<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/dZJf4NDNNvHWQPy4MjtB76aeo4qWnf8BqGIaMfZD-1132610017.jpg" alt="Ilustrasi sound horeg. (Unggahan Instagram @putra_cokro_magetan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sound horeg. (Unggahan Instagram @putra_cokro_magetan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi Surat Edaran (SE) bersama yang baru dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang penggunaan sound horeg atau sound system dengan suara keras. Sekretaris MUI Jawa Timur, KH Hasan Ubaidillah mengatakan bahwa pihaknya mendukung SE tersebut. MUI Jatim pun menjadi salah satu pihak yang dilibatkan dalam penyusunan regulasi pengguna sound system. &ldquo;Kami sangat mendukung adanya SE ini (SE Bersama tentang penggunaan sound system atau pengeras suara di wilayah Jawa Timur),&rdquo; ujar Hasan di Surabaya, Selasa (12/8). Meski SE tak memuat eksplisit fatwa haram MUI Jatim, menurutnya, isi SE sudah sejalan dengan Fatwa MUI Jatim. Hasan mengatakan bahwa tugas pemerintah memang bukan mengharamkan sesuatu. &ldquo;Dalam fatwa MUI Jawa Timur, sound haram apabila ada hal-hal yang mempertontonkan tindakan tidak senonoh, mengganggu ketertiban umum, serta adanya minuman beralkohol,&rdquo; sambungnya. Hasan berharap dengan adanya SE bersama ini, para pelaku usaha sound system di Jatim senantiasa mematuhi aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mengeluarkan SE Bersama Nomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 tertanggal 6 Agustus 2025. Regulasi tentang penggunaan sound system di wilayah Jatim ini ditandatangani oleh tiga pihak, yakni Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin. &ldquo;Aturannya kita buat dalam SE Bersama agar penggunaan sound system tidak mengganggu ketertiban, ketentraman umum dan tidak bertentangan dengan norma (yang berlaku di masyarakat),&rdquo; ujar Khofifah, Sabtu (9/8) lalu. Ada empat poin yang diatur dalam SE bersama ini, di antaranya batasan tingkat kebisingan, dimensi kendaraan yang mengangkut sound system dan batasan waktu, tempat dan rute yang dilewati sound system, serta penggunaan sound system untuk kegiatan sosial masyarakat.&nbsp;

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung Surat Edaran Pemprov Jatim tentang penggunaan sound system, berharap pelaku usaha mematuhi aturan.

Pemprov Jatim Keluarkan SE Bersama Penggunaan Sound Horeg, MUI: Sudah Sesuai Fatwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/S2VLR77zfC5PYcWRN8OBWO79rWk5TnYbPuILMNUE-3994122552.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan aturan sound horeg sudah ditunggu 38 kabupaten/ kota. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan aturan sound horeg sudah ditunggu 38 kabupaten/ kota. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Merespons pro kontra di masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tengah menggodok regulasi sound horeg. Aturan ini dinantikan oleh daerah-daerah yang masih gamang menetapkan kebijakan serupa. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa regulasi dari Pemprov terkait penggunaan sound horeg sudah ditunggu oleh 38 pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota se-Jatim. "Malang tidak berani mengeluarkan (aturan sound horeg), Blitar juga tidak berani. Artinya regulasi yang akan kita keluarkan memang ditunggu oleh kabupaten/kota," ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Sabtu (26/7). Guna mempercepat perumusan regulasi sound horeg, Gubernur Khofifah membentuk tim khusus, yang terdiri dari Polda Jawa Timur, MUI Jawa Timur, Kanwil Hukum, Dokter (THT), dan pihak terkait lainnya.&nbsp; &ldquo;Kita butuh payung regulasi, nanti silahkan diidentifikasi bentuknya apa, apakah itu Pergub, Surat Edaran atau Surat Edaran Bersama, yang jelas harus segera kita putuskan payung regulasinya&rdquo; tambahnya.&nbsp; Gubernur Khofifah mengakui bahwa fenomena sound horeg terjadi di tengah masyarakat Jawa Timur, banyak tersebar di Malang, Blitar, Tulungagung, Mojokerto, Banyuwangi, Jember, dan daerah lainnya. Namun, Khofifah menekankan pentingnya aturan yang lengkap dan adil bagi semua pihak, termasuk penegasan kategori sound horeg yang berbeda dari sound system biasa berdasarkan tingkat desibel atau kebisingan. Sound horeg rata-rata mengeluarkan suara 85-100 desibel. bahkan pernah ada yang mengklaim mendapati tingkat kebisingan sampai 135 desibel. Seluruhnya jauh melebihi ambang batas aman bagi telinga manusia. Ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tingkat kebisingan tidak boleh lebih dari 70 desibel. &ldquo;Sehingga kualifikasi seperti itu harus dicantumkan di dalam regulasi yang akan kita putuskan bersama. Ini (regulasi sound horeg) mendesak karena sebentar lagi HUT Kemerdekaan," seru Khofifah. Karena itu, ia menargetkan regulasi penggunaan sound horeg rampung sebelum perayaan HUT Kemerdekaan 17 Agustus. Sebab, sudah banyak masyarakat yang menjadwalkan sound horeg dalam pesta atau karnaval kemerdekaan. "Sound horeg ini sudah pada indent karena mereka (masyarakat) sudah menjadwalkan pesta kemerdekaan. Maka dari itu, regulasinya harus disegerakan. Maksimal 1 Agustus ini sudah final jadi payung hukum," tukas Khofifah. (*)

Pemprov Jatim tengah merumuskan regulasi sound horeg yang ditunggu banyak daerah, target selesai sebelum HUT Kemerdekaan.

Gubernur Jatim Khofifah Targetkan Aturan Sound Horeg Rampung Awal Agustus: Sudah Ditunggu 38 Daerah

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r7:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/sound-horeg-199161209.jpg" alt="Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ahli THT dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Prof. Nyilo Purnami memberikan pandangan terkait fenomena sound horeg yang tengah menjadi topik hangat di masyarakat. Sebagai informasi, MUI Provinsi Jawa Timur resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun Nomor 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg. Fatwa dikeluarkan setelah menggelar forum dengar pendapat dengan berbagai pihak. Pro. Nyilo menjadi salah satu pihak yang hadir dalam forum tersebut, bersama perwakilan Provinsi Jawa Timur, kepolisian, tokoh masyarakat, serta perwakilan paguyuban sound horeg Jatim. "Tingkat kebisingan di berbagai lingkungan, dalam batas aman yang direkomendasikan WHO organisasi Kesehatan dunia adalah 85 desibel (dB) untuk paparan selama 8 jam," tutur Prof. Nyilo di Surabaya, Jumat (18/7). Sementara desibel (dB) pada sound horeg, bisa mencapai 120-135 dB atau lebih. Ahli THT yang aktif berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya ini juga menyoroti intensitas kebisingan dari besaran desibel. "Harus diperhatikan juga waktu batas paparan, seperti 85 dB selama 8 jam/hari, 88 dB selama 4 jam/hari, 91 dB selama 2 jam/hari, 94 dB selama 1 jam/hari, 100 dB selama 30 menit/hari,," imbuhnya. Lebih lanjut, ia mengatakan kebisingan dapat mengakibatkan gangguan pendengaran tipe sensorineural, yakni kerusakan pada serabut saraf di telinga bagian dalam yang berperan penting dalam proses pendengaran. Apalagi bising di atas 120 dB, dapat merusak sel koklea permanen. "Kebisingan juga bisa berdampak pada penyakit kardiovaskular, gangguan kognitif, gangguan tidur, tinnitus dan mengganggu secara sosial," seru Prof. Nyilo. Sebelumnya, kontroversi sound horeg kembali ramai diperbincangkan setelah FSM Bahtsul Masail Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan menyatakan Sound Horeg adalah haram. Pernyataan itu dikeluarkan pada akhir Juni 2025. Melansir dari salinan Fatwa MUI tentang Sound Horeg yang diterima JawaPos.com, berikut enam poin isinya: 1. Boleh menggunakan teknologi audio digital untuk kegiatan sosial dan budaya, selama tidak melanggar hukum dan menyalahi prinsip-prinsip syari'ah. 2. Setiap individu oleh berekspresi, asal tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. 3. Sound horeg haram jika suaranya berlebihan, merusak, mengganggu kesehatan, disertai joget campur aurat, atau dibawa keliling pemukiman warga. 4. Sound horeg boleh jika digunakan secara wajar untuk kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan, dengan catatan bebas unsur maksiat. 5. Haram mutlak adu suara (battle sound) yang menimbulkan kebisingan, pemborosan, dan mudarat. 6. Wajib ganti rugi jika penggunaan sound horeg menyebabkan kerugian bagi pihak lain.&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Ahli THT dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Prof. Nyilo Purnami memberikan pandangan terkait fenomena sound horeg

Ahli THT FK Unair: Paparan Suara 135 dB dari Sound Horeg Bisa Berakibat Fatal

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/6WsJ58Hc3olk33o9oFA7Qfg8LDKsaEoBLvvgshiS-2070883770.jpeg" alt="Ilustrasi pertunjukkan Sound Horeg yang menuai pro dan kontra di Jawa Timur. (Instagram @brengos_proaudio)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pertunjukkan Sound Horeg yang menuai pro dan kontra di Jawa Timur. (Instagram @brengos_proaudio)</figcaption>
</figure> JawaPos.com.com -&nbsp;Buntut kontroversi penggunaan sound horeg di masyarakat, Polda Jatim akhirnya mengeluarkan imbauan larangan. Pengumuman ini disampaikan dalam unggahan media sosial. "Polri mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan sound horeg atau sejenisnya yang berpotensi menimbulkan kebisingan dan keresahan warga," dalam caption unggahan Instagram @humaspoldajatim, dikutip Jumat (18/7). Dalam unggahan video berdurasi 43 detik tersebut, Polda Jatim memperlihatkan sekelompok anak muda yang nekat membongkar pagar, jembatan, hingga merusak lampu jalan, demi sound horeg bisa lewat. "Larangan ini merupakan respons atas banyaknya keluhan terkait kebisingan yang dinilai meresahkan warga. Mari kita jaga ketertiban bersama, ciptakan suasana yang aman, nyaman, dan kondusif," imbuhnya. Polda Jatim mengajak masyarakat untuk menjaga kondusifitas dan kenyamanan bersama, dengan cara mengurangi kebisingan yang membuat resah, dalam hal ini suara keras dan menggelegar dari sound horeg. Sebelumnya, MUI Provinsi Jawa Timur resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun Nomor 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg. Fatwa dikeluarkan setelah menggelar forum dengar pendapat dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang dihadirkan dalam forum tersebut, di antaranya pakar kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan (THT), perwakilan Pemprov Jatim, kepolisian, tokoh masyarakat, serta perwakilan paguyuban sound horeg Jatim. Melansir dari salinan Fatwa MUI tentang Sound Horeg yang diterima JawaPos.com, berikut enam poin isinya: 1. Boleh menggunakan teknologi audio digital untuk kegiatan sosial dan budaya, selama tidak melanggar hukum dan menyalahi prinsip-prinsip syari'ah. 2. Setiap individu oleh berekspresi, asal tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. 3. Sound horeg haram jika suaranya berlebihan, merusak, mengganggu kesehatan, disertai joget campur aurat, atau dibawa keliling pemukiman warga. 4. Sound horeg boleh jika digunakan secara wajar untuk kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan, dengan catatan bebas unsur maksiat. 5. Haram mutlak adu suara (battle sound) &nbsp;yang menimbulkan kebisingan, pemborosan, dan mudarat. 6. Wajib ganti rugi jika penggunaan sound horeg menyebabkan kerugian bagi pihak lain.&nbsp; </div> </div> </div> </div>

Buntut kontroversi penggunaan sound horeg di masyarakat, Polda Jatim akhirnya mengeluarkan imbauan larangan.

Imbauan Tegas Polda Jatim: Stop Sound Horeg yang Ganggu Warga!