<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="py-4"> <div class="text-lg font-semibold text-gray-700 dark:text-neutral-200"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/03/WhatsApp-Image-2024-09-03-at-093607-167586481.jpeg" alt="Ketua Umum PP The Jakmania Diky Soemarno saat diskusi sekaligus ngobrol santai di Persija Store. (Official Persija)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP The Jakmania Diky Soemarno saat diskusi sekaligus ngobrol santai di Persija Store. (Official Persija)</figcaption>
</figure> </div> <div class="text-lg font-semibold text-gray-700 dark:text-neutral-200">&nbsp;</div> <div class="text-lg font-semibold text-gray-700 dark:text-neutral-200">JawaPos.com&nbsp;- Ketua Umum PP The Jakmania, Diky Soemarno, buka suara soal munculnya spanduk salah satu calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, yang mengenakan jersey Persib Bandung dalam kampanyenya.</div> </div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rh:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> Baliho Ridwan Kamil mengenakan jersey Persib itu diketahui muncul di sejumlah titik Kota Jakarta. Spanduk tersebut bernuansa kontroversi karena dianggap merendahkan dan mengejek Persija. Sebab, selain tampak Ridwan Kamil pakai jersey Persib, ada tulisan yang terbilang provokatif. Apalagi, baliho yang tersebar bukan hanya satu, tapi ada dua. Ada yang hanya memperlihatkan Ridwan Kamil pakai jersey Persib dengan kalimat "AYO PERSIJA JUARA", ada juga yang tengah bersama sang istri, Atalia Praratya, dengan tambahan kalimat "PUNTEN THE JAKMANIA, KUMAHA DAMANG JAKMANIA, URANG JADI BABATURAN, SOK ATUH..." Diky Soemarno sebagai pentolan Jakmania angkat bicara. Dia meyakini spanduk-spanduk itu bukan dibuat oleh salah satu paslon yang bersangkutan. Bahkan, bukan juga oleh semua paslon yang berkontestasi di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. "Beredar spanduk salah satu paslon pilkada menggunakan jersey klub sepak bola lain selain Persija di Jakarta yang saya yakin spanduk ini BUKAN dibuat oleh paslon nomor urut 1, 2 dan 3," tulis Diky dalam akun Instagramnya. Menurut Diky, pihak yang membuat dan memajang spanduk itu tak punya niat baik untuk Pilkada Jakarta. Pihak tersebut dinilai olehnya hanya ingin memperkeruh suasana saja. "Saya berharap Panitia Pilgub Jakarta bisa lebih tegas akan hal ini," katanya. "Untuk the Jakmania, saya berharap jangan terprovokasi atas hal ini, tetap tenang, senang, dan asik," jelas Diky. Lebih lanjut, Diky juga menitipkan pesan penting kepada seluruh paslon yang bersaing untuk menjadi gubernur Jakarta berikutnya. Dia berharap para paslon memberikan visi dan misi serta janji yang realistis. "Untuk ketiga paslon, suporter sepak bola itu lebih jujur dan tegas. Kalau A ya A. Tidak ada A+ atau A-," kata Diky. "Oleh karena itu berilah paparan yang jujur, tegas, dan realistis sehingga kami bisa menentukan pilihan hati dan pikiran yang jernih," tambah Diky sambil menandai akun Instagram ketiga cagub Jakarta, Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung. Diky Soemarno pun mengajak seluruh masyarakat Jakarta, khususnya Jakmania yang punya hak pilih untuk menentukan pilihannya dengan baik, memilih sesuai kata hati dan nurani. "Mari jaga bersama kota ini. Gunakan hak pilih kalian sesuai hati nurani dan kebatinan. Mari nikmati pesta demokrasi di Jakarta dengan menyenangkan. Jaga Jakarta dan #PersijaSelamanya," pungkas Diky. </div> </div> </div> </div>

Diky Soemarno menanggapi spanduk Ridwan Kamil yang mengenakan jersey Persib, mengingatkan Jakmania untuk tidak terprovokasi.

Respons Lengkap Ketum Jakmania Diky Soemarno Usai Muncul Spanduk Provokatif Ridwan Kamil Pakai Jersey Persib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/jelang-putaran-kedua-393-spanduk-provokatif-dicabut_m_116769.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panwaslu DKI dan Pemprov DKI melakukan tindakan tegas terhadap alat peraga provokatif menjelang putaran kedua Pilgub DKI. Sebanyak 393 buah spanduk provokatif sudah diturunkan. Hal itu dilakukan untuk menciptakan kondisi Jakarta yang aman dan nyaman. "Kemarin 260-an dan sekarang sudah meningkat 393 buah," terang Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, kemarin (16/3). Soni mengatakan jumlah spanduk yang telah diturunkan tersebut didapat dari 6 wiilayah yang ada di provinsi DKI Jakarta. Soni mengklaim di sejumlah tempat spanduk-spanduk bertuliskan hal berbau provokatif tersebut bahkan sudah mulai hilang. "Jakarta barat 113 buah, Jakarta timur 95 buah, kemudian Jakarta pusat 68 buah, dan Jakarta Utara 32 buah, kepulauan seribu 7 buah, Jakarta Selatan 78 buah. Jadi yang paling banyak ada di Jakarta barat dan Jakarta timur," bebernya. "Saya kira itu intinya dan ini sudah kami lakukan penertiban dan akan kita teruskan," sambungnya. Soni mengatakan pihaknya tak akan berhenti sampai di sini dan akan terus melakukan pembersihan total spanduk bernada provokatif tersebut. "Kami tidak akan surut semangat untuk menurunkan spanduk-spanduk yang provokatif dan berbau SARA," yakinnya. Sumarsono mengatakan beberapa penolakan sempat terjadi ketika petugas Satpol PP menurunkan spanduk provokatif itu. Meski demikian, jumlahnya tidak begitu banyak. Pemprov DKI juga melakukan pendekatan persuasif terlebih dulu sebelum mencopot spanduk-spanduk itu. "Jadi saya kalaupun ada riak-riak penolakan ya tinggal kami pendekatannya saja. Kami bisa memaklumi dan mengerti, tapi mereka juga harus mengerti bahwa kami punya tugas menjaga suasana Jakarta," ujar Sumarsono. mengatakan pendekatan persuasif tetap diperlukan. Sebab, bisa saja masyarakat tidak mengerti aturan pemasangan spanduk. Adapun, spanduk itu dicopot karena melanggar aturan lokasi pemasangan spanduk dan tidak berizin. Selain itu, isi dari spanduk itu juga bersifat provokatif dan menyinggung SARA sehingga dikhawatirkan menimbulkan suasana tidak kondusif di Jakarta. Dia juga menambahkan, akan menyerahkan sepenuhnya kepada polisi terkait oknum pemasang spanduk-spanduk itu. (wok/yuz/JPG)

Jelang Putaran Kedua, 393 Spanduk Provokatif Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/soal-spanduk-tak-salatkan-jenazah-penista-agama-ini-kata-sekda-dki_m_115076.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menanggapi keras ihwal spanduk yang dipajang di masjid-masjid yang tak akan menyolatkan jenazah pendukung penista agama Islam. Menurut Saefullah, kalimat dalam spanduk seperti itu bersifat provokatif dan dapat mengganggu kebhinekaan di Jakarta. "Menurut kita &nbsp;spanduk itu, sifatnya provokatif. Bisa memecah belah umat beragama. Baik antar umat Islam, maupun umat yang lain," kata Saefullah di kompleks Balai Kota Jakarta, Kamis (9/3). Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta itu menjelaskan, negara ini dibentuk atas dasar Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama sesuai keyakinannya dan hal itu mesti dihormati. "Kemarin sudah ada statement dari Ketua MUI Nasional Ma'ruf Amin, yang mengatakan bahwa salat jenasah itu adalah merupakan fardu kifayah. Jadi tidak harus semua orang menyolatkan, beberpa orang boleh menyolatkan jenasah tergantung situasi dan kondisi itu," ulasnya. Soal masyarakat yang sudah terlanjur memasang spanduk-spanduk provokatif, Saefullah enggan untuk memberikan sanksi. Dia mengaku akan menempuh cara halus terlebih dahulu untuk mendekati dan menegur warga yang tak ingin menyolatkan jenazah pendukung penista agama. "Kita akan menempuh (langkah) persuasif lebih dulu. Terutama masjid-masjid di lingkungan Pemerintah DKI," terangnya. Karena itu, Saefullah meminta warga yang memasang spanduk-spanduk tersebut agar segera mencopotnya demi kenyamanan bersama."Itu harus steril dan nanti akan ada ajaran bersama dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan KODI (Koordinasi Dakwah Islam)," jelasnya. Meski begitu, dia tidak melarang masyarakat memasang spanduk, hanya kontennya yang harus diperhatikan. Adapun, imbauan tersebut disampaikan Saefullah dalam acara silaturahmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa tokoh agama hari ini. Ada yang dari MUI, KODI, Nahdlatul Ulama (NU) dari semua wilayah kota sampai provinsi serta dewan-dewan masjid. (uya/JPG)

Soal Spanduk Tak Salatkan Jenazah Penista Agama, Ini Kata Sekda DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/spanduk-tolak-salatkan-penista-agama-adalah-bentuk-pembodohan_m_114758.jpeg" alt="Contoh spanduk menolak salatkan pendukung penista agama." width="100%">
<figcaption>Contoh spanduk menolak salatkan pendukung penista agama.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, sejumlah spanduk dan poster provokatif muncul di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Salah satu yang ramai dibicarakan adalah spanduk penolakan salat jenazah para pendukung penista agama.  Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi,l, pemasangan spanduk itu atas dasar identitas agama dan ras. Dan itu merupakan bentuk intoleransi yang merusak kohesi dan ketertiban sosial di Ibu Kota Jakarta. Apalagi saat ini DKI Jakarta sedang memasuki masa kampanye pilkada putaran kedua.  "Spanduk itu memuat pesan pembodohan warga dan kampanye yang tidak masuk akal serta menghalalkan segala cara untuk tujuan menghimpun dukungan politik," ucap dia ketika dikonfirmasi, Rabu (8/3).  Dia juga berkata, langkah kepolisian yang langsung mengambil sikap dengan menggunakan cara-cara persuasif, dalam menanganinya itu sudah benar. "Langkah persuasif yang dilakukan oleh aparat Polda Metro Jaya dalam menertibkan spanduk-spanduk merupakan langkah positif demi menjaga ketertiban masyarakat. Itu memang salah satu tugas pokok Polri," sambung dia.  Akan tetapi menurut dia, langkah itu perlu disertai penindakan hukum, jika pesan-pesan destruktif melalui spanduk tersebut teridentifikasi sebagai suatu tindak pidana," kata Hendardi.   Karenanya, lanjut dia, memasuki masa kampanye putaran kedua, semua pihak didorong untuk melakukan kampanye dialogis, konstruktif, dan mencerdaskan. Hal ini untuk membangun politik yang demokratis di ibukota. "Sehingga seluruh proses Pilkada memberikan dampak positif bagi pembangunan politik di DKI Jakarta yang demokratis," tukas dia. (elf/JPG)

Spanduk Tolak Salatkan Penista Agama Adalah Bentuk Pembodohan