<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/nelayan-karawang-di-muara-3271773372.jpg" alt="Ilustrasi kapal nelayan saat sandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal nelayan saat sandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar buruk bagi ribuan nelayan tradisional di Sumatera Utara dan Aceh. Bencana banjir bandang yang melanda wilayah ini pada November 2025 kini memicu krisis solar di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan SPBUN. Selama sepekan terakhir, para nelayan mengeluh kesulitan mendapatkan bahan bakar solar untuk melaut. Kuota solar di SPBU dilaporkan berkurang drastis, mengancam mata pencaharian mereka. <h3>Distribusi Terputus, Pasokan BBM Macet Total</h3> Dewan Pengurus Wilayah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW KNTI) Sumatera Utara, M. Isa Al-Basir, membenarkan situasi genting ini. Ia menduga hambatan distribusi akibat bencana menjadi penyebab utama kelangkaan. "Nelayan kesulitan mengakses solar, kondisinya di SPBU kuotanya berkurang. Barangkali ini dampak dari bencana banjir, sehingga distribusi BBM ke sejumlah SPBU dan SPBUN tempat dimana nelayan mengakses BBM terdampak. Seperti di Kota Medan, kemungkinan pasokan dari Dumai tidak bisa masuk ke SPBU terdekat dengan kampung nelayan karena akses jalan rusak dan terputus," ujar Basir dalam keterangannya. Tak hanya jalur darat, jalur laut pun ikut terganggu. Gelombang tinggi menghambat kapal pengangkut BBM untuk bersandar di pelabuhan-pelabuhan Sumatera Utara, memperparah masalah pasokan BBM ke daerah pesisir. <h3>Cuaca Ekstrem dan Risiko Melaut</h3> Selain masalah solar, cuaca ekstrem juga meningkatkan risiko keselamatan nelayan. Basir mencontohkan insiden yang dialami anggotanya. "Begitupun di Deli Serdang kapal nelayan tenggelam, ataupun di Pangkalan Brandan Langkat kapal nelayan hanyut oleh ombak hingga ke Serdang Bedagai. Nasib sama juga bagi nelayan kecil di Batubara, alhasil mereka memilih untuk tidak melaut," imbuhnya. Kondisi ini memaksa banyak nelayan kecil memilih untuk tidak melaut. Mereka terperangkap antara kebutuhan bahan bakar dan ancaman keselamatan jiwa di laut. <h3>Beli ke Pengecer jadi Solusi Mahal</h3> Kesulitan akses solar bersubsidi sebenarnya bukan isu baru. Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Hendra Wiguna menilai infrastruktur yang minim menjadi akar masalah. Minimnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum untuk Nelayan (SPBUN) dan distribusi yang sulit dari Terminal BBM (MOR Pertamina) membuat nelayan akhirnya bergantung pada pengecer. "Persoalan BBM subsidi terutama solar masih menjadi PR besar sejak dahulu. Akibatnya, nelayan terpaksa membeli ke pengecer dengan harga Rp 10.000&ndash;15.000 per liter, yang penting mereka bisa melaut," jelas Hendra. Hendra menekankan perlunya pembangunan SPBUN di lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial agar nelayan kecil mendapatkan solar bersubsidi secara merata dan terjangkau, tanpa harus bergantung pada pengecer mahal.

Krisis solar melanda nelayan tradisional di Sumatera Utara dan Aceh akibat bencana banjir bandang, akses bahan bakar terhambat.

Imbas Banjir Sumut-Aceh: Distribusi BBM Lumpuh, Nelayan Sulit Melaut Akibat Kelangkaan Solar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/P6c73xF6DAFlZ3XF9P5BLSL16Ppb3xhdjQmVcK5M-2560003610.jpg" alt="Polrestabes Surabaya ungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang diduga dijual untuk kebutuhan industri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Polrestabes Surabaya ungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang diduga dijual untuk kebutuhan industri. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang diduga dijual untuk kebutuhan industri. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam praktik ilegal ini. Mereka adalah SMJ (37), BS (25), RAD (35), dan TA (24). Pengungkapan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan sebuah truk tangki di kawasan Kenjeran, Surabaya pada 13 Juni lalu. Saat itu, truk tersebut diduga mengangkut solar subsidi dalam jumlah besar. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Edy Herwiyanto menjelaskan, tiga tersangka yakni SMJ, BS, dan RAD merupakan bagian dari perusahaan PT Cahaya Pratama Energi (CPE). Dalam struktur perusahaan, RAD menjabat sebagai komisaris, BS sebagai direktur, dan SMJ sebagai karyawan. Mereka diduga memesan solar subsidi dari tersangka TA, warga Bangkalan, Madura, yang bertindak sebagai pengepul dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN). &ldquo;Solar subsidi dibeli dari SPBN seharga Rp 7.950 per liter oleh TA, kemudian dijual kepada PT CPE seharga Rp 8.700 per liter,&rdquo; jelas Edy, Selasa (24/6). Solar tersebut lalu dikirim ke Surabaya menggunakan truk tangki berkapasitas 5.000 liter dan diduga kuat akan didistribusikan kepada pelaku industri. Penyidik juga menemukan bahwa pengiriman ilegal ini telah dilakukan setidaknya tiga kali selama satu tahun terakhir. &ldquo;Para pelaku menyuplai solar subsidi kepada industri. Saat ini kami sedang menelusuri siapa saja pihak industri yang terlibat dan juga akan menyelidiki SPBN atau SPBU yang pernah menjual kepada mereka,&rdquo; tambahnya. Dari penggerebekan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa empat unit handphone, satu truk tangki, dua mobil pikap, dan satu unit pompa celup. Keempat tersangka dijerat Pasal 40 Angka 9 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 60 miliar. &ldquo;Kasus ini terus kami kembangkan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain,&rdquo; pungkas Edy.

Polrestabes Surabaya mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, empat tersangka ditangkap, jaringan penjualan diungkap.

Polrestabes Surabaya Ungkap Jaringan Penyelewengan Solar Subsidi, Empat Tersangka Diamankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/BIO-SOLAR-GUNAKAN-MY-PERTAMINA_MIFTAHUL-HAYAT-5-3797511055.jpg" alt="ILUSTRASI. Petugas SPBU mengangkat nozzle bio solar di salah satu SPBU di Jakarta, Kamis (25/5/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Petugas SPBU mengangkat nozzle bio solar di salah satu SPBU di Jakarta, Kamis (25/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu menyebutkan provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu membutuhkan tambahan kuota BBM bersubsidi jenis Solar sebanyak 10.000 kiloliter untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2023. "Kalau kami hitung-hitung sudah sudah tidak cukup lagi. Bengkulu masih butuh (tambahan) 10.000 kiloliter lagi sampai dengan Desember 2023." kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu Donni Swabuana, di Bengkulu, kemarin. <div>Sampai akhir Oktober 2023 ini lanjut Donni stok BBM jenis Solar untuk Provinsi Bengkulu hanya tersisa sekitar 7.600 kiloliter lagi.&nbsp;Sementara, Pertamina mencatat, untuk rata-rata konsumsi harian BBM jenis Solar di wilayah Bengkulu sekitar 261 kiloliter per hari atau sekitar 7.800-8.000 kiloliter per bulan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kalau tidak ada tambahan dari BPH Migas kami prediksi tidak akan cukup hingga akhir tahun. Kalau Pertalite berdasarkan laporan saat ini masih cukup," kata Donni.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pemerintah Provinsi Bengkulu menurut dia berharap BPH Migas agar mengabulkan penambahan kuota BBM bersubsidi jenis Solar yang telah diajukan Bengkulu.&nbsp;"Ya, pasti lah kami mengharapkan penambahan itu (kuota Solar untuk&nbsp;memenuhi kebutuhan akhir tahun), mengingat kondisi sekarang ini, kami sudah laporkan ke BPH Migas," kata dia.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi jenis Solar kepada BPH Migas. Bengkulu mengusulkan penambahan sekitar 8.571 kiloliter Solar. Pada 2022 lalu, Pemerintah Provinsi Bengkulu sebenarnya telah mengajukan usulan kebutuhan Solar daerah untuk 2023 sebanyak 721.643 kilo liter.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Namun, BPH Migas hanya mengakomodasi ebesar 106.611 kilo liter saja dari dari total usulan. Dan pada 12 Oktober 2023 lalu, Pemprov kembali menerima kabar pengurangan kuota solar. BPH Migas lewat suratnya menyampaikan kuota Solar Bengkulu dipotong 6,8 persen dari total kuota 2023 sebesar 106.611 kiloliter.</div>

"Kalau tidak ada tambahan dari BPH Migas kami prediksi tidak akan cukup hingga akhir tahun. Kalau Pertalite masih cukup," kata Donni.

Bengkulu Kekurangan Solar Bersubsidi 10 Ribu Kiloliter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/solar-subsidi-951518661.jpg" alt="Pertamina memberlakukan mekanisme full QR untuk pembelian solar subsidi. Kebijakan itu berlaku di 234 kota/kabupaten di seluruh Indonesia sejak Kamis (25/5)." width="100%">
<figcaption>Pertamina memberlakukan mekanisme full QR untuk pembelian solar subsidi. Kebijakan itu berlaku di 234 kota/kabupaten di seluruh Indonesia sejak Kamis (25/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pertamina memberlakukan mekanisme full QR untuk pembelian solar subsidi. Kebijakan itu berlaku di 234 kota/kabupaten di seluruh Indonesia sejak Kamis (25/5). Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, kebijakan itu dilakukan untuk menjaga penyaluran solar subsidi sesuai kuota yang telah ditetapkan. "Ini adalah langkah untuk memastikan masyarakat terbiasa memanfaatkan QR code-nya," tuturnya. Dia melanjutkan, penggunaan full QR memiliki beberapa manfaat bagi pengguna solar subsidi itu sendiri. Terutama dalam hal keamanan kuota harian yang berhak dibeli penggunanya, serta sebagai evaluasi atas modus penyalahgunaan oknum tidak bertanggung jawab. "Ketika skema input nomor polisi masih diperbolehkan, banyak kejadian nomor polisi konsumen sudah digunakan oknum tidak bertanggung jawab. Full QR ini bisa menjadi jawaban karena semua transaksi benar-benar sesuai dengan scan QR code. Untuk keamanan ekstra, QR code dapat direset berkala tanpa ada batas. Jadi, jika hilang atau curiga digunakan, bisa diganti dengan QR code baru melalui website Subsidi Tepat," jelasnya. Irto menambahkan, di 234 kota atau kabupaten, sepanjang periode dua minggu ke belakang sudah menerapkan mekanisme full registrant dan performa transaksi penggunaan QR-nya sudah cukup baik dan siap menerapkan full QR. Adapun wilayah-wilayahnya dapat dicek melalui website mypertamina. Pada awal penerapan, Pertamina Patra Niaga menyiapkan antisipasi untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan titik print QR di beberapa SPBU. "Jadi, masyarakat yang QR code tertinggal, atau mau refresh ulang QR code, bisa dibantu di SPBU dan bisa langsung melanjutkan transaksi pembelian solar subsidi," katanya. Full registrant merupakan skema di mana kendaraan yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian BBM solar meskipun tidak membawa QR code. Sementara itu, yang belum terdaftar tidak dapat dilayani. Untuk full QR, konsumen wajib menunjukkan scan QR code ketika melakukan transaksi pembelian BBM bersubsidi. Pada kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto memberikan catatan mengenai skema QR code untuk solar subsidi. Dia berharap pemerintah dapat melakukan kontrol dan support aturan tersebut dengan jelas. "Misalnya, jika implementasi diterapkan melalui aplikasi, pemerintah juga perlu menjamin infrastruktur telekomunikasi di setiap SPBU," ujarnya. Selain itu, pengusaha berharap pemerintah menjamin keandalan pasokan solar di setiap SPBU. "Jangan sampai aturan itu sudah berjalan, tapi ketika pelanggan ingin mengisi, BBM-nya malah tak tersedia," tambahnya. Mahendra juga menegaskan bahwa pembatasan pembelian solar tak boleh mengganggu alur logistik.&nbsp;(dee/agf/c12/dio)

Pada awal penerapan, Pertamina Patra Niaga menyiapkan antisipasi untuk memudahkan masyarakat. Salah satunya adalah penyediaan titik print QR

Pembelian Solar Subsidi Full QR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/bbm-subsidi-31.jpg" alt="Ilustrasi petugas SPBU Pertamina tengah melayani pelanggan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas SPBU Pertamina tengah melayani pelanggan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menerapkan skema full registran dalam transaksi BBM solar subsidi di Provinsi DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, serta Kota Depok. Untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, skema full registran baru dilaksanakan pada 8 Juni 2023 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Skema full registran adalah skema di mana kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian BBM solar meskipun tidak membawa QR Code. Skema ini juga dilakukan sebagai langkah awal pelaksanaan skema full QR. Dalam skema full QR, konsumen wajib menunjukkan scan QR Code ketika melakukan transaksi pembelian solar subsidi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01685622/bule-perempuan-asal-jerman-yang-telanjang-saat-pementasan-tari-bali-sering-tanpa-busana-di-kawasan-ubud">Bule Perempuan Asal Jerman yang Telanjang saat Pementasan Tari Bali, Sering Tanpa Busana di Kawasan Ubud</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pjs. Area Manager Comm, Rel &amp; CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Joevan Yudha Achmad mengatakan implementasi skema full registran sebelumnya sudah berlaku di Provinsi Banten dan Jawa Barat kecuali Kota Bogor dan Depok serta Kabupaten Bogor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Joevan menuturkan setelah pelaksanaan implementasi skema full registran yang dimulai di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor serta seluruh kota di Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu. Adapun pemberlakuan skema full QR di wilayah tersebut bisa dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami mengharapkan kerja sama masyarakat untuk mendukung upaya Pertamina selaku eksekutor agar dapat menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume," ujar Joevan dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Joevan memaparkan data penjualan yang dikumpulkan dari area Bandung, Banten, Karawang, Cirebon, dan Sukabumi, transaksi pembelian solar subsidi di periode 8 hari terakhir yaitu 16 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2023 sudah mencapai 93,5 persen atau 1.471.267 transaksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/01685611/hujan-deras-bukan-penghalang-bagi-jemaah-calon-haji-untuk-melaksanakan-arbain-di-masjid-nabawi">Hujan Deras Bukan Penghalang bagi Jemaah Calon Haji untuk Melaksanakan Arbain di Masjid Nabawi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sisanya diharapkan dapat segera mendaftarkan kendaraannya di web Subsidi Tepat MyPertamina," imbuh Joevan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Joevan juga mengingatkan kepada masyarakat saat ini pendaftaran Program Subsidi Tepat masih terus berlangsung dan sudah tersinkronisasi dengan baik. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu waktu lama untuk melakukan pendaftaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat dapat melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat melalui website&nbsp;<a href="http://subsiditepat.mypertamina.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://subsiditepat.mypertamina.id&amp;source=gmail&amp;ust=1685143911602000&amp;usg=AOvVaw1vZrxqNh_0k-jmMuJOUwvy">subsiditepat.mypertamina.id</a>, aplikasi MyPertamina atau datang langsung ke SPBU.</div>

Dalam skema full QR, konsumen wajib menunjukkan scan QR Code ketika melakukan transaksi pembelian solar subsidi.

Beli Solar Subsidi di Jakarta Wajib Terdaftar MyPertamina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-15-at-16.47.30.jpeg" alt="Diskusi publik soal subsidi BBM bagi kalangan nelayan (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik soal subsidi BBM bagi kalangan nelayan (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan Pemerintah dianggap tidak tepat sasaran. Pasalnya, tidak semua masyarakat lapisan bawah merasakan efek dari subsidi yang nominalnya mencapai Rp 502 triliun itu.  Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengklaim, kalangan nelayan adalah sektor yang paling tidak merasakan subsidi BBM. Alias sulit mengakses BBM  subsidi. Berdasar hasil survei yang digelar KNTI pada 2021, ternyata 82 persen nelayan kecil tidak memiliki akses untuk mendapat BBM bersubsidi.  "Nelayan Indonesia hanya berlayar di wilayah kepualaun. Bukan di zona ekonomi ekslusif (ZEE) yang sumber daya ikannya jauh lebih kaya. Mereka harus membeli BBM jenis solar dengan harga Rp 6.800. Sebelum naik, solar seharga Rp 5.150 harus dimembeli dengan harga Rp 6 ribu hingga Rp 7 ribu per liter," papar Dani Setiawan di sela-sela diskusi publik soal subsidi BBM yang digelar di Jakarta, Selasa (15/11).  Artinya, sambung Dani Setiawan, jika harga solar sekarang Rp 6.800 per liter, nelayan harus membeli mencapai Rp 9.000 per liter. "Nelayan kecil yang hidupnya jauh lebih sulit, harus membeli BBM jauh di atas harga pasar," sebut Dani.  Dia menyebut, nelayan harus mendapatkan surat untuk mendapatkan solar bersubsidi. Untuk mendapatkan surat itu, prosedurnya  rumpit. Akses nelayan jauh. Bahkan ada nelayan yang tidak mengetahui adanya BBM bersubsidi.  Adapun diskusi yang digelar secara hybrid itu bertajuk Urgensi Subsidi Tepat Sasaran di Tengah Krisis Energi Global. Selain Dani Setiawan, diskusi juga menghadirkan pengamat ekonomi energi Mawardi.  Dia menyebut, fiskal Indonesia untuk membayar subsidi sekitar Rp 502 triliun. Kalau anggaran itu digunakan untuk pertanian dan nelayan, bisa berdampak ekonomis yang tinggi bagi masyarakat bawah. Dalam konteks energi fosil atau minyak bumi sumbernya semakin berkurang. Sebab, sumur energi itu semakin tua dan menyusut.  Dia mengenang masa kejayaan Indonesia sempat menjadi produsen minyak dengan lebih 1 juta barel per hari (BPH). Kini lifting itu hanya mencapai 600 ribu BPH. Kondisi itu sangat kontras dengan Singapura. Negara tetangga itu bisa menjadi pengekspor minyak. Padahal Singapura tidak memiliki sumur minyak.  Dani menyebut, rata-rata subsidi solar selama lima tahun terakhir dialokasikan sebanyak 15,5 juta liter. Namun, hanya 12 persen (1,9 juta liter) yang diperuntukkan ke sektor perikanan. "Tapi dari jumlah tersebut yang terserap hanya 2 persen. Sisanya entah menguap ke mana. SPBU untuk nelayan pun sangat langka dan sulit dijangkau," jelasnya.  Pengamat Ekonomi Energi Mawardi menganggap subsidi energi langsung tunai lebih tepat sasaran dibandingkan lewat BBM. Pasalnya, sekitar 60 persen konsumsi BBM diserap sektor transportasi.  "Jika subsidi langsung seperti untuk rumah tangga miskin, itu mempunyai fleksibilitas dalam membelanjakannya. Sementara subsidi BBM rawan akan terjadinya deviasi seperti inovasi tangki kendaraan dan lainnya juga lebih banyak dinikmati kalangan masyarakat mampu," paparnya.

Sulitnya Nelayan Mengakses BBM Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SPBU-bensin-solar-abis-khusaini.jpg" alt="TAK KEBAGIAN: Karena banyak truk yang antre, SPBU di Jalan Gresik Gadukan Timur kehabisan stok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK KEBAGIAN: Karena banyak truk yang antre, SPBU di Jalan Gresik Gadukan Timur kehabisan stok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbedaan harga BBM jenis solar subsidi dan industri begitu besar. Anggota Komisi VII DPR Yulian Gunhar menyoroti pemberian harga solar subsidi.  Menurut Yulian Gunhar, besarnya jarak harga solar subsidi dan solar industri memicu praktik-praktik nakal dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat kebocoran dari solar subsidi. Dia menyarankan ada penyesuaian harga solar subsidi.  "Demi menghindari kebocoran dana subsidi, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian harga. Karena, perbedaan harga solar bersubsidi dan BBM industri sangat tinggi. Terpaut sekitar Rp 15 ribu per liter," ujar Yulian Gunhar dalam keterangannya, Minggu (14/8).  Gunhar mensinyalir perbedaan harga yang terlalu tinggi itu, telah terindikasi menimbulkan kebocoran subsidi di lapangan. Banyak oknum yang memanfaatkan perbedaan harga dengan membeli solar subsidi di SPBU, lalu menjualnya untuk kebutuhan industri dengan harga lebih tinggi.  "Permainan para oknum ini sudah sangat canggih dan membentuk jaringan yang melibatkan banyak kalangan. Dengan membeli solar bersubsidi seharga Rp 5 ribu, lalu dijual ke pihak lain dengan harga di atasnya," ujar Gunhar.  Politikus PDIP itu mengatakan, kebijakan penyesuaian harga solar bersubsidi demi menyelamatkan APBN yang terus defisit. Hal itu sebagai dampak harga minyak dunia meningkat sejak terjadinya perang Rusia dan Ukraina.  Legislator asal Sumatera Selatan itu menyebut, dampak perang Rusia-Ukraina diperkirakan akan mengganggu pasokan minyak dunia. Dikhawatirkan menyebabkan melonjaknya harga BBM di dalam negeri.  "Komisi VII telah mengingatkan Pertamina mengenai dampaknya terhadap harga minyak dunia. Mengingat Rusia merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia," katanya.  Demi mencegah terjadinya kenaikan harga BBM di dalam negeri, Gunhar meminta pemerintah mengambil peluang dari dampak perang Rusia-Ukraina di negara-negara Eropa. Salah satunya dengan melakukan barter komoditas yang melimpah di Indonesia seperti CPO dengan BBM yang dihasilkan di beberapa negara Eropa.  "Barter bisa dilakukan dengan menukar CPO yang saat ini harganya meningkat di pasar dunia, dengan barang impor dari negara Eropa, seperti minyak bumi," katanya.

Berpotensi Ada Kebocoran, Komisi VII DPR Soroti Solar Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/PERTAMINA-CASHBACK1.jpg" alt="Salah satu pelanggan melakukan transaksi pembayaran BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Salah satu pelanggan melakukan transaksi pembayaran BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai 1 Juli 2022 pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar Bersubsidi tidak bisa secara tunai seperti sekarang. PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga akan mengatur pembelian dua jenis BBM agar benar-benar tepat sasaran.  Konsumen yang akan membeli pertalite dan solar bersubsidi diwajibkan mendaftar terlebih dahulu ke website MyPertamina. Sistem yang digunakan itu mirip dengan aplikasi PeduliLindungi.  Sehingga ketika konsumen yang sudah terdaftar, pada saat membeli BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) cukup meng-capture barcode yang disediakan pihak pengelola SPBU. Atau dengan memakai Electronic Data Capture (EDC) petugas SPBU akan mengecek nomor kendaraan konsumen.  Bila konsumen belum melakukan pendaftaran maka tidak bisa membeli BBM Pertalite dan diarahkan ke BBM produk yang lain seperti Pertamax. Secara teori setelah registrasi maka operator SPBU akan melihat apakah kendaraan tersebut sudah terdata di MyPertamina.  Dalam hal ini pihak Pertamina juga menyiapkan sistem digitalisasi di SPBU mereka, di mana kendaraan-kendaraan yang sudah terdaftar dalam MyPertamina akan masuk ke dalam sistem.  SPBU juga menggunakan Electronic Data Capture (EDC) untuk mengecek nomor kendaraan atau konsumen yang memakai sistem barcode. Saat ini, Pertamina masih mengkaji kriteria kendaraan yang tidak diperbolehkan membeli Pertalite dan Solar Subsidi.  Sistem ini masih belum sepenuhnya diterapkan di semua daerah, karena ada kendala misalnya ketersediaan jaringan di pelosok. Atau juga mereka yang tidak memiliki smartphone (bisa memasukkan nomor polisi secara manual).  Walupun pendaftaran baru efektif dibuka 1 Juli 2022, sebaiknya konsumen BBM Pertalite tidak ada salahnya mengetahui dulu cara dan syarat untuk melakukan pendaftaran. Penerapan aturan ini diharapkan sudah berlangsung pada September tahun ini.  Melansir dari website MyPertamina, berikut daftar implementasi tahap 1: 1. Kota Bukit Tinggi 2. Kab. Agam 3. Kota Padang Panjang 4. Kab. Tanah Datar 5. Kota Banjarmasin 6. Kota Bandung 7. Kota Tasikmalaya 8. Kab. Ciamis 9. Kota Manado 10. Kota Yogyakarta 11. Kota Sukabumi  Konsumen yang berada di wilayah implementasi tahap 1 atau yang sering berpergian ke lokasi tahap 1 menjadi prioritas pertama yang melakukan pendaftaran.

Ini 11 Wilayah yang Akan Diberlakukan Beli BBM Pakai Aplikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SPBU-bensin-solar-abis-khusaini.jpg" alt="TAK KEBAGIAN: Karena banyak truk yang antre, SPBU di Jalan Gresik Gadukan Timur kehabisan stok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK KEBAGIAN: Karena banyak truk yang antre, SPBU di Jalan Gresik Gadukan Timur kehabisan stok. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri kembali menemukan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar. Kali ini ditemukan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kasus ini masih berkaitan dengan pengungkapan di Pati, Jawa Tengah.  "Pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM jenis solar sebagai tindak lanjut penanganan kasus yang telah dirilis di Pati, Jateng kemarin," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (26/5).  Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka. Penyidik pun menyita satu kapal Tanker Permata Nusantara.  Ramadhan mengatakan, kasus ini dilakukan oleh PT Aldi Perkasa. Perusahaan itu mengumpulkan BBM dari sejumlah SPBU dan dikumpulkan di suatu tempat. "Salah satu kapal ini adalah untuk mengangkut," jelasnya.  Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto mengatakan, PT Aldi Perkasa Energi merupakan perusahaan transporter yang menampung beberapa perusahaan lainnya yang berada di darat.  "BBM solar bersubsdi ini yang awal mulanya adalah dibeli oleh beberapa pelaku menggunakan mobil modifikasi di darat, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat, dalam satu gudang. Kemudian dikirim, diisi lagi ke kapal tersebut," kata Pipit.  Kapal tanker ini bermuatan 152 ribu kiloliter solar. Saat ini penyidik masih mendalami tujuan peredaran solar bersubsidi ini.  "Kapal tersebut kami curigai menampung kurang lebih ada sekitar 152.000 kiloliter BBM yang kemungkinan berasal dari minyak solar bersubsidi," pungkasnya.  Sebelumnya, Dittipidter Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polri mencatat kasus ini merupakan yang terbesar terjadi sepanjang 2022.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, penyidik menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus ini. Dengan kasus ini, maka sudah ada 230 kasus pemyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut ada 335 tersangka yang berhasil ditangkap.  "Kasus yang digelar ini terungkap pada 18 Mei 2022 lalu dan merupakan yang terbesar sepanjang tahun 2022. Petugas berhasil mengamankan sejumlah pelaku di beberapa wilayah Kabupaten Pati," kata Agus kepada wartawan, Selasa (24/5).  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.

Polri Sita Kapal Tanker Bermuatan 152 Ton Solar Bersubsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/presiden.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo telah memberikan lampu hijau ke Pemkab Gresik untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus (SPBK) nelayan. Karena itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gresik Migas pun akan langsung menindaklanjutinya.  Dirut PT Gresik Migas (Perseroda) Habibullah mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dan penyusunan proposal untuk merealisasikan SPBK nelayan tersebut. Menurut dia, karena kebutuhan nelayan adalah solar subsidi maka pola bisnisnya tentu berbeda dengan solar industri.  Dia menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan tentang jumlah nelayan hingga kebutuhan bahan bakar nelayan. Dengan demikian, nanti ketemu kebutuhan berapa jumlah SPBK nelayan di wilayah Kabupaten Gresik.  Habibullah mencontohkan, SPBU di Kecamatan Panceng yang akan diakuisisi PT Gresik Migas. Sebab, SPBU itu memiliki sifat pelayanan. Bupati Fandi Akhmad Yani pun menyarankan diambil alih BUMD. Saat ini, Gresik Migas sudah kerjasama dengan PT Pertamina untuk SPBU Panceng tersebut. “Di sana ada misi pelayanannya sehingga profit oriented dikesampingkan,” ujarnya.  Dalam waktu dekat ini, lanjut dia, Gresik Migas berencana membangun SPBK nelayan di empat titik. Yakni, di Mengare, Ujingpangkah, Lumpur, dan Karangkiring. Namun, sebagai pilot project, SPBK nelayan di Kelurahan Lumpur akan jadi yang pertama.  Pendirian SPBK nelayan memang perlu investasi yang cukup besar. Untuk itu, ada sejumlah sumber pendanaan yang bisa digunakan. Termasuk kemungkinan given atau hibah dari pemerintah pusat. Namun, Habibullah menyebut pihaknya masih menyusun proposal dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).  “Sejauh ini kami masih belum tahu butuh investasi berapa banyak. Karena ini masih penyusunan,” imbuhnya.  Yang jelas, apabila sumber pendanaan itu lancar maka pendirian SPBK nelayan tidak membutuhkan waktu lama. Menurut dia, mendirikan SPBK nelayan tidak memerlukan cantolan peraturan daerah (Perda).  “Ini kan pada pola pelayanan, tinggal melaksanakan saja. Karena ini khusus nelayan maka hanya rekomendasi dari KKP tapi dengan pengantar dinas kabupaten dan provinsi,” ucapnya.  Sementara itu, Bupati Fandi Akhmad Yani yang mengusulkan pendirian SBPK ke Presiden, mengaku optimistisis. Secara investasi, pemerintah daerah pun siap memberikan pendanaan. Namun, perlu adarekomendasi dari KKP. “Kebetulan kan kemarin sudah disampaikan langsung oleh Pak Presiden bahwa diizinkan,” ungkapnya.  Alumnus Universitas Airlangga itu menyebut, SPBK tersebut diharapkan bisa menjawab kebutuhan nelayan selama ini. “Akan dihitung dulu ada berapa nelayan, kebutuhannya berapa. Kemarin Menteri BUMN akan memberikan sesuai kebutuhan nelayan,” katanya.

Soal SPBK Nelayan, Gresik Migas Siap Tindak Lanjuti Sinyal Presiden

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#solar subsidi

Berita Terkini