<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/VideoCapture_20230607-193025-1017356793.jpg" alt="Tria The Changcuters (kanan). Tria The Changcuters sempat punya pengalaman tak menyenangkan saat beraksi di atas panggung. (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)" width="100%">
<figcaption>Tria The Changcuters (kanan). Tria The Changcuters sempat punya pengalaman tak menyenangkan saat beraksi di atas panggung. (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tria The Changcuters sempat punya pengalaman tak menyenangkan saat beraksi di atas panggung. Pemilik nama lengkap Mohammad Tria Ramadhani itu pernah pingsan pada Agustus 2024 lalu saat tampil di acara The Sounds Project. Tak mau kejadian serupa terjadi lagi, kini The Changcuters memiliki aturan baru untuk memastikan kondisi kesehatan semua personelnya ketika menggebrak panggung. Mengingat grup musik asal Bandung tersebut memang cukup atraktif di atas panggung. SOP itu dimasukkan The Changcuters ke dalam riders supaya disediakan oleh panitia penyelenggara pada saat mengundang. SOP itu harus ada tim medis yang memeriksa kondisi kesehatan personel The Cangcuters sebelum dan setelah manggung. "Kita tidak mengurangi sesuatu di atas panggung. Kita akan tetap atraktif. Tapi untuk menopang aktivitas kita di depan panggung, kita tambahin di belakangnya. Ya olahraganya, makannya, istirahatnya, riders-nya," kata Tria saat ditemui di bilangan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, belum lama ini. Selain melakukan olahraga, istirahat dan mengonsumsi makanan yang baik sangat penting dilakukanThe Changcuters untuk menjaga kondisi kesehatan diri. Tak hanya itu, mereka juga mengonsumsi vitamin untuk memastikan sangat siap ketika berada di atas panggung. "Kita cuma minum vitamin saja sih, nggak ada yang gimana gimana," tuturnya. Dalam kesempatan itu, Tria juga mengungkapkan penyebab dirinya pingsan saat manggung pada Agustus 2024 lalu. Hal itu terjadi karena aktivitas yang cukup padat, kelelahan, dan Tria juga sempat kena asam lambung. "Sekarang, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan personel diutamakan. Di kita sekarang, misalnya latihan dan segala macam, lebih dijaga lagi kesehatannya," ujar Tria.

Pemilik nama lengkap Mohammad Tria Ramadhani itu pernah pingsan pada Agustus 2024 lalu saat tampil di acara The Sounds Project.

Tria The Changcuters Sempat Pingsan saat Manggung, Kini Punya SOP Baru, Begini Katanya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/2018-pemkot-surabaya-targetkan-kenaikan-pajak-rp-1-triliun_m_183794.jpeg" alt="(dari kanan) Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya I Ketut Kasna Dedi dan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono saat memaparkan SOP baru pembayaran PBB di kantor humas balai kota Surabaya" width="100%">
<figcaption>(dari kanan) Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya I Ketut Kasna Dedi dan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono saat memaparkan SOP baru pembayaran PBB di kantor humas balai kota Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan target pendapatan di sektor pajak sebesar Rp 1 triliun atau naik 15 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp 960 milyar. Pendapatan pajak tersebut akan dialokasikan pada pembangunan dan pelebaran jalan, jalur atau area pedestrian dan pengadaan box culvert.&nbsp; Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono mengatakan, kenaikan target pendapatan pajak tersebut sudah dihitung berdasarkan sejumlah faktor. Antara lain, nilai objek pajak, situasi perkembangan dan pembangunan wilayah kota, dan aspek pertumbuhan ekonomi di Surabaya.&nbsp; Yusron mencontohkan, kenaikan pajak dihitung berdasarkan nilai objek pajak dari harga tanah di wilayah Surabaya barat. Menurutnya, kenaikan harga tanah di wilayah tersebut akan melonjak ketimbang wilayah lain.&nbsp; Beberapa kenaikan nilai jual yang mempengaruhi besaran pajak juga akan terjadi di wilayah Middle East Ring Road (MERR) dan lingkar luar timur.&nbsp;"Jadi, tidak semata-mata kami naikkan (targetnya). Karena kami ikut pasar (perkembangan nilai objek pajak)," ujarnya saat ditemui wartawan di kantor Balai Kota Surabaya, Rabu (24/1).&nbsp; Selain itu, penerbitan SOP baru yang memudahkan proses pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) juga diklaim sebagai salah satu faktor naiknya target pendapatan pajak. Sebab, lanjutnya, dengan kemudahan tersebut akan semakin mendorong masyarakat supaya membayar pajak tepat waktu.&nbsp; Apalagi,&nbsp;Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) juga menyediakan sistem online. Sehingga masyarakat dapat mengurus&nbsp;SPPT dan memperoleh surat bukti pembayaran melalui website di laman&nbsp;pbb.dppksurabaya.id&nbsp;atau aplikasi online tersebut.&nbsp; Kemudahan pembayaran PBB juga meliputi pengisian sejumlah formulir dan kelengkapan dokumen. Tergantung dari jenis layanan pembayaran PBB. Misalnya, untuk mendapatkan salinan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), dapat diselesaikan dalam hitungan jam.&nbsp; "Harapan kami juga dengan kemudahan layanan PBB ini akan ada peningkatan pendapatan dari sektor pajak," kata Yusron.&nbsp; Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya I Ketut Kasna Dedi mengatakan, penerbitan SOP tersebut jelas dapat meningkatkan pendapatan daerah di sektor pajak. Karena, SOP tersebut pada intinya memudahkan masyarakat membayar PBB dari aspek prosedur.&nbsp; "Nah SOP itu juga sudah dibuat mekanisme percepatan, salah satunya tentang batasan waktu pengurusan," kata Ketut.

2018, Pemkot Surabaya Targetkan Kenaikan Pajak Rp 1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sop-baru-kini-bayar-pbb-tak-perlu-repot-repot-karena-bisa-online_m_183792.jpeg" alt="Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono (kanan) menunjukkan buku SOP pembayaran dan pelaporan PBB yang disahkan pihak Kejaksaan Negeri Surabaya dan Polrestabes Surabaya" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Yusron Sumartono (kanan) menunjukkan buku SOP pembayaran dan pelaporan PBB yang disahkan pihak Kejaksaan Negeri Surabaya dan Polrestabes Surabaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembayaran pajak sekarang jadi lebih mudah dan cepat. Kemudahan tersebut menyusul diterbitkannya standar operasional prosedur (SOP) yang memungkinkan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui sistem online.&nbsp;&nbsp; Kemudahan pembayaran PBB juga meliputi pengisian sejumlah formulir dan kelengkapan dokumen. Tergantung dari jenis layanan pembayaran PBB. Misalnya, untuk mendapatkan salinan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT), dapat diselesaikan dalam hitungan jam.&nbsp; Apalagi,&nbsp;Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) juga menyediakan sistem online. Sehingga masyarakat dapat mengurus&nbsp;SPPT dan memperoleh surat bukti pembayaran melalui website di laman&nbsp;pbb.dppksurabaya.id&nbsp;atau aplikasi online tersebut.&nbsp; "Hitungan menit sudah jadi. Bisa dilakukan di rumah dan dicetak sendiri. Nggak perlu datang ke kantor," jelas&nbsp;Yusron Sumartono,&nbsp;Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) saat ditemui wartawan di kantor humas Balai Kota Surabaya, Rabu (24/1).&nbsp; Nah, bagi masyarakat yang mengurus SPPT terkait proses balik nama, proses paling lama hanya memakan waktu satu hari. Asal, subyek pajak dapat menunjukkan sejumlah dokumen sebagai bukti.&nbsp;Misalnya, KTP dan&nbsp;dokumen atau surat keterangan kepemilikan objek pajak yang sah.&nbsp; "Kalau&nbsp;berasal dari transaksi jual beli. Jadi harus ada akte jual belinya sudah bisa langsung kami proses. Hari itu juga selesai," terang Yusron.&nbsp; Menurutnya, sebelum diterbitkannya SOP baru tersebut, pengurusan SPPT yang terkait dengan balik nama objek pajak memang kerap memakan waktu lama. Biasanya, karena kesalahan administrasi di database yang mencatat subyek pajak yang lama.&nbsp; Selain itu, ada unsur kesalahpahaman dari masyarakat dimana SPPT adalah bukti kepemilikan obyek pajak yang sah. "Menurut kami, SPPT adalah surat ketetapan yang mencatat nilai pajak pada objek. Bukan bukti kepemilikan. Tapi masyarakat kurang paham," katanya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya I Ketut Kasna Dedi mengatakan, penerbitan SOP tersebut sudah melalui pembicaraan dan review dari pihak kejaksaan dan kepolisian. Terutama dari aspek hukum dan legalitasnya.&nbsp; Menurutnya, SOP tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang berlaku. Sehingga,&nbsp;SOP itu tak hanya mempermudah masyarakat bayar PBB.&nbsp; Pihaknya juga menjamin tidak akan ada&nbsp; penyelewengan dari petugas pajak yang mengarah ke tindak korupsi. "Justru SOP ini mengurangi potensi masalah yang timbul karena SOP ini pedoman. Jadi kalau ada masalah, berarti ada oknum yang tidak patuh pada SOP," tegas Ketut.

SOP Baru, Kini Bayar PBB Tak Perlu Repot-repot Karena Bisa Online

sop baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#sop baru

Berita Terkini

Tria The Changcuters Sempat Pingsan saat Manggung, Kini Punya SOP Baru, Begini Katanya?

2018, Pemkot Surabaya Targetkan Kenaikan Pajak Rp 1 Triliun

SOP Baru, Kini Bayar PBB Tak Perlu Repot-repot Karena Bisa Online

Download Aplikasi JawaPos.com