<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/kdm-kemendikdasmen-114817813.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyambangi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada Selasa (17/6). (dok. BKHM Kemendikdasmen)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyambangi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pada Selasa (17/6). (dok. BKHM Kemendikdasmen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Provinsi Jawa Barat memang dikenal memiliki sejumlah area pegunungan yang cukup besar. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun turut menyoroti area pegunungan ini. "Apa sih sebenarnya yang terjadi pada seluruh area pegunungan di Jawa Barat baik Gunung Gede, Gunung Wayang, Gunung Hindu, Gunung Ciremai, Papandayan," kata Dedi Mulyadi, seperti dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Kamis (19/6). Dedi menjelaskan, kondisi daerah pegunungan tersebut saat ini begitu memprihatinkan. Sebab, kekuatan kapital mengubah struktur hutan menjadi areal perkebunan sayur.&nbsp;&ldquo;Yang itu mengisi pasar-pasar," tambahnya. Dia menekankan, hal tersebut bahkan berdampak pada perubahan struktur tanah. "Mengubah areal cakupan, kemudian mengubah menjadi areal terbuka melahirkan degradasi air," ucapnya. Hal ini pula yang mengakibatkan sungai-sungai di Jawa Barat mengalami pendangkalan, termasuk Jatluhur dan Citarum. Jika dalam jangka panjang tak diperbaiki, maka hal ini akan turut berdampak pada kota lainnya. "Dalam jangka panjang, kalau dibiarkan, maka ini akan menjadi ancaman terbesar bagi DKI Jakarta," jelasnya. Oleh karena itu, pihaknya mencoba untuk mengembalikan fungsi-fungsi alam seperti hutan yang saat ini mengalami problem pertanahan. &ldquo;Problem pertanahannya adalah sudah ada yang dikuasai oleh masyarakat sudah ada dikuasai oleh PTPN dan Perhutani," jelasnya. Teruntuk kondisi saat ini, kerusakan pada daerah pegunungan tampak sangat masif. Politikus dari Partai Gerindra ini mengungkap dirinya akan bertemu dengan sejumlah pihak untuk melakukan perubahan. "Besok saya akan kumpulkan PTPN dan Perhutani untuk saya mengajak melakukan perubahan, kalau teh kembali teh, kalau hutan kembali hutan," tandas Dedi.&nbsp;

Gubernur Dedi Mulyadi menyoroti kerusakan pegunungan di Jawa Barat, dampak bagi Jakarta, dan upaya perbaikan yang akan dilakukan.

Dedi Mulyadi Soroti Area Pegunungan Jawa Barat yang Ancam Jakarta: Kekuatan Kapital Ubah Struktur Hutan jadi Areal Perkebunan Sayur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/3wTbYa2f5BffnsAKrIEefhjb9wsqIpeHaCcw7TQ2-1-2485427529.jpg" alt="Guru besar dan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menggelar mini simposium serentak menolak intervensi negara terhadap kolegium profesi demi menjaga standar kompetensi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Guru besar dan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menggelar mini simposium serentak menolak intervensi negara terhadap kolegium profesi demi menjaga standar kompetensi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah guru besar dari tujuh Fakultas Kedokteran (FK) di Indonesia serempak menggelar diskusi atau mini simposium pada Kamis (12/6). Aksi intelektual ini digelar untuk menyuarakan keprihatinan terhadap Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang saat ini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Di Surabaya, kegiatan serupa digelar para guru besar dan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair). Mereka menyampaikan kekhawatiran atas potensi diambilalihnya peran Kolegium Kedokteran oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Prof. Dr. dr. Djohansjah Marzoeki, SpBP-RE(K), guru besar bidang bedah plastik FK Unair, menegaskan bahwa kolegium bukanlah bagian dari ranah negara. Menurut dia, dunia kedokteran terbagi dalam dua ranah utama: keilmuan dan praktik. Sisi keilmuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kolegium. &ldquo;Kolegium bertugas menetapkan standar kompetensi, keilmuan, dan kurikulum pendidikan dokter. Ini bukan wewenang negara. Bahkan standar tersebut berlaku secara internasional, lintas negara,&rdquo; ujar&nbsp;Djohansjah. Ia menambahkan bahwa keilmuan kedokteran harus bersifat universal. Jika sebuah penelitian diakui valid di Indonesia, maka hasilnya juga harus bisa diakui di negara lain, dan sebaliknya. &ldquo;Ilmu kedokteran tidak mengenal batas negara. Standarnya sama di seluruh dunia,&rdquo; tegasnya. Dalam forum itu, Prof Djohansjah juga menyoroti isu kontroversial soal dokter umum yang diperbolehkan melakukan operasi caesar atau sectio caesarea. Ia menilai hal itu berisiko dan tidak tepat jika pemerintah yang menentukan kompetensinya. &ldquo;Yang menentukan seorang dokter bisa atau tidak berkecimpung di bidang bedah adalah kolegium. Jika kewenangan ini diambil alih, maka pasien yang akan menjadi korban. Operasi sesar bisa mengalami komplikasi, dan dokter umum tidak dibekali kemampuan menangani situasi seperti itu,&rdquo; jelasnya. Prof Djohansjah, yang juga dikenal sebagai dokter bedah yang pernah menangani operasi ganti kelamin almarhumah Dorce Gamalama, berharap pemerintah dan semua pihak menghormati peran kolegium dalam menjaga mutu dan keselamatan layanan kesehatan di Indonesia. Sampai saat ini, proses judicial review terhadap UU Kesehatan masih berlangsung di MK. Gugatan diajukan oleh para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Sidang putusan dijadwalkan dalam waktu dekat setelah digelar sembilan kali sidang pembuktian.

Diskusi guru besar FK Unair mengenai UU Kesehatan 2023, ancaman bagi peran kolegium kedokteran, dan keselamatan pasien.

Soroti Poin-Poin Kontroversial di UU Kesehatan 2023, Guru Besar FK Unair: Kolegium Dokter Bukan Ranah Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/image-48-339991454.png" alt="Ilustrasi Ramadhan. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Ramadhan. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti masih banyak konten negatif dalam program Ramadhan di sejumlah stasiun TV. Mereka berharap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan pengawasan dengan lebih tegas. Sehingga tayangan di bulan Puasa benar-benar sejalan dengan keteladan dan peningkatan amal ibadah.&nbsp; Pesan tersebut disampaikan Anggota Tim Pemantauan Ramadhan 2025 Rida Hesti Ratnasari. Dia menyampaikan MUI hanya lembaga yang bisa memberikan catatan dan rekomendasi saja. "Karena bukan state auxiliary agencies yang diamanahkan untuk melakukan tindakan kepada tayangan yang punya indikasi melanggar," katanya di Jakarta pada Senin (24/3).&nbsp; Oleh karena itu, MUI sangat berharap KPI lebih tegas lagi dalam memberikan teguran dan tindakan. Agar mutu siaran mereka jauh lebih baik. Selain itu juga terjadi peningkatan kualitas secara signifikan. Termasuk memanggil dan menegur Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden RI. Pasalnya ada dua tayangan program Ramadan Raffi Ahmad yang menampilkan konten kekerasan fisik dan verbal.&nbsp; Rida menuturkan, MUI juga berharap Lembaga Penyiaran (LP) menjadi institusi yang juga memiliki semangat yang sama dengan MUI. Yakni menebar dan penyemai kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam tayangan siaran Ramadhan. Rida meyakini ketika LP dan perangkat organisasi di dalamnya berupaya semaksimal mungkin menyuguhkan tontonan yang memiliki kualitas tuntunan, maka posisinya sama seperti lembaga-lembaga lain yang menunaikan tugas dakwah memberikan pencerahan kepada umat.&nbsp; Rida menyampaikan, diperlukan sinergi antara lembaga dakwah seperti MUI, KPI, dan LP yang ada. Untuk memberikan pencerahan secara simultan dan bersama-sama kepada masyarakat. "Ketika ini bisa dilakukan, maka tidak mustahil kita bisa segera meningkatkan literasi publik melalui tayangan-tayangan yang mendidik," tuturnya. Catatan ini tentu berkaitan dengan semangat bersama untuk memastikan bahwa bulan suci Ramadhan tidak dinodai oleh tayangan yang bisa mengganggu kemuliaan dan kesucian bulan Ramadhan tersebut.&nbsp; Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menyampaikan, pemanggilan SCTV yang bertanggungjawab pada program Kuis Gaspol (Games Asyik Paling Nampol) &nbsp;dan TransTV yang bertanggungjawab atas tayangan program Berkah Ramadhan perlu dilakukan segera. Selain itu TransTV juga diminta untuk menegur artis Raffi Ahmad yang menjadi salah satu figur utama di tayangan program-program tersebut.&nbsp; Masduki mengatakan Rafii perlu diberikan teguran karena dia adalah sosok sangat popular, dan saat ini status sosialnya tidak hanya sebagai artis melainkan juga sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, yang memungkinkan dia diikuti oleh banyak orang lain. "Dalam beberapa tayangan di dua program televisi tersebut, Raffi Ahmad terindikasi mengeluarkan pernyataan dan melakukan adegan yang memiliki kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia," katanya. Kemudian juga cenderung tidak sejalan dengan nilai-nilai dan makna bulan suci Ramadan.&nbsp;

MUI menekankan perlunya KPI meningkatkan pengawasan tayangan Ramadhan di sejumlah stasiun televisi untuk menjaga kesucian bulan ini.

MUI Soroti Konten Negatif di Program Ramadhan TV, Minta KPI Lebih Tegas Mengawasi

Soroti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Soroti

Berita Terkini

Dedi Mulyadi Soroti Area Pegunungan Jawa Barat yang Ancam Jakarta: Kekuatan Kapital Ubah Struktur Hutan jadi Areal Perkebunan Sayur

Soroti Poin-Poin Kontroversial di UU Kesehatan 2023, Guru Besar FK Unair: Kolegium Dokter Bukan Ranah Pemerintah

MUI Soroti Konten Negatif di Program Ramadhan TV, Minta KPI Lebih Tegas Mengawasi

Download Aplikasi JawaPos.com