintahan.<br />&nbsp;<br />Pemkot Surabaya berikhtiar menyatukan semua pelayanan publik dalam satu sistem besar bernama Surabaya Single Window (SSW) Alfa yang ditopang sejumlah platform lain&mdash;meski tentu belum sepenuhnya sempurna, yang pada akhirnya memudahkan warga kota dalam mengurus hidup mereka. Dan itulah sesungguhnya makna birokrasi: mengurus warga dari ayunan hingga liang lahat. Prinsip ini menjadikan Surabaya sebagai bagian dari peradaban kota-kota di dunia.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014703316/anak-syl-kemal-redindo-akui-terima-mobil-pajero-sport-berlogo-partai-nasdem">Anak SYL Kemal Redindo Akui Terima Mobil Pajero Sport Berlogo Partai Nasdem</a></strong><br />&nbsp;<br />Melalui SPBE, Pemkot Surabaya berupaya menerapkan pemerintahan digital secara terintegrasi. Pemkot Surabaya menjawab harapan publik untuk pelayanan yang cepat, efisien, efektif, dan terintegrasi. Termasuk lewat kolaborasi seperti bersama Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk beberapa urusan warga.<br />&nbsp;<br />Sistem ini memang tak kasat mata. Namun telah membawa lompatan baru dalam dunia birokrasi dengan meninggalkan pola pikir pelayanan yang stagnan.<br />&nbsp;<br />Teknologi digital membuat pertemuan birokrat dengan publik semakin minim. Di sebuah negara yang masih memiliki budaya sungkan dan susahnya menggerus kultur koruptif, minimnya persinggungan menciptakan ruang yang sehat tanpa diskriminasi dan pengistimewaan. Warga diperlakukan setara bukan karena kebaikan manusiawi birokrasi, namun karena sistem menghendaki demikian.</p> <p>Lewat teknologi, Pemkot Surabaya telah memulai sebuah ikhtiar penting untuk membawa kota ini menuju &ldquo;kota dunia&rdquo;, &ldquo;kota global&rdquo;, terminologi yang dipopulerkan Saskia Sassen, meski ikhtiar untuk menuju predikat itu masih jauh dari kata tuntas. Apalagi, kota dunia juga merupakan terminologi yang dipilih dalam visi Pemkot Surabaya: &ldquo;Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan&rdquo;.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji/014703263/sempat-tertinggal-di-madinah-empat-hari-kakek-dani-menangis-setelah-ketemu-istri-di-makkah">Sempat Tertinggal di Madinah Empat Hari, Kakek Dani Menangis Setelah Ketemu Istri di Makkah</a></strong><br />&nbsp;<br />Pada akhirnya, Huxley tak selamanya benar. Dan majunya Kota Pahlawan kelak tak hanya dikenal karena kualitas ruang publik, gemuruh sepak bolanya, dan denyut ekonomi rakyat yang bergerak kencang. Namun juga pelayanan publik dengan pendekatan teknologi terintegrasi di berbagai sektor, dari urusan kependudukan, lingkungan, kesehatan, pendidikan, penanganan bencana, sampai transportasi; yang merepresentasikan bagaimana peradaban tumbuh dengan sebuah sistem pemerintahan yang bekerja dengan benar&nbsp;di&nbsp;kota&nbsp;ini.</p> <hr /> <p><em><strong>*) Eri Irawan, pegiat kebijakan publik</strong></em></p>

Teknologi merupakan pedang bermata dua. Setidaknya bagi Aldous Huxley, seorang filsuf Inggris penulis buku “Brave New World”.

Menepis Kecemasan Aldous Huxley di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-080423-2756718032.jpeg" alt="Presiden Jokowi bersama Pj Bupati Sumedang Yudia Rahman (kiri) dan kepala daerah lainnya usai SPBE Summit." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Pj Bupati Sumedang Yudia Rahman (kiri) dan kepala daerah lainnya usai SPBE Summit.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pj. Bupati Sumedang Yudia Ramli menghadiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran GovTech Indonesia yang diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 Mei 2024.</p> <p>Pj Bupati Yudia Ramli menerima penghargaan Kabupaten Sumedang meraih Indeks SPBE 4,14&nbsp; atau Sangat Baik untuk Tahun 2023 dan menjadi yang tertinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Indonesia.</p> <p>Menurut Pj. Bupati Yudia, hadirnya GovTech nantinya dapat mendorong pemerintahan atau birokrasi yang semakin lincah. "Govtech ini akan menjadikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang akan lebih cepat dan tepat, efektif dan efisien," katanya.</p> <p>Dengan peluncuran Govtech ini, Pj. Bupati Yudia mengatakan akan menggenjot kembali SPBE di Kabupaten Sumedang.</p> <p>"Kami akan menggenjot kembali SPBE di Sumedang yang telah mapan untuk terus maju dan berkembang. Teknologi itu harus terus berkembang juga tidak cepat puas dengan pencapaian yang telah diraih," ujar Yudia</p> <p>Ia mengharapkan dengan teknologi terbarukan ini mampu berdampak signifikan terhadap berbagai bentuk pelayanan publik.</p> <p>"Pemanfaatan dari peluncuran sistem pelayanan terpadu ini diharapkan bisa memberikan motivasi dan mampu berdampak terhadap pelayanan publik," ujarnya</p> <p>Yudia mengintruksikan kepada seluruh kepala OPD di Pemda Kabupaten Sumedang untuk terus bersinergi dan bekerjasama dengan kabupaten/kota lainnya.</p> <p>"Kami harus tetap melihat, dan bekerjasama dengan kabupaten/kota yang sudah maju melakukan percepatan SPBE ini," katanya.</p>

Dengan peluncuran Govtech ini, Pj. Bupati Yudia mengatakan akan menggenjot kembali SPBE di Kabupaten Sumedang.

Dari SPBE Summit, Pj Bupati Yudia Janji Genjot Penerapan SPBE di Kabupaten Sumedang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/WhatsApp-Image-2024-05-28-at-105332-1267853166.jpg" alt="Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno." width="100%">
<figcaption>Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) meraih penghargaan Digital Government Award. Kemenparekraf meraih nilai Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 2023 tertinggi untuk kategori kementerian.</p> <p>Penghargaan diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diterima Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kami mendapatkan penghargaan di sisi kementerian dengan peringkat terbaik se-Indonesia. Penghargaan ini menunjukkan kami sudah menciptakan transformasi digital sistem pemerintahan yang baik di Kemenparekraf untuk pelayanan publik,&rdquo; kata Menparekraf Sandiaga dalam <em>The Weekly Brief with Sandi Uno</em>.</p> <p>Berdasar Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024, Kemenparekraf memperoleh nilai Indeks SPBE 4,67 (kategori memuaskan), tertinggi di antara 621 instansi yang dinilai pada 2023. Penghargaan itu diberikan atas hasil evaluasi penerapan SPBE kepada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>SPBE penting untuk pemerintahan digital yang transparan, efisien, dan responsif, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kolaborasi antarinstansi.</p> <p>&rdquo;Seperti apa yang Pak Presiden sampaikan, tidak boleh birokrasi itu lama, menyulitkan, membuat repot. Tapi justru harus berorientasi terhadap layanan yang cepat, layanan yang simpel, sederhana. Karena itu, kita harus gerak cepat, gerak bersama, dan <em>gaspol</em> yakni garap semua potensi <em>online</em> kita agar bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan publik,&rdquo; ujar Sandiaga.</p> <p>Menparekraf Sandiaga mengatakan, Kemenparekaf telah berhasil melakukan digitalisasi yang transparan, efisien, dan responsif.</p> <p>&rdquo;Kita mengintegrasikan layanan publik sehingga akuntabel dan yang penting agar pelayanan kepariwisataan dan ekonomi kreatif itu bisa terselenggara dengan baik,&rdquo; ujar Menparekraf Sandiaga.</p>

Kemenparekraf/Baparekraf raih penghargaan Digital Government Award dengan nilai SPBE 2023 tertinggi untuk kategori kementerian

Kemenparekraf Raih Penghargaan Digital Government Award dengan Nilai SPBE Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/original_KRS_8460-2153651923.jpg" alt="Wali kota Eri Cahyadi menerima penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik se-Indonesia dari Presiden Joko Widodo." width="100%">
<figcaption>Wali kota Eri Cahyadi menerima penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik se-Indonesia dari Presiden Joko Widodo.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kota Surabaya baru saja meraih prestasi membanggakan jelang ultahnya ke-731. Pada Senin (27/5), Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik se-Indonesia kepada Surabaya melalui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Istana Negara, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penghargaan tersebut juga termasuk dalam rangkaian peluncuran GovTech Indonesia dan SPBE Summit 2024. Penyerahan penghargaan kepada Wali Kota Eri juga turut disaksikan Wapres KH Maruf Amin, para menteri, Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, kepala lembaga pemerintahan, hingga sejumlah duta besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemkot Surabaya meraih penghargaan itu karena sukses meraih indeks tertinggi se-Indonesia dalam hal penilaian SPBE.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/014697170/tiongkok-latihan-militer-presiden-baru-taiwan-nyatakan-kesiapan-untuk-bekerja-sama">Tiongkok Latihan Militer, Presiden Baru Taiwan Nyatakan Kesiapan untuk Bekerja Sama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, indikator suatu pemerintahan daerah atau instansi sudah memenuhi persyaratan SPBE adalah mampu menerapkan 47 indikator pembentuk ekosistem, antara lain terkait perencanaan, layanan internal, eksternal, hingga audit teknologi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan indikator yang masuk dalam penilaian antara lain perencanaan strategis, inovasi proses bisnis, manajemen data, audit keamanan, dan pengadaan barang/jasa berbasis elektronik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu ada juga dalam hal layanan pengaduan publik, pemantauan kinerja pegawai, manajemen aset, kolaborasi penerapan SPBE, hingga layanan publik sektoral seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekitar 30 perguruan tinggi juga dilibatkan untuk melakukan penilaian terhadap penghargaan tersebut agar memenuhi prinsip independensi dan objektivitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014697162/zulhas-apresiasi-respons-cepat-pertamina-patra-niaga-soal-temuan-ketidaksesuaian-isi-gas-lpg-3-kg">Zulhas Apresiasi Respons Cepat Pertamina Patra Niaga Soal Temuan Ketidaksesuaian Isi Gas LPG 3 Kg</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, finalisasi penilaian dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri atas Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BSSN, dan BRIN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan bahwa penghargaan ini bisa menjadi lecutan semangat bagi Pemkot Surabaya agar bisa menyempurnakan layanan digital yang selama ini sudah diterapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apresiasi dari pemerintah pusat ini merupakan pelecut semangat bagi Pemkot Surabaya untuk terus menyempurnakan dan mengintegrasikan seluruh layanan digital yang ada," ujar Cak Eri, seperti dikutip dari laman resmi Pemkot Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eri juga memastikan pihaknya akan meningkatkan layanan digital demi memudahkan warga Surabaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/aplikasi/014697158/bigo-live-masih-dipakai-untuk-siaran-konten-mesum-kpai-negara-harus-tindak-tegas-pornografi">Bigo Live Masih Dipakai untuk Siaran Konten Mesum, KPAI: Negara Harus Tindak Tegas Pornografi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Layanan digital akan terus ditingkatkan interoperabilitasnya untuk memudahkan warga, sekaligus bagian dari ikhtiar Surabaya membentuk ekosistem kota dunia yang di dalamnya mengandung unsur kemajuan layanan digital,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cak Eri juga meneruskan pesan dari presiden Jokowi yaitu menekankan penggunaan instrumen digital demi memudahkan pelayanan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemkot Surabaya juga terus memacu kualitas pelayanan publik berbasis digital agar warga bisa semakin mudah, murah, dan cepat mendapatkan layanan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014697153/inilah-7-tanda-seorang-pria-diam-diam-menganggap-anda-cantik-dan-menarik">Inilah 7 Tanda Seorang Pria Diam-diam Menganggap Anda Cantik dan Menarik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eri juga mencontohkan layanan digital berbasis online milik pemkot yang menjadi andalan dan akan terus diperkuat kedepannya, yaitu Surabaya Single Window (SSW) Alfa, di mana warga bisa mengurus ratusan izin dan dokumen secara digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemkot juga berkolaborasi dengan sejumlah lembaga dalam hal penerapan layanan digital, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, hingga KUA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Transformasi digital tidak akan pernah berhenti, prosesnya dinamis dan akan selalu kita sempurnakan,&rdquo; pungkas Eri.&nbsp;</div>

Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik se-Indonesia kepada Kota Surabaya.

Jelang Ulang Tahun ke-731, Surabaya Raih Penghargaan SPBE Terbaik se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/27/WhatsApp-Image-2024-05-27-at-141153-4070912953.jpg" alt="Presiden Joko Widodo luncurkan INA Digital Istana Negara." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo luncurkan INA Digital Istana Negara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital dalam rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5).</p> <p>GovTech adalah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform/aplikasi. Presiden Jokowi mengatakan, pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah, yang perlu diintegrasikan.</p> <p>&rdquo;Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat <em>Digital Public Infrastructure</em>, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,&rdquo; ujar Presiden Jokowi.</p> <p>Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Jokowi resmi meluncurkan GovTech Indonesia yang diberi nama INA Digital selaku penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintahan guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.</p> <p>&rdquo;Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan <em>mindset</em> lama,&rdquo; lanjut Jokowi.</p> <p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan, pasca peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM <em>online</em>, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.</p> <p>Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.</p> <p>&rdquo;Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sini pentingnya interoperabilitas layanan, yang di dalamnya mensyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,&rdquo; ujar Abdullah Azwar Anas.</p> <p>&rdquo;Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau <em>citizen centric</em>, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi,&rdquo; imbuh Anas.</p> <p>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir memaparkan, pemilihan PERURI untuk menjalankan INA Digital berdasar pada portfolio digital yang kuat, terbukti dengan berbagai layanan pemerintahan digital yang sebelumnya sudah menjadi produk unggulan mereka. Karena itu penugasan tersebut adalah pilihan yang tepat, karena nanti dapat mendorong daya saing BUMN di sektor digital.</p> <p class="class-paragraph">INA Digital memastikan untuk mengedepankan kemudahan bagi masyarakat tanpa komplikasi yang rumit. Hal ini juga menjadi perbaikan atas proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur agar semua layanan bagi masyarakat bisa tepat sasaran.</p> <p>&rdquo;Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami harus terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa memimpikan dan melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata. Jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa diimplikasikan,&rdquo; lanjut Menteri Erick.</p> <p>Pada tahap awal, INA Digital berkolaborasi dengan sembilan kementerian/lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas aplikasi SPBE Prioritas. Di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, sosial, administrasi kependudukan terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, transaksi keuangan negara, aparatur negara, Portal Layanan Publik, Satu Data Indonesia, dan kepolisian.</p> <p>Sembilan sektor prioritas tersebut dipilih Presiden Joko Widodo untuk diakselerasi keterpaduannya berdasar kesiapan rencana, infrastruktur, dan eksistensi penggunaannya. Keterpaduan layanan digital yang efektif dapat menjadi terobosan penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, mudah, cepat, dan transparan.</p> <p>Pemerintah bertekad menghadirkan satu portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan yang menjadi rujukan masyarakat untuk menjawab kebutuhan pada perjalanan hidup setiap masyarakat, mulai dari pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, pergantian alamat, akses dan informasi bantuan sosial, dan masih banyak lagi.</p> <p>INA Digital adalah bagian dari PERURI, adalah penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. INA Digital diresmikan presiden pada 27 Mei, sesuai amanat Pemerintah kepada PERURI sebagai GovTech Indonesia yang tertuang pada Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.</p> <p>INA Digital berperan menjadi akselerator transformasi layanan digital pemerintah, mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, tepercaya, dan efisien.</p>

Presiden Joko Widodo luncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital dalam rangkaian acara SPBE Summit 2024

Presiden Joko Widodo Luncurkan ‘INA Digital’ Jadi GovTech, Percepat Integrasikan Beragam Layanan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/26/JKT-1-Mendag-temukan-11-SPBBE-kurangi-volume-elpiji-3-kg-FED-5JPG-3840216582-copy-967402162.jpg" alt="Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan temuan sebanyak 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang melakukan kecurangan pengisian tabung gas subsidi Elpiji 3 Kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan atas temuan itu, telah dilakukan pengamanan dan penyegelan produk gas elpiji 3 kg yang pelabelan dan kuantitasnya tidak sesuai. Di mana temuan tersebut merupakan hasil pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilakukan Direktorat Metrologi, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan pengamanan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan BDKT dan satuan ukuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014692700/alumni-lintas-generasi-ramaian-reuni-akbar-fisip-untag-surabaya">Alumni Lintas Generasi Ramaian Reuni Akbar FISIP Untag Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&rdquo;Penyegelan produk gas elpiji 3 kg ini dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas. Setelah kita cek, seharusnya masyarakat menerima elpiji 3 kg, namun ternyata isinya kurang dari 3 kg,&rdquo; kata Mendag Zulhas dalam keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp1,7 miliar per tahun. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen akibat tidak dipatuhinya SOP tentang pengelolaan tabung kosong dan pengisian gas elpiji 3 kg,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyegelan, lanjut Mendag, dilakukan agar SPBE tidak dapat digunakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan penerapan SOP tentang pengelolaan tabung kosong, pengisian, dan pelabelan dari produk gas elpiji 3 kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014692660/7-tanda-pasangan-yang-langgeng-dan-tidak-akan-putus-menurut-psikologi"> 7 Tanda Pasangan yang Langgeng dan Tidak Akan Putus Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendag menegaskan tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen atau masyarakat. Terlebih, pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menjamin kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dalam transaksi perdagangan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Zulhas mengatakan dalam kecurangan ini ada sanksi yang akan dikenakan pada SPBE. Mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif secara bertahap sampai dengan pencabutan perizinan berusaha," ungkap Mendag Zulkifli Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014692637/lihatlah-telapak-tanganmu-begini-artinya-jika-garis-tangan-membentuk-huruf-m-tanda-kamu-orang-istimewa">Lihatlah Telapak Tanganmu! Begini Artinya Jika Garis Tangan Membentuk Huruf M, Tanda Kamu Orang Istimewa</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama disampaikan Direktur Jenderal PKTN Moga Simatupang. la menyatakan, sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis terlebih dahulu dan dapat berkembang hingga pencabutan izin usaha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sanksinya berupa sanksi administratif. Kita berikan teguran tertulis terlebih dahulu. Nanti kalau tidak ditindaklanjuti, sanksinya dapat berkembang hingga mengakibatkan pencabutan perizinan berusaha," ujar Moga.</div>

Kemendag mengungkapkan temuan sebanyak 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang melakukan kecurangan pengisian tabung gas subsidi.

11 SPBE Lakukan Kecurangan Pengisian Gas Elpiji 3 Kg, Mendag Zulhas: Kerugian Konsumen Capai Rp 1,7 Miliar Per Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/26/JKT-1-Mendag-temukan-11-SPBBE-kurangi-volume-elpiji-3-kg-FED-5JPG-3840216582.jpg" alt="Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memimpin ekspose temuan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) terkait hasil pengawasan barang dalam keadaan Terkait hasil pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) gas elpiji 3 KG di PT Patra Trad" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memimpin ekspose temuan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) terkait hasil pengawasan barang dalam keadaan Terkait hasil pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) gas elpiji 3 KG di PT Patra Trad</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) di Tanjung Priok. Kunjungan itu tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga terkait pengawasan terhadap BDKT (berat dalam keadaan terbungkus) Senin (20/5) lalu.</p> <p>Pemeriksaan dilakukan melalui sistem sampling. Zulkifli didampingi Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo. &rdquo;Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dalam transaksi perdagangan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perlindungan kepada konsumen,&rdquo; ujar Zulkifli kemarin (25/5).</p> <p>Pihaknya melakukan pengecekan ke SPBE di wilayah Jakarta Timur, Tangerang, Purwakarta, dan Cimahi. Hasilnya, dari wilayah-wilayah itu, terdapat 11 SPBE yang ditemukan tabung-tabung dengan isi tidak sesuai ketentuan.</p> <p>Zulkifli meminta Kementerian ESDM untuk meningkatkan pengawasan rutin di lapangan. Lalu, Pertamina diminta memberikan tindakan tegas kepada pengusaha SPBE yang melakukan kecurangan.</p> <p>Temuan di 11 SPBE, disebutkan pengurangan isi gas melon rata-rata sebesar 200&ndash;700 gram. Hal itu mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dan negara rata-rata sebesar Rp 1,7 miliar per tahun di setiap SPBE.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Ega mengapresiasi sinergi antara Kementerian Perdagangan, Pertamina, dan Kementerian ESDM dalam pengawasan distribusi elpiji selama ini. Terkait ditemukannya tabung-tabung yang berisi di bawah ketentuan, Ega menjelaskan bahwa hal itu disebabkan banyak faktor yang secara mekanis harus dicek lebih lanjut.</p> <p>Sebab, ada juga tabung-tabung yang berisi lebih dari 3 kg. &rdquo;Yang menjadi concern yang minus karena ada potensi merugikan. Kita harus lihat, namanya produksi itu ada defect-nya. Berapa persen defect yang diizinkan, ini harus kita perbaiki. Termasuk standar mana yang akan kita pakai,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Lebih lanjut, Ega menuturkan bahwa harus ada standar yang sama dalam pengambilan sampel. Namun, Ega memastikan pihaknya akan memberikan sanksi kepada SPBE yang memang menyalahi aturan dan merugikan masyarakat.</p> <p>Untuk memastikan kualitas dan kuantitas produk elpiji sebelum ke konsumen, Pertamina Patra Niaga mewajibkan seluruh SPBE melakukan langkah standard operating procedure (SOP) sebelum pengisian gas ke tabung. Antara lain, pengecekan akurasi mesin pengisian sebelum dioperasikan, pemeriksaan kualitas produk dengan uji lab di terminal elpiji, dan pengecekan visual kondisi tabung sebelum pengisian.</p> <p>Kemudian, proses uji sampling mesin pengisian setiap awal dan pergantian sif, termasuk pemasangan seal karet bila tidak ada di tabung, dilanjutkan pemasangan tutup pengaman dan segel di tabung, serta pengecekan kebocoran pada tabung sebelum diangkut ke truk agen. Pertamina Patra Niaga juga menerapkan sistem audit bagi seluruh SPBE melalui Pertamina Way. <strong>(dee/c7/fal)</strong></p>

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) di Tanjung Priok. Hasilnya, ditemukan 11 SPBE curang.

Mendag Temukan 11 SPBE Kurangi Takaran Isi Elpiji 3 Kg, Minta Pertamina Beri Sanksi Pengusaha yang Curang

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/WhatsApp-Image-2024-04-30-at-090651-1353193165.jpg" alt="Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Banyuwangi." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Banyuwangi.</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024. Presiden juga akan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia pada 27 Mei di Istana Negara. Acara tersebut dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan instansi pusat, dan kepala daerah.</p> <p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE. Akan berkolaborasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, BSSN, BRIN, BPKP, Perum Peruri, dan berbagai kementerian/lembaga lain termasuk BUMN dalam pelaksanaan SPBE Summit dan penyiapan GovTech.</p> <p>SPBE Summit 2024 merupakan agenda Kementerian PANRB yang bertujuan mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah. Terdapat pula pemberian apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik.</p> <p>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, kegiatan itu menjadi langkah strategis mengakselerasi transformasi digital baik di tingkat pusat maupun daerah.</p> <p>Rangkaian acara pada SPBE Summit 2024 yakni :</p> <p>- Peluncuran jenama (<em>brand</em>) penyelenggara keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia serta memperkenalkan rencana integrasi portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.</p> <p>- Penandatanganan komitmen pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas sembilan layanan SPBE prioritas.</p> <p>- Sesi penghargaan anugerah Digital Government Award kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dengan pencapaian SPBE terbaik pada enam kategori penerapan SPBE, yaitu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota, dan Peningkatan Penerapan SPBE.</p> <p>Menteri Anas mengatakan, peluncuran GovTech Indonesia menjadi tonggak sejarah percepatan penerapan pelayanan publik terpadu berbasis digital. GovTech akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform atau aplikasi.</p> <p>&rdquo;Tugas GovTech Indonesia melakukan standardisasi data dan integrasi sistem antar aplikasi SPBE Prioritas kementerian/lembaga ke dalam satu layanan terpadu berbasis digital. Tim lintas kementerian/lembaga mewujudkan sejarah baru, di mana untuk pertama kali Indonesia akan punya layanan digital terpadu, salah satunya dengan interoperabilitas berbagai aplikasi layanan yang selama ini terpisah-pisah,&rdquo; ujar Anas.</p> <p class="class-paragraph">Pada tahap pertama, GovTech akan mengakselerasi integrasi dan interoperabilitas sistem layanan digital&nbsp; utama di sembilan layanan yang menjadi prioritas. Yakni layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal <em>service</em>, layanan aparatur negara, hingga SIM online, dan izin keramaian.</p> <p>Melalui integrasi ini, lanjut dia, publik hanya perlu mengakses satu portal untuk mendapatkan beragam layanan pemerintah berbasis digital. Diharapkan hal tersebut dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.</p> <p>&rdquo;Selama ini, bila ingin mengakses layanan A, warga harus mengunduh aplikasi A dan mengisi-mengunggah berbagai dokumen. Mau mengakses layanan B, harus unduh aplikasi B dan unggah lagi berbagai dokumen. Semua proses berulang dan membuat warga kesulitan, padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Arahan Presiden, semua harus ringkas. GovTech akan mengintegrasikan itu semua,&rdquo; papar Anas.</p> <p>Lebih lanjut dia menjelaskan, di sejumlah negara maju, layanan digital terpadu sudah dijalankan dengan baik. Dari yang sebelumnya ribuan aplikasi menjadi satu sistem terintegrasi. Dengan sistem <em>single sign-on</em>, warga tidak harus mengunggah beragam dokumen berulang-ulang serta tidak harus mengunduh ribuan aplikasi.</p>

Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#spbe

Berita Terkini