<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/solar-nelayan-576625902.jpg" alt="Pertamina Patra Niaga wilayah NTB berencana untuk menerapkan full cycle nelayan pada Mei mendatang." width="100%">
<figcaption>Pertamina Patra Niaga wilayah NTB berencana untuk menerapkan full cycle nelayan pada Mei mendatang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Penerapan sistem full cycle subsidi tepat berlanjut ke tahap selanjutnya. Setelah menerapkan untuk penyaluran solar angkutan darat, Pertamina Patra Niaga merancang kebijakan untuk nelayan. Salah satu wilayah yang bakal menerapkannya adalah NTB. Sales Area Manager Retail NTB PT Pertamina Patra Niaga Aris Irmi mengatakan, pelaksanaan full cycle subsidi tepat bagi angkutan laut dalam progres perencanaan. "Saat ini kami masih mendata nelayan untuk nantinya didaftarkan," ujarnya kepada Jawa Pos pekan lalu. Saat ini penyaluran bahan bakar minyak (BBM) diesel bersubsidi mencapai 500 kl per hari. Dari sana, nelayan dari 10 kota/kabupaten menyerap sekitar 10 persen. BBM tersebut disalurkan ke delapan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN). Pertamina Patra Niaga wilayah NTB berencana untuk menerapkan full cycle nelayan pada Mei mendatang. Harapannya, respons dari nelayan bisa sebagus pengendara angkutan darat. "Karena evaluasi pada bulan pertama untuk angkutan darat sangat baik," ucapnya. Aris menyebutkan, pihaknya sudah menerapkan 100 persen subsidi tepat di NTB untuk kendaraan roda empat dan lebih pada 21 Februari lalu. Sebanyak 95 persen dari rata-rata transaksi, 150&ndash;200 ribu transaksi, sudah menggunakan QR code. "Ini membuktikan bahwa masyarakat NTB sama sekali tidak berkeberatan untuk menjalankan prosedur yang baru," ungkapnya.&nbsp;(bil/c7/dio)

Saat ini penyaluran BBM diesel bersubsidi mencapai 500 kl per hari. Dari sana, nelayan dari 10 kota/kabupaten menyerap sekitar 10 persen.

Setelah Angkutan Darat, Penyaluran Solar Subsidi Tepat Sasaran Diterapkan ke Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-15-at-16.47.30.jpeg" alt="Diskusi publik soal subsidi BBM bagi kalangan nelayan (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik soal subsidi BBM bagi kalangan nelayan (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dialokasikan Pemerintah dianggap tidak tepat sasaran. Pasalnya, tidak semua masyarakat lapisan bawah merasakan efek dari subsidi yang nominalnya mencapai Rp 502 triliun itu.  Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengklaim, kalangan nelayan adalah sektor yang paling tidak merasakan subsidi BBM. Alias sulit mengakses BBM  subsidi. Berdasar hasil survei yang digelar KNTI pada 2021, ternyata 82 persen nelayan kecil tidak memiliki akses untuk mendapat BBM bersubsidi.  "Nelayan Indonesia hanya berlayar di wilayah kepualaun. Bukan di zona ekonomi ekslusif (ZEE) yang sumber daya ikannya jauh lebih kaya. Mereka harus membeli BBM jenis solar dengan harga Rp 6.800. Sebelum naik, solar seharga Rp 5.150 harus dimembeli dengan harga Rp 6 ribu hingga Rp 7 ribu per liter," papar Dani Setiawan di sela-sela diskusi publik soal subsidi BBM yang digelar di Jakarta, Selasa (15/11).  Artinya, sambung Dani Setiawan, jika harga solar sekarang Rp 6.800 per liter, nelayan harus membeli mencapai Rp 9.000 per liter. "Nelayan kecil yang hidupnya jauh lebih sulit, harus membeli BBM jauh di atas harga pasar," sebut Dani.  Dia menyebut, nelayan harus mendapatkan surat untuk mendapatkan solar bersubsidi. Untuk mendapatkan surat itu, prosedurnya  rumpit. Akses nelayan jauh. Bahkan ada nelayan yang tidak mengetahui adanya BBM bersubsidi.  Adapun diskusi yang digelar secara hybrid itu bertajuk Urgensi Subsidi Tepat Sasaran di Tengah Krisis Energi Global. Selain Dani Setiawan, diskusi juga menghadirkan pengamat ekonomi energi Mawardi.  Dia menyebut, fiskal Indonesia untuk membayar subsidi sekitar Rp 502 triliun. Kalau anggaran itu digunakan untuk pertanian dan nelayan, bisa berdampak ekonomis yang tinggi bagi masyarakat bawah. Dalam konteks energi fosil atau minyak bumi sumbernya semakin berkurang. Sebab, sumur energi itu semakin tua dan menyusut.  Dia mengenang masa kejayaan Indonesia sempat menjadi produsen minyak dengan lebih 1 juta barel per hari (BPH). Kini lifting itu hanya mencapai 600 ribu BPH. Kondisi itu sangat kontras dengan Singapura. Negara tetangga itu bisa menjadi pengekspor minyak. Padahal Singapura tidak memiliki sumur minyak.  Dani menyebut, rata-rata subsidi solar selama lima tahun terakhir dialokasikan sebanyak 15,5 juta liter. Namun, hanya 12 persen (1,9 juta liter) yang diperuntukkan ke sektor perikanan. "Tapi dari jumlah tersebut yang terserap hanya 2 persen. Sisanya entah menguap ke mana. SPBU untuk nelayan pun sangat langka dan sulit dijangkau," jelasnya.  Pengamat Ekonomi Energi Mawardi menganggap subsidi energi langsung tunai lebih tepat sasaran dibandingkan lewat BBM. Pasalnya, sekitar 60 persen konsumsi BBM diserap sektor transportasi.  "Jika subsidi langsung seperti untuk rumah tangga miskin, itu mempunyai fleksibilitas dalam membelanjakannya. Sementara subsidi BBM rawan akan terjadinya deviasi seperti inovasi tangki kendaraan dan lainnya juga lebih banyak dinikmati kalangan masyarakat mampu," paparnya.

Sulitnya Nelayan Mengakses BBM Subsidi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Menteri-BUMN-Erick-Tohir-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai Pemerintah menetapkan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bergerak cepat untuk merespons kebutuhan BBM bagi nelayan.  Bersama Kementerian Koperasi dan UKM serta PT Pertamina, Erick meluncurkan program Solar untuk Koperasi Nelayan di Kementerian BUMN, Jakarta.  Erick Thohir menilai, program tersebut adalah wujud nyata solusi pemerintah di tengah kenaikan harga BBM dan kebijakan pengurangan BBM subsidi bagi kalangan mampu. Dengan program ini, Erick berharap setiap nelayan mendapatkan harga BBM yang terjangkau.  Merespons pembentukan koperasi nelayan tersebut, koordinator program Ekologi Maritim Indonesia (Ekomarin) Alhafiz Atsari mengapresiasi langkah cepat pemerintah melalui kementerian BUMN dalam mencarikan solusi untuk nelayan yang terdampak kenaikan BBM.  “Tentu kita pertama kita mengapresiasi langkah pemerintah untuk mendorong koperasi memberikan distribusi BBM ya karena itu penting untuk menguji coba ini kan istilahnya menguji coba di tujuh tempat, tujuh wilayah terkait penyaluran BBM bersubsidi melalui koperasi nelayan.” Ujar Hafiz dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Rabu (7/9).  Namun, kata Hafiz, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu validasi dari koperasi nelayan yang akan mendistribusikan BBM bersubsidi tersebut memiliki manajemen koperasi yang baik sehingga BBM yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima.  “Jangan sampai di tujuh wilayah yang akan ditunjuk nanti muncul koperasi koperasi baru yang dalam tanda kutip tidak memiliki kompetensi dan akan menimbulkan masalah baru, baik bagi kelompok nelayan kemudian kementerian koperasi dan tentu juga Pertamina dalam hal ini BUMN yang akan menyalurkan BBM tersebut,” ucapnya.  Hafiz menambahkan, ketujuh wilayah yang akan menjadi menjadi pilot project tersebut sudah harus memiliki jumlah anggota berapa banyak yang nantinya mendapat jatah BBM bersubsidi sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.  “Apakah sudah ada datanya kalau sudah ada berapa jumlah nelayan kecil yang akan menerima distribusi BBM bersubsidi sesuai dengan harga pemerintah 6.800 seperti solar misalnya atau Pertalite Rp. 10.000,” imbuhnya.  Hal itu dilakukan demi memastikan BBM yang disalurkan tepat sasaran mengakomodir seluruh nelayan yang membutuhkan BBM bersubsidi tersebut.  “Apakah mereka sanggup untuk mengakomodir semua nelayan tradisional itu atau semua nelayan kecil yang berhak mendapatkan akses BBM bersubsidi. Jangan hanya segelintir saja yang hanya mendapatkan akses itu artinya tidak fair,” ucapnya.  “Kita dorong Pertamina dalam hal ini BUMN harus mendistribusikan secara adil BBM bersubsidi jangan hanya ketika didistribusikan ke koperasi akhirnya koperasinya hanya memiliki katakanlah 50 anggota hanya 50 anggota dong yang dapat BBM, selebihnya bagaimana kan sampai hari ini nelayan-nelayan kecil kesulitan mengakses BBM bersubsidi karena tidak ada access point yang dekat untuk membeli BBM bersubsidi,” tambahnya.  Selain itu, menurut Hafiz, ketersediaan pasokan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) bagi nelayan harus terjamin jangan sampai terjadi kelangkaan hal itu tentunya akan menyulitkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan.  “Satu lagi catatan saya adalah apakah bisa Pertamina menjamin keberlanjutan pasokan BBM Subsidi ke koperasi yg ditunjuk. Sebagai contoh terdapat satu SPBN di Belawan Medan yang dulunya memiliki kuota untuk menyalurkan BBM subsidi ke nelayan kecil, namun kekurangan kuota sehingga tutup. Tentunya koperasi memiliki kapasitas yang tidak sebesar SPBN,” tuntasnya.

Ekomarin Apresiasi Langkah Erick Luncurkan Program Solar Nelayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/susi-minta-subsidi-solar-untuk-nelayan-dicabut-jonan-bilang-gini_m_148316.jpeg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menanggapi permintaan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang meminta subsidi solar untuk dicabut. Namun, dirinya mengaku harus lebih dulu menerima surat resmi dari menteri nyentrik itu. "Saya nunggu surat resmi dari bu Susi deh ya," kata Jonan di kantornya, Rabu (2/8). Seperti diketahui, Menteri Susi kembali mengusulkan kebijakan yang bisa dianggap kontroversial. Ketika orang-orang berharap adanya subsidi, Susi malah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mencabut subsidi solar bagi nelayan.&nbsp; Susi mengaku punya alasan logis dengan apa yang diusulkanya itu, sebab menurut bos Susi Air itu, yang dibutuhkan oleh nelayan saat ini adalah stok solar yang melimpah.&nbsp; Karena, selama ini nelayan cukup kesulitan mencari bahan bakar untuk kapal mereka. Jadi percuma saja ada subsidi yang membuat harga solar menjadi lebih murah, tapi sulit dicari. "Padahal, keluhan nelayan kami itu tidak perlu subsidi. Kami perlu solar ada di mana-mana. Jadi tolong dicabut (subsidinya), tapi kembalikan solar ada dimana-mana karena nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita," ujarnya di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Senin (31/7). Dia lantas menceritakan, saat awal-awal menjadi Menteri, dirinya sudah membuat gebrakan dengan menghilangkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal di atas 30 GT.&nbsp; Namun, keinginan Susi untuk menghilangkan subsidi bagi kapal di bawah 30 GT tidak terealisasi.&nbsp;Untuk itu, Susi akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menindaklanjuti kebijakan tersebut. Selain langka, harga solar yang mereka bayarkan lebih mahal.&nbsp; "Yang mereka bayarkan justru yang termahal dibanding harga seharusnya," ucapnya. Tidak hanya itu, subsidi solar yang diberikan pemerintah nyatanya tidak tepat sasaran. Industri perikanan besar justru menikmatinya. Bukan para nelayan yang sehari-harinya ke laut untuk menangkap ikan. "Subsidi ini yang nikmati ternyata industri yang tidak sepantasnya mendapatkan solar subsidi. Jadi kita selalu dukung Pertamina pak, karena Pertamina yang kuat, sehat, itu jadi partner untuk kembangkan wilayah SKPT kita," pungkasnya.

Susi Minta Subsidi Solar Untuk Nelayan Dicabut, Jonan Bilang Gini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/menteri-susi-minta-subsidi-solar-untuk-nelayan-dicabut-ini-alasannya_m_147792.jpeg" alt="Menteri Susi Pudjiastuti" width="100%">
<figcaption>Menteri Susi Pudjiastuti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mengusulkan kebijakan yang bisa dianggap kontroversial. Ketika orang-orang berharap adanya subsidi, Susi malah meminta PT Pertamina (Persero) untuk mencabut subsidi solar bagi nelayan. Tapi, jangan emosi dulu. Susi mengaku punya alasan logisnya. &nbsp; Menurut bos Susi Air itu, yang dibutuhkan oleh nelayan saat ini adalah stok solar yang melimpah. Sebab, selama ini nelayan cukup kesulitan mencari bahan bakar untuk kapal mereka. Percuma ada subsidi yang membuat harga solar menjadi lebih murah, tapi sulit dicari. &nbsp; "Padahal, keluhan nelayan kami itu tidak perlu subsidi. Kami perlu solar ada di mana-mana.&nbsp;Jadi tolong dicabut (subsidinya), tapi kembalikan solar ada dimana-mana karena nelayan membutuhkan. Itu permintaan kita," ujarnya di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Senin (31/7). &nbsp; Dia lantas menceritakan, saat awal-awal menjadi Menteri, dirinya sudah membuat gebrakan dengan menghilangkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal di atas 30 GT. Sayangnya, keinginan Susi untuk menghilangkan subsidi bagi kapal di bawah 30 GT tidak terealisasi. &nbsp; Untuk itu, Susi akan bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menindaklanjuti kebijakan tersebut. Selain langka, harga solar yang mereka bayarkan lebih mahal. "Yang mereka bayarkan justru yang termahal dibanding harga seharusnya," ucapnya. &nbsp; Tidak hanya itu, subsidi solar yang diberikan pemerintah nyatanya tidak tepat sasaran. Industri perikanan besar justru menikmatinya. Bukan para nelayan yang sehari-harinya ke laut untuk menangkap ikan. &nbsp; "Subsidi ini yang nikmati ternyata industri yang tidak sepantasnya mendapatkan solar subsidi. Jadi kita selalu dukung Pertamina pak, karena Pertamina yang kuat, sehat, itu jadi partner untuk kembangkan wilayah SKPT kita," pungkasnya.

Menteri Susi Minta Subsidi Solar Untuk Nelayan Dicabut, Ini Alasannya

solar nelayan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#solar nelayan

Berita Terkini

Setelah Angkutan Darat, Penyaluran Solar Subsidi Tepat Sasaran Diterapkan ke Nelayan

Sulitnya Nelayan Mengakses BBM Subsidi

Ekomarin Apresiasi Langkah Erick Luncurkan Program Solar Nelayan

Susi Minta Subsidi Solar Untuk Nelayan Dicabut, Jonan Bilang Gini

Menteri Susi Minta Subsidi Solar Untuk Nelayan Dicabut, Ini Alasannya

Download Aplikasi JawaPos.com