<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/Sopir-Jaklingko-Demo-Depan-Balai-Kota-Jakarta-Dery-Ridwansah-5-1555417032.jpg" alt="Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sopir JakLingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Laskar Biru (FKLB) mengeluhkan banyaknya laporan subjektif dari masyarakat terhadap pramudi di lapangan. Hal itu membuat mereka kena sanksi denda.</p> <div dir="auto">Ketua FKLB Berman Limbong mengatakan, laporan dari masyarakat terkait aksi sopir JakLingko seringkali hanya subjektif dan tak ada buktinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam beberapa kasus, ia mengatakan bahkan ada seorang perempuan yang melaporkan aksi sopir JakLingko seolah melanggar SOP, tetapi ternyata hanya masalah asmara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada fun fact, pramudi kita laki-laki, yang melaporkan perempuan hanya karena masalah asmara percintaan," ujar Berman kepada wartawan, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski laporan itu menurut klaimnya hanya subjetifitas seseorang, manajemen Transjakarta tetap menindaknya dan memberi sanksi kepada pramudi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi subjektif dibuat-buat an itu di-follow up dan didenda. Itulah yang diresahkan juga salah satunya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014920013/sopir-jaklingko-minta-heru-budi-ganti-seluruh-direksi-transjakarta-buntut-penghasilan-didasarkan-per-kilometer-jalan">Sopir JakLingko Minta Heru Budi Ganti Seluruh Direksi Transjakarta Buntut Penghasilan Didasarkan per Kilometer Jalan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan lain yang sering dikeluhkan masyarakat juga, katanya, adalah mobil JakLingko yang tidak berhenti di bus stop.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Misalkan tidak berhenti di bus stop contoh. Tapi itu juga belum tentu benar. Karena kadang-kadang voice of customer ini juga ngada-ngada gitu loh. Bilang gak berhenti di bus stop (padahal ada yang parkir di bus stop). Ada yang iseng masyarakat kita yang iseng," pungkas Berman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua FKLB Berman Limbong mengatakan, laporan dari masyarakat terkait aksi sopir JakLingko seringkali hanya subjektif dan tak ada buktinya.

Sopir JakLingko Klaim Pernah Dilaporkan Langgar SOP, padahal Masalah Asmara

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/Sopir-Jaklingko-Demo-Depan-Balai-Kota-Jakarta-Dery-Ridwansah-3-1615963173.jpg" alt="Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Angkot Jaklingko pun diparkirkan berjejer di seberang Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sopir mikrotrans JakLingko yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta mengeluhkan banyaknya laporan pramudi ugal-ugalan. Hal itu membuat mereka mendapatkan sanksi.</p> <div dir="auto">Rusli, 43, salah satu massa aksi yang ikut demonstrasi mengatakan bahwa sanksi bagi sopir yang dilaporkan itu terlalu memberatkan bagi sopir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Denda lah pokoknya Rp 50 ribu," ujarnya kepada wartawan di lokasi, Selasa (30/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan dari pelanggan itu, katanya, seringkali masuk melalui Twitter dan langsung ditindaklanjuti oleh perusahaan Transjakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Rusli, laporan ugal-ugalan yang ditindaklanjuti itu sering kali tanpa bukti yang jelas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporannya biasanya pertama sama orang TJ. Jadi dari Transjakarta twitter ke call center, terus ke lapangan. Giliran minta penjelasannya, laporannya gimana, nggak jelas," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengeklaim, tak ada sopir JakLingko yang ugal-ugalan. Sebab, mereka mengaku selalu mengikuti SOP yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014919967/megawati-tegaskan-akan-datangi-kapolri-jika-hasto-kristiyanto-ditangkap">Megawati Tegaskan Akan Datangi Kapolri jika Hasto Kristiyanto Ditangkap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pramudi kan harus sesuai SOP. Udah sekolah diklat juga," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak ada yang ugal-ugalan. Kita ada plang stop aja kita ngikut aturan berhenti. Ugal-ugalan gimana? Gimana ugal-ugalan orang kita terus di jalur kiri," sambung Rusli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, dalam demonstrasi ini ia meminta agar denda untuk sopir yang diduga ugal-ugalan itu dipotong jumlahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya dendanya dipotong lah. Kita kan gaji udah gak UMP lagi. Paling sebulan Rp 4,3 juta atau Rp 4,2 juta. Hitungmya kan sekarang per kilometer. Setengah hari biasanya 43 km," pungkas Rusli.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Rusli, 43, salah satu massa aksi yang ikut demonstrasi mengatakan bahwa sanksi bagi sopir yang dilaporkan itu terlalu memberatkan bagi sopir

Demo di Balkot, Sopir JakLingko Keluhkan Sering Dituduh Ugal-ugalan hingga Didenda Rp 50 ribu

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/jaklingko-berjejer-602548658.jpg" alt="Ratusan mikrotrans JakLingko berjejer dua baris sejak dari kawasan Patung Kuda hingga di sebrang Gedung Balai Kota, Senin (30/7. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan mikrotrans JakLingko berjejer dua baris sejak dari kawasan Patung Kuda hingga di sebrang Gedung Balai Kota, Senin (30/7. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ratusan mikrotrans JakLingko berjejer dua baris sejak dari kawasan Patung Kuda hingga di sebrang Gedung Balai Kota,, Jakarta Pusat. Hal itu menyusul demonstrasi yang dilakukan para sopir JakLingko di kawasan tersebut.&nbsp;</p> <div dir="auto">Ratusan mikrotrans berwarna biru putih itu berjejer rapi panjang. Tak hanya mikrotrans JakLingko, beberapa angkot dengan warna serupa juga tampak ikut terparkir di pinggir jalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, ratusan sopir JakLingko tampak berkumpul di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mengenakan seragam dinasnya yang berwarna biru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka juga ada yang mengenakan peci hitam hingga topi yang seringkali digunakan saat mengemudi JakLingko.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aksi ini, para sopir JakLingko diketahui membawa beberapa tuntutan. Mulai dari sanksi yang diberikan karena dituduh ugal-ugalan hingga masalah pendapatan mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, sopir JakLingko diketahui digaji berdasarkan berapa kilometer mereka mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Per satu kilometernya, sopir JakLingko diberi fee sebesar Rp 1.200. Hal itu menurut mereka tak manusiawi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, para sopir JakLingko menuntut agar pendapatan mereka diberikan dengan skema gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014919346/979-personel-polisi-amankan-demo-sopir-jaklingko-di-depan-balkot-pengalihan-arus-lalin-situasional">979 Personel Polisi Amankan Demo Sopir JakLingko di depan Balkot, Pengalihan Arus Lalin Situasional</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Sebanyak 29 rute layanan Mikrotrans (JakLingko) tak beroperasi hari ini, Selasa (30/7). Hal itu karena para sopir melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Daud Joseph mengatakan, 65 rute JakLingko lainnya masih beroperasi dengan normal. Ia menyebut bahwa pelanggan tetap bisa beraktivitas dengan layanan Transjakarta baik BRT, non BRT, maupun rute mikrotrans yang beroperasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas tak beroperasinya 29 rute mikrotrans tersebut, PT Transjakarta permohonan maaf kepada pelanggan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Transjakarta sudah melakukan antisipasi dengan menambah armada-armada agar layanan tetap normal. Integrasi layanan Transjakarta dengan memperhatikan kepentingan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sementara itu, ratusan sopir JakLingko tampak berkumpul di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Mereka mengenakan seragam dinasnya

Sopir JakLingko Demo, Begini Potret Ratusan Mikrotrans Berjejer dari Patung Kuda hingga Depan Balkot

sopir jaklingko demo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sopir jaklingko demo

Berita Terkini

Sopir JakLingko Klaim Pernah Dilaporkan Langgar SOP, padahal Masalah Asmara

Demo di Balkot, Sopir JakLingko Keluhkan Sering Dituduh Ugal-ugalan hingga Didenda Rp 50 ribu

Sopir JakLingko Demo, Begini Potret Ratusan Mikrotrans Berjejer dari Patung Kuda hingga Depan Balkot

Download Aplikasi JawaPos.com