<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/9xKlrmpBXfeZQD3BllQ3DyHbx16bkeKzsRDYPS3Y-1-3488485634.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman serahkan bukti dugaan korupsi kuota  haji era Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman serahkan bukti dugaan korupsi kuota  haji era Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/8/2025). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat praperadilan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.</p> <p>Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan gugatan praperadilan diajukan karena KPK dinilai tidak sah menghentikan penyidikan perkara tersebut. Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka.</p> <p>Namun, penyidikan perkara tersebut dihentikan sejak Desember 2024 dan baru diketahui publik belakangan ini. Atas dasar itu, MAKI mengajukan gugatan ke pengadilan.</p> <p>&ldquo;Atas sengketa perkara tersebut, MAKI menggugat praperadilan dengan maksud dan tujuan untuk membatalkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) tersebut,&rdquo; kata Boyamin, Selasa (6/1).</p> <p>Boyamin menilai, penghentian penyidikan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menegaskan, dugaan tindak pidana dalam perkara ini berpotensi menimbulkan kerugian negara.</p> <p>&ldquo;Karena isi yang di dalam perut bumi itu adalah milik negara. Apabila ditambang dengan cara ilegal atau cara tidak benar, maka itu menjadi kerugian negara,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Selain itu, MAKI juga menyoroti adanya dugaan tindak pidana suap yang terjadi pada 2009. Menurut Boyamin, dugaan tersebut belum kedaluwarsa secara hukum.</p> <p>&ldquo;Jadi secara material alasan SP3 yang sebagaimana diomongkan juru bicara KPK bahwa SP3 alasannya tidak ada kerugian negara dan sudah daluwarsa, maka kami bantah dua hal tersebut,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Boyamin turut mengkritik penerbitan SP3 yang diteken pimpinan KPK Nawawi Pomolango menjelang akhir masa jabatannya. Ia berpendapat, keputusan strategis semestinya tidak diambil ketika pimpinan lembaga berada di penghujung masa tugas.</p> <p>&ldquo;Bagi saya mestinya orang yang mendekati akhir masa jabatan tidak boleh lagi membuat keputusan penting, termasuk membuat SP3,&rdquo; cetus Boyamin.</p> <p>Sebelumnya, KPK membenarkan menghentikan kasus dugaan korupsi tambang nikel di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,7 triliun. KPK beralasan, penghentian kasus tersebut didasari pada tidak terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara dalam sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>&ldquo;SP3 tersebut didasari sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang tidak cukup bukti karena berdasarkan surat dari BPK sebagai auditor negara, kerugian negaranya tidak bisa dihitung,&rdquo; ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (30/12).</p> <p class="class-paragraph">Budi mengungkapkan, dalam surat yang disampaikan kepada KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan alasan mengapa kerugian negara tidak dapat dihitung dalam perkara tersebut.</p> <p>&ldquo;Dalam surat BPK disampaikan bahwa kerugian negara tidak bisa dihitung karena tambang yang belum dikelola tidak tercatat sebagai keuangan negara/daerah, termasuk tambang yang dikelola perusahaan swasta tidak masuk dalam lingkup keuangan negara,&rdquo; jelas Budi.</p> <p>Dengan dasar tersebut, KPK menilai bahwa dugaan penyimpangan dalam proses pemberian izin usaha pertambangan (IUP) tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kerugian negara.</p> <p>&ldquo;Maka jika terjadi penyimpangan dalam proses pemberian IUP, atas hasil tambang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

KPK digugat praperadilan soal SP3 kasus tambang nikel di Konawe Utara. MAKI nilai penghentian penyidikan tak sah.

Buntut SP3 Kasus Tambang di Konawe Utara, KPK Digugat Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-1JPG-200636168.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong> JawaPos.com</strong> &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah dugaan adanya intervensi, dalam penghentian penyidikan kasus dugaan suap izin tambang nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,7 triliun.</p> <p>Dalam perkara tersebut, mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sempat ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan keputusan penghentian perkara dilakukan secara profesional dan independen, tanpa adanya campur tangan pihak mana pun.</p> <p>&ldquo;KPK pastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun,&rdquo; kata Budi kepada wartawan, Selasa (30/12).</p> <p>Budi menjelaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sepenuhnya didasarkan pada materi serta perkembangan penyidikan yang dimiliki KPK.</p> <p>Salah satu kendala utama dalam perkara ini adalah tidak diperolehnya hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor.</p> <p>&ldquo;Penerbitan SP3 ini murni pertimbangan teknis dalam proses penyidikannya, yakni penghitungan kerugian keuangan negara yang tidak bisa dilakukan oleh auditor,&rdquo; ujarnya.</p> <p>KPK menyadari keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan di tengah publik, mengingat tindak pidana korupsi di sektor pertambangan merupakan isu yang sensitif dan mendapat sorotan luas.</p> <p>Namun demikian, Budi menegaskan penegakan hukum tetap harus berpijak pada kecukupan alat bukti.&nbsp;&ldquo;Tentu dalam proses hukumnya, harus tetap berdasarkan alat bukti,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sebelumnya, KPK menetapkan Aswad Sulaiman, Bupati Konawe Utara pada periode 2007&ndash;2009 dan 2011&ndash;2016, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi.</p> <p>Kasus tersebut berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan di lingkungan Pemkab Konawe Utara periode 2007&ndash;2014 yang diduga dilakukan secara melawan hukum.</p> <p class="class-paragraph">Dalam konstruksi perkara, KPK memperkirakan negara mengalami kerugian sedikitnya Rp 2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikel melalui perizinan yang tidak sesuai ketentuan.</p> <p>Selain itu, Aswad juga dijerat dalam perkara dugaan suap terkait penerbitan izin kuasa pertambangan.</p> <p>Selama periode 2007&ndash;2009, ia diduga menerima suap sekitar Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.</p> <p>&nbsp;</p>

KPK bantah ada intervensi dalam penghentian kasus suap izin tambang nikel Konawe Utara yang rugikan negara Rp 2,7 triliun.

Soal SP3 Kasus Suap Izin Tambang Nikel Konawe Utara Rp 2,7 Triliun, KPK Bantah Ada Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/kaltim-tawarkan-balikpapan-ppu-bersatu-untuk-ibu-kota-baru_m_144149.jpeg" alt="Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), menyusul meninggalnya Mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, pada Minggu (22/12) malam. Diketahui, Awang Faroek Ishak menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kaltim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Bahwa surat perintah penyidikan atas nama Ybs akan dikeluarkan SP3 oleh KPK setelah surat kematian diterima dan diproses secara administrasi," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Senin (23/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyampaikan, KPK turut mengucapkan duka cita atas meninggalnya Awang Faroek Ishak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015452421/pesan-menyentuh-minji-newjeans-setelah-kontrak-eksklusif-dengan-ador-berakhir">Pesan Menyentuh Minji NewJeans Setelah Kontrak Eksklusif dengan Ador Berakhir </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK turut berduka cita atas berpulangnya Sdr. Awang Faroek Ishak. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kabar meninggalnya Awang Faroek Ishak diketahui melalui akun media sosial Pemprov Kaltim @pemprov_kaltim. Awang Faroek meninggal dunia di RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, Kaltim, pada Minggu (22/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami kehilangan seorang pemimpin visioner, tokoh pembangunan, dan panutan yang telah memberikan dedikasi luar biasa bagi kemajuan Kalimantan Timur," bunyi narasi sosial media itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semangat, pemikiran, dan jasa beliau akan selalu menjadi inspirasi bagi generasi penerus," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Awang Faroek merupakan salah satu dari tiga tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) di Kaltim. Selain Awang Faroek, KPK juga menetapkan Kadin Kaltim Dayang Donna Walfiaries Tania dan Komisaris PT Sepiak Jaya Kaltim Rudy Ong Chandra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu naik ke penyidikan sejak 19 September 2024. KPK sudah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah para tersangka itu.</div> </div> </div>

KPK segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), menyusul meninggalnya Mantan Gubernur Kaltima Awang Faroek Ishak.

Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak Meninggal, KPK Segera Terbitkan SP3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/05/Edward-Omar-Sharif-Hiariej-atau-Eddy-Hiariej-Fedrik-Tarigan-1JPG-4071151218.jpg" alt="Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej memberikan keterangan sebagai ahli pihak pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 d</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak memberhintakan kasus atau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada rencana untuk SP3," kata Alex, sapaan Alexander Marwata dikonfirmasi, Selasa (25/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memastikan, pihaknya tidak ada rencana melimpahkan kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi yang sebelumnya menjerat Eddy Hiariej. Meski memang, Eddy Hiariej telah memenangkan upaya hukum praperadilan terhadap kasus yang menjeratnya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014795617/pks-nyatakan-usung-duet-anies-sohibul-iman-di-pilkada-jakarta-2024">PKS Nyatakan Usung Duet Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak ada rencana pelimpahan," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex memastikan, pihaknya saat ini masih mempelajari putusan praperadilan yang memenangkan Eddy Hiariej. Sebab, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prinsipnya pimpinan memerintahkan untuk menindaklanjuti putusan praper. Putusan praper menyebutkan penetapan tersangka tidak sah karena alat bukti dan penetapan tersangka dilakukan pada saat penyelidikan," ujar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Alex menyatakan bahwa KPK akan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk kembali menjerat Eddy Hiariej. Namun, Alex tidak menjelaskan secara rinci kapan KPK akan kembali menerbitkan Sprindik kepada guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tinggal terbitkan sprindik baru untuk mencari/mnwmukan alat bukti yang dengan alat bukti tersebut digunakan untuk menetapkan tersangka," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, PN Jaksel menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wamenkumham&nbsp;Edward&nbsp;Omar Sharif&nbsp;Hiariej&nbsp;alias&nbsp;Eddy&nbsp;Hiar<wbr />iej. Hakim tunggal Estiono menyatakan bahwa penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap&nbsp;Eddy&nbsp;Hiariej&nbsp;tidak sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini sekaligus menggugurkan penetapan tersangka terhadap&nbsp;Eddy&nbsp;Hiariej. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara&nbsp;Eddy, Yogi Arie Rukmana, selaku asisten pribadi&nbsp;Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka mantan Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan sebesar Rp 8 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eddy&nbsp;Hiariej&nbsp;sudah dua kali mengajukan permohonan praperadilan terhadap status tersangkanya. Praperadilan pertama dicabut, lantaran permohonan itu diajukan bersama Yosi dan Yogi yang juga selaku pemohon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian,&nbsp;Eddy&nbsp;kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk kedua kalinya, hanya&nbsp;Eddy&nbsp;Hiariej&nbsp;yang menjadi pemohon dalam gugatan langkah hukum praperadilan tersebut.</div> </div>

KPK memastikan tidak memberhintakan kasus atau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Wamenkumham Eddy Hiariej.

KPK Tegaskan Tak Terbitkan SP3 untuk Hentikan Kasus Dugaan Suap Eks Wamenkumham Eddy Hiariej

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-02-at-11.50.06.jpeg" alt="Polisi melakukan rekonstruksi ulang kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Hasya Atallah Syahputra di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. (Wandi/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Polisi melakukan rekonstruksi ulang kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Hasya Atallah Syahputra di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. (Wandi/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Pihak AKBP (Purn) Eko Setio Budi Wahono angkat suara mengenai berubahnya warna mobil Pajero B 2447 RFS usai kecelakaan dengan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Hasya Atallah Syahputra. Perubahan warna ini terjadi usai Polda Metro Jaya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).<br /> <br /> Pengacara Eko, Kitson Sianturi mengaku, menyuruh kliennya mengganti warna mobilnya menjadi putih menggunakan stiker. Dengan tujuan warna asli kendaraan tidak hilang, namun baret-baret bekas kecelakaan tertutupi.<br /> <br /> "Itu distiker dengan dasar bahwa jangan ada lecet-lecet warnanya tetap utuh apabila di kemudian hari mau dijual atau mau modif apapun itu dia masih dalam keadaan semula," kata Kitson saat dihubungi, Sabtu (4/2).<br /> <br /> Kitson memastikan, tidak ada upaya menghilangkan barang bukti. Pasalnya, luka bekas tabrakan masih ada, hanya saja ditutupi stiker.<br /> <br /> "Seandainya kita melakukan perawatan untuk mengembalikan ke semula opini lagi, yang lain-lain lagi. Tapi pada dasarnya untuk menghilangkan barang bukti itu tidak ada," jelasnya.<br /> <br /> Kitson menambahkan, pinjam pakai mobil tersebut juga tidak menyalahi aturan karena saat itu sudah diterbitkan SP3. Maka, ketika SP3 dikeluarkan, status mobil sudah tidak berperkara atau disita penyidik.<br /> <br /> "Pada saat mau rekonstruksi ulang kita kembalikan juga dan sampai sekarang mobil nya masih di pihak penyidik. Diminta lagi mobil tersebut dan kita kembalikan," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, M. Hasya Attalah Syaputra ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Jakarta Selatan. Dia dianggap sebagai pihak yang bersalah hingga mengakitbkan diri sendiri meninggal dunia.<br /> <br /> "Penyebab terjadinya kecelakaan ini si korban sendiri. Kenapa dijadikan tersangka ini. Dia kan yang menyebabkan, karena kelalaiannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman di Polda Metro Jaya, Jumat (27/1).<br /> <br /> Latif menjelaskan, kelalaian Hasya membuat kecelakaan terjadi hingga menewaskan dirinya. Sedangkan pengendara mobil AKBP (Purn) Eko Setia Budi Wahono tidak melakukan kesalahan, dan berusaha menghindar saat Hasya terjatuh.<br /> <br /> "Karena kelalaiannya jadi dia meninggal dunia. Karena kelalaiannya korban dalam mengendarai sepeda motor sehingga nyawanya hilang sendiri," jelasnya.<br /> <br /> Hasya saat itu memacu sepeda motornya pada kecepatan 60 km/jam, kala cuaca gerimis. Lalu kendaraan di depan Hasya berbelok membuat Hasya tergelincir dan terjatuh ke lajur kanan. Dari arah berlawanan, datang mobil yang dikendarai Eko.<br /> <br /> "Pak Eko dalam waktu ini sudah tidak bisa menghindari karena sudah dekat. Jadi memang bukan terbentur dengan kendaraan Pajero, tapi jatuh ke kanan diterima oleh Pajero. Sehingga terjadilah kecelakaan," tandas Latif.

Ganti Warna Mobil Usai Kecelakaan, Ini Alasan Pengacara AKBP Purn Eko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230111_2122591.jpg" alt="Sidang perkara praperadilan terhadap SP3 kasus dugaan penodaan agama anggota DPD Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa di PN, Rabu (11/1). Rolandus Nampu/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara praperadilan terhadap SP3 kasus dugaan penodaan agama anggota DPD Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa di PN, Rabu (11/1). Rolandus Nampu/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pengadilan Negeri Denpasar menolak gugatan perkara praperadilan terhadap surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan anggota DPD Provinsi Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradata Wedastera Putra Suyasa. Arya Wedakarna dinilai pihak pemohon diduga menodai agama Hindu.<br /> <br /> Hakim tunggal I Gusti Ngurah Arianta Era Winawan dalam amar putusannya di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Denpasar, menyatakan, menolak praperadilan pihak pemohon Harmaini Idris Hasibuan dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum dari massa umat Hindu pendukung Tim Hukum Nusa Bali (THNB). Pihak termohon Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, C.q Penyidik Unit IV Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dihadiri kuasa hukum Imam Ismail dan I Ketut Soma Adnyana, dan kawan-kawan sebagai termohon.<br /> <br /> Hakim membacakan amar putusan yang pada intinya memutuskan menolak gugatan pemohon dan menyatakan tindakan termohon yang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap terlapor Arya Wedakarna sesuai prosedur hukum.<br /> <br /> Humas Pengadilan Negeri Denpasar Gede Putra Astawa mengatakan, pertimbangan putusan pada pokoknya sudah memenuhi apa yang dilakukan pihak termohon. Sehingga, apa yang diambil dalam keputusan tersebut untuk mengeluarkan SP3 sudah tepat.<br /> <br /> ”Bahwa terbitnya SP3 tersebut telah melalui proses dan mekanisme yang benar yang masih masuk dalam kewenangan penyidik, yang didahului dengan pengumpulan alat bukti, berupa pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti, serta gelar perkara, yang pada akhirnya terbit surat ketetapan penghentian penyidikan No.S.Tap/48b/VIII/2022/Ditreskrimum tersebut,” kata Astawa seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Harmaini Idris Hasibuan sebagai perwakilan tim kuasa hukum pemohon menyatakan tidak puas dengan putusan majelis hakim. Dengan putusan tersebut, pihaknya tidak dapat mengajukan banding karena persidangan hanya sekali dan sudah final.<br /> <br /> Hasibuan menilai, hakim dianggap masih belum mempertimbangkan bukti dari pemohon, yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) mengenai penggabungan perkara.<br /> <br /> ”Alat bukti dia tidak pakai, padahal ini yang paling inti. Jadi, SP2HP tidak dipertimbangkan hakim. Perkara ini sebenarnya perkara penggabungan dua laporan. Penggabungan dua laporan ini, pada waktu dilakukan gelar perkara khusus untuk penghentian, kami tidak dipanggil. Barang bukti kami tidak diikutkan, ahli kami tidak diikutkan, sehingga penghentian itu kami anggap tidak sah. Sebab, laporan atau perkara ini berdasar dua laporan polisi, digabung menjadi satu berdasar bukti P.4,” kata Hasibuan.<br /> <br /> Menurut dia, jika laporan polisi LP/409/XI/2020/BALI SPKT tanggal 3 November 2020 yang ditolak, pihak pemohon THNB tidak ada masalah. Asalkan Laporan Pengaduan Masyarakat dengan Register Dumas Nomor 441/XI/2020 Ditreskrimum tanggal 3 November 2020 dengan pelapor Putu Pastika Adnyana dilanjutkan.<br /> <br /> ”Jadi kami tidak diundang gelar, sedangkan kami juga adalah pelapor, berarti barang bukti dan alat bukti yang sudah lengkap tidak dipakai. Makanya saya sebut itu penghilangan barang bukti, <em>obstruction of justice</em>. Hakim tidak memakai SP2HP B/553/V/Res.1.24/2021/Ditreskrimum yang sah ini. Dengan adanya putusan praperadilan ini, kami tidak menerima karena keputusan itu tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah, penggabungan laporan,” terang Hasibuan.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Sebelumnya, Arya Wedakarna dilaporkan warga Nusa Penida, Klungkung pada 3 November 2020 dengan dugaan melecehkan simbol agama Hindu. Masyarakat menilai AWK diduga merendahkan Ida Bhatara Dalem Ped yang beristana di Pura Dalem Ped, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

PN Denpasar Tolak Praperadilan SP3 Kasus Penodaan Anggota DPD Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Fedrik-Tarigan-2.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan terkait pernyataan Kapolri terhadap penuntasan kasus kematian Brigadir Joshua di Kantor Menkopolhukam di Jakarta, Selasa (9/8/2022) Pemerintah memberikan apresiasi kepada Kapolri dan Jajarannya terkait kemajua" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan terkait pernyataan Kapolri terhadap penuntasan kasus kematian Brigadir Joshua di Kantor Menkopolhukam di Jakarta, Selasa (9/8/2022) Pemerintah memberikan apresiasi kepada Kapolri dan Jajarannya terkait kemajua</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, laporan dugaan pelecehan seksual yang dilayangkan ke almarhum Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J segera dihentikan. Dia menyebut, tidak ada dugaan pelecehan seksual dalam kasus tersebut.<br /> <br /> "Saya akan komunikasikan dengan Bareskrim karena sampai sekarang laporan pelecehan itu diproses. Loh, saya bilang, skenarionya sudah lain, sudah ada tersangkanya alat bukti yang cukup, bahwa pelakunya bukan Bharada E, tapi ada yang menyuruh (Ferdy Sambo)," kata Mahfud dalam siaran YouTube, Jumat (12/8).<br /> <br /> Mahfud meyakini, Polri segera mencabut laporan dugaan pelecehan seksual terhadap almarhum Brigadir J. Sehingga, kasus itu akan dihentikan. "Ya, mungkin sebentar lagi dicabut, di SP3," tegas Mahfud.<br /> <br /> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menegaskan, dugaan pelecehan itu harus di SP3. Karena yang dituduh melecehkan, yakni Brigadir J sudah ditembak mati. "Cerita-cerita laporan pemeriksaan itu yang mengerikan campur menjijikan, makanya itu sensitif. Bagaimana melecehkannya itu ada uraiannya," ucap Mahfud.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, setelah Brihadir J diketahui tewas pada 8 Juli lalu, dia dilaporkan dalam dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi. Selain itu, disebut jika Brigadir J tewas karena adanya tembak menembak antara Brigadir J dan Bharada E.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Polri menetapkan mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus tewasnya Brigadir J. Jeratan hukum terhadap Ferdy Sambo setelah tim khusus Polri menemukan alat bukti kuat dugaan keterlibatannya.<br /> <br /> "Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan timsus telah memutuskan menetapkan saudara FS (Ferdy Sambo) sebagai tersangka," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8).<br /> <br /> Selain Ferdy Sambo, kasus pembunuhan Brigadir J juga turut menjerat tiga tersangka lainnya yakni Bharada Richard Eliezer (RE) Bripka Ricky Rizal (RR) dan asiten rumah tangga sekaligus sopir keluarga Sambo, Kuat Ma’ruf (KM).<br /> <br /> Mereka disangkakan melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. <strong>(*)</strong>

Mahfud: Laporan Dugaan Pelecehan Seksual Brigadir J segera Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/amaq-sinta-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Irjen Djoko Purwanto menyatakan bahwa, pihaknya telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait Amaq Sinta, korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka. Djoko Purwanto menjelaskan, penghentian proses hukum terhadap <a href="https://www.jawapos.com/tag/amaq-sinta/">Amaq Sinta</a> tersebut setelah dilakukannya proses gelar perkara yang dihadiri oleh jajaran Polda NTP dan pakar hukum.<br /> <br /> "Hasil gelar perkara disimpulkan peristiwa tersebut merupakan perbuatan pembelaan terpaksa sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil," ujar Djoko kepada wartawan, Sabtu (16/4).<br /> <br /> Menurut Djoko, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<br /> <br /> "Peristiwa yang dilakukan oleh Amaq Sinta merupakan untuk membela diri sebagaimana Pasal 49 Ayat (1) KUHP soal pembelaan terpaksa," katanya.<br /> <br /> Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menekankan bahwa, penghentian perkara tersebut dilakukan demi mengedepankan asas keadilan, kepastian dan terutama kemanfaatan hukum bagi masyarakat. "Dalam kasus ini, Polri mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas dan nesesitas," ungkap Dedi.<br /> <br /> Diketahui dalam kasus ini, Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan korban begal, Amaq Sinta sebagai tersangka karena membuat dua begal yang hendak mengambil motornya terbunuh. Selain itu, polisi juga telah mengamankan dua begal lainnya yang selamat dalam kejadian itu. Mereka pun dijadikan saksi dari kasus tewasnya dua begal tersebut.

Polda NTB Terbitkan SP3 Kasus Korban Begal yang Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Logo-Jaksa.jpg" alt="Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kejaksaan. kejari-ppu.go.id/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menghentikan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan keramba jaring apung dengan nilai kontrak kerja mencapai Rp45,5 miliar.<br /> <br /> Asisten Pidana Khusus Kejati Aceh R Raharjo Yusuf Wibisono di Banda Aceh, Selasa, mengatakan penghentian penyidik atas petunjuk Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus).<br /> <br /> "Beberapa waktu lalu, penyidik melakukan ekspos perkara ke Jampidsus. Hasilnya, tim Jampidsus memberi petunjuk agar penanganan perkara dihentikan," kata R Raharjo Yusuf Wibisono.<br /> <br /> Didampingi Kepala Kejati Aceh Muhammad Yusuf, R Raharjo Yusuf mengatakan alasan penghentian penyidikan karena perusahaan pengadaan PT Perikanan Nusantara merupakan badan usaha milik negara (BUMN).<br /> <br /> "Artinya, dalam kasus ini negara dengan negara, sehingga tidak ada kerugian negara. Dalam perkara ini, kesalahan hanya administrasi dan kesalahan tersebut sudah diambil alih Kementerian BUMN," kata R Raharjo Yusuf Wibisono.<br /> <br /> Menyangkut dengan tersangka, kata R Raharjo Yusuf Wibisono, dengan sendirinya gugur. Begitu juga uang Rp36 miliar, yang sebelumnya disita sebagai barang bukti, dikembalikan ke perusahaan yang kini berganti nama PT Perikanan Indonesia.<br /> <br /> "Sedangkan keramba jaring apung yang sebelumnya disita di Pulau Weh, Kota Sabang, sudah dibawa ke Lampung, untuk digunakan nelayan di provinsi itu. Sebab, keramba jaring apung tersebut tidak bisa digunakan di Sabang, karena perairannya tidak cocok," kata R Raharjo Yusuf Wibisono.<br /> <br /> Kejati Aceh menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pengadaan keramba jaring apung yang dikelola Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Direktorat Pakan dan Obat Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sejak 2018.<br /> <br /> Proyek tersebut dilaksanakan pada 2017 dengan anggaran Rp50 miliar. Proyek pengadaan tersebut dimenangkan PT Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp45,58 miliar.<br /> <br /> Hasil temuan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh, pekerjaan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi. Perusahaan juga tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100 persen. Pekerjaan diselesaikan pada Januari 2018, sedangkan pencairan sudah dibayarkan pada 29 Desember 2017.<br /> <br /> Selain itu juga terdapat indikasi kelebihan bayar. Kementerian Kelautan dan Perikanan membayar 89 persen dari seharusnya 75 persen pekerjaan. Total yang dibayarkan Rp40,8 miliar lebih dari nilai kontrak Rp45,58 miliar.<br /> <br /> Dalam kasus ini, tim penyidik Kejati Aceh menyita delapan keramba apung beserta jaringnya, satu unit tongkang pakan ikan. Kemudian, satu paket sistem distribusi pakan, dan pipa pakan.<br /> <br /> Serta, satu set sistem kamera pemantau, satu unit kapal beserta perangkatnya. Semua barang yang disita tersebut berada di beberapa tempat di Pulau Weh, Kota Sabang.<br /> <br /> Selain menyita aset, tim penyidik juga menyita uang tunai Rp36,2 miliar. Uang tersebut diserahkan langsung dalam bentuk tunai oleh PT Perikanan Nusantara kepada Kejaksaan Tinggi Aceh.

Kejati Aceh Hentikan Kasus Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Rp 45 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Supardi-Dirdik-Kejagung.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Hal ini ditandai dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Tertanggal 3 September 2021.<br /> <br /> Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI Supardi, mengatakan alasan penghentian penyidikan kasus Pelindo II karena unsur kerugian negara sulit ditemukan.<br /> <br /> "Iya sudah (SP3-red) karena unsur kerugian negara yang sulit ditemukan," ujar Supardi, di Jakarta, Selasa (7/8) dilansir dari Antara.<br /> <br /> Ia menjelaskan, kerugian yang terjadi dalam proses perpanjangan masa kerja pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan PT Pelindo II tersebut masih berupa potensi (potencial loss).<br /> <br /> "Jadi masih ada "opportunity cost" yang mungkin bisa diperhitungkan dan kami belum bisa pastikan berapa. Apakah itu rugi, apakah untung itu belum bisa dipastikan karena valuasi bisnis kan tidak 'stuck' kan," ujar Supardi.<br /> <br /> Dalam perkara ini, kata Supardi, penyidik telah merujuk pada hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Begitu pun hasil pendalaman dalam setiap transaksi yang ada dalam perpanjangan kerja sama tersebut.<br /> <br /> Menurut dia, mazhab yang digariskan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menentukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah "actual loss". Ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016.<br /> <br /> "Kalau pasalnya enggak memenuhi salah satu unsur pidana, kalau diteruskan ya sebuah ketidakpastian nantinya," ujar Supardi.<br /> <br /> Meski penyidikan telah dihentikan, Supardi mengatakan apabila ditemukan alat bukti baru, maka penyidik akan kembali mendalami perkara tersebut.<br /> <br /> "Sampai nanti suatu titik ditemukan alat bukti baru. Persoalannya hanya di situ sebenarnya," kata Supardi.<br /> <br /> Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II dilakukan pasca-Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-54/F.2/Fd.1/09/2020. Penyidik sejauh ini telah menggeledah Kantor Jakarta International Container Terminal (JICT) dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti.<br /> <br /> Termasuk memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anak dan istri mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino.<br /> <br /> Tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut diduga terjadi saat perpanjangan pengelolaan pelabuhan yang dilakukan JICT dengan Pelindo II. Dalam perpanjangan itu, diduga ada perbuatan yang melawan hukum.<br /> <br /> Meski telah naik ke tahap penyidikan, katanya, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pelindo II

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sp3

Berita Terkini