<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/Parung-Panjang-1JPG-2433411861.jpg" alt="Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna sepeda motor melintasi jalur yang di lewati truk yang menyebabkan kemacetan di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Salah satu tokoh Parung Panjang Tubagus Ule Sulaeman menyampaikan pesan menyejukkan di tengah ketegangan yang sempat terjadi. Menurutnya, penting kiranya masyarakat untuk saling menjaga supaya tidak dibenturkan satu sama lain, terkait masalah truk tambang di Parung Panjang. Ule Sulaeman menegaskan bahwa masalah truk tambang yang sudah sangat meresahkan warga Parung Panjang dan sekitarnya bukan konflik antar warga. Akan tetapi, ini merupakan masalah bagi pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Sehingga, pemerintah dituntut hadir untuk menyelesaikan permasalahan sampai tuntas. Diungkapkan Ule Sulaeman, dirinya akan memegang janji yang sempat dinyatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, untuk segera membangun jalan khusus tambang sebagai solusi untuk mengatasi persoalan. Dengan adanya jalan khusus tambang, aktivitas pertambangan akan jadi terpisah dengan aktivitas warga, sehingga akan menguntungkan bagi para pengusaha sekaligus masyarakat Parung Panjang dan sekitarnya tidak lagi dibombardir penyakit. "Bupati sudah deal jalan tambang, pasti dibangun awal tahun 2026. Saya akan pegang janji Bupati saja," kata Ule Sulaeman kepada JawaPos.com, Rabu (24/9). Jika sampai janji yang sempat dilontarkan Bupati Bogor ternyata tak ditepati, Ule Sulaeman mengaku akan turun langsung untuk melakukan protes pada Rudi Susmanto.&nbsp; "Kecuali nanti janji Bupati meleset, saya akan komplen ke Bupatinya langsung," katanya dengan nada serius. Beberapa waktu belakangan, konflik di Parung Panjang terjadi akibat truk tambang tidak mematuhi aturan terkait jam operasional yang telah ditetapkan. Masalah dipicu oleh protes sejumlah warga Tangerang kepada petugas Dishub Kabupaten Bogor yang membiarkan truk tambang melintas di luar jam operasional. Mereka menggeruduk sejumlah petugas Dishub Kabupaten Bogor yang kedapatan sedang beristirahat. Tak lama kemudian, konflik semakin memanas setelah sopir truk tambang memblokade jalan perbatasan Parung Panjang dan Legok buntut tidak diperbolehkan melintas oleh petugas. Blokade jalan ini membuat warga Parung Panjang dan sekitarnya marah karena menciptakan kemacetan yang panjang dan parah. </div>

Salah satu tokoh Parung Panjang Tubagus Ule Sulaeman menyampaikan pesan menyejukkan di tengah ketegangan yang sempat terjadi.

Tokoh Masyarakat Pegang Janji Bupati Bogor Rudi Susmanto Jalan Tambang Mulai Dikerjakan Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/Truck-Tambang-Parung-Panjang-Dery-Ridwansah-9JPG-1677377492.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor melewati jalan yang di lewati truk-truk tambang di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/11/2023). Kondisi Jalan Parung Panjang terlihat sangat parah. Terdapat banyak lubang hingga aspal yang tidak rata di sepanjan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor melewati jalan yang di lewati truk-truk tambang di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/11/2023). Kondisi Jalan Parung Panjang terlihat sangat parah. Terdapat banyak lubang hingga aspal yang tidak rata di sepanjan</figcaption>
</figure> JawaPos.com -- Perbaikan jalan di Parung Panjang dan sekitarnya saat ini memang sedang dikerjakan. Namun, truk tambang yang tidak sesuai aturan atau parkir sembarangan di jalan raya semakin membuat jalanan jadi kacau balau. Hal itu yang dirasakan Pianto, salah satu warga yang tinggal di Perumahan Puri Awan, Jagabaya, Parung Panjang. Dia ingat betul akan momen getir saat ibunya mengalami pecah pembuluh darah sekitar hampir satu bulan lalu. "Kejadian 3 minggu lalu, ibu saya jam 3.30 WIB pecah pembuluh darah, keluar darah dari mulut," ceritanya kepada JawaPos.com, Jumat (19/9). Di tengah situasi genting demi menyelamatkan ibunya, Pianto dengan cepat membawanya ke salah satu rumah sakit di daerah Tangerang. Namun sayangnya, jalan di Parung Panjang disesaki oleh banyak sekali truk tambang. Mobil yang membawa ibunya tidak bisa bergerak sama sekali karena jalanan dipenuhi dengan truk tambang. "Waktu itu saya di posisi serba bingung. Masalahnya semua rumah sakit arahnya harus melewati stasiun semua. Di Jagabaya hanya tersedia Klinik IGD HMS Medika. Awalnya saya kesitu dulu, tapi nggak bisa penanganan karena tidak memiliki obat untuk menghentikan pendarahannya," tuturnya. Sampai akhirnya, Pianto dan keluarga memutuskan mencari jalan alternatif untuk dapat sampai ke rumah sakit. Selain itu, berusaha mencari rumah sakit terdekat dari posisi kendaraan yang paling memungkinkan untuk diakses. "Akhirnya disaranin sama teman saya yang saat itu saya ajak ngantar ibu saya. Dia nyaranin ke RS Selaras Cisauk. Karena jalanan penuh akhirnya, kita ambil jalur pintas lewat Gerowong," katanya. Sepanjang perjalanan, Pianto dilanda perasaan cemas tak karuan. Apalagi, ibunya terus mengeluarkan dari dari mulutnya. Dia bahkan sampai ke titik pasrah karena tak bisa berbuat banyak lagi kecuali mempercepat perjalanan menuju rumah sakit. "Sampai RS Selaras sekitar pukul 05.30 WIB. Darahnya sudah setengah ember yang biasa tukang bangunan buat ngecor. Ibu saya gemuk beratnya 90 kg. Jadi darah keluar sebanyak itu," kata Pianto. Sesampainya di rumah sakit Selaras, ibunya langsung masuk ruang UGD.Dia sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena ibunya ternyata masih dapat ditolong. "Pas di RS, darah masih terus keluar meskipun dikasih obat. Untungnya setelah 3 kali masukin obat lewat infus, darahnya berhenti.Ibu saya di RS Selaras 5 hari," katanya. Setelah masa kritisnya berhasil tertangani dengan baik, ibunda Pianto secara perlahan membaik. Beberapa hari kemudian dia diperbolehkan meninggalkan rumah sakit untuk rawat jalan. "Ibu saya sekarang sudah di rumah," katanya. Pianto berharap tidak ada lagi orang lain mengalami kejadian tak menyenangkan seperti dialaminya. Dimana pada pada saat sedang dalam kondisi terdesak, jalanan di Parung Panjang malah tak bergerak karena dipenuhi truk tambang. "Alhamdulillah masih bisa dapat pertolongan. Jangan sampai yang lain mengalami momen seperti saya. Rasa emosi dan takut terlambat memberi pertolongan jadi satu 1," tandasnya.

Di tengah situasi genting demi menyelamatkan ibunya, Pianto dengan cepat membawanya ke salah satu rumah sakit di daerah Tangerang.

Cerita Pilu di Balik Macet Jalan 'Neraka' Parung Panjang: Sempat Pecah Pembuluh Darah dan Darah Banyak Keluar dari Mulut, Jalan Malah Tak Bergerak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/Kemacetan-Parung-Panjang-3JPG-1445127747.jpg" alt="Foto udara suasana kemacetan parah yang didominasi truk tambang dan kendaraan pribadi di Jalan M. Toha, Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Foto udara suasana kemacetan parah yang didominasi truk tambang dan kendaraan pribadi di Jalan M. Toha, Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketegangan yang terjadi di Parung Panjang dipicu oleh truk tambang beroperasi di luar jam yang telah ditetapkan, memicu kemarahan besar bagi banyak orang. Alhasil, Dishub Kabupaten Bogor sempat digeruduk sejumlah orang karena kedapatan beristirahat dan dianggap membiarkan truk beroperasi di luar jamnya. Tadi malam, Kamis (18/9), konflik kembali memanas mengakibatkan kemacetan yang cukup parah setelah truk tambang memblokade jalan di jembatan Malang Nengah yang merupakan perbatasan Legok, Tangerang dengan Parung Panjang. Banyak warga marah karena jalan raya mengunci dari kedua arah untuk waktu cukup lama. Buntut terjadinya kekisruhan di Parung Panjang, berbagai elemen masyarakat lintas profesi akan menggelar aksi damai pada Minggu (21/9) mendatang. Aksi ini rencananya akan digelar di kantong parkir Desa Ciomas. "Kita akan melakukan aksi damai pada Minggu, 21 September 2025 mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Lokasinya di kantong parkir Desa Ciomas," kata Ardian selaku penanggung jawab aksi, kepada JawaPos.com, Jumat (19/9). Dia memastikan bahwa aksi demonstrasi ini akan berlangsung aman dan damai tanpa ada keributan. Dia pun mewanti-wanti seluruh peserta aksi untuk tidak membawa senjata tajam, miras, membakar ban, atau tindakan anarkis lainnya. "Kita tidak anarkis dan jangan sampai terprovokasi," tegasnya. Terdapat sejumlah poin yang hendak disuarakan dalam gelaran aksi demonstrasi yang secara khusus ditujukan untuk Bupati Kabupaten Bogor Rudi Susmanto. Diantaranya; mendesak percepatan pembangunan jalur khusus tambang untuk memastikan kenyamanan bagi para pengusaha, sopir, hingga masyarakat luas. Selain itu, aksi damai ini juga menuntut Rudi Susmanto untuk menyikapi pemandulan Perbub Kabupaten Bogor Nomor 56 Tahun 2023 oleh sejumlah camat dan kepala desa dengan ditandatanganinya kesepakatan pada tanggal 8 Mei 2025. Kesepakatan ini memberikan keleluasaan bagi truk tambang untuk beroperasi di luar jamnya. "Dalam waktu 7 hari, Bupati Bogor wajib menjelaskan isi dan dasar hukum kesepakatan serta dampaknya pada keselamatan, kesehatan, dan lingkungan masyarakat," katanya mengungkap isi dari poin tuntutan. Poin berikutnya, jika kesepakatan yang ditandatangani sejumlah camat dan kepala desa ternyata tidak sesuai aturan karena bertentangan dengan Pergub, Bupati Bogor dituntut untuk menjatuhkan sanksi tegas. "Jika terbukti kesepakatan merugikan warga atau melanggengkan aktivitas truk tambang yang melampaui aturan, usut dan tindak tegas seluruh pihak yang menandatangani maupun yang memfasilitasi," katanya. Tuntutan lainnya, Bupati Bogor Rudi Susmanto diminta untuk memperkuat Dishub Kabupaten Bogor dengan menambah jumlah personel sekaligus melibatkan aparat kepolisian untuk mengawal Perbub Kabupaten Bogor Nomor 56 Tahun 2023 dapat ditegakkan dengan baik. "Perkuat pengawasan lapangan. Kepolisian dan Dishub Kabupaten Bogor perlu tambahan dukungan personel dan sarana agar pengawasan jam operasional, tonase, dan perbaikan jalan benar-benar berjalan," ungkapnya. Poin terakhir, truk tambang yang beroperasi di jalan Parung Panjang dan sekitarnya harus memperhatikan keselamatan warga.&nbsp; "Jamin keselamatan warga. Prioritaskan perbaikan jalan, kontrol debu tambang, dan penegakan aturan transportasi berat agar tidak terus menelan korban jiwa-mengakibatkan gangguan kesehatan," paparnya

Buntut terjadinya kekisruhan di Parung Panjang, berbagai elemen masyarakat lintas profesi akan menggelar aksi damai pada Minggu (21/9).

Kisruh di Paruh Panjang, Berbagai Elemen Masyarakat Gelar Demo, Ini Tuntutannya untuk Bupati Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/Macet-Parung-Panjang-Dery-Ridwansah-2JPG-1693748079.jpg" alt="Pengendara sepeda motor melintas di samping truk yang mengantre untuk melintas di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengendara sepeda motor melintas di samping truk yang mengantre untuk melintas di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/12/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sejumlah sopir truk tambang kerap kali melakukan pemblokiran atau blokade jalan di Parung Panjang, ketika masyarakat mengeluhkan kendaraan bermuatan besar mengganggu dan menuntut dilakukannya pengaturan. Truk tambang di Parung Panjang bahkan sudah menelan banyak korban jiwa, ada ratusan orang meninggal dunia menjadi korban kecelakaan. Terbaru, tadi malam, Kamis (18/9), mobil truk blokade jalan di daerah perbatasan antara Parung Panjang dan Tangerang sampai mengakibatkan kemacetan parah dan panjang mengular.Mereka mengamuk setelah tidak diperbolehkan melintas di luar jam operasional. Akibatnya, banyak warga emosi dan marah akibat pemblokiran jalan terjadi. Praktisi hukum Pitra Romadoni mengingatkan sopir truk tambang untuk tidak sembarangan dalam melakukan prlemblokiran jalan raya. Sebab, ancaman hukumannya cukup berat berapa hukuman penjara 9 tahun penjara hingga denda sebesar Rp 1,5 miliar. &nbsp; "Truk tambang yang mengamuk di Parung Panjang, kita harus lihat sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Perbuatan tersebut telah merugikan kepentingan umum dan itu bisa dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Ayat 1 KUHP," kata Pitra Romadoni kepada JawaPos.com, Jumat (19/9). "Ancaman hukumannya &nbsp;berupa pidana penjara maksimal 9 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban jiwa, ancaman pidananya bisa diperberat maksimal 15 tahun," sambung Pitra. Dia juga mengatakan, ancaman pidana pemblokiran jalan secara ilegal juga bisa ditemukan dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. "Dalam Pasal 12 Ayat 1 mengatur sanksi perbuatan yang mengganggu fungsi jalan. Ancaman pidananya diantur dalam Pasal 63 Ayat 1, UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 12 Ayat 1 bisa dikenai hukuman penjara 18 bulan atau denda paling lama banyak Rp 1,5 miliar," katanya. Lebih lanjut diungkapkan Pitra Romadoni, ancaman hukuman pidana bagi pemblokir jalan secara ilegal juga dipertegas dalam UU tentang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, diatur dalam Pasal 274 ayat 1. Adapun ancaman hukumannya berupa 1 tahun penjara&nbsp;dan denda Rp 24 juta. "Kalau ditanya apakah pidananya ada? Ada pidananya. Makanya malau mau melakukan penutupan jalan dan sebagainya, harus mendapatkan izin dari kepolisian atau pejabat terkait yang memiliki kewenangan untuk menutup jalan," paparnya. &nbsp;

Sejumlah sopir truk tambang kerap kali melakukan pemblokiran atau blokade jalan di Parung Panjang ketika masyarakat mengeluhkan kendaraan

Sopir Truk Tambang di Parung Panjang Hati-hati, Blokade Jalan Dikenakan Pidana 9 Tahun dan Denda Rp 1,5 Miliar