<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-diminta-usut-kasus-penembakan-mobil-karyawan-jict_m_223560.jpeg" alt="SP JICT long march saat hari buruh" width="100%">
<figcaption>SP JICT long march saat hari buruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) mendesak polisi mengusut tuntas kasus penembakan terhadap mobil karyawan di area pelabuhan. Karena ini kali ketigas kasus perusakan yang menimpa mobil karyawan JICT. Ketua Serikat Pekerja JICT Hazris Malsyah mengatakan, penembakan yang terjadi dinihari tadi merupakan tindakan brutal. "Kami mendukung serta meminta polisi untuk mengungkap tuntas kasus penembakan tersebut," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (28/6). Hazris menambahkan, kasus ini juga merupakan pekerjaan rumah serius jajaran direksi, khususnya Direktur HRD yang membawahi manager Sekuriti JICT serta vendor keamanan. Karena ini kali ketiga mobil anggota serikat dirusak dan ditembak. "Sebelumnya kejadian serupa menimpa mobil milik anggota dan mantan Ketua <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/28/223491/mobil-karyawan-jict-ditembaki-otk" target="_blank">SP JICT</a>&nbsp;Hubertus Sirait dan Nova Sofyan Hakim," katanya. Hal ini mengingat penembakan tersebut terjadi di area lini 1 pelabuhan dan hanya berjarak 10 meter dari pos jaga sekuriti. Ada kode keamanan internasional ISPS, ada keamanan yang berjaga 24 jam dan ada 200 lebih CCTV. "Kami menduga penembakan tersebut kemungkinan ada kaitan dengan kritik keras oleh pekerja terkait perpanjangan kontrak JICT jilid II kepada Hutchison yang melanggar aturan," jelas Hazris. Sebelumnya diberitakan, Sebuah mobil menjadi sasaran penembakan orang tidak dikenal (OTK) di area parkir Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Kamis (28/6) dini hari tadi. Mobil dengan nomor polisi B 1650 TRV itu mengalami kerusakan di bagian kaca kiri depan akibat terjangan benda diduga timah panas. Berdasarkan keterangan salah seorang saksi di lokasi kejadian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 00.00 WIB. Saat itu di lokasi kejadian sedang sepi dari aktivitas.

Polisi Diminta Usut Kasus Penembakan Mobil Karyawan JICT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sp-jict-bersama-ratusan-pekerja-pelabuhan-gelar-buka-puasa-bersama_m_218518.jpeg" alt="SP JICT buka bersama manajemen direksi." width="100%">
<figcaption>SP JICT buka bersama manajemen direksi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) bersama ratusan pekerja pelabuhan dan afiliasi, mengadakan buka puasa bersama di kantor Sekretariat SP JICT, Jakarta Utara, Rabu (6/6). Sebelum berbuka puasa, Asisten Deputi Menko Polhukam Sony Santoso mengajak merefleksikan arti kebangsaan seraya merenungi makna ramadhan. "Dari dulu, tujuan NKRI merdeka demi kesejahteraan rakyat. Jika kawan-kawan SP JICT yakin dalam kebenaran, maka percayalah Allah akan membimbing dan menunjukkan jalan," ujar Sony. Sony mengaku senang dengan diadakannya kegiatan tersebut. Dia menilai, kegiatan berbuka buruh pelabuhan yang sedang memperjuangkan kedaulatan negara ini, bisa kembali mempertegas bahwa Indonesia merupakan negara Pancasila. "Dalam kesempatan ini, penting merenungkan kembali Pancasila sebagai pegangan hidup bernegara. Jangan sekali-kali kita berani gadaikan aset bangsa. Karena yang paling mahal adalah harga diri. Merah putih adalah harga diri bangsa," kata Sony. Bertepatan dengan acara buka bersama, 1 Juni saat hari lahir Pancasila. Inilah semangat yang ingin dibangun dalam acara ini untuk meneguhkan semangat berdikari dan kebangsaan. Ketua SP JICT, Hazris Malsyah mengatakan, kegiatan ini digelar untuk mempererat silaturahmi antar buruh pelabuhan, khususnya perjuangan atas penyelanatan aset bangsa. Kegiatan ini juga dimaksudkan memberi pesan kepada pihak-pihak tertentu yang dianggap ingin merusak semangat nasionalisme. "Saat ini kasus hukum yang diajukan manajemen JICT melawan pekerja kalah di tingkat kasasi. Kuasa Hukum Mereka dibayar mahal. Tapi dengan berkat rahmat Allah SWT dan kekuatan keyakinan, kita bisa memetik kemenangan," kata Hazris. Acara buka bersama tersebut turut dihadiri Direktur Utama JICT Gunta Prabawa dan afiliasi nasional serta Internasional SP JICT yakni Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI), Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), Serikat Pekerja Kereta Api, Kesatuan Pelaut Indonesia, SP TPK Koja dan International Transportworkers Federation (ITF).

SP JICT Bersama Ratusan Pekerja Pelabuhan Gelar Buka Puasa Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/op-tanjung-priok-pastikan-mogok-kerja-sp-jict-tak-ganggu-pelayanan_m_148824.jpeg" alt="Suasana kantor JICT" width="100%">
<figcaption>Suasana kantor JICT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Arus ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dipastikan berjalan lancar dan normal. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Kelas Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra. Menurut Nyoman, bongkar muat kapal yang semestinya ditangani oleh PT Jakarta International Container Terminal (JICT) sudah dialihkan ke empat terminal di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. "Kami memastikan untuk hari kedua (4/8) aksi mogok kerja Serikat Pekerja (SP) JICT tidak mengganggu pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti yang terjadi saat ini, arus barang dan kapal tetap lancar," ujar Nyoman dalam keterangan tertulisnya. Dalam masa aksi mogok kerja SP JICT, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, New Port Container Terminal 1 (NPCT-1), Terminal MAL dan Terminal Peti Kemas Koja akan membantu pelayanan jasa kepelabuhanan. Adapun sebanyak 20 kapal yang semestinya ditangani JICT hingga Kamis (10/8) sudah dialihkan bongkar muatnya ke terminal lain di Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu di Terminal Koja (7 kapal), Terminal NPCT-1 (6 kapal), Terminal 3 (5 kapal), dan Terminal MAL (2 kapal). Untuk hari Jumat (4/8) NPCT-1 melayani 2 dua kapal yaitu MV. Hommonia Berolina (800 kontainer) dan MV. Northern Democrat (800 kontainer), Terminal 3 melayani satu kapal yaitu MV. MSC. Giana (400 kontainer), TPK Koja melayani dua kapal yaitu MV. Deva 216QAN (1000 kontainer) dan MV. Cosco Aden 032N (2000 kontainer). Adapun kapal-kapal tersebut merupakan limpahan dari JICT di samping melayani jasa kepelabuhanan rutin masing-masing.

OP Tanjung Priok Pastikan Mogok Kerja SP JICT Tak Ganggu Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/jict-nilai-tuntutan-mogok-kerja-kurang-berdasar_m_148545.jpeg" alt="Suasana JICT saat mogok kerja berlangsung." width="100%">
<figcaption>Suasana JICT saat mogok kerja berlangsung.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Direktur PT Jakarta International Container Terminal (JICT) Riza Erivan menjamin pihaknya sudah melakukan pengamanan di area kerja pelabuhan Tanjung Priok, menyusul hari pertama mogok kerja, Serikat Pekerja JICT, Kamis (3/8). &ldquo;Kami sudah melakukan sterilisasi di semua area, hal ini bertujuan untuk menjaga aset berharga seperti server. Ini kan objek vital skala nasional. Menyangkut upaya sterilisasi ini kami sudah berbicara dengan otoritas pelabuhan, Depnaker, dan pihak kepolisian,&rdquo; ujar Riza. Pernyataan ini muncul menanggapi tuduhan bahwa manajemen mengusir karyawan JICT saat akan bekerja. Berbagai isu tersebut bermunculan melalui beberapa akun twitter anggota SP JICT yang memulai mogok kerja terhitung hari ini (3/8) hingga rencananya sampai 10 Agustus nanti. Riza juga memandang tuntutan mogok kerja SP JICT ini tidak memiliki dasar yang kuat. Salah satu poinnya yakni soal rendahnya bonus yang diterima karyawan pada tahun 2016 dibandingkan bonus yang diterima pada tahun 2015. &ldquo;Kami bekerja prinsipnya sesuai dengan GCG, good corporate governance). Jadi dalam pemberian bonus juga sesuai proporsi yang ditetapkan dalam PKB (perjanjian kerja bersama). JICT sudah menunaikan kewajibannya dengan membayarkan sebesar Rp 45 miliar kepada seluruh karyawan," tuturnya. Riza menjelaskan, penurunan bonus tersebut diakibatkan karena profit memang turun. Sehingga kalau profit turun otomatis tidak bisa menaikkan bonus. Menurutnya nilai bonus sudah sesuai dengan peraturan dan prinsip GCG yang dijalankan oleh JICT. &ldquo;Makanya, tidak bisa mogok kerja untuk meminta bonusnya tidak dikurangi. Secara profit perusahaan memang menurun kok. Tidak ada dasarnya mogok untuk meminta bonus ditambah,&rdquo; pungkas Riza.&nbsp;

JICT Nilai Tuntutan Mogok Kerja Kurang Berdasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/catat-sekar-jict-tolak-terlibat-aksi-mogok-3-8-agustus_m_147999.jpeg" alt="Ilustrasi aktivitas di JICT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas di JICT</figcaption>
</figure>JawaPos - Serikat Karyawan Jakarta International Container Terminal (Sekar JICT) Pelabuhan Tanjung Priok menegaskan tidak akan terlibat&nbsp;dalam rencana aksi mogok Serikat Pekerja JICT pada tanggal 3 hingga 10 Agustus 2017.&nbsp; Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (1/8), Ketua Sekar JICT Pancarno Sumarno menyatakan, jika pihaknya senantiasa membuka ruang untuk bersinergi dengan pihak manajemen dan menjunjung tinggi kepuasan pengguna jasa.&nbsp; "Anggota Serikat Karyawan JICT dilarang ikut serta dalam aksi-aksi yang diadakan oleh organisasi lain, apalagi yang dapat mengganggu pelayanan pengguna jasa," tegas Pancarno.&nbsp; Pihaknya juga menghimbau agar seluruh karyawan JICT senantiasa siaga dalam menghadapi kemungkinan terburuk dari aksi mogok tersebut.&nbsp; Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, semua karyawan JICT agar menunggu komando dari Pengurus Sekar JICT. Apabila ada pihak-pihak yang memaksa, mengajak atau intimidasi anggota serikat karyawan maka wajib lapor ke Pengurus Harian Sekar JICT atau bisa merekam atau mendokumentasikan masalah tersebut sebagai bahan laporan.&nbsp; "Anggota Serikat Karyawan JICT diwajibkan bekerja seperti biasa sesuai tugasnya masing-masing," jelas Pancarno. Ditambahkan Pancarno, apabila ada Anggota Sekar ikut dalam kegiatan organisasi lain yang tidak sesuai dengan visi dan misi organisasi, maka Sekar JICT akan memprosesnya sesuai dengan aturan organisasi yang berlaku. &ldquo;Tidak ada toleransi apabila terbukti bersalah,&rdquo; tegasnya. Guna memastikan seluruh karyawan JICT tidak ikut dan terlibat dalam aksi mogok 3 - 8 Agustus, Sekar JICT membuat surat pernyataan merujuk Pasal 138 Undang-Undang Ketenagakerjaan.&nbsp; Pada pasal tersebut disebutkan bawah pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum. Selain itu, pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

Catat! Sekar JICT Tolak Terlibat Aksi Mogok 3-8 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/mogok-sp-jict-kental-aroma-politik_m_147884.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana mogok kerja yang dilakukan oleh serikat pekerja PT PT. Jakarta International Container Terminal Office (SP-JICT) pada 3-10 Agustus 2017 mendatang disinyalir kental dengan nuansa politik. &ldquo;Mogok Serikat Pekerja tentunya ada permasalahan mendasar antara perusahaan dan serikat pekerja,&rdquo; ujar anggota DPR yang juga masuk di Pansus Pelindo, Masinton Pasaribu kepada wartawan, Senin (31/7). Diduga kaitan politik atas mogok kerja SP-JICT itu terkait dengan perpanjangan kontrak JICT dengan dengan Hutchison Port Holding Group (HPH). Dengan adanya kontrak perpanjangan tersebut, Pelindo dipastikan mendapatkan penerimaan rutin tahunan USD 85 juta dan uang muka sebesar USD 215 juta. Kontrak perpanjangan tersebut disebut menguntungkan Pelindo II sebagai perusahaan Induk JICT. &ldquo;Tentunya mogok terkait dengan politik kesejahteraan,&rdquo; imbuh Masinton. Alasan kesejahteraan karyawan yang menjadi alasan utama mogok kerja pun diragukan. Beredar informasi untuk gaji di kalangan junior staff di JICT sudah mencapai angka Rp 20 juta. Ketika informasi tersebut diklarifikasi kepada Masinton, dia berdalih mengenai tolok ukur kesejahteraan karyawan. &ldquo;Angka tersebut tentunya bisa jadi sangat tinggi untuk karyawan pada umumnya atau mereka yang bekerja di sektor swasta. Tentunya SP JICT punya penilaian sendiri,&rdquo; jelas Masinton. Lebih jauh anggota Fraksi PDIP itu menyebut, Pansus Pelindo sedang menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perpanjangan kontrak antara HPH dan Pelindo II. Sementara tuntutan lain dari mogok JICT yakni mendesak pemutusan kontrak kerjasama dengan HPH. &ldquo;Proses politik yang saat ini sedang berjalan memproses hasil temuan BPK terhadap kerjasama pelindo ke KPK. Ke depan setidaknya akan ada empat permasalahan yang akan dikaji mulai TPK KOJA, pembangunan New Priok, Global Bond, serta kontrak dengan HPH yang sudah berlangsung ini,&rdquo; tandas Masinton.

Mogok SP JICT Kental Aroma Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/sebelum-pekerja-jict-mogok-kerja-dengarkan-dulu-permintaan-importir_m_147315.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mogok kerja yang direncanakan oleh Serikat Pekerjaa (SP) Jakarta International Container Terminal (JICT) pada 3-10 Agustus 2017 mendatang memang cukup mengkhawatirkan sejumlah elemen terkait dengan aktivitas di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Salah satu yang dikemukakan oleh Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI). Ketua GINSI Anton Sihombing meminta aksi itu jangan sampai menggangu kegiatan ekspor-impor di Indonesia. &ldquo;Sebagai Ketua GINSI, saya berharap jangan sampai mogok menggangu kegiatan impor barang dan ekspor. Indonesia sudah go internasional jangan sampai tersebar (kabar buruk) keluar negeri,&rdquo; ujar Anton Sihombing kepada wartawan, Jumat (28/7). Anton yang juga Anggota DPR Komisi V DPR itu menerangkan, aksi mogok itu akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan usaha. Karena pelabuhan merupakan obyek vital negara. Mogok yang dilakukan SP JICT harus tetap berada di dalam koridor peraturan perundang-udanganan dan tetap kondusif. Untuk itu, agar masalah ini tidak berlarut dan berulang lagi di kemudian, Anton menyarankan adanya duduk bersama antara serikat pekerja dengan pihak manajemen JICT. Dari duduk bersama tersebut dibuat sebuah kesepakatan bersama dan dengan tolok ukur waktu. &ldquo;Negara kita ini sudah transparan dan demokratis, jadi lebih baik duduk bersama untuk membahas permasalahannya,&rdquo; ujar Anton. Upaya tersebut menurut Anton jauh lebih baik dibandingkan mogok kerja sehingga masalah cepat selesai dan tidak berkepanjangan. Penyelesaian masalah tersebut menurutnya harus mendapatkan prioritas karena JICT merupakan salah satu pintu masuk Indonesia. Peliknya demo JICT juga ditengarai adanya kepentingan politik. Sejalan dengan demo dari serikat pekerja yang mempermasalahkan perpanjangan kontrak kerjasama HPH. Pansus Pelindo di DPR juga sudah menyerahkan hasil audit BPK ke KPK terkait dengan permasalahan serupa. Belum lagi polemik masalah tersebut dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet. Anton menanggapi dingin kentalnya nuansa politik tersebut. Menurutnya segala sesuatu pasti ada aspek politiknya. Tetapi polemik pelindo sebaiknya dikembalikan ke jalur sebenarnya. &ldquo;Saya orang politik tentu segala sesuatu ada aspek politiknya. Tetapi ini harusnya diletakkan kembali ke jalur yang sebenarnya,&rdquo; ujar Anton.

Sebelum Pekerja JICT Mogok Kerja, Dengarkan Dulu Permintaan Importir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jika-serikat-pekerja-jict-mogok-kerja-ini-dampaknya_m_146837.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serikat pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) bakal melakukan aksi mogok kerja pekan depan, tepatnya 3-10 Agustus 2017. Akan tetpi bila hal itu berlangsung, maka akan merugikan karyarwan dan PT JICT sendiri. Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Nugrahawan Hanafi menuturkan, aksi mogok kerja itu hanya akan merugikan pekerja sendiri dan JICT. Sebab shippingline tidak hanya melewati JICT saja. &ldquo;JICT hanya salah satu pintu gerbang Indonesia. Kami sudah berkoordinasi dengan shippingline untuk memindahkan (pengiriman) ke pelabuhan lain,&rdquo; ujar Yukki kepada wartawan, Rabu (26/7). Menurutnya, mogok kerja itu memang akan menimbulkan penumpukan, tetapi tidak masalah. Sebab ada pilihan lain. Namun para pekerja lebih ingat lagi dampak dari mogok itu secara general. &ldquo;Mogok di pelabuhan dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia,&rdquo; ujar Yukki. Lebih lanjut Yukki menuturkan, apabila pelayanan tetap jalan, shippingline dapat tetap masuk dan bongkar muat tetap berlanjut di JICT. Hal tersebut akan membuat para pelaku industri menjadi lebih tenang dan yakin terhadap kondisi di Indonesia. Dikatakannya, mogok pekerja pelabuhan tidak hanya berdampak pada operator semata. Tetapi karena satu pelabuhan berhenti beroperasi sementara. Kalau itu terjadi, maka diperlukan koordinasi dari berbagai shipping line untuk mengalihkan pelayanan selama masa mogok. Hal tersebut yang berpotensi menimbulkan nuansa ketidakpastian bagi shippingline dan pelaku logistik tidak hanya dari eksportir tetapi juga importir. Ujungnya mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. &ldquo;Apabila mogok terjadi, sebenarnya JICT dan pekerja sendiri akan mengalami kerugian karena tidak melayani shippingline,&rdquo; tegas Yukki. Tanggapan Yukki ini terkait dengan surat yang diberikan dari Serikat Pekerja JICT kepada JICT tentang rencana mogok kerja tanggal 3-10 Agustus 2017. Mogok tersebut bukanlah upaya yang pertama kali dilakukan karyawan JICT. Sebelumnya juga muncul rencana mogok pada tanggal 9 Mei 2017. Namun hal tersebut dibatalkan setelah ada kesepakatan antara direksi dan SP JICT. Sementara salah satu faktor penyebab mogok tersebut karena bonus yang diterima karyawan pada 2016 menurun sebesar 42,5 % dibandingkan bonus pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena PBT (Profit Before Tax) JICT menurun dari 66.335.734 USD pada tahun 2015 menjadi 44.198.502 USD pada tahun 2016.

Jika Serikat Pekerja JICT Mogok Kerja, Ini Dampaknya

sp jict

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sp jict

Berita Terkini