<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/file-LMN66W6uspgtf4ja7wLMHW-4176271611.jpg" alt="Ilustrasi perang sarung. (AI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perang sarung. (AI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Perang sarung menjadi fenomena umum di beberapa daerah, termasuk Surabaya. Terutama saat Ramadhan. Sayangnya, aksi ini kerap berujung bentrokan dan membuat masyarakat resah. Fenomena ini menarik perhatian berbagai pihak, termasuk akademisi. Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Surabaya Radius Setiyawan menilai perang sarung mencerminkan dinamika sosial yang perlu dipahami. &rdquo;Merayakan Ramadhan dengan gembira adalah fenomena yang baik, tetapi hal tersebut akan jadi masalah serius ketika mengarah pada perilaku destruktif, apalagi mengarah pada kriminalitas,&rdquo; tutur Radius Setiyawan di Surabaya, Jumat (21/3). Karena mayoritas pelaku perang sarung adalah anak muda atau Gen Z, Radius berpendapat bahwa menghakimi perilaku mereka sebagai tindakan menyimpang bukan solusi yang tepat. Sebaliknya, pendekatan berbasis edukasi akan lebih efektif. &rdquo;Negara perlu hadir untuk memberikan perhatian lebih serta menyediakan ruang publik yang lebih sehat, aman, dan produktif bagi generasi muda,&rdquo; ucap Radius Setiyawan. &rdquo;Pemerintah daerah harus berpikir kreatif dalam menciptakan ruang-ruang yang tidak hanya mengakomodasi kegiatan positif, tetapi memberikan nilai-nilai sosial yang bermanfaat,&rdquo; imbuh Radius. Kalangan anak muda Gen Z dikenal dengan semangat dan energi yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan bagaimana energi berlebih mereka dapat disalurkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. &rdquo;Misalnya, fasilitas olahraga, seni, atau kegiatan sosial yang melibatkan komunitas, sehingga mereka dapat menyalurkan energi secara konstruktif, dan terhindar dari kebiasaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain,&rdquo; ungkap Radius Setiyawan.

Pakar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Surabaya Radius Setiyawan menilai perang sarung mencerminkan dinamika sosial yang perlu dipahami

Fenomena Perang Sarung di Bulan Ramadhan, Tradisi Seru atau Ancaman Keamanan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/02/1000233881-3199021814.jpg" alt="Ilustrasi asimilasi pembauran kebudayaan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi asimilasi pembauran kebudayaan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pernahkah kamu mendengar istilah asimilasi? Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi satu sama lain. Hal inilah menjadi salah satu kunci bersosialisasi dalam hidup bermasyarakat. Bersosialisasi merupakan interaksi yang bisa dipahami dalam ilmu sosiologi. Yakni ilmu mempelajari hidup bersama dalam sebuah masyarakat dan menyelidiki ikatan yang terjadi di antara manusia. Ilmu sosiologi juga mempelajari berbagai macam interaksi pada manusia, salah satunya adalah asimilasi. Asimilasi juga bisa menciptakan sebuah budaya baru dan mengikuti perkembangan zaman. Dilansir dari jambiprov.go.id pengertian asimilasi yang merupakan pembauran suatu budaya yang disertai dengan hilangnya ciri khas dari kebudayaan asli tersebut, dan membentuk suatu kebudayaan yang baru. Hal ini akan muncul jika golongan masyarakat yang berada di latar belakang budaya yang berbeda lalu bergaul dengan budaya baru dalam waktu yang lama. Asimilasi juga ditandai dengan usaha dalam mengurangi perbedaan yang ada, sikap, serta perasaan dan memperhatikan tujuan bersama. Asimilasi juga dapat diartikan sebagai pembauran dua hukum budaya yang didampingi dengan hilangnya ciri khas hukum budaya aslinya. Nantinya pembauran tersebut akan membentuk hukum budaya yang baru. Faktor-faktor terjadinya asimilasi <ol> <li>Faktor Pendorong</li> </ol> Faktor umum yang mendorong terjadinya asimilasi yaitu toleransi, kesamaan, kepentingan ekonomi, rasa simpati, dan amalgamasi. Sikap toleransi, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi, sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, sikap terbuka, persamaan, perkawinan, dan lain-lain. <ol start="2"> <li>Faktor Penghalang</li> </ol> Faktor kedua adalah faktor penghalang terjadinya asimilasi yaitu kelompok yang terasingkan, perasaan kebudayaan suatu kelompok lebih tinggi daripada kelompok lainnya, minimnya pengetahuan akan kebudayaan baru, prasangka negatif, perbedaan ciri fisik, dan masih banyak lagi. Nah, asimilasi dapat menghasilkan individu yang memiliki perbedaan semakin tipis dalam sebuah kelompoknya. Mereka akan menyesuaikan kemauan diri dengan kemauan kelompoknya. Begitupun dengan kelompok lainnya. Perbedaan inilah yang membuat asimilasi bisa dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek budaya yang berlaku.

Ilmu sosiologi juga mempelajari berbagai macam interaksi pada manusia, salah satunya adalah asimilasi, ciptakan budaya baru

Mempelajari Hidup Bersama Berbagai Macam Interaksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/1000573452-4078312735.jpg" alt="Ilustrasi siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar di kelas. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar di kelas. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabar diberlakukannya libur sekolah selama bulan puasa (Ramadan), yang tengah dipertimbangkan Kementerian Agama (Kemenag), menyita perhatian masyarakat. Tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat, turut mewarnai wacana yang bergulir. Salah satunya dari Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair) Prof Tuti Budirahayu. Menurut dia, rencana meliburkan aktivitas sekolah selama Ramadan memberikan dampak positif terhadap penguatan karakter. Siswa akan mendapatkan banyak pelajaran berharga, mempelajari nilai-nilai sosial, hingga moral. &rdquo;Saya rasa, jika libur Ramadan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan dapat meredam berbagai perilaku negatif siswa, seperti kekerasan atau bullying antar teman di sekolah,&rdquo; tutur Prof Tuti, Rabu (8/1). Di sisi lain, kebijakan libur sekolah selama bulan Ramadan juga menimbulkan tantangan besar. Mengingat, penduduk di Indonesia adalah masyarakat multikultural. Artinya terdiri dari ragam ras, suku, dan agama. &rdquo;Bagaimana pengelolaan siswa non muslim atau sekolah berbasis non agama saat libur panjang (selama Ramadan) berlangsung? Itu juga harus dipikirin, dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah,&rdquo; imbuh Tuti Budirahayu. Apakah kemudian untuk sekolah yang berbasis non agama, lanjut dia, mendapat hak khusus. Seperti diperbolehkan memilih untuk mengikuti sistem libur Ramadan atau mereka mengelola sendiri jadwal sekolah dan belajarnya. Selain itu, bila benar-benar diterapkan, menurut dia, libur sekolah selama bulan puasa bisa membuat target kurikulum atau capaian pembelajaran, yang dibuat pihak sekolah menjadi mundur maupun terhambat. &rdquo;Tetapi, hal itu bisa teratasi dengan model pembelajaran online. Dengan catatan, beban belajarnya tidak boleh terlalu banyak dan tidak mengganggu kegiatan beribadah siswa,&rdquo; seru Tuti Budirahayu, dosen FISIP Unair itu. Tidak kalah penting, menurut Tuti Budirahayu, koordinasi antara guru dan dan orang tua juga perlu dilakukan. Dengan begitu, ritme belajar siswa bisa tetap terjaga dan tidak menurun setelah libur panjang satu bulan Ramadan. &rdquo;Ini untuk memastikan pemantauan dan evaluasi hasil belajar siswa selama Ramadan berjalan efektif. Bisa mencontoh pengalaman pembelajaran jarak jauh (daring) selama masa Covid-19,&rdquo; tukas Prof Tuti. Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan sinyal kuat terkait rencana libur sekolah selama bulan suci Ramadan. Dia menyebut wacana itu sedang dalam pertimbangan. &rdquo;Ya, sebetulnya sudah (diterapkan), khususnya di pondok pesantren, itu libur. Tetapi sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan. Nanti tunggu penyampaian,&rdquo; ujar Nasaruddin di Jakarta, Selasa (31/12).

rencana meliburkan aktivitas sekolah selama Ramadan memberikan dampak positif terhadap penguatan karakter. Siswa belajar nilai-nilai sosial

Wacana Libur Sekolah Selama Bulan Puasa, Pakar Pertanyakan Nasib Siswa Non Muslim?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/ROSYADI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KASUS kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, di manapun terjadinya, selalu mengundang simpati. Orang cenderung bersikap spontan tatkala membaca informasi awal mengenai kasus semacam itu: membela korban habis-habisan serta mengecam dan “mengadili” terduga pelaku. Soal-soal yang paling dasar dalam perkara hukum, seperti argumentasi logis dan pembuktian material, seolah tak lagi diperlukan.  Media, khususnya media sosial (medsos) dan media daring memiliki kekuatan besar untuk merasuki psikologi para pembacanya. Emotional contagion (penularan emosi) terjadi sangat efektif melalui medsos. Kemarahan, kesedihan, dan kejengkelan bisa langsung dirasakan orang sehabis membaca posting tentang isu kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Apalagi jika dibumbui narasi-narasi lain untuk memberatkan “kesalahan” pihak tertuduh.  Siapapun yang dituduh melakukan kekerasan dan pelecehan seksual pada perempuan, meskipun baru dituduh, hampir otomatis sudah dinyatakan bersalah oleh pikiran mayoritas orang. Pihak-pihak yang terkait dengannya pun, jika ingin selamat, harus mau memutuskan hubungan mereka dengan si tertuduh. Jika tidak, ya bakal turut dihakimi secara sepihak oleh pikiran orang-orang kebanyakan.  Kasus tuduhan kekerasan -meskipun tak bernuansa seksual- yang diduga dilakukan aktor Johny Depp kepada pasangannya, Amber Heard, beberapa waktu lalu, bisa menjadi contoh betapa dahsyatnya penghakiman sepihak semacam itu. Pemberitaan tentang tuduhan kekerasan kepada Johny membuatnya dibombardir oleh berbagai posting dan komentar negatif netizen di medsos. Dampaknya, Johny kehilangan kontrak kerja dengan berbagai perusahaan film selama bertahun-tahun. Padahal, belum pernah ada keputusan pengadilan manapun yang membuktikan dirinya bersalah.  Hidup Johny seolah habis. Medsos dan media daring menjadi senjata ampuh untuk “menghabisi” karirnya. Ia sempat putus asa. Untunglah Johny punya semangat untuk membuktikan diri tidak bersalah. Ia menggugat Amber Heard dan berbulan-bulan menjalani persidangan di tengah cercaan mayoritas publik, meski ada juga yang bersimpati. Ujungnya kita tahu: Johny menang. Keputusan pengadilan membersihkan nama bintang “Pirates of the Caribbean” itu dari tuduhan keji.  Tapi, Johny mungkin hanya ada di Amerika. Saya tak bisa membayangkan ada orang Indonesia yang setegar dirinya tatkala dirundung penghakiman sepihak oleh publik. Apapun jenis kasusnya. Sebab, di sini, saat orang yang dituduh melakukan kekerasan (seksual) terhadap perempuan menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan diri, penghakiman sepihak yang dilakukan publik justru berpotensi semakin menjadi-jadi dan lebih mengerikan.  Publik kita tak melihat perlunya mendengarkan versi berbeda dari apa yang sudah terlebih dulu masuk dalam kepala. Medsos menjadi alat brain wash (cuci otak) yang efektif. Bahkan, muncul keluhan dari sebagian kalangan bahwa aktivitas tabayyun (klarifikasi dan verifikasi informasi) ke orang yang dianggap mendapatkan infomasi keliru, saat ini sulit dilakukan lantaran “iman” orang tersebut pada postingan medsos atau pemberitaan media daring sudah sedemikian tebal.  Jika tidak percaya, lihatlah komentar-komentar netizen di berbagai postingan medsos dalam kasus-kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual di tanah air. Sebagian besar netizen terkesan merasa mengantongi kebenaran walau mereka belum memiliki informasi pembanding atas tuduhan yang mereka komentari. Jika ada pembelaan diri selogis dan sefaktual apapun dari sang tertuduh, sudah hampir pasti disambut dengan penolakan, sumpah serapah dan hujatan.  Situasi menjadi lebih kompleks apabila dalam sebuah kasus dugaan kekerasan atau pelecehan seksual terdapat pihak kontra tertuduh (belum tentu sang pelapor atau terduga korban) yang secara aktif mengorganisasikan tim medsos -profesional ataupun probono- guna meramaikan penghakiman sepihak di medsos. Dalam praktik permedsosan dewasa ini, hal semacam itu lazim terjadi. Para pihak yang berkepentingan menggunakan medsos untuk menghancurkan reputasi sang lawan. Tujuannya, tentu untuk mempengaruhi proses penyelesaian kasus yang sedang berjalan.  Medsos telah menjadi mesin propaganda yang sempurna di era yang disebut post-truth ini, di mana kebohongan gampang disamarkan sebagai kebenaran. Dalam teori propaganda, kebohongan yang diulang-ulang atau dalam bahasa medsos-nya “diviralkan”, pada akhirnya akan diterima sebagai kebenaran. Celakanya, mereka yang merasa sudah mengantongi kebenaran tak memandang lagi perlunya membuka ruang di dalam pikiran untuk mewadahi masuknya informasi pengimbang.  Salah satu kasus aktual di dalam negeri yang menarik untuk melihat betapa dahsyatnya penghakiman sepihak di sosmed adalah dugaan pencabulan yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, seorang pembina yayasan yang menaungi sebuah SMA terkenal di sana dilaporkan dengan tuduhan melakukan melakukan pelecehan seksual kepada seorang (mantan) siswa di sana.  Walaupun banyak terdapat kejanggalan dalam narasi-narasi yang dibuat pelapor maupun LSM yang ikut mengkampanyekan kasus tersebut (misalnya tentang laporan kasus yang dibuat 12 tahun setelah kejadian yang dituduhkan terjadi), publik netizen sepertinya sudah mengetuk palu vonis bahwa sang pembina yayasan pasti bersalah.  Produksi konten-konten Youtube, Reel, Instagram, tentang kasus tersebut kebanyakan langsung menggiring pemirsanya untuk mengecam si tertuduh. Siapapun yang mengetengahkan narasi pembanding, entah melalui konten terpisah maupun melalui komen atas konten yang mengetengahkan story dari pelapor, harus siap-siap mendapatkan komen respon yang lebih keras dari netizen.  Beberapa bulan sebelumnya, juga terjadi kasus dimana tuduhan kekerasan dan pelecehan seksual yang dilontarkan seorang pekerja media di Jakarta terhadap karyawan bagian distributor di kantor tempatnya bekerja. Cerita tentang tuduhan percobaaan perkosaan itu disajikan sang penuduh secara detail di twitter sehingga memantik amarah netizen yang membacanya. Penghakiman sepihak secara ramai-ramai pun terjadi. Publik yang marah mencemooh tertuduh bahkan sampai melakukan doxing (pembocoran data-data pribadi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya).  Pemimpin redaksi media tersebut, yang dinarasikan tidak kooperatif dalam upaya pengungkapan kasus, juga ikut menuai kecaman ramai-ramai di medsos. Akibatnya, sebuah rencana ekspedisi keliling Indonesia yang melibatkan sang pemimpin redaksi buru-buru dibatalkan oleh penggagas kegiatan tersebut. Mungkin lantaran ia tak ingin terkena “getah” penghakiman sepihak atas kasus tersebut.  Tuduhan pelecehan seksual itu sendiri berdampak teruk pada tertuduh dan keluarganya. Anak perempuan tertuduh yang terganggu oleh berbagai postingan medsos memilih berhenti dari sekolah. Walau kemudian sang tertuduh mencoba membela diri dengan berbagai argumen logis dan valid, bahkan menunjukkan bukti-bukti dirinya kooperatif saat diminta keterangan oleh lembaga yang mengusut kasus tersebut, netizen seolah bergeming. “Stempel” bersalah itu bak telah tertancap di dahi sang tertuduh dan sulit dicabut kembali.  Konten atau narasi di medsos memang tergolong ampuh untuk menyulut emosi publik. Sebuah postingan yang mampu mengaduk-aduk emosi adalah bara yang siap mengobarkan kemarahan. Penelitian yang dilakukan Ferrara (2015) dan Ferrara &amp; Yang (2015) mengonfirmasi betapa mudahnya membakar emosi orang melalui postingan media sosial. Postingan medsos yang dikemas dengan narasi emosional hampir selalu berhasil dalam memicu perasaan yang sama bagi pembacanya. Pemviralan konten tentang sebuah kasus pelecehan seksual secara “berat sebelah” ibarat menyiram “bensin” kemarahan netizen sehingga melegitimasi penghakiman sepihak oleh publik.  Jika di jaman jaya-jayanya media cetak para wartawan akrab dengan istilah trial by the press (penghakiman oleh pers), maka yang terjadi di jagad digital saat ini sebetulnya tak terlalu jauh berbeda. Hanya saja, jika dulu pelaku penghakiman sepihak hanyalah kelompok media ataua pewarta, saat ini penghakiman sepihak dilakukan secara kolaboratif oleh pembuat konten dan netizen konsumen medsos.  Dampak dari trial by the social media (penghakiman oleh medsos) yang merajalela saat ini bahkan bisa lebih merusak dari trial by the press. Apabila penghakiman sepihak oleh content creator dan netizen terhadap seorang tertuduh ternyata terbukti keliru di pengadilan, tak ada kewajiban bagi mereka yang telah menularkan emosi di medos untuk memuat hak jawab atau hak koreksi dari sang tertuduh. Informasi keliru yang sudah  kadung meracuni publik pun tak bisa sekonyong-konyong mereka luruskan. Perlu waktu panjang untuk membersihkan puing-puing kehancuran yang disebabkan oleh penghakiman sepihak di jagad maya.  Dalam kacamata ajaran moral atau agama, penghakiman sepihak -apalagi disertai caci maki dan sumpah serapah- kepada orang lain hanya berdasarkan sebuah versi informasi tanpa disertai infromasi pembanding bukanlah bentuk akhlak yang baik. Menyematkan “stempel” bersalah pada orang yang belum jelas letak kesalahannya, merupakan kezaliman.  Agar tak termasuk dalam golongan orang-orang zalim, publik perlu membudayakan lagi aktivitas tabayyun seraya mengumpulkan infomasi sebanyak-banyaknya sebelum mengambil kesimpulan atas sebuah kasus. Karena itu, kadang-kadang perlu juga menyimak dengan seksama penjelasan orang-orang yang tengah “dihabisi” oleh medsos. (*)  _______________________________________________________________________________________________________________________  *) KH. ROSYADI, Dosen UTM, pegiat Literasi Media Jawa Timur

Sang Tertuduh dan Penghakiman Sepihak di Media Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mata-pelajaran-pilihan-untuk-unas-biologi-dan-sosiologi-banjir-peminat_m_103662.jpeg" alt="Mata Pelajaran Pilihan Unas SMA" width="100%">
<figcaption>Mata Pelajaran Pilihan Unas SMA</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) 2017 kian dekat. Tepatnya pada April, siswa SMA dan sederajat akan melaksanakan unas. Persiapan pun dilakukan di tingkat sekolah. Baik pendataan siswa hingga peminatan siswa dalam memilih satu mata pelajaran (mapel) pilihan saat ujian. Waka Kurikulum SMAN 16 Surabaya Ridwan mengatakan, sekolahnya telah melaksanakan penelusuran terhadap minat mapel pilihan. Hasilnya, banyak siswa jurusan IPA yang tertarik pada jurusan biologi. Jurusan fisika juga lebih diminati daripada kimia.  Sementara itu, pada jurusan IPS, siswa lebih banyak memilih mapel sosiologi untuk unas. Pemilihnya mencapai 70 persen. Sisanya memilih ekonomi dan geografi. Menurut Ridwan, itu murni pilihan siswa. Pihak sekolah mengarahkan siswa untuk memilih sesuai hati nurani. &rdquo;Kalau ada yang agak ragu, diarahkan mampunya di mana,&rdquo; katanya. Pihaknya juga mengarahkan siswa untuk memilih sesuai pilihan studi saat di perguruan tinggi. Jika memilih bidang teknik, siswa diarahkan untuk memilih mapel fisika. Siswa yang berminat memilih fakultas kedokteran atau jurusan lain yang berbasis alam bisa memilih biologi. Nah, tampaknya, mapel biologi diminati banyak siswa. &rdquo;Untuk mapel kimia, sedikit pemilihnya,&rdquo; imbuhnya. Beragamnya pilihan siswa itu diharapkan tidak menjadi persoalan ketika pelaksanaan ujian. Sebab, saat ini ujian nasional dilaksanakan dengan berbasis komputer atau UNBK. Siswa dalam satu ruangan bisa saja mengerjakan mapel yang berbeda. &rdquo;Karena sekarang tinggal klik dan mereka terdaftar sesuai dengan mapelnya,&rdquo; tuturnya. Kepala SMAN 21 Surabaya Yatno Yuwono mengatakan, ada angket yang diisi siswa dalam memilih mapel pilihan dalam unas. Saat ini, pengisian angket tersebut sedang diproses. Karena itu, pihaknya belum mengetahui minat mapel pilihan siswa. Meski begitu, pihaknya mendorong para siswa untuk menentukan dengan cermat. Jangan sampai mapel itu justru memberatkan siswa dalam pengerjaan.  Di sisi lain, Waka Kurikulum SMA 17 Agustus 1945 Surabaya Taufik Hidayat mengatakan, sekolahnya juga menggunakan angket untuk mengetahui minat mapel siswa. Pihak sekolah tidak cawe-cawe dalam menentukan mapel. &rdquo;Kami hanya memfasilitasi. Semua pilihan anak yang sesuai dengan jurusannya di sekolah,&rdquo; bebernya. Angket tersebut, lanjut Taufik, diketahui orang tua. Tujuannya, orang tua mendukung putra-putrinya saat belajar. Di antara mapel pilihan IPA, imbuh Taufik, biologi dan kimia paling banyak dipilih siswa. &rdquo;Fisika tidak banyak,&rdquo; tuturnya.  Untuk jurusan IPS, lebih banyak siswa yang memilih geografi dan sosiologi. Peminat mapel ekonomi tidak banyak. Lantas, apakah juga diarahkan sesuai minat studi di perguruan tinggi? Sebenarnya, menurut Taufik, tidak ada hubungan antara pilihan mapel saat unas dan minat studi di perguruan tinggi. &rdquo;Jadi, dikembalikan lagi kepada siswa. Bebas mau pilih yang mana,&rdquo; terangnya.  Sebagaimana diketahui, tahun ini ada yang berbeda dalam pelaksanaan unas. Yakni, mapel yang akan diujikan pada tingkat SMA. Jika sebelumnya ada enam mapel yang diujikan, pada tahun ini hanya ada empat mapel.  Enam mapel yang diujikan pada tahun sebelumnya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tiga mapel jurusan. Untuk jurusan IPA, ada fisika, kimia, dan biologi. Untuk jurusan IPS, ada mapel geografi, sosiologi, dan ekonomi. Adapun jurusan bahasa, ada sastra Indonesia, antropologi, dan bahasa asing.  Namun, tahun ini hanya ada empat mapel. Yakni, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta satu di antara tiga mapel jurusan. Siswa bebas memilih mapel yang diminati. (puj/c6/nda/sep/JPG)

Mata Pelajaran Pilihan untuk Unas, Biologi dan Sosiologi Banjir Peminat

sosiologi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sosiologi

Berita Terkini

Fenomena Perang Sarung di Bulan Ramadhan, Tradisi Seru atau Ancaman Keamanan?

Mempelajari Hidup Bersama Berbagai Macam Interaksi

Wacana Libur Sekolah Selama Bulan Puasa, Pakar Pertanyakan Nasib Siswa Non Muslim?

Sang Tertuduh dan Penghakiman Sepihak di Media Sosial

Mata Pelajaran Pilihan untuk Unas, Biologi dan Sosiologi Banjir Peminat

Download Aplikasi JawaPos.com